Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2005
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2005
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 27
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
BAB II PERSYARATAN DAN PENGAJUAN PERMOHONAN
BAB II
Untuk dapat diangkat menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, pemohon harus memenuhi syarat:
BAB III… 5 BAB III PENGANGKATAN, HAK DAN KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Pengangkatan
BAB III
Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dengan Keputusan Menteri.
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh : - bahwa saya akan selalu setia dan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Republik Indonesia; - bahwa saya untuk menjadi dan melaksanakan tugas sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan nama atau dalih apapun tidak akan menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; - bahwa… 6 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual akan bertindak jujur dengan berdasarkan hukum dan keadilan; - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual; - bahwa saya akan menjaga kerahasiaan permohonan yang dikuasakan kepada saya dengan menunjung tinggi kode etik Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.”
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang telah diangkat dan mengangkat sumpah atau janji, didaftar dalam daftar Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban
Bagian Ketiga… 8 Bagian Ketiga Pelatihan Lanjutan dan Evaluasi
Dalam rangka meningkatkan kualitas Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal atau Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal dapat menyelenggarakan pelatihan lanjutan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
(4);
Bagian Keempat Pemberhentian
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dapat diberhentikan dengan hormat karena:
(8).
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)