DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022

Nomor: 26
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin ketersediaan dan memenuhi kebutuhan minyak goreng curah dengan harga terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil, perlu mendukung program penyediaan minyak goreng curah rakyat dan upaya optimalisasi pendistribusian minyak goreng curah yang ditetapkan oleh pemerintah;
b.bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYEDIAAN MINYAK GORENG CURAH UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT, USAHA MIKRO, DAN USAHA KECIL DALAM KERANGKA PEMBIAY AAN OLEH BAD AN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TAHUN 2022NOMOR PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697); Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit perlu diubah untuk menyesuaikan dengan program penyediaan minyak goreng curah rakyat dan upaya optimalisasi pendistribusian minyak goreng curah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan basil rapat koordinasi bidang maritim dan investasi pada tanggal 19 Mei 2022;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; Mengingat

5.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
6.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1655);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 450); Pasall Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 286) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian:

a.Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 381); dan
b.Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 450), diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYEDIAAN MINYAK GORENG CURAH UNTUK KEBUTUHANMASYARAKAT,USAHA MIKRO, DAN USAHA KECIL DALAM KERANGKA PEMBIAYAANOLEH BADAN PENGELOLADANAPERKEBUNANKELAPASAWIT. Menetapkan

Pasal 18A

Selain digunakan untuk pelaksanaan penyediaan Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS, sistem informasi minyak goreng curah (SIMIRAH)dalam SIINas digunakan juga sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan pemberian persetujuan ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BABVA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal lOC Pengajuan permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah oleh Pelaku Usaha kepada BPDPKS harus disampaikan secara online melalui SIINas paling lambat tanggal 31 Juli 2022.
2.Diantara Pasal 1 OB dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal lOC sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Mei 2022.

1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kemaritiman dan Investasi;

c.Kementerian Perindustrian;
d.Kementerian Perdagangan;
e.Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
f.Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
g.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BidangKoordinator BidangKoordinatora. Kementerian Perekonomian;
b.Kementerian

Pasal 18B

(1)Menteri melakukan pengawasan terhadap data dan informasi dalam sistem informasi minyak goreng curah (SIMIRAH)yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan pemberian persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk tim.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas perwakilan dari: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR YASONNAH. LAOLY MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal TETEN MASDUKI Ad interim MENTER! PERINDUSTRIAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkan ini dengan Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Menteri

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin ketersediaan dan memenuhi kebutuhan minyak goreng curah dengan harga terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil, perlu mendukung program penyediaan minyak goreng curah rakyat dan upaya optimalisasi pendistribusian minyak goreng curah yang ditetapkan oleh pemerintah;
b.bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYEDIAAN MINYAK GORENG CURAH UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT, USAHA MIKRO, DAN USAHA KECIL DALAM KERANGKA PEMBIAY AAN OLEH BAD AN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TAHUN 2022NOMOR PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697); Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit perlu diubah untuk menyesuaikan dengan program penyediaan minyak goreng curah rakyat dan upaya optimalisasi pendistribusian minyak goreng curah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan basil rapat koordinasi bidang maritim dan investasi pada tanggal 19 Mei 2022;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

5.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
6.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1655);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 450); Pasall Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 286) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian:

a.Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 381); dan
b.Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 450), diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYEDIAAN MINYAK GORENG CURAH UNTUK KEBUTUHANMASYARAKAT,USAHA MIKRO, DAN USAHA KECIL DALAM KERANGKA PEMBIAYAANOLEH BADAN PENGELOLADANAPERKEBUNANKELAPASAWIT. Menetapkan

Pasal 18A

3.Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BABVA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal lOC Pengajuan permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah oleh Pelaku Usaha kepada BPDPKS harus disampaikan secara online melalui SIINas paling lambat tanggal 31 Juli 2022.
2.Diantara Pasal 1 OB dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal lOC sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Mei 2022.

1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kemaritiman dan Investasi;

c.Kementerian Perindustrian;
d.Kementerian Perdagangan;
e.Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
f.Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
g.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BidangKoordinator BidangKoordinatora. Kementerian Perekonomian;
b.Kementerian

Pasal 18B

(1)Menteri melakukan pengawasan terhadap data dan informasi dalam sistem informasi minyak goreng curah (SIMIRAH)yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan pemberian persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk tim.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas perwakilan dari: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR YASONNAH. LAOLY MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal TETEN MASDUKI Ad interim MENTER! PERINDUSTRIAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkan ini dengan Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Menteri

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 18A

Pasal 3

Pasal 18B

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 107 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 18A

Pasal 3

Pasal 18B

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 107 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022