DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1997

Nomor: 19
Tahun: 1997
Ditetapkan: 4 Juli 1997
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pajak adalah Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua dan atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar;
3.Penyerahan kendaraan bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
4.Hotel…
4.Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
5.Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering;
6.Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;
7.Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel, rumah makan, atau penyelenggara hibusar;
8.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
9.Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
10.Bahan galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11.Air bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
12.Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

BAB II

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1)Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak dipergunakan sebagai alat angkutan orang dan atau barang di jalan umum.
(2)Dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:
1. a.Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. b.Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;
3. c.Subjek Pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

(1)Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
(2)Wajib Pajak kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 4

(1)Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok:
1. a.Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
2. b.Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(2)Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
(3)Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor:
1. a.isi...
2. a.isi silinder dan atau satuan daya;
3. b.penggunaan kendaraan bermotor;
4. c.jenis kendaraan bermotor;
5. d.merek kendaraan bermotor;
6. e.tahun pembuatan kendaraan bermotor;
7. f.berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
8. g.dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu;
(4)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
1. a.tekanan gandar;
2. b.jenis bahan bakar kendaraan bermotor;
3. c.jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
(5)Bobot berdasarkan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf c untuk kendaraan umum ditetapkan lebih rendah dari kendaraan pribadi.
(6)Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
(7)Dalam hal dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor belum tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud, dan memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.
(8)Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 5

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen). Pasal 6…

Pasal 6

(1)Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(5), ayat (6) dan ayat (7).
(2)Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 7

(1)Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
(2)Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.

BAB III

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 8

(1)Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor.
(2)Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali: a.Untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan;
1. b.untuk diperdagangkan;
2. c.untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
3. d.digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan oleh raga bertaraf internasional
(3)Dikecualikan sebagai objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada:
1. a.Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. b.Kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk pajak negara;
3. c.Subjek Pajak lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 9…

Pasal 9

(1)Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
(2)Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor

Pasal 10

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, jo ayat (2), atau ayat (3).

Pasal 11

(1)Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
(3)Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1% (satu persepuluh persen).

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pajak adalah Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua dan atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar;
3.Penyerahan kendaraan bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
4.Hotel…
4.Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
5.Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering;
6.Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;
7.Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel, rumah makan, atau penyelenggara hibusar;
8.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
9.Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
10.Bahan galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11.Air bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
12.Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

BAB II

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1)Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak dipergunakan sebagai alat angkutan orang dan atau barang di jalan umum.
(2)Dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:
1. a.Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. b.Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;
3. c.Subjek Pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

(1)Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
(2)Wajib Pajak kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 4

(1)Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok:
1. a.Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
2. b.Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(2)Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
(3)Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor:
1. a.isi...
2. a.isi silinder dan atau satuan daya;
3. b.penggunaan kendaraan bermotor;
4. c.jenis kendaraan bermotor;
5. d.merek kendaraan bermotor;
6. e.tahun pembuatan kendaraan bermotor;
7. f.berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
8. g.dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu;
(4)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
1. a.tekanan gandar;
2. b.jenis bahan bakar kendaraan bermotor;
3. c.jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
(5)Bobot berdasarkan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf c untuk kendaraan umum ditetapkan lebih rendah dari kendaraan pribadi.
(6)Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
(7)Dalam hal dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor belum tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud, dan memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.
(8)Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 5

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen). Pasal 6…

Pasal 6

(1)Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(5), ayat (6) dan ayat (7).
(2)Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 7

(1)Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
(2)Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.

BAB III

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 8

(1)Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor.
(2)Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali: a.Untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan;
1. b.untuk diperdagangkan;
2. c.untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
3. d.digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan oleh raga bertaraf internasional
(3)Dikecualikan sebagai objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada:
1. a.Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. b.Kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk pajak negara;
3. c.Subjek Pajak lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 9…

Pasal 9

(1)Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
(2)Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor

Pasal 10

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, jo ayat (2), atau ayat (3).

Pasal 11

(1)Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
(3)Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1% (satu persepuluh persen).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1997

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 2001