DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2017

Nomor: 27
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 79 I*"". .2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di Biding Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Mengingat... Mengingat : 1. 2. PRESIOEN REPUELIK INOONESIA fagal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa tcali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); Undang-Undang Nomor 22 Tahrtr: 2OO1 tentang Minyak dan Gas Bumi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan perlakuan pqiak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173); 3. 4. MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATUMN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2OLO TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBAUI(AN DAN PERI,AKUAN P.{JAK PENGHASIIAN DI BIDANG USAHA HULU MIMAK DAN GAS BUMI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2O1O tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan pajak penghasilan di Bidang Us$a Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lrmbaran Negara nepuUUf Indonesia Tahun 2OlO Nomor 139, Tambahan hhbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan... REPUELIK INDONESIA
1.Ketentuan angka 1, angl<a2, angl<a 4, angka 6, arldkaT, dan angka 8 Pasal 1 diubah serta ditambahkan angka 20, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Eksplorasi, Eksploitasi, Kontrak Kerja Sama, Wilayah Kerja, Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, dan Kegiatan Usaha Hulu adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Ta}:lan 2OO1 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Keq'a Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Operator adalah Kontraktor atau dalam hal Kontraktor terdiri atas beberapa pemegang Participating Interest, salah satu pemegang participating interest yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang Participatittg Interest lainnya sesuai dengan Kontrak Kerja Sama. Operasi Perminyakan adalah kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, pengangkutan sampai dengan titik penyerahan, penutupan dan peninggalan sumur Qtlug and abandonmenQ serta pemulihan bekas penambangan (site restorolion) Minyak dan Gas Bumi, termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi. Lifiing adeJah sejumlah minyak mentah dan/atau Gas Bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (atstodg transfer point). 4.
6.Ftrst... # 7. 8. First Tratrche Petroleum yang selanjutnya disingkat FTP adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau Gas Bumi yang diproduksi dari suatu Wilayah Ke{a dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan/atau Kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (oun usQ. Insentif Kegiatan Usaha Hulu adalah insentif yang diberikan untuk mendukung keekonomian pengembangan Wilayah Ke{a. WiW to be Split adalah hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (Lifritlgl antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor setelah dikurangi FTP, insentif investasi (iika ada), dan pengembalian biaya operasi. Biaya Bukan Modal (IVon Capital Cost) adalah biaya yang dikeluarkan pada kegiatan operasi tahun berjalan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (sattr) tahun, termasuk suwei dan intangible drilling ast. Biaya Modal lCapital Cost) adalah pengeluaran yang dilakukan untuk peralatan atau barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari I (satu) tahun yang pembebanannya pada tahun berjalan melalui penyusutan.
11.Rencana Kerja dan Anggaran adalah suatu perencanaan kegiatan dan pengeluaran anggaran tahunan oleh Kontraktor untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada suatu Wilayah Kerja. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Kontrak Jasa adalah suatu benhrk Kontrak Kerja Sama untuk pelaksanaan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan. 9. 10. t2. 13. L4. Participathg... 14. 15. PRES IOEN Participating Interest adalah hak dan kewajiban sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu Wilayah Kerja. Uplifi, adalah imbalan yang diterima oleh Kontraktor sehubungan dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan operasi kontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan kewajiban partisipasi Kontraktor lain, yang ada dalam satu Kontrak Kerja Sama, dalam pembiayaan.
16.Domestb Marleet Obligation yang selanjutnya disingkat DMO adalah kewajiban penyerahan bagian Kontraktor berupa minyak dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Imbalan DMO adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Pernerintah adalah Pemerintah hrsat. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dibawah pembinaaan, koordinasi dan pengawasan Menteri. 17. 18. 19. 20.
2.Ketentuan ayat (l) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kontraktor wajib membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko dalam rangka pelaksanaan Operasi Perminyakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama pada suatu Wilayah Kerja.
(2)Pelaksanaan ... 3.
(2)Pclaksanaan Operasi Perminyakan sebagaimqn4 dimaksud pada ayat (1) wajib diiakukan berdasarkan prinsip efektif dan efisien, prinsip kewajaran, serta kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik. Ketentuan ayat (l) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh Kontraktor dalam rangka Operasi Perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelol,a oleh SKK Mrgas. (21 Atas barang dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengembalian biaya operasi tidak dapat dilakukan penilaian kembali. Ketentuan ayat l2l Pasal 8 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Menteri menetapkan besaran minimum bagian neg.ra dari suatu Wilayah Kerja yang dikaitkan dengan Lifttrq dalam persetujuan rencana pengembangan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(21. (21 Dihapus. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 1O diubah dan pasal l0 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Untuk meningkatkan produksi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjamin adanya penerimaan negara, Menteri menetapkan besaran dan pembagian FTP. 4. 5.
(2)Untuk...
(2)
(3)(41 PRES IDEN Untuk mendorong pengembangan Wilayah Kerja, Menteri dapat menetapkan bentuk dan besaran Insentif Kegiatan Usaha Hulu. Terhadap Insentif Kegiatan Usaha Hulu berupa Imbalan DMO Holid.ay, Menteri dapat menercfkan insentif tersebut setelah mendapat persetujuan- dari Menteri Keuangan. Dalam rangka membantu keekonomian Kegiatan Usaha Hulu, Menteri Keuangan memberikan insentif perpajakan dan insentif penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan. Di antara Pasal l0 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yalni Pasal 10A sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Menteri dapat menetapkan besaran bagi hasil yang dinamis (slidittg scale spliQ pada Kontrak Kerja Sama. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

