DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2007

Nomor: 20
Tahun: 2007
Ditetapkan: 16 Maret 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Partai Politik Lokal di Aceh; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
2.Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh ... di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.
3.Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6.Gubernur adalah kepala pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7.Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8.Kantor Wilayah Departemen adalah Kantor Wilayah Departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUM

Pasal 2

(1)Partai politik lokal di Aceh yang telah memenuhi persyaratan pendirian dan pembentukan harus didaftarkan pada dan disahkan sebagai badan hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
(2)Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas yang dipersyaratkan untuk pendaftaran partai politik dan pengesahan badan hukum dengan surat pengantar dari pimpinan partai politik lokal kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh dengan menyertakan:
1. a.akta notaris pendirian partai politik lokal yang memuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan susunan kepengurusannya;
2. b.nama, lambang, dan tanda gambar; dan
3. c.alamat kantor tetap partai politik lokal.
(3)Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kepengurusan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
(4)Nama, lambang, dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan lambang negara, lambang lembaga negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain.
(5)Dalam hal nama, lambang atau tanda gambar suatu partai politik lokal pada saat pendaftaran terdapat kesamaan dengan partai politik lokal lainnya atau partai politik, maka partai politik atau partai politik lokal yang terdaftar lebih awal yang berhak menggunakan nama, lambang atau tanda gambar tersebut.
(6)Kantor ...
(6)Kantor dan alamat tetap partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan dokumen yang sah.
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk semua tingkatan kepengurusan partai politik lokal di Aceh dan kabupaten/kota di Aceh.

Pasal 3

(1)Dokumen pendaftaran partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diteliti dan/atau diverifikasi oleh Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
(2)Partai politik lokal yang memenuhi persyaratan setelah diteliti dan/atau diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar dalam buku pendaftaran partai politik lokal pada Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
(3)Pelaksanaan penelitian dan/atau verifikasi serta pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 4

(1)Partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disahkan sebagai badan hukum melalui keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan verifikasi.
(2)Keputusan Kantor Wilayah Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, ASAS, NAMA, LAMBANG, TANDA GAMBAR, DAN KEPENGURUSAN

Pasal 5

(1)Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, asas, nama, lambang, tanda gambar, dan/atau kepengurusan ... kepengurusan partai politik lokal didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
(2)Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh dengan menyertakan akta notaris mengenai perubahan:
1. a.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
2. b.asas, nama, lambang, dan tanda gambar; dan/atau
3. c.susunan kepengurusan tingkat Aceh.
(3)Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh menetapkan keputusan tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, asas, nama, lambang, tanda gambar, dan susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak memenuhi persyaratan.

Pasal 6

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 7

(1)Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibu kota Aceh.
(2)Partai politik lokal dapat mempunyai kepengurusan sampai tingkat kelurahan/gampong atau nama lain.
(3)Kepengurusan partai politik lokal di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik lokal sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
(4)Dalam ...
(4)Dalam hal terjadi pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik lokal tingkat Aceh sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, susunan pengurus baru didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen di Aceh paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian atau penggantian kepengurusan tersebut.
(5)Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh menetapkan keputusan tentang pendaftaran pengurus baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak memenuhi persyaratan.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik lokal, pendaftaran dan pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan sampai perselisihan kepengurusan terselesaikan.

Pasal 9

Pengurus dan/atau anggota partai politik lokal yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partainya tidak dapat membentuk kepengurusan atas partai politik lokal yang sama dan/atau membentuk partai politik lokal yang sama.

BAB V

AFILIASI ATAU KERJA SAMA DALAM BENTUK LAIN DAN KEANGGOTAAN RANGKAP

Pasal 10

(1)Partai politik lokal berhak melakukan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sesama partai politik lokal atau dengan partai politik nasional.
(2)Afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sesama partai politik lokal atau dengan partai politik nasional sebagaimana ... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota di Aceh.
(3)Afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sesama partai politik lokal atau dengan partai politik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja partai politik lokal dalam rangka keikutsertaan partai politik lokal pada pemilihan umum untuk memilih anggota DPRA dan DPRK di Aceh.
(4)Pelaksanaan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada kesepakatan bersama sesama partai politik lokal atau dengan partai politik nasional.

