Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2006
- Nomor
- 19
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3682);
-
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) dan Lampiran, diubah sebagai berikut:
-
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
- memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial di perairan yang tidak termasuk dalam kawasan pembudidayaan.
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan adalah penerimaan dari:
- baru atau perubahan, Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) baru atau perubahan, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) baru atau perpanjangan, dan pada saat perusahaan perikanan Indonesia di bidang pembudidayaan ikan memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) baru atau perubahan, Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM) baru atau perubahan, serta Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) baru atau perpanjangan.
- dan/atau perairan dikalikan luas lahan dan/atau perairan yang digunakan, untuk setiap jenis ikan yang dibudidayakan, dan teknologi yang digunakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
1) Bagi perusahaan perikanan yang memenuhi kriteria perusahaan perikanan skala kecil sebesar 1% (satu perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan. 2) Bagi perusahaan perikanan yang memenuhi kriteria perusahaan perikanan skala besar sebesar 2,5% (dua-setengah perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan.
1) Bagi perusahaan perikanan yang melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan benih dari alam, sebesar 1% (satu perseratus) dikalikan harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan di lokasi pembudidayaan. 2) Bagi perusahaan perikanan yang melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan benih dari panti pembenihan (hatchery), sebesar 0,5% (setengah perseratus) dikalikan harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan di lokasi pembudidayaan.
-
T = HD + x.
-
T = 50% x TPH x 30.
1) Dialirkan melalui pipa di dermaga/TPI dan tempat lainnya: T = BP + (10% x BP). 2) Melalui perahu air: T = BP + (10% x BP) + BA.
1) Biaya Pokok PDAM: T = TPDAM + (10% x TPDAM). 2) Melalui pipa di dermaga/TPI dan tempat lainnya: T = TPDAM + (20% x TPDAM). 3) Melalui perahu air: T = TPDAM + (20% x TPDAM) + BA.
T = TPLN.
T = TPLN + (10% x TPLN).
T = TPLN + (5% x TPLN).
-
T = 2,5% x Total Nilai Kontrak.
T = (Harga Perolehan Barang: Umur Ekonomis) x 30%.
Terhadap perusahaan perikanan yang kewajiban pembayaran pungutan perikanannya jatuh pada periode sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, dikenakan pungutan perikanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan.
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 45 Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN, ABDUL WAHID PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN UMUM Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan. Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 belum dapat mengakomodasi beberapa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya di bidang pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, dan pengolahan hasil perikanan. Jenis PNBP di bidang pembudidayaan ikan yang belum terakomodasi antara lain Pungutan Pengusahaan Perikanan, Pungutan Hasil Perikanan, jasa teknologi, jasa desiminasi, jasa pengujian laboratorium, jasa penggunaan fasilitas, dan jasa kerjasama dengan pihak ketiga. Sedangkan di bidang penangkapan ikan antara lain Pungutan Pengusahaan Perikanan bagi kapal perikanan yang menggunakan alat penangkapan ikan berupa pancing ulur dan jasa pengembangan penangkapan ikan. Adapun jenis PNBP di bidang pengolahan hasil perikanan yang belum terakomodasi antara lain jasa pengujian mikrobiologi, kimia serta sewa tempat dan sarana. Selain itu, beberapa besaran tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 terutama yang berasal dari pungutan perikanan, jasa karantina ikan, dan jasa pendidikan dan pelatihan, kurang sesuai dengan kondisi di lapangan, baik dari segi upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dari segi kemampuan pengguna jasa. Sehubungan . . . - Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, dengan Peraturan Pemerintah ini. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)