DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015

Nomor: 24
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghimpunan Dana Perkebunan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHIMPUNAN DANA PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
2.Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
3.Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
4.Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
5.Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana.
6.Pungutan adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai biaya atas ekspor hasil komoditas Perkebunan strategis dan/atau turunan hasil komoditas Perkebunan strategis.
7.Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.
8.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penghimpunan Dana bertujuan untuk:

a.menyediakan Dana bagi pengembangan Usaha Perkebunan yang berkelanjutan;
b.meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Perkebunan;
c.mendorong pengembangan industri hilir Perkebunan;
d.meningkatkan optimasi penggunaan hasil Perkebunan untuk bahan baku industri, energi terbarukan, dan ekspor;
e.meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan Usaha Perkebunan dengan mengoptimalkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas Perkebunan dunia; dan
f.mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan Pekebun/Perkebunan rakyat dari dampak negatif gejolak harga komoditas dunia.

BAB II

PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 3

(1)Penghimpunan Dana ditujukan untuk mendorong pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan.
(2)Penghimpunan Dana dilakukan atas komoditas Perkebunan strategis.
(3)Komoditas Perkebunan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.kelapa sawit;
2. b.kelapa;
3. c.karet;
4. d.kopi ...
5. d.kopi;
6. e.kakao;
7. f.tebu; dan
8. g.tembakau.
(4)Komoditas Perkebunan strategis selain yang dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

Pasal 4

Penghimpunan Dana bersumber dari:

a.Pelaku Usaha Perkebunan;
b.dana lembaga pembiayaan;
c.dana masyarakat; dan/atau
d.dana lain yang sah.

Pasal 5

(1)Dana yang bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis; dan
2. b.iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan.
(2)Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dibayar oleh:
1. a.Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan dan/atau turunannya;
2. b.pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan; dan/atau
3. c.eksportir atas komoditas Perkebunan dan/atau turunannya.
(3)Komoditas turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
(4)Ketentuan ...
(4)Ketentuan mengenai Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
(5)Besaran iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Pengelola Dana dengan Pelaku Usaha Perkebunan untuk memupuk Dana bagi pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan.
(6)Iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan dapat diterapkan secara berkala atau sewaktu-waktu.
(7)Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dikenakan kepada perusahaan Perkebunan dan tidak dikenakan kepada Pekebun.

Pasal 6

(1)Dana yang bersumber dari dana lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
(2)Pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dana yang bersumber dari dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa Dana yang berasal dari perseorangan, asosiasi, dan/atau lembaga masyarakat yang tidak mengikat.

Pasal 8

Dana yang bersumber dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dapat berupa hibah, bantuan yang tidak mengikat dari pihak lainnya, dan/atau hasil pengelolaan Dana.

Pasal 9

(1)Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:
1. a.pengembangan sumber daya manusia Perkebunan;
2. b.penelitian dan pengembangan Perkebunan;
3. c.promosi Perkebunan;
4. d.peremajaan Perkebunan; dan/atau
5. e.sarana dan prasarana Perkebunan.
(2)Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka:
1. a.pengembangan Perkebunan; dan
2. b.pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (biofuel), dan hilirisasi industri Perkebunan.
(3)Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan program Pemerintah.

Pasal 10

(1)Penggunaan Dana untuk pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:
1. a.meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan berdaya saing; dan
2. b.meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan.
(2)Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.penyuluhan;
2. b.pendidikan;
3. c.pelatihan; dan
4. d.pendampingan dan fasilitasi.
(3)Pelaksanaan ...
(3)Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun non- formal.
(4)Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap manfaat pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan.

