DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1982

Nomor: 23
Tahun: 1982
Ditetapkan: 12 Agustus 1982
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, Pemerintah

Menetapkan

menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing- masing sesuai dengan fungsi dan peranannya, termasuk antara lain mengenai kegiatan-kegiatan irigasi;

c.bahwa Algemeen Waterreglement 1936 (Staatsblad tahun 1936 Nomor 489) khususnya BAB III yang mengatur penyelenggaraan irigasi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan pada dewasa ini;
d.bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi untuk dapat dipakai sebagai landasan hukum dalam bidang tersebut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. 3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. 4.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. 5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);
5. 6.Undang- …
6. 6.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalun Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
b.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pengairan;
c.Daerah adalah Daerah Tingkat I;
d.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/ Daerah Istimewa;
e.Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
f.Pihak yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah;
g.Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan
h.Subak adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosio agraris religieus yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai organisasi di bidang tataguna air di tingkat usaha tani;
i.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
j.Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penye diaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan penggunaannya;
k.Daerah …
k.Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
1. 1.Petak irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi;
m.Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
n.Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;
o.Pembagian air irigasi adalah penyaluran air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam jaringan irigasi utama hingga saluran tersier;
p.Pemberian air irigasi adalah penyaluran jatah air dari jaringan utama ke petak tersier;
q.Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di tingkat usaha tani.

Pasal 2

(1)Pengurusan dan pengaturan air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya yang ada di dalam wilayah Daerah, diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-undang.
(2)Air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya dalam petak tersier, irigasi Desa, dan Subak pengurusannya diserahkan kepada petani pemakai air atau Desa ataupun Subak yang bersangkutan, di bawah pembinaan Pemerintah Daerah dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3)Air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya yang dibangun oleh badan hukum, badan sosial atau perorangan untuk keperluan usahanya, pengurusannya diserahkan kepada badan hukum, badan sosial atau perorangan yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1)Jaringan irigasi, beserta bangunan pelengkapnya yang berada di bawah pengurusan Pemerintah Daerah, didaftar oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan disahkan oleh Menteri.
(2)Jaringan …
(2)Jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, didaftar dan dilaporkan oleh masing-masing yang berkepentingan kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk meperoleh pengesahannya dan dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
(3)Daftar yang telah memperoleh pengesahan Menteri, berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
(4)Guna penyusunan perencanaan pengembangan lebih lanjut, Gubernur Kepala Daerah harus menyampaikan daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2)pasal ini kepada Menteri selambat-lambatnya pada akhir tahun ke empat pada setiap masa pembangunan.
(5)Segala perubahan atas daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dilakukan tiap tahun dalam suatu daftar tersendiri dan disampaikan kepada Menteri pada setiap akhir triwulan pertama tahun anggaran.

BAB II

PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Pasal 4

Air irigasi pada dasarnya disediakan untuk mengairi tanaman; tetapi dalam penyediaan air irigasi tersebut perlu pula diperhatikan keperluan untuk pemukiman, peternakan, perikanan air tawar suatu daerah irigasi.

Pasal 5

(1)Perencanaan penyediaan air irigasi untuk memenuhi keperluan Daerah ditetapkan oleh Menteri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.
(2)Badan hukum, badan sosial, Desa Subak maupun perorangan yang memerlukan air irigasi untuk keperluan usahanya, wajib mengajukan permohonan izin beserta rencananya kepada Gubernur Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
(3)Tata cara memperoleh izin penggunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus berdasarkan ketentuan perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Irigasi.

Pasal 6

(1)Penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
(2)Badan hukum, badan sosial, Desa, Subak maupun perorangan dapat melaksanakan pembangunan jaringan-jaringan irigasi untuk keperluan usahanya, setelah memperoleh izin pemanfaatan air dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

(1)Air irigasi disediakan dan diimanfaatkan untuk memperoleh hasil produksi yang optimum dari semua usaha pertanian yang mendapatkan manfaat dari air irigasi.
(2)Air irigasi disediakan untuk dapat memenuhi kebutuhan air bagi usaha pertanian dalam jumlah dan waktu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan bagi semua tanaman menurut tata tanam yang telah ditetapkan.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus diusahakan penyaluran air yang diperlukan dari daerah irigasi lain yang kelebihan air ke dalam daerah irigasi yang memerlukan tambahan.

