DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1987

Nomor: 19
Tahun: 1987
Ditetapkan: 7 September 1987
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administratif pemerintahan dan dalam upaya menampung gerak kegiatan pembangunan yang terus meningkat diwilayah tersebut,dipandang perlu batas wilayah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru diubah, yaitu dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II kampar;
c.bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Riau harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956.

BAB II

PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

(1)Batas wilayah Kota Madya Tingkat II Pekanbaru diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kecamatan Siak Hulu P.W dan Kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat II Kampar, yang terdiri dari :
1. a.Kecamatan Siak Hulu,yang meliputi : 1) Desa Rejosari; 2) Desa Kulim Atas; 3) Desa Sail; 4) Desa Pekanbaru Luar Kota; 5) Desa Labuh Baru; 6) Desa Komplek Auri; 7) Desa Km 10 Rumbai; 8) Desa Tebing Tinggi; 9) Kelurahan Tangkerang; 10) Kelurahan Simpang Tiga; 11) Kelurahan Sidomulyo.
2. b.Kecamatan Kampar, yaitu Desa Simpang Baru.
(2)Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Tingkat II Kampar adalah wilayah kecamatan Siak Hulu setelah dikurangi wilayah desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan pusat pemerintahan Kecamatan berkedudukan di Desa Pangkalan Baru.
(3)Wilayah Kecamatan Kampar Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar adalah wilayah Kecamatan Kampar setelah dikurangi wilayah Desa Simpang Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan pusat pemerintahan Kecamatan tetap berkedudukan di Desa Air Tiris.

Pasal 3

Wilayah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1), mempunyai batas batas sebagai berikut :

1.Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mandau Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis.
2.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
3.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar dan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
4.Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Siak Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis.

Pasal 4

(1)Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar setelah dikurangi wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar yang berbatasan dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru berubah dan disesuaikan dengan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru setelah diperluas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dengan diubahnya batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru maka untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang semula terdiri dari 6 (enam) wilayah Kecamatan dihapuskan dan ditata kembali menjadi 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu :

1.Kecamatan Pekanbaru Kota, yang meliputi : 1) Kelurahan Kota Tinggi; 2) Kelurahan Sumahilang; 3) Kelurahan Simpang Empat; 4) Kelurahan Tanah Datar; 5) Kelurahan Suka Ramai; 6) Kelurahan Kota Baru.
2.Kecamatan Sukajadi, yang meliputi : 1) Kelurahan Sukajadi; 2) Kelurahan Kampung Melayu; 3) Kelurahan Pulau Karam; 4) Kelurahan Wonorejo; 5) Kelurahan Jadirejo; 6) Kelurahan Keelungsari; 7) Kelurahan Harjosari; 8) Kelurahan Kampung Tengah.
3.Kecamatan Senapelan,yang meliputi : 1) Kelurahan Sago; 2) Kelurahan Kampung Dalam; 3) Kelurahan Padang Bulan; 4) Kelurahan Padang Terubuk; 5) Kelurahan Kampung Baru; 6) Kelurahan Kampung Bandar.
4.Kecamatan Lima Puluh, yang meliputi : 1) Kelurahan Rintis; 2) Kelurahan Pesisir; 3) Kelurahan Tanjung; 4) Kelurahan Sekip.
5.Kecamatan Sail, yang meliputi : 1) Kelurahan Sukamulya; 2) Kelurahan Sukamaju; 3) Kelurahan Cintaraja.
6.Kecamatan Rumbai, yang meliputi : 1) Kelurahan Lembah Damai; 2) Kelurahan Lembah Sari; 3) Kelurahan Limbungan; 4) Kelurahan Meranti Pondok; 5) Kelurahan Rumbai Bukit; 6) Kelurahan Umban Sari; 7) Kelurahan Km 10 Rumbai.
7.Kecamatan Bukit Raya, yang meliputi : 1) Desa Rejosari; 2) Desa Sail; 3) Desa Kulim Atas; 4) Kelurahan Simpang Tiga; 5) Kelurahan Tangkerang; 6) Desa Komplek AURI; 7) Desa Tebing Tinggi.
8.Kecamatan Tampan, yang meliputi : 1) Desa Simpang Baru; 2) Desa Pekanbaru Luar Kota; 3) Desa Labuh Baru; 4) Kelurahan Sidomulyo.

