DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1997

Nomor: 28
Tahun: 1997
Ditetapkan: 7 Agustus 1997
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Sriwijaya selama ini telah memiliki jaringan distribusi di seluruh wilayah Indonesia dan karenanya dapat melakukan koordinasi pengendalian diantara Perusahaan-perusahaan Perseroan di bidang pupuk;
c.bahwa dalam rangka koordinasi pengendalian tersebut seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kalimantan Timur, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kujang, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Iskandar Muda dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Petrokimia Gresik dapat dialihkan untuk dijadikan sebagai tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Sriwijaya;
d.bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pupuk Sriwijaya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 31);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIJAYA.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Sriwijaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969. Pasal 2…

Pasal 2

(1)Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada:
1. a.Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kalimantan Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1977 (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1977);
2. b.Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Petrokimia Gresik yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1974);
3. c.Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kujang yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1975); dan
4. d.Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Iskandar Muda yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1981 (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1981);
(2)Nilai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 1.829.290.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
1. a.saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kalimantan Timur senilai Rp 936.232.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);
2. b.saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Petrokimia Gresik senilai Rp 396.420.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);
3. c.saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kujang senilai Rp 228.210.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar dua ratus sepuluh juta rupiah); dan
4. d.saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Iskandar Muda senilai Rp 268.428.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah). Pasal 3…

Pasal 3

Dengan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham pada Perusahaan-perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Sriwijaya.

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 64

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Sriwijaya selama ini telah memiliki jaringan distribusi di seluruh wilayah Indonesia dan karenanya dapat melakukan koordinasi pengendalian diantara Perusahaan-perusahaan Perseroan di bidang pupuk;
c.bahwa dalam rangka koordinasi pengendalian tersebut seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kalimantan Timur, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kujang, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Iskandar Muda dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Petrokimia Gresik dapat dialihkan untuk dijadikan sebagai tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Sriwijaya;
d.bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pupuk Sriwijaya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 31);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIJAYA.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Pasal 2

(1)Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada:
1. a.Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kalimantan Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1977 (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1977);
2. b.Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Petrokimia Gresik yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1974);
3. c.Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kujang yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1975); dan
4. d.Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Iskandar Muda yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1981 (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1981);
(2)Nilai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 1.829.290.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
1. a.saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kalimantan Timur senilai Rp 936.232.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);
2. b.saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Petrokimia Gresik senilai Rp 396.420.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);
3. c.saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kujang senilai Rp 228.210.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar dua ratus sepuluh juta rupiah); dan
4. d.saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Iskandar Muda senilai Rp 268.428.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah). Pasal 3…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1983

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1983