DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1969

Nomor: 19
Tahun: 1969
Ditetapkan: 11 Juni 1969
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari P.N. Semen Gresik, perlu diadakan tindakan yang memungkinkan Perusahaan Negara tersebut mengadakan perluasan usahanya yang dapat dipertanggungjawabkan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu mengubah dan mengalihkan bentuk usaha Perusahaan Negara Semen Gresik menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 tahun 1969 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969;
c.bahwa untuk memperoleh manfaat yang maksimal, tindakan pengalihan bentuk usaha ini harus dilakukan secepat-cepatnya, sehingga perlu diberikan penundaan pemenuhan syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969. Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) sebagaimana yang beberapa kali telah diubah dan ditambah;
3.Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960;
4.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1969;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Semen Gresik menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN. Pasal 1.

(1)Perusahaan Negara (P.N.) Semen Gresik yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 132 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 156) dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2890), yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
(2)Dengan dialihkan bentuk P.N. Semen Gresik menjadi Persero sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini. P.N. Semen Gresik dinyatakan bubar pada saat pendirian persero tersebut.
(3)Semua hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran P.N. Semen Gresik sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2. Dalam rangka pelaksanaan pengalihan bentuk P.N. Semen Gresik menjadi Persero sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, kewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 14 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2894) bagi P.N. Semen Gresik ditunda sampai selambat-lambatnya pada akhir tahun 1969. PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO Pasal 3.
(1)Kepada Menteri Keuangan dikuasakan untuk menyelesaikan pendirian Persero tersebut pada ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan hak substitusi kepada Menteri Perindustrian, dengan ketentuan bahwa rancangan Anggaran Dasar Persero tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
(3)Dalam hal penyelesaian pendirian Persero tersebut dikuasakan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Perindustrian sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini, maka kepada Menteri Perindustrian diberikan juga kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan Persero tersebut, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2894). ANGGARAN DASAR PERSERO Pasal 4. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23), maka ketentuan-ketentuan mengenai jenis saham, dividend, pengangkatan Direksi serta Komisaris dan hasil likuidasi yang akan dicantumkan dalam Anggaran Dasar dari Persero tersebut pada ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini masing-masing harus didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9 ayat (1) dan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor

21.Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2894). Pasal 5.

(1)Modal Persero sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat
(1)pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam P.N. Semen Gresik sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya (nilainya) akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2)Neraca pembukaan Persero ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Terhitung mulai pada saat berdirinya Persero serta dibubarkannya P.N. Semen Gresik sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 132 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 156) tentang Pendirian Perusahaan Negara Semen Gresik dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 7. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri. Pasal 8. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1969. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1969. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH Mayor Jenderal TNI -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1969/30

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari P.N. Semen Gresik, perlu diadakan tindakan yang memungkinkan Perusahaan Negara tersebut mengadakan perluasan usahanya yang dapat dipertanggungjawabkan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu mengubah dan mengalihkan bentuk usaha Perusahaan Negara Semen Gresik menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 tahun 1969 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969;
c.bahwa untuk memperoleh manfaat yang maksimal, tindakan pengalihan bentuk usaha ini harus dilakukan secepat-cepatnya, sehingga perlu diberikan penundaan pemenuhan syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969. Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) sebagaimana yang beberapa kali telah diubah dan ditambah;
3.Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960;
4.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1969;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969.

Menetapkan

(1)Perusahaan Negara (P.N.) Semen Gresik yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 132 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 156) dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2890), yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
(2)Dengan dialihkan bentuk P.N. Semen Gresik menjadi Persero sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini. P.N. Semen Gresik dinyatakan bubar pada saat pendirian persero tersebut.
(3)Semua hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran P.N. Semen Gresik sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2. Dalam rangka pelaksanaan pengalihan bentuk P.N. Semen Gresik menjadi Persero sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, kewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 14 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2894) bagi P.N. Semen Gresik ditunda sampai selambat-lambatnya pada akhir tahun 1969. PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO Pasal 3.
(1)Kepada Menteri Keuangan dikuasakan untuk menyelesaikan pendirian Persero tersebut pada ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan hak substitusi kepada Menteri Perindustrian, dengan ketentuan bahwa rancangan Anggaran Dasar Persero tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
(3)Dalam hal penyelesaian pendirian Persero tersebut dikuasakan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Perindustrian sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini, maka kepada Menteri Perindustrian diberikan juga kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan Persero tersebut, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2894). ANGGARAN DASAR PERSERO Pasal 4. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23), maka ketentuan-ketentuan mengenai jenis saham, dividend, pengangkatan Direksi serta Komisaris dan hasil likuidasi yang akan dicantumkan dalam Anggaran Dasar dari Persero tersebut pada ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini masing-masing harus didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9 ayat (1) dan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor

21.Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2894). Pasal 5.

(1)Modal Persero sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat
(1)pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam P.N. Semen Gresik sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya (nilainya) akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2)Neraca pembukaan Persero ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1969

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Undang-undang Dasar

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Undang-undang Dasar

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 1998