Pasal 6

Tempat kedudukan Pusat Pemerintahan Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

1.Kecamatan Pekanbaru Kota di Kelurahan Kota Tinggi,
2.Kecamatan Sukajadi di Kelurahan Pulau Karam.
3.Kecamatan Senapelan di Kelurahan Kampung Bandar.
4.Kecamatan Lima Puluh di Kelurahan Rintis.
5.Kecamatan Sail di Kelurahan Cintaraja.
6.Kecamatan Rumbai di Kelurahan Limbungan.
7.Kecamatan Bukit Raya di Kelurahan Simpang Tiga.
8.Kecamatan Tampan di Desa Simpang Baru.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan untuk perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

(1)Semua peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar yang mengatur desa atau kelurahan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai diubah dan diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah atau dicabut dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru.
(3)Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, prasana, sarana kantor, administrasi pertahanan dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintahan ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan yang sebelumnya mengatur batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administratif pemerintahan dan dalam upaya menampung gerak kegiatan pembangunan yang terus meningkat diwilayah tersebut,dipandang perlu batas wilayah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru diubah, yaitu dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II kampar;
c.bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Riau harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

(1)Batas wilayah Kota Madya Tingkat II Pekanbaru diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kecamatan Siak Hulu P.W dan Kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat II Kampar, yang terdiri dari :
1. a.Kecamatan Siak Hulu,yang meliputi : 1) Desa Rejosari; 2) Desa Kulim Atas; 3) Desa Sail; 4) Desa Pekanbaru Luar Kota; 5) Desa Labuh Baru; 6) Desa Komplek Auri; 7) Desa Km 10 Rumbai; 8) Desa Tebing Tinggi; 9) Kelurahan Tangkerang; 10) Kelurahan Simpang Tiga; 11) Kelurahan Sidomulyo.
2. b.Kecamatan Kampar, yaitu Desa Simpang Baru.
(2)Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Tingkat II Kampar adalah wilayah kecamatan Siak Hulu setelah dikurangi wilayah desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan pusat pemerintahan Kecamatan berkedudukan di Desa Pangkalan Baru.
(3)Wilayah Kecamatan Kampar Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar adalah wilayah Kecamatan Kampar setelah dikurangi wilayah Desa Simpang Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan pusat pemerintahan Kecamatan tetap berkedudukan di Desa Air Tiris.

Pasal 3

Wilayah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1), mempunyai batas batas sebagai berikut :

1.Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mandau Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis.
2.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
3.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar dan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
4.Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Siak Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis.

Pasal 4

(1)Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar setelah dikurangi wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar yang berbatasan dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru berubah dan disesuaikan dengan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru setelah diperluas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

1.Kecamatan Pekanbaru Kota, yang meliputi : 1) Kelurahan Kota Tinggi; 2) Kelurahan Sumahilang; 3) Kelurahan Simpang Empat; 4) Kelurahan Tanah Datar; 5) Kelurahan Suka Ramai; 6) Kelurahan Kota Baru.
2.Kecamatan Sukajadi, yang meliputi : 1) Kelurahan Sukajadi; 2) Kelurahan Kampung Melayu; 3) Kelurahan Pulau Karam; 4) Kelurahan Wonorejo; 5) Kelurahan Jadirejo; 6) Kelurahan Keelungsari; 7) Kelurahan Harjosari; 8) Kelurahan Kampung Tengah.
3.Kecamatan Senapelan,yang meliputi : 1) Kelurahan Sago; 2) Kelurahan Kampung Dalam; 3) Kelurahan Padang Bulan; 4) Kelurahan Padang Terubuk; 5) Kelurahan Kampung Baru; 6) Kelurahan Kampung Bandar.
4.Kecamatan Lima Puluh, yang meliputi : 1) Kelurahan Rintis; 2) Kelurahan Pesisir; 3) Kelurahan Tanjung; 4) Kelurahan Sekip.
5.Kecamatan Sail, yang meliputi : 1) Kelurahan Sukamulya; 2) Kelurahan Sukamaju; 3) Kelurahan Cintaraja.
6.Kecamatan Rumbai, yang meliputi : 1) Kelurahan Lembah Damai; 2) Kelurahan Lembah Sari; 3) Kelurahan Limbungan; 4) Kelurahan Meranti Pondok; 5) Kelurahan Rumbai Bukit; 6) Kelurahan Umban Sari; 7) Kelurahan Km 10 Rumbai.
7.Kecamatan Bukit Raya, yang meliputi : 1) Desa Rejosari; 2) Desa Sail; 3) Desa Kulim Atas; 4) Kelurahan Simpang Tiga; 5) Kelurahan Tangkerang; 6) Desa Komplek AURI; 7) Desa Tebing Tinggi.
8.Kecamatan Tampan, yang meliputi : 1) Desa Simpang Baru; 2) Desa Pekanbaru Luar Kota; 3) Desa Labuh Baru; 4) Kelurahan Sidomulyo.

Pasal 6

Tempat kedudukan Pusat Pemerintahan Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

1.Kecamatan Pekanbaru Kota di Kelurahan Kota Tinggi,
2.Kecamatan Sukajadi di Kelurahan Pulau Karam.
3.Kecamatan Senapelan di Kelurahan Kampung Bandar.
4.Kecamatan Lima Puluh di Kelurahan Rintis.
5.Kecamatan Sail di Kelurahan Cintaraja.
6.Kecamatan Rumbai di Kelurahan Limbungan.
7.Kecamatan Bukit Raya di Kelurahan Simpang Tiga.
8.Kecamatan Tampan di Desa Simpang Baru.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pasal 8

(1)Semua peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar yang mengatur desa atau kelurahan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai diubah dan diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah atau dicabut dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru.
(3)Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, prasana, sarana kantor, administrasi pertahanan dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintahan ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974