Pasal 11

(1)Untuk membuka ruang partisipasi anggota partai politik lokal dalam pemilihan umum nasional, anggota partai politik lokal secara perseorangan dapat merangkap keanggotaan 1 (satu) partai politik nasional.
(2)Ruang partisipasi anggota partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan dalam rangka anggota partai lokal dapat menggunakan hak dipilih pada pemilihan umum nasional.
(3)Keanggotaan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pimpinan partai politik lokal.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Partai Politik Lokal di Aceh; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
2.Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh ... di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.
3.Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6.Gubernur adalah kepala pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7.Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8.Kantor Wilayah Departemen adalah Kantor Wilayah Departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUM

Pasal 2

(1)Partai politik lokal di Aceh yang telah memenuhi persyaratan pendirian dan pembentukan harus didaftarkan pada dan disahkan sebagai badan hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
(2)Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas yang dipersyaratkan untuk pendaftaran partai politik dan pengesahan badan hukum dengan surat pengantar dari pimpinan partai politik lokal kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh dengan menyertakan:
1. a.akta notaris pendirian partai politik lokal yang memuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan susunan kepengurusannya;
2. b.nama, lambang, dan tanda gambar; dan
3. c.alamat kantor tetap partai politik lokal.
(3)Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kepengurusan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
(4)Nama, lambang, dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan lambang negara, lambang lembaga negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain.
(5)Dalam hal nama, lambang atau tanda gambar suatu partai politik lokal pada saat pendaftaran terdapat kesamaan dengan partai politik lokal lainnya atau partai politik, maka partai politik atau partai politik lokal yang terdaftar lebih awal yang berhak menggunakan nama, lambang atau tanda gambar tersebut.
(6)Kantor ...
(6)Kantor dan alamat tetap partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan dokumen yang sah.
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk semua tingkatan kepengurusan partai politik lokal di Aceh dan kabupaten/kota di Aceh.

Pasal 3

(1)Dokumen pendaftaran partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diteliti dan/atau diverifikasi oleh Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
(2)Partai politik lokal yang memenuhi persyaratan setelah diteliti dan/atau diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar dalam buku pendaftaran partai politik lokal pada Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
(3)Pelaksanaan penelitian dan/atau verifikasi serta pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 4

(1)Partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disahkan sebagai badan hukum melalui keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan verifikasi.
(2)Keputusan Kantor Wilayah Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, ASAS, NAMA, LAMBANG, TANDA GAMBAR, DAN KEPENGURUSAN

Pasal 5

(1)Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, asas, nama, lambang, tanda gambar, dan/atau kepengurusan ... kepengurusan partai politik lokal didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
(2)Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh dengan menyertakan akta notaris mengenai perubahan:
1. a.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
2. b.asas, nama, lambang, dan tanda gambar; dan/atau
3. c.susunan kepengurusan tingkat Aceh.
(3)Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh menetapkan keputusan tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, asas, nama, lambang, tanda gambar, dan susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak memenuhi persyaratan.

Pasal 6

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 7

(1)Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibu kota Aceh.
(2)Partai politik lokal dapat mempunyai kepengurusan sampai tingkat kelurahan/gampong atau nama lain.
(3)Kepengurusan partai politik lokal di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik lokal sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
(4)Dalam ...
(4)Dalam hal terjadi pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik lokal tingkat Aceh sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, susunan pengurus baru didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen di Aceh paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian atau penggantian kepengurusan tersebut.
(5)Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh menetapkan keputusan tentang pendaftaran pengurus baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak memenuhi persyaratan.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik lokal, pendaftaran dan pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan sampai perselisihan kepengurusan terselesaikan.

Pasal 9

BAB V

AFILIASI ATAU KERJA SAMA DALAM BENTUK LAIN DAN KEANGGOTAAN RANGKAP

Pasal 10

(1)Partai politik lokal berhak melakukan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sesama partai politik lokal atau dengan partai politik nasional.
(2)Afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sesama partai politik lokal atau dengan partai politik nasional sebagaimana ... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota di Aceh.
(3)Afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sesama partai politik lokal atau dengan partai politik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja partai politik lokal dalam rangka keikutsertaan partai politik lokal pada pemilihan umum untuk memilih anggota DPRA dan DPRK di Aceh.
(4)Pelaksanaan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada kesepakatan bersama sesama partai politik lokal atau dengan partai politik nasional.

Pasal 11

(1)Untuk membuka ruang partisipasi anggota partai politik lokal dalam pemilihan umum nasional, anggota partai politik lokal secara perseorangan dapat merangkap keanggotaan 1 (satu) partai politik nasional.
(2)Ruang partisipasi anggota partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan dalam rangka anggota partai lokal dapat menggunakan hak dipilih pada pemilihan umum nasional.
(3)Keanggotaan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pimpinan partai politik lokal.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2015