6. 7.

(1)(2t Biaya operasi terdiri atas:
1. a.biaya Eksplorasi;
2. b.biaya Eksploitasi; dan
3. c.biaya lain. Biaya Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
4. a.biaya pengeboran terdiri atas:
5. l.biaya pengeboran Eksplorasi; dan
  1. 2.biaya pengeboran pengembangan;
6. b.biaya...
(3)
1. b.biaya geologis dan geolisika terdiri atas:
  1. 1.biaya penelitian geologis; dan
  2. 2.biaya penelitian geofrsika;
2. c.biaya umum dan administrasi pada kegiatan Eksplorasi; dan
3. d.biayapenyusutan. Biaya Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufb terdiri atas:
1. a.biayalangsungproduksiuntuk:
  1. 1.Minyak Bumi; dan
  2. 2.Gas Bumi.
2. b.biaya yang terkait dengan aktifrtas pernrosesan Gas Bumi sampai dengan titik penyerahan;
3. c.biaya utititg terdiri atas:
  1. 1.biaya perangkat produksi dan pemeliharaan peralatan; dan
  2. 2.biaya uap, air, dan listrik;
4. d.biaya umum dan administrasi pada kegiatan Eksploitasi; dan
5. e.biaya penyusutan. Biaya umum dan administrasi untuk kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d terdiri atas:
6. a.biaya administrasi dan keuangan;
7. b.biaya pegawai;
8. c.biaya jasa material;
9. d.biaya transportasi;
10. e.biaya umum kantor; dan
11. f.pajak tidak langsung, pajak daerah, dan retribusi daerah.
(4)(s) Biaya... ffi PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
(5)Biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.biaya untuk memindahkan gas dari titik produksi ke titik penyerahan; dan
2. b.biaya kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu.
  1. 8.Ketentuan huruf d ayat (1) dan huruf e ayat (21 Pasal 12 diubah, serta penjelasan huruf a ayat (1) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan Pajak Penghasilan harus memenuhi persyaratan:
1. a.dikeluarkan untuk mendapatkan, menagrh, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terkait langsung dengan kegiatan Operasi Perminyakan di Wilayah Kerja Kontraktor yang bersangkutan di Indonesia; b, menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. c.pelaksanaan Operasi Perminyakan sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik;
3. d.kegiatan Operasi Perminyakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. (21 Biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan Operasi Perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a wajib memenuhi syarat:
4. a.untuk ... d. untuk biaya penlrusutan hanya atas barang dan peralatan yang digunakan untuk Operasi Perminyakan yang menjadi milik negara; untuk biaya langsung kantor pusat yang dibebankan ke proyek di Indonesia yang berasal dari luar negeri hanya untuk kegiatan yang;
  1. 1.tidak dapat dikerjakan oleh institusi/lembaga di dalam negeri;
  2. 2.tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia; dan
  3. 3.tidak rutin; untuk pemberian imbalan sehubungan dengan pekerjaan kepada karyawan/pekeda dalam bentuk natura/kenikmatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan; untuk pemberian sumbangan bencana alam atas nama Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; untuk pengeluaran biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan pada masa Eksplorasi dan Eksploitasi; untuk pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat dengan syarat:
  4. 1.digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan di Indonesia;
  5. 2.Kontraktor menyerahkan laporan keuangan konsolidasi kantor pusat yang telah diaudit dan dasar pengalokasiannya; dan
  6. 3.besarannya tidak melampaui batasan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri,
(3)Batasan... PRE S ID EN REPUBLIK INOONESIA
(3)Batasan maksimum biaya yang berkaitan dengan remunerasi tenaga keg'a asing ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

