Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1969
- Nomor
- 20
- Tahun
- 1969
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat:
MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Pupuk Sriwijaya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). BAB I. PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN. Pasal 1.
Pasal 2. Dalam rangka pelaksanaan pengalihan bentuk P.N. Pupuk Sriwijaya menjadi Persero sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat
BAB II. PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO. Pasal 3.
2894). BAB III. ANGGARAN DASAR PERSERO Pasal 4. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23), maka ketentuan-ketentuan mengenai jenis saham, dividend, pengangkatan Direksi-serta Komisaris dan hasil likuidasi yang akan dicantumkan dalam Anggaran Dasar dari Persero tersebut pada ayat (1) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini masing-masing harus didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9 ayat (1) dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2894). Pasal 5. (1)Modal Persero sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1)Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam P.N. Pupuk Sriwijaya sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya (nilainya) akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB IV. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 6. Terhitung mulai pada saat berdirinya Persero serta dibubarkannya P.N. Pupuk Sriwijaya sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1964 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1964 Nomor 44) tentang Pendirian Perusahaan Negara Pupuk Sriwijaya dan semua peraturan pelaksanannya dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 7. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri. Pasal 8. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1969. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO. Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1969. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH Mayor Jenderal TNI ------------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1969/31
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)