DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1965

Nomor: 19
Tahun: 1965
Ditetapkan: 13 Mei 1965
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mempertinggi daya guna dan daya kerja perusahaan negara yang bergerak di bidang tenaga listrik dan industri gas perlu menyesuaikan organisasi serta kepimpinan perusahaan negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 88), dengan tuntutan keadaan sekarang, supaya dapat dipergunakan sebagai alat perjuangan dan alat revolusi untuk mewujudkan Masyarakat Sosialis Indonesia;
b.bahwa berhubung dengan itu perlu membubarkan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 88) dan mendirikan Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.) sebagai kesatuan usaha di bidang ekonomi yang berfungsi menyelenggarakan kemanfaatan umum (public utility); Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2.Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960; Mendengar: Presidium Kabinet Republik Indonesia dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;

Menetapkan

Memutuskan: Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 88); Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.). PEMBUBARAN. Pasal 1.

(1)Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961 (Lembaran- Negara tahun 1961 No. 88), terhitung mulai ditetapkannya peraturan ini dibubarkan.
(2)Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga ditunjuk untuk mengatur cara-cara pelaksanaan pembubaran dan menyelenggarakan pengurusan dan pengawasan terhadap usaha-usaha dari Badan Pimpinan Umum Perusahaan listrik Negara yang telah dibubarkan itu. PENDIRIAN. Pasal 2.
(1)Dengan nama-nama:

1.Perusahaan Listrik Negara,disingkat "P.L.N.";
2.Perusahaan Gas Negara, disingkat "P.G.N."; didirikan perusahaan-perusahaan negara sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.

(2)Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan termasuk segenap pegawai serta usaha Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara yang dibubarkan beralih kepada Perusahaan- perusahaan Negara tersebut dalam ayat (1). ANGGARAN DASAR. Ketentuan Umum. Pasal 3.
(1)Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.), adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha- usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Perusahaan Negara tersebut ayat (1) adalah kesatuan- usaha di bidang ekonomi yang berfungsi menyelenggarakan kemanfaatan umum (public utility).
(3)Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
1. a."Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
2. b."Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;
3. c."Perusahaan" ialah Perusahaan-perusahaan Negara yang disebut pada ayat (1);
4. d."Direksi" ialah Direksi Perusahaan. Pasal 4. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. Tempat kedudukan. Pasal 5. Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan di dalam negeri dengan persetujuan Menteri. Tujuan dan lapangan-usaha. Pasal 6. Tujuan perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam bidang produksi-industri, sesuai dengan asas-asas dalam Deklarasi Ekonomi dengan mengutamakan kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual. Pasal 7. Lapangan usaha dari perusahaan-perusahaan ini adalah:
(1)Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) berusaha dalam lapangan penyediaan tenaga listrik dalam arti seluas-luasnya, terutama dengan tujuan mempertinggi derajat hidup masyarakat umum.
(2)Perusahaan Gas Negara (P.G.N.) berusaha dalam lapangan penyediaan tenaga gas dan industri gas termasuk hasil- tambahan (by products) dalam arti seluas-luasnya, terutama dengan tujuan mempertinggi derajat hidup masyarakat umum. Pasal 8. Tugas perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuan itu adalah:
(1)Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) antara lain mengatur dan menyelenggarakan: a.pengusahaan (eksploitasi) dan pengembangan perusahaan tenaga listrik; b.produksi, transmissi dan distribusi tenaga listrik; c.perencanaan dan pembangunan, yang bersifat suplementer/ komplementer serta pemugaran di bidang tenaga listrik; d.pengusahaan industri alat-alat listrik; e.pengusahaan jasa-jasa (consulting/contraktor) di bidang kelistrikan.
(2)Perusahaan Gas Negara (P.G.N.) antara lain mengatur dan menyelenggarakan: a.pengusahaan (eksploitasi) dan pengembangan perusahaan industri gas/kokas; b.produksi, transmissi dan distribusi tenaga gas/kokas; c.perencanaan dan pembangunan, yang bersifat suplementer/ komplementer serta pemugaran di bidang gas; d.penelitian/penyelidikan dan pengusahaan industri bahan- bahan/alat-alat hasil-tambahan (by products) dari gas/kokas; e.pengusahaan industri peralatan produksi dan distribusi gas/ kokas; Pasal 9. Perubahan dalam arti perluasan atau pengurangan lapangan- usaha dan tugas dari perusahaan-perusahaan ini diatur oleh Menteri. Modal. Pasal 10.
(1)Modal dari perusahaan-perusahaan ditetapkan masing- masing sebesar Rp. 35.013.000.000,- untuk Perusahaan Listrik Negara 9p.L.N.), dan Rp. 123.060.000,- untuk Perusahaan Gas Negara (P. G. N.).
(2)Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
(3)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) huruf b.
(4)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia. Pimpinan.

