Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2017
- Nomor
- 27
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 48
menetapkan peraturan pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 79 I*"". .2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di Biding Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Mengingat... Mengingat : 1. 2. PRESIOEN REPUELIK INOONESIA fagal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa tcali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); Undang-Undang Nomor 22 Tahrtr: 2OO1 tentang Minyak dan Gas Bumi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan perlakuan pqiak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173); 3. 4. MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATUMN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2OLO TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBAUI(AN DAN PERI,AKUAN P.{JAK PENGHASIIAN DI BIDANG USAHA HULU MIMAK DAN GAS BUMI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2O1O tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan pajak penghasilan di Bidang Us$a Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lrmbaran Negara nepuUUf Indonesia Tahun 2OlO Nomor 139, Tambahan hhbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) diubah sebagai berikut:
REPUELIK INDONESIA
Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Keq'a Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Operator adalah Kontraktor atau dalam hal Kontraktor terdiri atas beberapa pemegang Participating Interest, salah satu pemegang participating interest yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang Participatittg Interest lainnya sesuai dengan Kontrak Kerja Sama. Operasi Perminyakan adalah kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, pengangkutan sampai dengan titik penyerahan, penutupan dan peninggalan sumur Qtlug and abandonmenQ serta pemulihan bekas penambangan (site restorolion) Minyak dan Gas Bumi, termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi. Lifiing adeJah sejumlah minyak mentah dan/atau Gas Bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (atstodg transfer point). 4.
# 7. 8. First Tratrche Petroleum yang selanjutnya disingkat FTP adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau Gas Bumi yang diproduksi dari suatu Wilayah Ke{a dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan/atau Kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (oun usQ. Insentif Kegiatan Usaha Hulu adalah insentif yang diberikan untuk mendukung keekonomian pengembangan Wilayah Ke{a. WiW to be Split adalah hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (Lifritlgl antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor setelah dikurangi FTP, insentif investasi (iika ada), dan pengembalian biaya operasi. Biaya Bukan Modal (IVon Capital Cost) adalah biaya yang dikeluarkan pada kegiatan operasi tahun berjalan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (sattr) tahun, termasuk suwei dan intangible drilling ast. Biaya Modal lCapital Cost) adalah pengeluaran yang dilakukan untuk peralatan atau barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari I (satu) tahun yang pembebanannya pada tahun berjalan melalui penyusutan.
Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Kontrak Jasa adalah suatu benhrk Kontrak Kerja Sama untuk pelaksanaan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan. 9. 10. t2. 13. L4. Participathg... 14. 15. PRES IOEN Participating Interest adalah hak dan kewajiban sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu Wilayah Kerja. Uplifi, adalah imbalan yang diterima oleh Kontraktor sehubungan dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan operasi kontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan kewajiban partisipasi Kontraktor lain, yang ada dalam satu Kontrak Kerja Sama, dalam pembiayaan.
Imbalan DMO adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Pernerintah adalah Pemerintah hrsat. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dibawah pembinaaan, koordinasi dan pengawasan Menteri. 17. 18. 19. 20.
3.
Ketentuan ayat (l) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(21 Atas barang dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengembalian biaya operasi tidak dapat dilakukan penilaian kembali. Ketentuan ayat l2l Pasal 8 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(21 Dihapus. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 1O diubah dan pasal l0 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
4. 5.
(2)
Terhadap Insentif Kegiatan Usaha Hulu berupa Imbalan DMO Holid.ay, Menteri dapat menercfkan insentif tersebut setelah mendapat persetujuan- dari Menteri Keuangan. Dalam rangka membantu keekonomian Kegiatan Usaha Hulu, Menteri Keuangan memberikan insentif perpajakan dan insentif penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan. Di antara Pasal l0 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yalni Pasal 10A sehinggaberbunyi sebagai berikut:
Menteri dapat menetapkan besaran bagi hasil yang dinamis (slidittg scale spliQ pada Kontrak Kerja Sama. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
6. 7.
Biaya Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
(3)
Biaya Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
Biaya umum dan administrasi untuk kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d terdiri atas:
ffi PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
b, menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
(21 Biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan Operasi Perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a wajib memenuhi syarat:
d. untuk biaya penlrusutan hanya atas barang dan peralatan yang digunakan untuk Operasi Perminyakan yang menjadi milik negara; untuk biaya langsung kantor pusat yang dibebankan ke proyek di Indonesia yang berasal dari luar negeri hanya untuk kegiatan yang;
untuk pemberian imbalan sehubungan dengan pekerjaan kepada karyawan/pekeda dalam bentuk natura/kenikmatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan; untuk pemberian sumbangan bencana alam atas nama Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; untuk pengeluaran biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan pada masa Eksplorasi dan Eksploitasi; untuk pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat dengan syarat:
dan
PRE S ID EN REPUBLIK INOONESIA
Jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan Pajak penghasilan meliputi:
i. J. o. p. l. m. n. PRES IDEN REPL'BLIK INDONESIA _t2_ biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedur rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) atau tidak memiliki izin kerja lsnqga asing (rKTA); biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan Operasi Perminyakan dalam rangka Kontrak Kerja Sama; biaya konsultan pajak; biaya pemasaran minyak dan/ atau Gas Bumi bagan Kontraktor, kecuali biaya pemasaran Gas Bumi yang telah disetujui Kepala SKK Migas; biaya representasi, termasuk biaya jamuan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima manfaat; dihapus; biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing; biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihan Participatfuq Interest biaya bunga atas pir{aman;
q.
k. r. {i} PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA surplus material yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui; nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telah digunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaian Kontraktor; transaksi yang:
2, tidak melalui proses tender sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan kecuali dalam hd tertentu; atau
biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak; dihapus; dan biaya audit komersial.
v, w. x.
Untuk menjagl tingkat produksi, Menteri dapat menentukan penghitungan penrusutan yang berbeda sebagaimana diatur pada ayat (3). Ketentuan ayat (21 Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(21 Untuk pengamanan penerimaan negara, selain penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengambil kebljakan terkait pengembangan lapangan, dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Ketentuan ayat (1), ayat(21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 24 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pas,724 berbunyi sebagai berikut:
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)