DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1979

Nomor: 22
Tahun: 1979
Ditetapkan: 10 Juli 1979
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur penambahan penyertaan Negara Republik Indonesia dalam modal saham PT' Departement Store Indonesia Sarinah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) (Lembaran Negara Tahun 1911 Nomor 20, Tambahan-Lembaran Negara Nomor 2959);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSEROAN TERBATAS DEPARTEMENT STORE INDONESIA SARINAH.

Pasal 1

(1)Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan dalam modal saham sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan, kepada PT' Departement Store Indonesia Sarinah yang didirikan di Jakarta dengan Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 33 tertanggal 17 Agustus 1962 dan diperbaiki dengan Akta Nomor 50 tertanggal 18 Oktober 1962 dan Nomor 89 tertanggal 29 Januari 1963 yang dibuat dihadapan Notaris tersebut, keduanya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan penetapannya tertanggal 13 Pebruari 1963 Nomor J.A.5/23/16; dengan cara memasukkan kekayaan Negara tersebut di bawah ini ke dalam PT. Departement Store Indonesia Sarinah, yakni : Gedung Utama Sarinah di Jalan M.H. Thamrin Nomor 11 Jakarta, yang pembangunannya dibiayai dengan Pampasan Perang Jepang dimaksud dalam Kontrak antara Pemerintah Republik Indonesia dengan C. ITOH CO. Ltd. Nomor MISPRI 222 (63) DP. tertanggal 25 Juni 1963.
(2)Nilai dari kekayaan Negara tersebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Pelaksanaan segala sesuatu yang berhubungan dengan penambahan penyertaan modal Negara dalam modal saham PT' Department Store Indonesia Sarinah dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), termasuk penyesuaian Anggaran Dasar badan hukum tersebut terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972, dilakukan oleh Menteri Keuangan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tersendiri.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar … Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 1979 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 1979 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA, ttd SUDHARMONO, SH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 30

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur penambahan penyertaan Negara Republik Indonesia dalam modal saham PT' Departement Store Indonesia Sarinah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) (Lembaran Negara Tahun 1911 Nomor 20, Tambahan-Lembaran Negara Nomor 2959);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSEROAN TERBATAS DEPARTEMENT STORE INDONESIA SARINAH.

Pasal 1

(1)Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan dalam modal saham sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan, kepada PT' Departement Store Indonesia Sarinah yang didirikan di Jakarta dengan Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 33 tertanggal 17 Agustus 1962 dan diperbaiki dengan Akta Nomor 50 tertanggal 18 Oktober 1962 dan Nomor 89 tertanggal 29 Januari 1963 yang dibuat dihadapan Notaris tersebut, keduanya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan penetapannya tertanggal 13 Pebruari 1963 Nomor J.A.5/23/16; dengan cara memasukkan kekayaan Negara tersebut di bawah ini ke dalam PT. Departement Store Indonesia Sarinah, yakni : Gedung Utama Sarinah di Jalan M.H. Thamrin Nomor 11 Jakarta, yang pembangunannya dibiayai dengan Pampasan Perang Jepang dimaksud dalam Kontrak antara Pemerintah Republik Indonesia dengan C. ITOH CO. Ltd. Nomor MISPRI 222 (63) DP. tertanggal 25 Juni 1963.
(2)Nilai dari kekayaan Negara tersebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Pasal 3

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tersendiri.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1979

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1972

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1972