Pasal 11

(1)Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak- banyaknya tiga orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
(2)Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
(3)Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang. Pasal 12. Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia, yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Pasal 13. Ketentuan-ketentuan mengenai Direksi yang diatur dalam pasal-pasal 8, 9, 1 0 dan 11 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah ini. Tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi pegawai. Pasal 14. Ketentuan-ketentuan tentang tanggung-jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah ini. Kepegawaian. Pasal 15. Presiden Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai/ pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tahun buku dan anggaran perusahaan. Pasal 16. Ketentuan-ketentuan tentang tahun buku dan anggaran perusahaan yang diatur dalam pasal-pasal 14 dan 15 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah ini. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan. Pasal 17. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirimkan oleh Presiden Direktur kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri. Laporan perhitungan tahunan. Pasal 18. Ketentuan-ketentuan mengenai laporan perhitungan tahunan yang diatur dalam pasal 17 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, diperlakukan bagi perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah ini. Penggunaan laba. Pasal 19.
(1)Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 18 Undang- undang No. 19 Prp tahun 1960, disisihkan untuk: a.dana pembangunan semesta sebesar 55%, b.untuk cadangan umum sebesar 20% sampai jumlah tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan dan untuk ganti rugi sebesar 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, jasa produksi yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.
(2)Penggunaan laba untuk cadangan umum dan ganti rugi, apabila telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
(3)Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri. Pembubaran. Pasal 20. Ketentuan-ketentuan tentang pembubaran perusahaan yang diatur dalam pasal 32 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, diperlakukan bagi perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah ini. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 21. Soal-soal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri. Pasal 22. Sebelum anggota Direksi dari perusahaan-perusahaan yang tersebut dalam pasal 1 diangkat, maka bekas anggota Direksi dari Badan Pimpinan umum Perusahaan Listrik Negara yang telah dibubarkan melakukan tugas Direksi berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri. Pasal 23. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1965. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1965. Presiden Republik Indonesia, SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1965. Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1965/34

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mempertinggi daya guna dan daya kerja perusahaan negara yang bergerak di bidang tenaga listrik dan industri gas perlu menyesuaikan organisasi serta kepimpinan perusahaan negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 88), dengan tuntutan keadaan sekarang, supaya dapat dipergunakan sebagai alat perjuangan dan alat revolusi untuk mewujudkan Masyarakat Sosialis Indonesia;
b.bahwa berhubung dengan itu perlu membubarkan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 88) dan mendirikan Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.) sebagai kesatuan usaha di bidang ekonomi yang berfungsi menyelenggarakan kemanfaatan umum (public utility); Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2.Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960; Mendengar: Presidium Kabinet Republik Indonesia dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;

Menetapkan

(1)Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961 (Lembaran- Negara tahun 1961 No. 88), terhitung mulai ditetapkannya peraturan ini dibubarkan.
(2)Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga ditunjuk untuk mengatur cara-cara pelaksanaan pembubaran dan menyelenggarakan pengurusan dan pengawasan terhadap usaha-usaha dari Badan Pimpinan Umum Perusahaan listrik Negara yang telah dibubarkan itu. PENDIRIAN. Pasal 2.
(1)Dengan nama-nama:

1.Perusahaan Listrik Negara,disingkat "P.L.N.";
2.Perusahaan Gas Negara, disingkat "P.G.N."; didirikan perusahaan-perusahaan negara sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.

