DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1989

Nomor: 20
Tahun: 1989
Ditetapkan: 1 Desember 1989
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan dan kemajuan di wilayah Kecamatan Bontang menunjukkan ciri dan sifat kehidupan perkotaan, maka status pemerintahannya perlu ditingkatkan menjadi Kota Administratip;
c.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan Kota Administratip Bontang perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerahdaerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP BONTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2.Wilayah adalah Wilayah Administratip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3.Wilayah Kecamatan Bontang adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Kota Administratip Bontang dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Kota Administratip Bontang adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna sebagai sarana bagi pembinaan wilayah, serta sebagai unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Pemerintah Kota Administratip Bontang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
(2)Dalam rangka mempercepat perkembangan wilayah Kota Administratip Bontang, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratip Bontang.

Pasal 5

Pemerintah Kota Administratip Bontang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a.meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;
b.membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial-ekonomi serta fisik perkotaan.
c.mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai pada khususnya.

BAB IV

PENATAAN WILAYAH

Pasal 6

(1)Wilayah Kota Administratip Bontang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bontang, yang meliputi 9 Desa, yaitu:

1.Desa Bontang Kuala;
2.Desa Bontang Baru;
3.Desa Lok Tuan;
4.Desa Tanjung Laut;
5.Desa Berebas Tengah;
6.Desa Berebas Pantai;
7.Desa Belimbing;
8.Desa Setimpo;
9.Desa Sekambing.

(2)Untuk terwujudnya tertib administrasi pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratip Bontang ditata menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu :
1. a.Kecamatan Bontang Utara terdiri dari:
  1. 1.Desa Bontang Kuala;
  2. 2.Desa Bontang Baru;
  3. 3.Desa Lok Tuan;
  4. 4.Desa Belimbing.
2. b.Kecamatan Bontang Selatan, terdiri dari:
  1. 1.Desa Tanjung Laut;
  2. 2.Desa Berebas Tengah;
  3. 3.Desa Berebas Pantai;
  4. 4.Desa Setimpo;
  5. 5.Desa Sekambing.
(3)Pusat pemerintahan Kota Administratip Bontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kecamatan Bontang Utara.
(4)Pusat pemerintahan Kecamatan Bontang Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berkedudukan di Desa Bontang Baru.
(5)Pusat pemerintahan Kecamatan Bontang Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berkedudukan di Desa Tanjung Laut.

Pasal 7

Sebagian wilayah Kecamatan Bontang yang meliputi Desa Santan Ulu, Desa Santan Tengah, dan Desa Santan Ilir digabungkan ke dalam wilayah Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Pasal 8

(1)Wilayah Kecamatan Bontang setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ditetapkan menjadi wilayah kecamatan baru dengan nama Kecamatan Sangatta.
(2)Wilayah Kecamatan Sangatta sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)terdiri dari :

1.Desa Sangatta;
2.Desa Sepaso;
3.Desa Sekerat;
4.Desa Keraitan;
5.Desa Tepian Langsat;
6.Desa Tebangan Lembak.

(3)Pusat pemerintahan Kecamatan Sangatta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di Desa Sangatta.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Susunan Organisasi Pemerintah Kota Administratip Bontang diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan dan kemajuan di wilayah Kecamatan Bontang menunjukkan ciri dan sifat kehidupan perkotaan, maka status pemerintahannya perlu ditingkatkan menjadi Kota Administratip;
c.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan Kota Administratip Bontang perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerahdaerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP BONTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2.Wilayah adalah Wilayah Administratip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3.Wilayah Kecamatan Bontang adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Kota Administratip Bontang dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Pasal 3

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Pemerintah Kota Administratip Bontang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
(2)Dalam rangka mempercepat perkembangan wilayah Kota Administratip Bontang, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratip Bontang.

Pasal 5

Pemerintah Kota Administratip Bontang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a.meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;
b.membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial-ekonomi serta fisik perkotaan.
c.mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai pada khususnya.

BAB IV

PENATAAN WILAYAH

Pasal 6

(1)Wilayah Kota Administratip Bontang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bontang, yang meliputi 9 Desa, yaitu:

1.Desa Bontang Kuala;
2.Desa Bontang Baru;
3.Desa Lok Tuan;
4.Desa Tanjung Laut;
5.Desa Berebas Tengah;
6.Desa Berebas Pantai;
7.Desa Belimbing;
8.Desa Setimpo;
9.Desa Sekambing.

(2)Untuk terwujudnya tertib administrasi pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratip Bontang ditata menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu :
1. a.Kecamatan Bontang Utara terdiri dari:
  1. 1.Desa Bontang Kuala;
  2. 2.Desa Bontang Baru;
  3. 3.Desa Lok Tuan;
  4. 4.Desa Belimbing.
2. b.Kecamatan Bontang Selatan, terdiri dari:
  1. 1.Desa Tanjung Laut;
  2. 2.Desa Berebas Tengah;
  3. 3.Desa Berebas Pantai;
  4. 4.Desa Setimpo;
  5. 5.Desa Sekambing.
(3)Pusat pemerintahan Kota Administratip Bontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kecamatan Bontang Utara.
(4)Pusat pemerintahan Kecamatan Bontang Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berkedudukan di Desa Bontang Baru.
(5)Pusat pemerintahan Kecamatan Bontang Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berkedudukan di Desa Tanjung Laut.

Pasal 7

Sebagian wilayah Kecamatan Bontang yang meliputi Desa Santan Ulu, Desa Santan Tengah, dan Desa Santan Ilir digabungkan ke dalam wilayah Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Pasal 8

(1)Wilayah Kecamatan Bontang setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ditetapkan menjadi wilayah kecamatan baru dengan nama Kecamatan Sangatta.
(2)Wilayah Kecamatan Sangatta sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)terdiri dari :

1.Desa Sangatta;
2.Desa Sepaso;
3.Desa Sekerat;
4.Desa Keraitan;
5.Desa Tepian Langsat;
6.Desa Tebangan Lembak.

(3)Pusat pemerintahan Kecamatan Sangatta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di Desa Sangatta.

BAB V

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974