Pasal 11

(1)Penelitian dan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk peningkatan pengetahuan tentang pemuliaan, budidaya, pascapanen dan pengolahan hasil, industri, pasar, rantai nilai produk hasil Perkebunan dari hulu ke hilir, dan potensi pengembangan usaha.
(2)Dalam rangka penelitian dan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembentukan dan penguatan lembaga riset yang berfokus pada teknologi, sektor industri, inovasi produk, skema pembiayaan, pengetahuan pasar, dan adopsi lingkungan.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghimpunan Dana Perkebunan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHIMPUNAN DANA PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
2.Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
3.Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
4.Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
5.Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana.
6.Pungutan adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai biaya atas ekspor hasil komoditas Perkebunan strategis dan/atau turunan hasil komoditas Perkebunan strategis.
7.Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.
8.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penghimpunan Dana bertujuan untuk:

a.menyediakan Dana bagi pengembangan Usaha Perkebunan yang berkelanjutan;
b.meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Perkebunan;
c.mendorong pengembangan industri hilir Perkebunan;
d.meningkatkan optimasi penggunaan hasil Perkebunan untuk bahan baku industri, energi terbarukan, dan ekspor;
e.meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan Usaha Perkebunan dengan mengoptimalkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas Perkebunan dunia; dan
f.mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan Pekebun/Perkebunan rakyat dari dampak negatif gejolak harga komoditas dunia.

BAB II

PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 3

(1)Penghimpunan Dana ditujukan untuk mendorong pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan.
(2)Penghimpunan Dana dilakukan atas komoditas Perkebunan strategis.
(3)Komoditas Perkebunan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.kelapa sawit;
2. b.kelapa;
3. c.karet;
4. d.kopi ...
5. d.kopi;
6. e.kakao;
7. f.tebu; dan
8. g.tembakau.
(4)Komoditas Perkebunan strategis selain yang dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

Pasal 4

Penghimpunan Dana bersumber dari:

a.Pelaku Usaha Perkebunan;
b.dana lembaga pembiayaan;
c.dana masyarakat; dan/atau
d.dana lain yang sah.

Pasal 5

(1)Dana yang bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis; dan
2. b.iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan.
(2)Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dibayar oleh:
1. a.Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan dan/atau turunannya;
2. b.pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan; dan/atau
3. c.eksportir atas komoditas Perkebunan dan/atau turunannya.
(3)Komoditas turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
(4)Ketentuan ...
(4)Ketentuan mengenai Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
(5)Besaran iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Pengelola Dana dengan Pelaku Usaha Perkebunan untuk memupuk Dana bagi pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan.
(6)Iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan dapat diterapkan secara berkala atau sewaktu-waktu.
(7)Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dikenakan kepada perusahaan Perkebunan dan tidak dikenakan kepada Pekebun.

Pasal 6

(1)Dana yang bersumber dari dana lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
(2)Pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dana yang bersumber dari dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa Dana yang berasal dari perseorangan, asosiasi, dan/atau lembaga masyarakat yang tidak mengikat.

Pasal 8

Dana yang bersumber dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dapat berupa hibah, bantuan yang tidak mengikat dari pihak lainnya, dan/atau hasil pengelolaan Dana.

Pasal 9

(1)Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:
1. a.pengembangan sumber daya manusia Perkebunan;
2. b.penelitian dan pengembangan Perkebunan;
3. c.promosi Perkebunan;
4. d.peremajaan Perkebunan; dan/atau
5. e.sarana dan prasarana Perkebunan.
(2)Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka:
1. a.pengembangan Perkebunan; dan
2. b.pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (biofuel), dan hilirisasi industri Perkebunan.
(3)Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan program Pemerintah.

Pasal 10

(1)Penggunaan Dana untuk pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:
1. a.meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan berdaya saing; dan
2. b.meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan.
(2)Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.penyuluhan;
2. b.pendidikan;
3. c.pelatihan; dan
4. d.pendampingan dan fasilitasi.
(3)Pelaksanaan ...
(3)Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun non- formal.
(4)Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap manfaat pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan.

Pasal 11

(1)Penelitian dan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk peningkatan pengetahuan tentang pemuliaan, budidaya, pascapanen dan pengolahan hasil, industri, pasar, rantai nilai produk hasil Perkebunan dari hulu ke hilir, dan potensi pengembangan usaha.
(2)Dalam rangka penelitian dan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembentukan dan penguatan lembaga riset yang berfokus pada teknologi, sektor industri, inovasi produk, skema pembiayaan, pengetahuan pasar, dan adopsi lingkungan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022