DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1987

Nomor: 20
Tahun: 1987
Ditetapkan: 14 September 1987
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan dalam upaya menampung gerak kegiatan pembangunan yang terus meningkat di wilayah tersebut, dipandang perlu batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai diubah dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan;
c.bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Asahan telah menyetujui untukmenyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai tersebut;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
3.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Peinbentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64);
4.Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNGBALAI DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan KabupatenDaerah Tingkat II Asahan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 dan Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956.

BAB II

PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tanjungbalai diubah dan diperluas dengan memasukan sebagian wilayah Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten

1.Desa pulau Simardan;
2.Desa Selat Lancang;
3.Desa Sungai Tualang Raso;
4.Desa Teluk Nibung;
5.Sebagian Desa Kapias Batu VIII;
6.Sebagian Desa Sungai Dua Hulu;
7.Sebagian Desa Sijambi.

Pasal 3

(1)Desa Sungai Tualangan Raso setelah masuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dimekarkan menjadi Desa Sungai Tualang Raso I, Desa Sungai Tualang Raso II, Desa Sungai Tualang Raso III,dan Desa Sungai Tualang Raso IV.
(2)Desa Teluk Nibung dan sebagian Desa Kapias Batu VIII setelah masuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dimekarkan menjadi Desa Teluk Nibung III,dan Desa Kapias Batu VIII.
(3)Desa pulau Simardan setelah masuk wilayah Kotamadya Tingkat II Tanjungbalai dimekarkan menjadi Desa Pulau Simardan I dan Desa Pulau Simardan II.
(4)Desa Selat Lancang setelah masuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dimekarkan menjadi Desa Selat Lancang I dan Desa Selat Lancang II.
(5)Sebagian wilayah Desa Sijambi dan sebagian wilayah Desa Sungai Dua Hulu setelah masuk wilayah Kotamadya Tingkat II Tanjungbalai dimekarkan menjadi Desa Sijambi I dan Desa Sijambi II.

Pasal 4

Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan tetap bernama Kecamatan Tanjungbalai dengan luas wilayah setelah dikurangi desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan, mempunyai batas-batas sebagai berikut :

1.Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan.
2.Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan.
3.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Air Joman dan Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan.
4.Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Asahan/Kecamatan Sungai Kepayang, Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan.

Pasal 6

Dengan diubahnya batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dengan perluasan, maka untuk terciptanya tertib pemerintahan dan guna pembinaan wilayah, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai yang semula terdiri dari 2 wilayah kecamatan ditata kembali sehingga menjadi wilayah kecamatan, yang terdiri dari :

1.Kecamatan Tanjungbalai Selatan meliputi :

a.Kelurahan Tanjungbalai Kota I
b.Kelurahan Tanjungbalai Kota II.
1. 2.Kecamatan Tanjungbalai Utara meliputi :
a.Kelurahan Tanjungbalai Kota III.
b.Kelurahan Tanjungbalai Kota IV.
1. 3.Kecamatan Sungai Tualang Raso meliputi :
a.Desa Sungai Tualang Raso I.
b.Desa Sungai Tualang Raso II.
c.Desa Sungai Tualang Raso III.
d.Desa Sungai Tualang Raso IV.
1. 4.Kecamatan Teluk Nibung meliputi :
a.Desa Teluk Nibung I.
b.Desa Teluk Nibung II.
c.Desa Teluk Nibung III.
d.Desa Kapias Batu VIII.
1. 5.Kecamatan Datuk Bandar meliputi :
a.Desa Pulau Simardan I.
b.Desa Pulau Simardan II.
c.Desa Sijambi I.
d.Desa Sijambi II
e.Desa Selat Lancang I.
f.Desa Selat Lancang II.

Pasal 7

Tempat kedudukan Pusat Pemerintahan kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut :

1.Kecamatan Tanjungbalai Selatan di Kelurahan Tanjungbalai Kota I.
2.Kecamatan Tanjungbalai Selatan di Kelurahan Tanjungbalai Kota III.
3.Kecamatan Sungai Tualang Raso di Desa Sungai Tualang Raso I.
4.Kecamatan Teluk Nibung di Desa Kapias Batu VIII.
5.Kecamatan Datuk Bandar di Desa Selat Lancang I.