Pasal 8

(1)Gubernur Kepala Daerah menetapkan petak tersier yang akan mendapat air sepanjang tahun, petak tersier yang hanya mendapatkan air pada musim hujan dan petak tersier yang hanya mendapatkan air pada musim kemarau saja, dilengkapi dengan keterangan tentang lokasinya, batas-batasnya dan luasnya menurut masing- masing Desa.
(2)Perubahan penggunaan tanah menjadi tanah persawahan baru atau sebaliknya di dalam sesuatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

…

Pasal 9

Pemegang izin pemanfaatan air dari suatu sumber air bagi keperluan usahanya, dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dapat menyalurkan air yang diperlukannya, melalui saluran irigasi yang telah ada.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, Pemerintah

Menetapkan

menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing- masing sesuai dengan fungsi dan peranannya, termasuk antara lain mengenai kegiatan-kegiatan irigasi;

c.bahwa Algemeen Waterreglement 1936 (Staatsblad tahun 1936 Nomor 489) khususnya BAB III yang mengatur penyelenggaraan irigasi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan pada dewasa ini;
d.bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi untuk dapat dipakai sebagai landasan hukum dalam bidang tersebut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. 3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. 4.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. 5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);
5. 6.Undang- …
6. 6.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalun Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
b.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pengairan;
c.Daerah adalah Daerah Tingkat I;
d.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/ Daerah Istimewa;
e.Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
f.Pihak yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah;
g.Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan
h.Subak adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosio agraris religieus yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai organisasi di bidang tataguna air di tingkat usaha tani;
i.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
j.Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penye diaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan penggunaannya;
k.Daerah …
k.Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
1. 1.Petak irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi;
m.Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
n.Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;
o.Pembagian air irigasi adalah penyaluran air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam jaringan irigasi utama hingga saluran tersier;
p.Pemberian air irigasi adalah penyaluran jatah air dari jaringan utama ke petak tersier;
q.Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di tingkat usaha tani.

Pasal 2

(1)Pengurusan dan pengaturan air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya yang ada di dalam wilayah Daerah, diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-undang.
(2)Air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya dalam petak tersier, irigasi Desa, dan Subak pengurusannya diserahkan kepada petani pemakai air atau Desa ataupun Subak yang bersangkutan, di bawah pembinaan Pemerintah Daerah dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3)Air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya yang dibangun oleh badan hukum, badan sosial atau perorangan untuk keperluan usahanya, pengurusannya diserahkan kepada badan hukum, badan sosial atau perorangan yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1)Jaringan irigasi, beserta bangunan pelengkapnya yang berada di bawah pengurusan Pemerintah Daerah, didaftar oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan disahkan oleh Menteri.
(2)Jaringan …
(2)Jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, didaftar dan dilaporkan oleh masing-masing yang berkepentingan kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk meperoleh pengesahannya dan dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
(3)Daftar yang telah memperoleh pengesahan Menteri, berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
(4)Guna penyusunan perencanaan pengembangan lebih lanjut, Gubernur Kepala Daerah harus menyampaikan daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2)pasal ini kepada Menteri selambat-lambatnya pada akhir tahun ke empat pada setiap masa pembangunan.
(5)Segala perubahan atas daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dilakukan tiap tahun dalam suatu daftar tersendiri dan disampaikan kepada Menteri pada setiap akhir triwulan pertama tahun anggaran.

BAB II

PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Pasal 4

Pasal 5

(1)Perencanaan penyediaan air irigasi untuk memenuhi keperluan Daerah ditetapkan oleh Menteri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.
(2)Badan hukum, badan sosial, Desa Subak maupun perorangan yang memerlukan air irigasi untuk keperluan usahanya, wajib mengajukan permohonan izin beserta rencananya kepada Gubernur Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
(3)Tata cara memperoleh izin penggunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus berdasarkan ketentuan perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Irigasi.

Pasal 6

(1)Penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
(2)Badan hukum, badan sosial, Desa, Subak maupun perorangan dapat melaksanakan pembangunan jaringan-jaringan irigasi untuk keperluan usahanya, setelah memperoleh izin pemanfaatan air dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

(1)Air irigasi disediakan dan diimanfaatkan untuk memperoleh hasil produksi yang optimum dari semua usaha pertanian yang mendapatkan manfaat dari air irigasi.
(2)Air irigasi disediakan untuk dapat memenuhi kebutuhan air bagi usaha pertanian dalam jumlah dan waktu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan bagi semua tanaman menurut tata tanam yang telah ditetapkan.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus diusahakan penyaluran air yang diperlukan dari daerah irigasi lain yang kelebihan air ke dalam daerah irigasi yang memerlukan tambahan.

Pasal 8

(1)Gubernur Kepala Daerah menetapkan petak tersier yang akan mendapat air sepanjang tahun, petak tersier yang hanya mendapatkan air pada musim hujan dan petak tersier yang hanya mendapatkan air pada musim kemarau saja, dilengkapi dengan keterangan tentang lokasinya, batas-batasnya dan luasnya menurut masing- masing Desa.
(2)Perubahan penggunaan tanah menjadi tanah persawahan baru atau sebaliknya di dalam sesuatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

…

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1982

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015