9.Ketentuan huruf b, huruf j, huruf p, huruf q, dan huruf r Pasal 13 diubah, Pasal 13 huruf l, huruf t angka (1), dan huruf w dihapus, dan penjelasan pasal 13 huruf s diubah, serta penjelasan Pasal 13 huruf x dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berilnrt:

Pasal 13

Jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan Pajak penghasilan meliputi:

a.biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari pekeg'a, pengurus, pemegang Participating Interest, dan pemegang saham;
b.pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali biaya penutupan dan pemulihan tambang yang disimpan pada rekening bersama SKK Migas dan Kontraktor dalam rekening bank umum Pemerintah Indonesia yang berada di Indonesia;
c.hartayangdihibahkan;
d.sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta tagrhan atau denda yang timbul akibat kesalahan Kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan;
e.biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara;
f.insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus, dan pemegang saham;
g.biaya... i. J. o. p. l. m. n. PRES IDEN REPL'BLIK INDONESIA _t2_ biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedur rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) atau tidak memiliki izin kerja lsnqga asing (rKTA); biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan Operasi Perminyakan dalam rangka Kontrak Kerja Sama; biaya konsultan pajak; biaya pemasaran minyak dan/ atau Gas Bumi bagan Kontraktor, kecuali biaya pemasaran Gas Bumi yang telah disetujui Kepala SKK Migas; biaya representasi, termasuk biaya jamuan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima manfaat; dihapus; biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing; biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihan Participatfuq Interest biaya bunga atas pir{aman;
l.Pajak Penghasilan karyawan yang ditanggung Kontraktor, kecuali yang dibayarkan sebagai tunjangan pajak;
1. 2.Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan pihak kstiga di dalam negeri yang ditanggung Kontraktor atau di- gross uP;
2. 1.pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kaidah keteknikan yang baik;
3. 2.biaya pengeluaran yang melampaui lOo/o (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pembelanjaan Iinansial, kecuali untuk biaya- biaya tertentu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Menteri; q.
r.surplus,.. k. r. {i} PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA surplus material yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui; nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telah digunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaian Kontraktor; transaksi yang:
1. 1.dihapus; 2, tidak melalui proses tender sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan kecuali dalam hd tertentu; atau
2. 3.bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;
u.bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah; biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak; dihapus; dan biaya audit komersial.
1. 10.Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), serta penjelasan Pasal L6 ayat (21 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, (21 PenJrusutan dimulai pada bulan harta tersebut digunakan @laed into seruiel.
(3)Penghitungan penlrusutan dilakukan sesuai kelompok, tarif, dan masa manfaat sebagaispn" tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. v, w. x.
(4)Dalam ...
(4)(s) PRESIOEN REPUELIK INDONESIA Dalam hal harta berwujud sebsgaimana dimaksud pada ayat (l) tidak dapat digunakan lagi akibat kerusakan karena faktor alamiah atau keadaan kahar, jurnlah nilai sisa buku harta berwujud langsung dapat dibebankan sebogai biaya operasi. Untuk menjagl tingkat produksi, Menteri dapat menentukan penghitungan penrusutan yang berbeda sebagaimana diatur pada ayat (3). Ketentuan ayat (21 Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Seluruh biaya kerja, pembebanannya ditangguhkan sampai dengan adanya lapangan yang berproduksi secara komersial di Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (21 Untuk pengamanan penerimaan negara, selain penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengambil kebljakan terkait pengembangan lapangan, dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Ketentuan ayat (1), ayat(21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 24 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pas,724 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Ketentuan... REPUELIK INDONESIA
