DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Agustus 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman Jawa Timur; meliputi: asas tujuan dan ruang lingkup; kegiaa perfilman (a. pembuatan film; b. pengedaran film; c. promosi film; d. pertunjukan film; e. apresiasi perfilman; f. pengarsipan film; dan g. pendidikan dan pelatihan) dan usaha perfilman (a. pembuatan film; b. jasa teknik film; c. pengedaran film; d. pertunjukan film; e. penjualan film dan/atau penyewaan film; f. pengarsipan film; g. ekspor film; dan h. impor film.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan nilai- nilai kebudayaan, kearifan lokal Jawa Timur dan penguatan karakter kepribadian bangsa dibutuhkan kebijakan khusus melalui pembangunan dan pemberdayaan perfilman Jawa Timur;
c.bahwa undang-undang perfilman mewajibkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan perfilman yang belum berjalan secara maksimal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman Jawa Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4.Undang
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
10.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM. 55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM. 62/PW.204/MKP/2004 tentang Prosedur Pembuatan Film Oleh Pihak Asing Di Indonesia;
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
14.Peraturan
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PERFILMAN JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menangani urusan perfilman.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
7.Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
8.Film nonkomersial adalah jenis film yang tidak ditujukan untuk tujuan komersial atau tidak untuk memperoleh keuntungan.
9.Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film.
10.Kegiatan perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial.
11.Usaha
11.Usaha perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.
12.Insan perfilman adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film.
13.Sensor film adalah penelitian, penilaian dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.
14.Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.
15.Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kreatifitas, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.

Pasal 2

Dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan perfilman, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

a.melaksanakan kebijakan dan rencana induk perfilman nasional;
b.menetapkan serta melaksanakan kebijakan dan rencana perfilman daerah; dan
c.menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pembangunan dan pemberdayaan perfilman Jawa Timur berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.bhinneka tunggal ika;
d.keadilan;
e.manfaat;
f.kepastian hukum;
g.kebersamaan;
h.kemitraan
h.kemitraan;
i.kebajikan; dan
j.kearifan lokal.

Pasal 4

Pembangunan dan pemberdayaan perfilman Jawa Timur bertujuan untuk:

a.meningkatkan partisipasi dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya;
b.memajukan pembangunan karakter bangsa (nation character building);
c.menguatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa;
d.menguatkan peran film sebagai media penguatan nilai- nilai budaya dan ekonomi kreatif kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Jawa Timur;
e.meningkatkan kecerdasan masyarakat;
f.meningkatkan daya serap angkatan kerja;
g.memfasilitasi tata laksana produksi film dalam rangka meningkatkan tingkat produksi film;
h.mendukung sistem dan mekanisme promosi film Jawa Timur untuk lebih dikenal keberadaanya baik di tingkat regional, nasional dan internasional; dan
i.menjaga kearifan lokal Jawa Timur.

Pasal 5

Ruang lingkup pembangunan dan pemberdayaan perfilman meliputi:

a.kegiatan perfilman; dan
b.usaha perfilman.

BAB III

KEGIATAN PERFILMAN

Pasal 6

(1)Kegiatan perfilman meliputi:
1. a.pembuatan film;
2. b.pengedaran film;
3. c.promosi film;
4. d.pertunjukan
5. d.pertunjukan film;
6. e.apresiasi perfilman;
7. f.pengarsipan film; dan
8. g.pendidikan dan pelatihan.
(2)Kegiatan perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perorangan, dan organisasi kemasyarakatan.
(3)Kegiatan perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan terhadap jenis film nonkomersial yang meliputi:
1. a.budaya dan kearifan lokal Jawa Timur;
2. b.sejarah Indonesia atau Jawa Timur; dan/atau
3. c.pendidikan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria film sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)Pemerintah Provinsi mendukung kegiatan pembuatan film bertema budaya, sejarah, dan kearifan lokal Jawa Timur serta pendidikan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.mempermudah pemberian izin pengambilan gambar dan/atau izin lokasi pengambilan gambar;
2. b.memberikan kemudahan dalam menggunakan bangunan atau sarana dan prasarana milik Pemerintah Provinsi; dan/atau
3. c.memberikan bantuan biaya.

Pasal 8

(1)Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota, perseorangan atau organisasi kemasyarakatan dalam mengedarkan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(2)Pengedaran
(2)Pengedaran film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 9

(1)Kegiatan promosi film bertujuan untuk membangkitkan minat masyarakat terhadap film-film bertema budaya, sejarah, dan kearifan lokal Jawa Timur serta pendidikan.
(2)Pemerintah Provinsi mendukung kegiatan promosi film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.menyediakan sarana dan prasarana promosi; dan
2. b.mengadakan kegiatan promosi film.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013