DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2021

Nomor: 100
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

PP ini mengatur mengenai: 1) pengangkatan konsultan kekayaan intelektual; 2) hak dan kewajiban konsultan kekayaan intelektual; 3) majelis pengawas konsultan kekayaan intelektual; 4) pemberhentian konsultan kekayaan intelektual; 5) organisasi profesi; dan 6) pemantauan dan evaluasi konsultan kekayaan intelektual.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Konsultan Kekayaan Intelektual memiliki peran€rn penting dalam sistem pelindungan kekayaan intelektual baik secara nasional maupun internasional guna menunjang pembangunan nasional;
b.bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO0 tentang Desain Industri dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata lretak Sirkuit Terpadu, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Konsultan Kekayaan Intelektual;

l.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a0aal;
2. 3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 243, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor aO45); 4.Undang-Undang... 4 5 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O00 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4OaQ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2Ol4 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor !76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922lr sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH KEKAYAAN INTELEKTUAL. TENTANG KONSULTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual. 7 MENETAPKAN I 2.Majelis... r) -\)-

2.Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Konsultan Kekayaan Intelektual.
3.Organisasi Profesi adalah perkumpulan berbadan hukum bagi Konsultan Kekayaan Intelektual yang bebas dan mandiri untuk meningkatkan kualitas profesi Konsultan Kekayaan Intelektual dan berkontribusi pada pengembangan sistem pelindungan kekayaan intelektual.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
5.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGANGKATAN KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 2

Konsultan Kekayaan Intelektual diangkat oleh Menteri

Pasal 3

Untuk dapat diangkat menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual, calon Konsultan Kekayaan Intelektual harus memenuhi persyaratan:

a.warga negara Indonesia;
b.bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
c.sehat. . .
c.sehat jasmani dan rohani;
d.bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
e.berijazah paling rendah sarjana;
f.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
g.menguasai bahasa Inggris;
h.tidak berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara, pejabat negara, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap;
i.telah mengikuti pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual;
j.telah lulus ujian Konsultan Kekayaan Intelektual;
k.telah menjalani magang atau bekerja setelah lulus sarjana dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Konsultan Kekayaan Intelektual atau unit pengelolaan kekayaan intelektual; dan
1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 4

(1)Persyaratan telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dan telah menjalani rnagang atau bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k dikecualikan bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal yang akan diangkat menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf h, huruf j, dan huruf l, pensiunan pegawai Direktorat Jenderal yang akan diangkat menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual harus memenuhi persyaratan :
1. a.telah bekerja selama 20 (dua puluh) tahun pada Direktorat Jenderal; dan (21
2. b.telah .
3. b.telah melewati iangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun.

Pasal 5

(1)Ujian Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal. , (21 Untuk dapat mengikuti ujian Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Konsultan Kekayaan Intelektual selain pensiunan pegawai Direktorat Jenderal harus telah mengikuti pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual.
(3)Ketentuan mengenai penyelenggaraan ujian Konsultan Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

(1)Pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal bekerja sama dengan lembaga lain.
(2)Penyelenggaraan pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

(1)Calon Konsultan Kekayaan Intelektual berdasarkan permohonan. (21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan secara elektronik atau nonelektronik. diangkat
(1)dapat
(3)Permohonan
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diajukan kepada Menteri dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan berupa:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk;
2. b.fotokopi nomor pokok wajib pajak;
3. c.asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit pemerintah;
4. d.asli surat keterangan catatan kepolisian;
5. e.fotokopi ijazah sarjana yang telah dilegalisasi;
6. f.sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dalam bentuk TOEFL atau yang setara dengan nilai paling rendah 500 (lima ratus);
7. g.surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp10.0O0,00 (sepuluh ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara, pejabat negara, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap;
8. h.fotokopi sertifikat pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual;
9. i.surat keterangan lulus ujian Konsultan Kekayaan Intelektual;
10. j.surat keterangan magang atau bekerja pada kantor Konsultan Kekayaan Intelektual atau unit pengelolaan kekayaan intelektual;
11. k.pasfoto terbaru sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan' latar belakang berwarna merah; dan
  1. 1.bukti pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pensiunan pegawai Direktorat Jenderal, pemohon melampirkan dokumen persyaratan berupa:
12. a.fotokopi kartu tanda penduduk;
(4)
1. b.fotokopi
2. b.fotokopi nomor pokok wajib pajak;
3. c.asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit pemerintah;
4. d.asli surat keterangan catatan kepolisian;
5. e.fotokopi ijazah sarjana yang telah dilegalisasi;
6. f.sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dalam bentuk TOEFL atau yang setara dengan nilai paling rendah 500 (lima ratus);
7. g.surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp10.00O,O0 (sepuluh ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara, pejabat negara, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap;
8. h.surat keterangan lulus ujian Konsultan Kekayaan Intelektual;
9. i.pasfoto terbaru sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan latar belakang ber.warna merah;
10. j.bukti pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak;
11. k.surat keterangan telah bekerja selama 20 (dua puluh) tahun pada Direktorat Jenderal; dan
12. l.surat keputusan pensiun.

Pasal 8

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan diterima. (21 Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak pemeriksaan dilakukan.
(3)Pemohon . PRES IDEN
(3)Pemohon harus melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis untuk memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan permohonan, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
(5)Terhadap permohonan yang tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (41, pemohon dapat mengajukan kembali.

Pasal 9

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 permohonan dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual.

Pasal 10

(1)Sebelum menjalankan profesinya, Konsultan Kekayaan Intelektual wajib diambil sumpah/janjinya menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Saya bersump ah I berjanj i dengan sungguh- sungguh : - bahwa saya senantiasa memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di - bahwa saya dalam melaksanakan tugas sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual senantiasa bekerja secara profesional, baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan nama atau dalih apapun, tidak akan menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -bahwa... PRES IDEN - bahwa saya dalam melaksanakan tugas sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual senantiasa bertindak jujur dengan berdasarkan hukum dan keadilan; - bahwa saya senantiasa menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual; - bahwa saya senantiasa menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dikuasakan kepada saya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi Konsultan Kekayaan Intelektual."
(3)Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual. Pasal 1 1 Konsultan Kekayaan Intelektual yang telah diangkat dan diambil sumpah/janjinya, dicantumkan namanya dalam daftar Konsultan Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam berita resmi Konsultan Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal. BAB TII HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGANGKATAN KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGANGKATAN KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2005