1.Ketentuan angka 1, angl<a2, angl<a 4, angka 6, arldkaT, dan angka 8 Pasal 1 diubah serta ditambahkan angka 20, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Eksplorasi, Eksploitasi, Kontrak Kerja Sama, Wilayah Kerja, Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, dan Kegiatan Usaha Hulu adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Ta}:lan 2OO1 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Keq'a Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Operator adalah Kontraktor atau dalam hal Kontraktor terdiri atas beberapa pemegang Participating Interest, salah satu pemegang participating interest yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang Participatittg Interest lainnya sesuai dengan Kontrak Kerja Sama. Operasi Perminyakan adalah kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, pengangkutan sampai dengan titik penyerahan, penutupan dan peninggalan sumur Qtlug and abandonmenQ serta pemulihan bekas penambangan (site restorolion) Minyak dan Gas Bumi, termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi. Lifiing adeJah sejumlah minyak mentah dan/atau Gas Bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (atstodg transfer point). 4.
6.Ftrst... # 7. 8. First Tratrche Petroleum yang selanjutnya disingkat FTP adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau Gas Bumi yang diproduksi dari suatu Wilayah Ke{a dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan/atau Kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (oun usQ. Insentif Kegiatan Usaha Hulu adalah insentif yang diberikan untuk mendukung keekonomian pengembangan Wilayah Ke{a. WiW to be Split adalah hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (Lifritlgl antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor setelah dikurangi FTP, insentif investasi (iika ada), dan pengembalian biaya operasi. Biaya Bukan Modal (IVon Capital Cost) adalah biaya yang dikeluarkan pada kegiatan operasi tahun berjalan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (sattr) tahun, termasuk suwei dan intangible drilling ast. Biaya Modal lCapital Cost) adalah pengeluaran yang dilakukan untuk peralatan atau barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari I (satu) tahun yang pembebanannya pada tahun berjalan melalui penyusutan.
11.Rencana Kerja dan Anggaran adalah suatu perencanaan kegiatan dan pengeluaran anggaran tahunan oleh Kontraktor untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada suatu Wilayah Kerja. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Kontrak Jasa adalah suatu benhrk Kontrak Kerja Sama untuk pelaksanaan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan. 9. 10. t2. 13. L4. Participathg... 14. 15. PRES IOEN Participating Interest adalah hak dan kewajiban sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu Wilayah Kerja. Uplifi, adalah imbalan yang diterima oleh Kontraktor sehubungan dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan operasi kontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan kewajiban partisipasi Kontraktor lain, yang ada dalam satu Kontrak Kerja Sama, dalam pembiayaan.
16.Domestb Marleet Obligation yang selanjutnya disingkat DMO adalah kewajiban penyerahan bagian Kontraktor berupa minyak dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Imbalan DMO adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Pernerintah adalah Pemerintah hrsat. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dibawah pembinaaan, koordinasi dan pengawasan Menteri. 17. 18. 19. 20.
2.Ketentuan ayat (l) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kontraktor wajib membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko dalam rangka pelaksanaan Operasi Perminyakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama pada suatu Wilayah Kerja.
(2)Pelaksanaan ... 3.
(2)Pclaksanaan Operasi Perminyakan sebagaimqn4 dimaksud pada ayat (1) wajib diiakukan berdasarkan prinsip efektif dan efisien, prinsip kewajaran, serta kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik. Ketentuan ayat (l) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh Kontraktor dalam rangka Operasi Perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelol,a oleh SKK Mrgas. (21 Atas barang dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengembalian biaya operasi tidak dapat dilakukan penilaian kembali. Ketentuan ayat l2l Pasal 8 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Menteri menetapkan besaran minimum bagian neg.ra dari suatu Wilayah Kerja yang dikaitkan dengan Lifttrq dalam persetujuan rencana pengembangan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(21. (21 Dihapus. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 1O diubah dan pasal l0 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Untuk meningkatkan produksi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjamin adanya penerimaan negara, Menteri menetapkan besaran dan pembagian FTP. 4. 5.
(2)Untuk...
(2)
(3)(41 PRES IDEN Untuk mendorong pengembangan Wilayah Kerja, Menteri dapat menetapkan bentuk dan besaran Insentif Kegiatan Usaha Hulu. Terhadap Insentif Kegiatan Usaha Hulu berupa Imbalan DMO Holid.ay, Menteri dapat menercfkan insentif tersebut setelah mendapat persetujuan- dari Menteri Keuangan. Dalam rangka membantu keekonomian Kegiatan Usaha Hulu, Menteri Keuangan memberikan insentif perpajakan dan insentif penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan. Di antara Pasal l0 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yalni Pasal 10A sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Menteri dapat menetapkan besaran bagi hasil yang dinamis (slidittg scale spliQ pada Kontrak Kerja Sama. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

