Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1965
- Nomor
- 24
- Tahun
- 1965
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
BAB II. IKATAN DINAS PENDEK DAN PERSYARATANNYA. Pasal 2.
Pasal 3. Ketentuan dan syarat-syarat penerimaan anggota Militer Pria maupun Wanita dalam Ikatan Dinas Pendek dimaksudkan dalam Pasal 2 diatur oleh Menteri/Panglima Angkatan masing-masing. Pasal 4. Para Militer Wajib khusus berasal dari Pegawai Negeri yang diterima untuk masuk dalam Ikatan Dinas Pendek, diputuskan hubungan kerja dan administrasinya oleh Departemen/Jawatan masing- masing, kemudian dialihkan ke dalam Departemen Angkatan yang bersangkutan. BAB III KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK-HAK MILITER WAJIB. Pasal 5. Bagi Militer Wajib selama dalam dinas mendapat perlakuan administrasi, pemeliharaan/perawatan, perlengkapan dan peraturan- peraturan dinas lainnya menurut ketentuan-ketentuan berlaku bagi Militer Sukarela dengan pengecualian-pengecualian yang dinyatakan oleh Menteri/Panglima Angkatan. Pasal 6. Militer Wajib yang memenuhi syarat-syarat dapat dinaikkan pangkatnya menurut peraturan yang akan diatur oleh Menteri/ Panglima Angkatan dengan ketentuan, bahwa kenaikan pangkat dilakukan oleh :
Pasal 7.
Pasal 8. Militer Wajib yang mendapat cacad ingatan atau badan, gugur/ tewas/meninggal dunia, dan/atau hilang karena melakukan tugas atau berhubungan dengan pelaksanaan tugas, diberikan tunjangan- tunjangan yang bersifat pensiun menurut Peraturan yang berlaku. BAB IV. LUAR DINAS. Pasal 9. Para Militer Wajib yang tidak melanjutkan Ikatan Dinas Pendek seperti termaksud dalam pasal 2, dinyatakan ,dalam keadaan luar dinas" dan selanjutnya dikembalikan ke Departemen/Jawatan/ Perusahaan semula atau masyarakat, dengan mendapat uang pesangon menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang berlaku. Pasal 10. Menyimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 9, bagi Militer Wajib yang telah selesai masa Dinas Pertamanya, tetapi mengingat keadaan atau kebutuhan dinas Angkatan, orang tersebut masih diperlukan untuk melanjutkan Dinas Militernya, maka atas nama Presiden oleh Menteri/Panglima Angkatan dapat menahan anggota tersebut dalam Ikatan Dinas Pendek. Pasal 11. Para Militer Wajib yang setelah selesai menjalankan Ikatan Dinas Pendek dan tidak terpilih menjadi Militer Sukarela sebagai dimaksudkan dalam pasal 7, selain mendapat uang pesangon tersebut dalam pasal 9 mendapat juga sokongan menurut Peraturan yang berlaku. Pasal 12.
Pasal 13.
BAB V. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 14. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur kemudian oleh Menteri/Panglima Angkatan. Pasal 15. Peraturan Pemerintah ini dapat disebut ,,Peraturan Ikatan Dinas Pendek Militer Wajib, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1965. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1965. Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 24 TAHUN 1965 tentang PERPANJANGAN DINAS WAJIB MILITER I. UMUM Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Wajib Militer yang mengatur perpanjangan dinas Wajib Militer berupa Ikatan Dinas Pendek yang dilakukan atas dasar Sukarela.
BAB III
Undang-undang Wajib Militer No. 66 tahun 1958 menentukan, bahwa apabila sesuatu tugas militer dalam keadaan biasa diperlukan ikut sertanya Militer Wajib, maka Militer Wajib yang berminat dapat secara sukarela dipekerjakan untuk tugas tersebut menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Kebutuhan personil dalam rangka pelaksanaan tugas Angkatan Perang, khususnya dalam menghadapi Operasi DWIKORA, masih memerlukan penggunaan tenaga Militer Wajib dalam waktu yang agak panjang sambil mengadakan penyaringan bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat untuk dimasukkan menjadi Militer Sukarela sebagai tenaga kaders. Untuk mendapatkan langsung tenaga Militer Sukarela dari masyarakat umum dengan melalui pendidikan yang berjenjang, selain memakan waktu yang lama juga memakan biaya yang tidak sedikit. Biaya pengerahan (werving) yang seharusnya dibebankan kepada Deaprtemen Dalam Negeri dimana Angkatan yang bersangkutan hanya menerima tenaga-tenaga yang dibutuhkan untuk kemudian dididik, maka dengan belum bekerja dan terbentuknya alat-alat Perlengkapan Wajib Militer didaerah-daerah terpaksa pengerahan ini harus diadakan sendiri diseluruh wilayah Indonesia, yang memakan biaya tidak sedikit pula. Satu-satunya jalan yang lebih ekonomis dan berdaya-guna dalam mendapatkan tenaga-tenaga ini Militer Sukarela adalah dengan memperpanjang dinas Wajib Militer dari Militer Wajib yang berakhir masa Dinas Pertamanya kedalam Ikatan Dinas Pendek dan sekaligus mengadakan penyaringan bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan Militer Sukarela. II. PASAL DEMI PASAL
ayat (1) :Dengan adanya golongan Militer Wajib yang berasal dari :
maka golongan tersebut disatukan dan ditertibkan dalam satu istilah yaitu Militer Wajib. ayat (2) : Cukup jelas.
Batas waktu 5 tahun dimaksudkan agar mereka dapat diarahkan kepada pembinaan, pemberian tugas dan karier serta pemberian kesempatan memenuhi persyaratan untuk menjadi Militer Sukarela.
Karena ketentuan dan syarat-syarat untuk dapat diterima dalam Ikatan Dinas Pendek bagi masing-masing Angkatan mungkin akan berlainan, maka teknis pelaksanaan daripada syarat-syarat ini diserahkan kepada Menteri/Panglima Angkatan untuk mengaturnya dalam peraturan.
Pegawai Negeri, pegawai/buruh pada perusahaan Swasta yang dikenakan dinas Wajib militer, selama mereka menjalankan Dinas Pertama tidak diputuskan hubungan kerjanya. Selama itu mereka tetap mendapat jaminan berupa penghasilan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat dan lain-lain dari instansi/majikan/perusahaannya semula. Apabila mereka itu diterima dalam Ikatan Dinas Pendek yang lamanya 5 tahun, sudah barang tentu jaminan itu tidak dapat diberikan terus-menerus dan/atau jabatannya tinggal lowong terus menerus. Oleh karena itu adalah layak jikalau jaminan itu dialihkan kedalam Angkatan yang bersangkutan.
Tidak semua peraturan-peraturan tentang administrasi pemeliharaan, perawatan, perlengkapan dan lain-lain yang berlaku bagi Militer Sukarela, berlaku juga bagi Militer Wajib. Oleh karenanya perlu dinyatakan oleh Menteri/Panglima Angkatan, peraturan-peraturan mana yang berlaku dan tidak berlalu bagi Militer Wajib.
Ketentuan dan syarat-syarat kenaikan pangkat bagi Militer Wajib perlu diatur tersendiri oleh Menteri/Panglima Angkatan.
Vide penjelasan pasal 2 Persyaratan teknis dan pelaksanaan Administrasi bagi Militer Wajib untuk menjadi Militer Sukarela, perlu diatur oleh Menteri/ Panglima Angkatan.
Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)