DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Bantuan Keuangan, Tata Cara Pengajuan Bantuan Keuangan, Verifikasi Kelangkapan Administrasi, Penggunaan Bantuan Keuangan, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
13.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Aceh Timur secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan anggota DPRK dan Bupati/Wakil Bupati.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
8.Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur, yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara.
9.Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Pemilu DPRK adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
10.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
(2)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapat kursi di DPRK hasil pemilihan umum.

Pasal 3

(1)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setiap tahun yang bersumber dari APBK dianggarkan dalam kode rekening belanja hibah.
(2)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum DPRK.
(3)Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten.
(4)Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

(1)Dewan Pimpinan Cabang/Wilayah Partai Politik atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Lokal mengajukan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk penyaluran dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik atau Partai Politik Lokal, dengan menggunakan kop surat Partai Politik atau Partai Politik Lokal, dengan melampirkan kelengkapan administrasi, berupa:
1. a.Keputusan Dewan Pembina Daerah Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pembina Daerah/Dewan Pembina Wilayah Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pembina Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya, dan Keputusan Dewan Pembina Daerah Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pembina Wilayah Partai Lokal atau sebutan lainnya;
2. b.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik atau Partai Politik Lokal hasil Pemilihan Umum DPRK yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten;
4. d.fotocopy nomor rekening kas umum Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang dibuktikan dengan pernyataan pembukuan rekening dari bank yang bersangkutan; dan
5. e.surat pernyataan Dewan Pimpinan Cabang/Wilayah Partai Politik atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Lokal, yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik atau Partai Politik Lokal.
(2)Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 5

(1)Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten, dengan keanggotaan Tim terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten dan instansi terkait.
(2)Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dibuat dalam berita acara.
(4)Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal disampaikan kepada Bupati, dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
(5)Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.

BAB V

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

(1)Bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi anggota Partai Politik, anggota Partai Politik Lokal dan masyarakat serta operasional Sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
(2)Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan sebesar 40% (empat puluh perseratus) digunakan untuk operasional Sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal.

Pasal 7

Kegiatan pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berkaitan dengan kegiatan:

a.pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya; dan
c.pengkaderan anggota Partai Politik dan Partai Politik Lokal secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 8

Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berkaitan dengan:

a.administrasi umum;
b.berlangganan daya dan jasa;
c.pemeliharaan data dan arsip; dan
d.pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

(1)Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
(2)Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan keuangan untuk disampaikan kepada Bupati.
(3)Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan yang bersumber dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai dengan diterimanya laporan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011