6. 7.

(1)(2t Biaya operasi terdiri atas:
1. a.biaya Eksplorasi;
2. b.biaya Eksploitasi; dan
3. c.biaya lain. Biaya Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
4. a.biaya pengeboran terdiri atas:
5. l.biaya pengeboran Eksplorasi; dan
  1. 2.biaya pengeboran pengembangan;
6. b.biaya...
(3)
1. b.biaya geologis dan geolisika terdiri atas:
  1. 1.biaya penelitian geologis; dan
  2. 2.biaya penelitian geofrsika;
2. c.biaya umum dan administrasi pada kegiatan Eksplorasi; dan
3. d.biayapenyusutan. Biaya Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufb terdiri atas:
1. a.biayalangsungproduksiuntuk:
  1. 1.Minyak Bumi; dan
  2. 2.Gas Bumi.
2. b.biaya yang terkait dengan aktifrtas pernrosesan Gas Bumi sampai dengan titik penyerahan;
3. c.biaya utititg terdiri atas:
  1. 1.biaya perangkat produksi dan pemeliharaan peralatan; dan
  2. 2.biaya uap, air, dan listrik;
4. d.biaya umum dan administrasi pada kegiatan Eksploitasi; dan
5. e.biaya penyusutan. Biaya umum dan administrasi untuk kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d terdiri atas:
6. a.biaya administrasi dan keuangan;
7. b.biaya pegawai;
8. c.biaya jasa material;
9. d.biaya transportasi;
10. e.biaya umum kantor; dan
11. f.pajak tidak langsung, pajak daerah, dan retribusi daerah.
(4)(s) Biaya... ffi PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
(5)Biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.biaya untuk memindahkan gas dari titik produksi ke titik penyerahan; dan
2. b.biaya kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu.
  1. 8.Ketentuan huruf d ayat (1) dan huruf e ayat (21 Pasal 12 diubah, serta penjelasan huruf a ayat (1) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan Pajak Penghasilan harus memenuhi persyaratan:
1. a.dikeluarkan untuk mendapatkan, menagrh, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terkait langsung dengan kegiatan Operasi Perminyakan di Wilayah Kerja Kontraktor yang bersangkutan di Indonesia; b, menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. c.pelaksanaan Operasi Perminyakan sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik;
3. d.kegiatan Operasi Perminyakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. (21 Biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan Operasi Perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a wajib memenuhi syarat:
4. a.untuk ... d. untuk biaya penlrusutan hanya atas barang dan peralatan yang digunakan untuk Operasi Perminyakan yang menjadi milik negara; untuk biaya langsung kantor pusat yang dibebankan ke proyek di Indonesia yang berasal dari luar negeri hanya untuk kegiatan yang;
  1. 1.tidak dapat dikerjakan oleh institusi/lembaga di dalam negeri;
  2. 2.tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia; dan
  3. 3.tidak rutin; untuk pemberian imbalan sehubungan dengan pekerjaan kepada karyawan/pekeda dalam bentuk natura/kenikmatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan; untuk pemberian sumbangan bencana alam atas nama Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; untuk pengeluaran biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan pada masa Eksplorasi dan Eksploitasi; untuk pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat dengan syarat:
  4. 1.digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan di Indonesia;
  5. 2.Kontraktor menyerahkan laporan keuangan konsolidasi kantor pusat yang telah diaudit dan dasar pengalokasiannya; dan
  6. 3.besarannya tidak melampaui batasan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri,
(3)Batasan... PRE S ID EN REPUBLIK INOONESIA
(3)Batasan maksimum biaya yang berkaitan dengan remunerasi tenaga keg'a asing ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

