DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 155

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Azas,Maksud,dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan, Penerimaan,Penyimpanan dan Penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan,Pengendalian dan Pengawasan, Pembiayaan, Tuntutan Ganti Rugi, Sengketa Barang Milik Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, oleh karena itu barang milik daerah perlu. dikelola secara tertib, efektif, efesien dan akuntabel serta professional, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung ' penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
c.bahwa... 1 Mengingat : Cc. l. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan - Barang Milik Negara/Daerah, antara lain disebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Oanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): | 0 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang5 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
1. 6.Undang... . 2 10. 11. 12. - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 6 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 7. Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang 8. Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683), . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 9 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515): Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun - 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643):

Mengingat

13.Peraturan... 3 LAI 13. 14. 15. 16. 17. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Oanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan OGanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38), Oanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 14 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 28): Oanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2), Dengan .. . 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA dan BUPATI PIDIE JAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : OANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA. BABI” KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan Dewan Perwakilar Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya. Kabupaten adalah kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati. | Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten “Pidie Jaya sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelengaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang- undangan..
9.Sekretaris... 5 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya selaku pengelola barang milik Daerah. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pidie Jaya. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang “selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya. | Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. : Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan. bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. | Pembantu pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah unit pengelola barang milik daerah yang membantu pengelola dalam melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut : pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Penyimpan barang milik daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang. Pengurus barang milik daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPK.la
22.Pembantu... 6 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Pembantu pengurus barang milik daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian pada unit kerja tertentu dalam lingkup SKPK. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. | Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dan pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna atau kuasa pengguna dalam mengeloladan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPK. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPK dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. | Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak atau pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
33.Bangun ... 7 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah . berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya, Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan dan dihibahkan dan disertakan sebagai modal pemerintah. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Tukar menukar barang milik daerah atau tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Penyertaan modal barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha lainnya. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Inventarisasi adalah kegiatan melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. 43, Penilaian... 8
43.Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode atau teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
44.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disebut DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
45.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disebut DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki masing-masing kuasa pengguna. | —

BAB II

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas:

a.fungsional,
b.kepastian hukum:
c.transparansi:
d.efesiensi:
e.akuntabilitas: dan
f.kepastian nilai. —

Pasal 3

— Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara. |

Pasal 4

Maksud pengelolaan barang milik daerah adalah :

a.mengamankan barang milik daerah: b.menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah, dan
c.memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah. |Pasal 5 Tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah :
a.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten,
b.terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah, dan
c.terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien BAB III... 9 “

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah adalah : . perencanaan dan penganggaran, . pengadaan, . penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, . penggunaan, . penatausahaan, pemanfaatan, . pengamanan dan pmeliharaan, . penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, . pembinaan, pengawasan dan pengendalian, . pembiayaan, dan

m.tuntutan ganti rugi. aa Ka aa MO LA YP BAE IV | PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

(1)Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh :
1. a.sekda selaku pengelola,
2. b.kepala SKPK tertentu selaku pembantu pengelola:
3. c.kepala SKPK selaku pengguna: d. kepala Unit Kerja selaku kuasa pengguna, e. penyimpan barang. f.. pengurus barang, dan
4. g.pembantu Pengurus barang, | |
(3)SKPK tertentu selaku pembantu pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsi SKPK.

Pasal 8

| |

(1)Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah:
2. b.menetapkan.. “10 @
3. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan, . menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah, .mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRK,
4. e.menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai dengan batas kewenangannya, dan
5. f.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah. selain tanah dan/atau bangunan. Sekda selaku pengelola berwenang :
6. a.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah,
7. b.meneliti dan menyetujui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD):
8. c.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan atau perawatan barang milik daerah, NO | d.mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan
(3)
(4)dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati,
1. e.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, dan
2. f.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. Kepala SKPK tertentu selaku pembantu pengelola berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinir penyelengaraan pengelolaan barang milik daerah pada masing- masing SKPK. Kepala SKPK selaku pengguna berwenang dan bertanggung jawab:
3. a.mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPK yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola, b.mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola, |
4. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya,
5. d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya,
6. e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, f. mengajukan 0... 11
(5)mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerahf berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRK dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola, . menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak 8. dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola, .melakukan pengawasan dan pengendalian atash penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya, dan: . menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola. Kepala Unit Kerja selaku kuasa pengguna berwenang dan bertanggungjawab : a. b. Cc. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada kepala SKPK yang bersangkutan, melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannyaj, menggunakan barang milik daerah yang berada dalam .penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya, .mengamankan dan memelihara barang milik daerahd. yang berada dalam penguasaannya, . melakukan pengawasan dan pengendalian atas e. penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya, dan | menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala SKPK yang bersangkutan.
(6)Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada SKPK. |
(7)Pengurus barang mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing- masing SKPK.. |
(8)Pengurus barang pembantu bertugas membantu pengurus barang untuk mengurus barang milik daerah dalam: pemakaian pada unit kerja SKPK tertentu. #5 BAB V...3 12 a

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGAN GGARAN

Pasal 9

(1)Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPK setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
(2)Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPK dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
(3)Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan Kabupaten, dan standar harga.
(4)Standarisasi sarana dan prasarana serta standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).
(6)RKBMD dan RKPBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPK yang merupakan bahan penyusunan rencana APBK.

Pasal 10

Pengelola bersama pengguna membahas usul RKBMD dan RKPBMD masing-masing SKPK dengan memperhatikan data ' barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai DKBMD dan DKPBMD. |

Isi peraturan

Teks155PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2021