Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015
- Nomor
- 17/PRT/M/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 44
JDIH Kementerian PUPR Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3226);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KOMISI IRIGASI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :
JDIH Kementerian PUPR
JDIH Kementerian PUPR
JDIH Kementerian PUPR
BAB II RUANG LINGKUP PENGATURAN
BAB II
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
JDIH Kementerian PUPR
BAB III KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Komisi Irigasi Provinsi
BAB III
Komisi irigasi provinsi mempunyai wilayah kerja yang meliputi:
JDIH Kementerian PUPR
JDIH Kementerian PUPR
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, komisi irigasi provinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi antara pemerintah daerah provinsi, komisi irigasi kabupaten/kota yang mempunyai daerah irigasi lintas kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air pada tingkat daerah irigasi dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain pada provinsi yang bersangkutan. JDIH Kementerian PUPR Bagian Kedua Komisi Irigasi Antarprovinsi
Komisi irigasi antarprovinsi mempunyai wilayah kerja pada daerah irigasi lintas provinsi, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas- pembantuankan kepada provinsi yang bersangkutan.
Komisi irigasi antarprovinsi membantu para gubernur di daerah yang bersangkutan dengan tugas:
JDIH Kementerian PUPR
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)