9.Ketentuan huruf b, huruf j, huruf p, huruf q, dan huruf r Pasal 13 diubah, Pasal 13 huruf l, huruf t angka (1), dan huruf w dihapus, dan penjelasan pasal 13 huruf s diubah, serta penjelasan Pasal 13 huruf x dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berilnrt:

Pasal 13

Jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan Pajak penghasilan meliputi:

a.biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari pekeg'a, pengurus, pemegang Participating Interest, dan pemegang saham;
b.pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali biaya penutupan dan pemulihan tambang yang disimpan pada rekening bersama SKK Migas dan Kontraktor dalam rekening bank umum Pemerintah Indonesia yang berada di Indonesia;
c.hartayangdihibahkan;
d.sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta tagrhan atau denda yang timbul akibat kesalahan Kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan;
e.biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara;
f.insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus, dan pemegang saham;
g.biaya... i. J. o. p. l. m. n. PRES IDEN REPL'BLIK INDONESIA _t2_ biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedur rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) atau tidak memiliki izin kerja lsnqga asing (rKTA); biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan Operasi Perminyakan dalam rangka Kontrak Kerja Sama; biaya konsultan pajak; biaya pemasaran minyak dan/ atau Gas Bumi bagan Kontraktor, kecuali biaya pemasaran Gas Bumi yang telah disetujui Kepala SKK Migas; biaya representasi, termasuk biaya jamuan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima manfaat; dihapus; biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing; biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihan Participatfuq Interest biaya bunga atas pir{aman;
l.Pajak Penghasilan karyawan yang ditanggung Kontraktor, kecuali yang dibayarkan sebagai tunjangan pajak;
1. 2.Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan pihak kstiga di dalam negeri yang ditanggung Kontraktor atau di- gross uP;
2. 1.pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kaidah keteknikan yang baik;
3. 2.biaya pengeluaran yang melampaui lOo/o (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pembelanjaan Iinansial, kecuali untuk biaya- biaya tertentu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Menteri; q.
r.surplus,.. k. r. {i} PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA surplus material yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui; nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telah digunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaian Kontraktor; transaksi yang:
1. 1.dihapus; 2, tidak melalui proses tender sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan kecuali dalam hd tertentu; atau
2. 3.bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;
u.bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah; biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak; dihapus; dan biaya audit komersial.
1. 10.Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), serta penjelasan Pasal L6 ayat (21 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, (21 PenJrusutan dimulai pada bulan harta tersebut digunakan @laed into seruiel.
(3)Penghitungan penlrusutan dilakukan sesuai kelompok, tarif, dan masa manfaat sebagaispn" tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. v, w. x.
(4)Dalam ...
(4)(s) PRESIOEN REPUELIK INDONESIA Dalam hal harta berwujud sebsgaimana dimaksud pada ayat (l) tidak dapat digunakan lagi akibat kerusakan karena faktor alamiah atau keadaan kahar, jurnlah nilai sisa buku harta berwujud langsung dapat dibebankan sebogai biaya operasi. Untuk menjagl tingkat produksi, Menteri dapat menentukan penghitungan penrusutan yang berbeda sebagaimana diatur pada ayat (3). Ketentuan ayat (21 Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Seluruh biaya kerja, pembebanannya ditangguhkan sampai dengan adanya lapangan yang berproduksi secara komersial di Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (21 Untuk pengamanan penerimaan negara, selain penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengambil kebljakan terkait pengembangan lapangan, dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Ketentuan ayat (1), ayat(21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 24 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pas,724 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 10A

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 19

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 10A

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 19

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2014