DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1991

Nomor: 27
Tahun: 1991
Ditetapkan: 2 Mei 1991
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rawa sebagai sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan perlu dijaga kelestariannya agar tercapai kemanfaatan seoptimal mungkin;
c.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk menjaga ekosistem rawa sebagai sumber air perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
6.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG RAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara phisik, kimiawi, dan biologis.
2.Konservasi rawa adalah pengelolaan rawa sebagai sumber air yang berdasarkan pertimbangan teknis, sosial ekonomis dan lingkungan, bertujuan menjamin dan memelihara kelestarian keberadaan rawa sebagai sumber air dan/atau meningkatkan fungsi dan pemanfaatannya.
3.Reklamasi rawa adalah upaya meningkatkan fungsi dan pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas.
4.Jaringan reklamasi rawa adalah keseluruhan saluran baik primer, sekunder, maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan, beserta bangunan pelengkapnya, yang diperlukan untuk pengaturan, pembuangan, pemberian, pembagian dan penggunaan air.
5.Saluran primer adalah saluran utama dari jaringan reklamasi rawa yang berfungsi baik untuk pembuangan maupun pemberian air.
6.Saluran sekunder adalah cabang utama dari saluran primer rawa yang berfungsi untuk pembuangan maupun pemberian air.
7.Saluran tersier adalah cabang saluran sekunder yang berfungsi baik sebagai pembuangan maupun pemberian air.
8.Garis sempadan adalah garis batas kiri kanan saluran yang menetapkan daerah yang dibutuhkan untuk keperluan pengamanan saluran.
9.Limbah adalah semua bahan buangan baik berupa benda dan/atau bahan padat maupun cair yang dapat menimbulkan pencemaran.
10.Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa adalah serangkaian kegiatan yang mengarah kepada upaya pemanfaatan air secara optimal dan pelestarian fungsi jaringan reklamasi rawa.
11.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pengairan.
12.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I.

Pasal 2

Lingkup pengaturan rawa dalam Peraturan Pemerintah ini adalah penyelenggaraan konservasi rawa yang meliputi perlindungan, pengawetan secara lestari dan pemanfaatan rawa sebagai ekosistem sumber air.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan konservasi rawa dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian untuk melindungi dan mengamankan fungsi dan manfaat rawa.

Pasal 4

Penyelenggaraan konservasi rawa bertujuan untuk :

a.mempertahankan keseimbangan ekosistem rawa sebagai sumber air;
b.mengatur perlindungan dan pengawetan rawa sebagai sumber air;
c.mengatur pemanfaatan rawa sebagai sumber air;
d.mengatur pengembangan rawa sebagai sumber daya lainnya.

BAB III

PENGUASAAN RAWA

Pasal 5

(1)Rawa dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.
(2)Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

BAB IV

FUNGSI RAWA

Pasal 6

(1)Rawa sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serba guna bagi kehidupan dan penghidupan manusia.
(2)Rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilindungi dan dijaga kelestariannya serta ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN

Pasal 7

(1)Wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa ada pada Pemerintah.
(2)Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
(3)Wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

INVENTARISASI RAWA

Pasal 8

(1)Untuk mengetahui formasi rawa sebagai lahan dalam pelaksanaan pembinaan rawa dilaksanakan inventarisasi rawa.
(2)Menteri menyelenggarakan inventari rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VII

KONSERVASI RAWA

Pasal 9

Konservasi rawa ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi ekosistem rawa sebagai sumber air, serta meningkatkan fungsi dan manfaatnya, dengan memperhatikan :

a.kemampuan meningkatkan rawa sebagai ekosistem sumber air;
b.kelestarian rawa;
c.kemampuan meningkatkan perekonomian masyarakat; d.kelestarian lingkungan hidup.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rawa sebagai sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan perlu dijaga kelestariannya agar tercapai kemanfaatan seoptimal mungkin;
c.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk menjaga ekosistem rawa sebagai sumber air perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
6.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG RAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara phisik, kimiawi, dan biologis.
2.Konservasi rawa adalah pengelolaan rawa sebagai sumber air yang berdasarkan pertimbangan teknis, sosial ekonomis dan lingkungan, bertujuan menjamin dan memelihara kelestarian keberadaan rawa sebagai sumber air dan/atau meningkatkan fungsi dan pemanfaatannya.
3.Reklamasi rawa adalah upaya meningkatkan fungsi dan pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas.
4.Jaringan reklamasi rawa adalah keseluruhan saluran baik primer, sekunder, maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan, beserta bangunan pelengkapnya, yang diperlukan untuk pengaturan, pembuangan, pemberian, pembagian dan penggunaan air.
5.Saluran primer adalah saluran utama dari jaringan reklamasi rawa yang berfungsi baik untuk pembuangan maupun pemberian air.
6.Saluran sekunder adalah cabang utama dari saluran primer rawa yang berfungsi untuk pembuangan maupun pemberian air.
7.Saluran tersier adalah cabang saluran sekunder yang berfungsi baik sebagai pembuangan maupun pemberian air.
8.Garis sempadan adalah garis batas kiri kanan saluran yang menetapkan daerah yang dibutuhkan untuk keperluan pengamanan saluran.
9.Limbah adalah semua bahan buangan baik berupa benda dan/atau bahan padat maupun cair yang dapat menimbulkan pencemaran.
10.Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa adalah serangkaian kegiatan yang mengarah kepada upaya pemanfaatan air secara optimal dan pelestarian fungsi jaringan reklamasi rawa.
11.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pengairan.
12.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I.

Pasal 2

Lingkup pengaturan rawa dalam Peraturan Pemerintah ini adalah penyelenggaraan konservasi rawa yang meliputi perlindungan, pengawetan secara lestari dan pemanfaatan rawa sebagai ekosistem sumber air.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan konservasi rawa dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian untuk melindungi dan mengamankan fungsi dan manfaat rawa.

Pasal 4

Penyelenggaraan konservasi rawa bertujuan untuk :

a.mempertahankan keseimbangan ekosistem rawa sebagai sumber air;
b.mengatur perlindungan dan pengawetan rawa sebagai sumber air;
c.mengatur pemanfaatan rawa sebagai sumber air;
d.mengatur pengembangan rawa sebagai sumber daya lainnya.

BAB III

PENGUASAAN RAWA

Pasal 5

(1)Rawa dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.
(2)Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

BAB IV

FUNGSI RAWA

Pasal 6

(1)Rawa sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serba guna bagi kehidupan dan penghidupan manusia.
(2)Rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilindungi dan dijaga kelestariannya serta ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN

Pasal 7

(1)Wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa ada pada Pemerintah.
(2)Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
(3)Wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

INVENTARISASI RAWA

Pasal 8

(1)Untuk mengetahui formasi rawa sebagai lahan dalam pelaksanaan pembinaan rawa dilaksanakan inventarisasi rawa.
(2)Menteri menyelenggarakan inventari rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VII

KONSERVASI RAWA

Pasal 9

Konservasi rawa ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi ekosistem rawa sebagai sumber air, serta meningkatkan fungsi dan manfaatnya, dengan memperhatikan :

a.kemampuan meningkatkan rawa sebagai ekosistem sumber air;
b.kelestarian rawa;
c.kemampuan meningkatkan perekonomian masyarakat; d.kelestarian lingkungan hidup.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1998