DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1984

Nomor: 27
Tahun: 1984
Ditetapkan: 15 September 1984
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengalihan bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37); www.djpp.depkumham.go.id

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN GAS NEGARA (PGN) MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
3.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pertambangan dan energi;
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang minyak dan gas bumi;
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Gas Negara;
6.Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Gas Negara;
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Gas Negara;
8.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Gas Negara;
9.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Gas Negara;
10.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
11.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan, dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
12.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional;
13.Jasa adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan gas kepada konsumen;
14.Gas adalah gas yang secara langsung dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar oleh konsumen, meliputi:

a.gas buatan ("manufactured gas"), yang merupakan hasil proses pengolahan bahan tertentu;
b.gas bumi, yang penyaluran dan distribusinya secara terbatas, yakni menyalurkan mulai dari setasiun penerima gas bumi dan mendistribusikannya melalui jaringan distribusi Perusahaan.
1. 15.Jaringan adalah jaringan gas untuk penyediaan, penyaluran, dan distribusi sampai dengan instalasi konsumen;
2. 16.Konsumen adalah orang atau badan hukum yang menggunakan gas untuk bahan bakar yang mendapatkannya dari sambungan distribusi dari instalasi milik Perusahaan;
3. 17.Hasil sampingan adalah setiap produksi sebagai hasil sampingan pengolahan gas buatan. www.djpp.depkumham.go.id

BAB II

PENDIRIAN DAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

Perusahaan Gas Negara (PGN) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970, dengan Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) Gas Negara disingkat "PGN".

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut penyediaan dan penyaluran gas buatan ("manufactured gas") serta penyaluran dan distribusi gas bumi secara terbatas.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(3)Dalam rangka pengembangan, Perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 5

(1)Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
(2)Maksud dan tujuan Perusahaan adalah ikut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program Pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya serta meningkatkan ketahanan nasional dengan mengusahakan dan mengembangkan produksi, penyediaan, penyaluran dan distribusi gas dan hasil sampingannya serta jasa yang bersangkutan dengan usahanya untuk kepentingan masyarakat. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 6

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

a.produksi, penyediaan, penyaluran, dan distribusi gas buatan ("manufactured gas");
b.penyaluran dan distribusi gas bumi;
c.perencanaan, pembangunan, dan pengembangan usaha gas;
d.jasa yang bersangkutan dengan penyediaan gas dan hasil sampingannya.

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Perusahaan Gas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Pertambangan dan Energi.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 53.
(5)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
(6)Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang disetujui oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari:
1. a.dana intern Perusahaan;
2. b.penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. c.pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
4. d.sumber-sumber lainnya yang sah.
(2)Anggaran investasi diajukan dalam Anggaran Perusahaan sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 9

(1)Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
(2)Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah. www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengalihan bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37); www.djpp.depkumham.go.id

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN GAS NEGARA (PGN) MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
3.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pertambangan dan energi;
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang minyak dan gas bumi;
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Gas Negara;
6.Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Gas Negara;
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Gas Negara;
8.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Gas Negara;
9.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Gas Negara;
10.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
11.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan, dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
12.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional;
13.Jasa adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan gas kepada konsumen;
14.Gas adalah gas yang secara langsung dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar oleh konsumen, meliputi:

a.gas buatan ("manufactured gas"), yang merupakan hasil proses pengolahan bahan tertentu;
b.gas bumi, yang penyaluran dan distribusinya secara terbatas, yakni menyalurkan mulai dari setasiun penerima gas bumi dan mendistribusikannya melalui jaringan distribusi Perusahaan.
1. 15.Jaringan adalah jaringan gas untuk penyediaan, penyaluran, dan distribusi sampai dengan instalasi konsumen;
2. 16.Konsumen adalah orang atau badan hukum yang menggunakan gas untuk bahan bakar yang mendapatkannya dari sambungan distribusi dari instalasi milik Perusahaan;
3. 17.Hasil sampingan adalah setiap produksi sebagai hasil sampingan pengolahan gas buatan. www.djpp.depkumham.go.id

BAB II

PENDIRIAN DAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut penyediaan dan penyaluran gas buatan ("manufactured gas") serta penyaluran dan distribusi gas bumi secara terbatas.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(3)Dalam rangka pengembangan, Perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 5

(1)Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
(2)Maksud dan tujuan Perusahaan adalah ikut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program Pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya serta meningkatkan ketahanan nasional dengan mengusahakan dan mengembangkan produksi, penyediaan, penyaluran dan distribusi gas dan hasil sampingannya serta jasa yang bersangkutan dengan usahanya untuk kepentingan masyarakat. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 6

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

a.produksi, penyediaan, penyaluran, dan distribusi gas buatan ("manufactured gas");
b.penyaluran dan distribusi gas bumi;
c.perencanaan, pembangunan, dan pengembangan usaha gas;
d.jasa yang bersangkutan dengan penyediaan gas dan hasil sampingannya.

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Perusahaan Gas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Pertambangan dan Energi.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 53.
(5)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
(6)Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang disetujui oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari:
1. a.dana intern Perusahaan;
2. b.penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. c.pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
4. d.sumber-sumber lainnya yang sah.
(2)Anggaran investasi diajukan dalam Anggaran Perusahaan sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 9

(1)Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
(2)Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah. www.djpp.depkumham.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1984

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENDIRIAN DAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1990

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENDIRIAN DAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1990