Pasal 8

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan setelah dikurangi desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan batas- batas sebagai berikut :

1.Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
2.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara.
3.Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun.
4.Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan dalam upaya menampung gerak kegiatan pembangunan yang terus meningkat di wilayah tersebut, dipandang perlu batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai diubah dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan;
c.bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Asahan telah menyetujui untukmenyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai tersebut;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
3.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Peinbentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64);
4.Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNGBALAI DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tanjungbalai diubah dan diperluas dengan memasukan sebagian wilayah Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten

1.Desa pulau Simardan;
2.Desa Selat Lancang;
3.Desa Sungai Tualang Raso;
4.Desa Teluk Nibung;
5.Sebagian Desa Kapias Batu VIII;
6.Sebagian Desa Sungai Dua Hulu;
7.Sebagian Desa Sijambi.

Pasal 3

(1)Desa Sungai Tualangan Raso setelah masuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dimekarkan menjadi Desa Sungai Tualang Raso I, Desa Sungai Tualang Raso II, Desa Sungai Tualang Raso III,dan Desa Sungai Tualang Raso IV.
(2)Desa Teluk Nibung dan sebagian Desa Kapias Batu VIII setelah masuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dimekarkan menjadi Desa Teluk Nibung III,dan Desa Kapias Batu VIII.
(3)Desa pulau Simardan setelah masuk wilayah Kotamadya Tingkat II Tanjungbalai dimekarkan menjadi Desa Pulau Simardan I dan Desa Pulau Simardan II.
(4)Desa Selat Lancang setelah masuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dimekarkan menjadi Desa Selat Lancang I dan Desa Selat Lancang II.
(5)Sebagian wilayah Desa Sijambi dan sebagian wilayah Desa Sungai Dua Hulu setelah masuk wilayah Kotamadya Tingkat II Tanjungbalai dimekarkan menjadi Desa Sijambi I dan Desa Sijambi II.

Pasal 4

Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan tetap bernama Kecamatan Tanjungbalai dengan luas wilayah setelah dikurangi desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

1.Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan.
2.Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan.
3.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Air Joman dan Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan.
4.Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Asahan/Kecamatan Sungai Kepayang, Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan.

Pasal 6

1.Kecamatan Tanjungbalai Selatan meliputi :

a.Kelurahan Tanjungbalai Kota I
b.Kelurahan Tanjungbalai Kota II.
1. 2.Kecamatan Tanjungbalai Utara meliputi :
a.Kelurahan Tanjungbalai Kota III.
b.Kelurahan Tanjungbalai Kota IV.
1. 3.Kecamatan Sungai Tualang Raso meliputi :
a.Desa Sungai Tualang Raso I.
b.Desa Sungai Tualang Raso II.
c.Desa Sungai Tualang Raso III.
d.Desa Sungai Tualang Raso IV.
1. 4.Kecamatan Teluk Nibung meliputi :
a.Desa Teluk Nibung I.
b.Desa Teluk Nibung II.
c.Desa Teluk Nibung III.
d.Desa Kapias Batu VIII.
1. 5.Kecamatan Datuk Bandar meliputi :
a.Desa Pulau Simardan I.
b.Desa Pulau Simardan II.
c.Desa Sijambi I.
d.Desa Sijambi II
e.Desa Selat Lancang I.
f.Desa Selat Lancang II.

Pasal 7

Tempat kedudukan Pusat Pemerintahan kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut :

1.Kecamatan Tanjungbalai Selatan di Kelurahan Tanjungbalai Kota I.
2.Kecamatan Tanjungbalai Selatan di Kelurahan Tanjungbalai Kota III.
3.Kecamatan Sungai Tualang Raso di Desa Sungai Tualang Raso I.
4.Kecamatan Teluk Nibung di Desa Kapias Batu VIII.
5.Kecamatan Datuk Bandar di Desa Selat Lancang I.

Pasal 8

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan setelah dikurangi desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan batas- batas sebagai berikut :

1.Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
2.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara.
3.Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun.
4.Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

BAB III

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai Nomor 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai Nomor 7 Tahun 2016