(2)Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan termasuk segenap pegawai serta usaha Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara yang dibubarkan beralih kepada Perusahaan- perusahaan Negara tersebut dalam ayat (1). ANGGARAN DASAR. Ketentuan Umum. Pasal 3.
(1)Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.), adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha- usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Perusahaan Negara tersebut ayat (1) adalah kesatuan- usaha di bidang ekonomi yang berfungsi menyelenggarakan kemanfaatan umum (public utility).
(3)Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
1. a."Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
2. b."Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;
3. c."Perusahaan" ialah Perusahaan-perusahaan Negara yang disebut pada ayat (1);
4. d."Direksi" ialah Direksi Perusahaan. Pasal 4. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. Tempat kedudukan. Pasal 5. Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan di dalam negeri dengan persetujuan Menteri. Tujuan dan lapangan-usaha. Pasal 6. Tujuan perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam bidang produksi-industri, sesuai dengan asas-asas dalam Deklarasi Ekonomi dengan mengutamakan kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual. Pasal 7. Lapangan usaha dari perusahaan-perusahaan ini adalah:
(1)Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) berusaha dalam lapangan penyediaan tenaga listrik dalam arti seluas-luasnya, terutama dengan tujuan mempertinggi derajat hidup masyarakat umum.
(2)Perusahaan Gas Negara (P.G.N.) berusaha dalam lapangan penyediaan tenaga gas dan industri gas termasuk hasil- tambahan (by products) dalam arti seluas-luasnya, terutama dengan tujuan mempertinggi derajat hidup masyarakat umum. Pasal 8. Tugas perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuan itu adalah:
(1)Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) antara lain mengatur dan menyelenggarakan: a.pengusahaan (eksploitasi) dan pengembangan perusahaan tenaga listrik; b.produksi, transmissi dan distribusi tenaga listrik; c.perencanaan dan pembangunan, yang bersifat suplementer/ komplementer serta pemugaran di bidang tenaga listrik; d.pengusahaan industri alat-alat listrik; e.pengusahaan jasa-jasa (consulting/contraktor) di bidang kelistrikan.
(2)Perusahaan Gas Negara (P.G.N.) antara lain mengatur dan menyelenggarakan: a.pengusahaan (eksploitasi) dan pengembangan perusahaan industri gas/kokas; b.produksi, transmissi dan distribusi tenaga gas/kokas; c.perencanaan dan pembangunan, yang bersifat suplementer/ komplementer serta pemugaran di bidang gas; d.penelitian/penyelidikan dan pengusahaan industri bahan- bahan/alat-alat hasil-tambahan (by products) dari gas/kokas; e.pengusahaan industri peralatan produksi dan distribusi gas/ kokas; Pasal 9. Perubahan dalam arti perluasan atau pengurangan lapangan- usaha dan tugas dari perusahaan-perusahaan ini diatur oleh Menteri. Modal. Pasal 10.
(1)Modal dari perusahaan-perusahaan ditetapkan masing- masing sebesar Rp. 35.013.000.000,- untuk Perusahaan Listrik Negara 9p.L.N.), dan Rp. 123.060.000,- untuk Perusahaan Gas Negara (P. G. N.).
(2)Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
(3)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) huruf b.
(4)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia. Pimpinan.

Pasal 11

(1)Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak- banyaknya tiga orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
(2)Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
(3)Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang. Pasal 12. Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia, yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Pasal 13. Ketentuan-ketentuan mengenai Direksi yang diatur dalam pasal-pasal 8, 9, 1 0 dan 11 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah ini. Tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi pegawai. Pasal 14. Ketentuan-ketentuan tentang tanggung-jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah ini. Kepegawaian. Pasal 15. Presiden Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai/ pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tahun buku dan anggaran perusahaan. Pasal 16. Ketentuan-ketentuan tentang tahun buku dan anggaran perusahaan yang diatur dalam pasal-pasal 14 dan 15 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah ini. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan. Pasal 17. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirimkan oleh Presiden Direktur kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri. Laporan perhitungan tahunan. Pasal 18. Ketentuan-ketentuan mengenai laporan perhitungan tahunan yang diatur dalam pasal 17 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, diperlakukan bagi perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah ini. Penggunaan laba. Pasal 19.
(1)Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 18 Undang- undang No. 19 Prp tahun 1960, disisihkan untuk: a.dana pembangunan semesta sebesar 55%, b.untuk cadangan umum sebesar 20% sampai jumlah tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan dan untuk ganti rugi sebesar 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, jasa produksi yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.
(2)Penggunaan laba untuk cadangan umum dan ganti rugi, apabila telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
(3)Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri. Pembubaran. Pasal 20. Ketentuan-ketentuan tentang pembubaran perusahaan yang diatur dalam pasal 32 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, diperlakukan bagi perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah ini. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 21. Soal-soal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri. Pasal 22. Sebelum anggota Direksi dari perusahaan-perusahaan yang tersebut dalam pasal 1 diangkat, maka bekas anggota Direksi dari Badan Pimpinan umum Perusahaan Listrik Negara yang telah dibubarkan melakukan tugas Direksi berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri. Pasal 23. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1965. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1965. Presiden Republik Indonesia, SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1965. Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1965/34

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1965

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1961

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1973

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1961

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1973