Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan Dewan Perwakilar Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya. Kabupaten adalah kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati. | Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten “Pidie Jaya sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelengaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang- undangan..
9.Sekretaris...
5 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya selaku pengelola barang milik Daerah. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pidie Jaya. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang “selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya. | Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. : Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan. bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. | Pembantu pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah unit pengelola barang milik daerah yang membantu pengelola dalam melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut : pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Penyimpan barang milik daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang. Pengurus barang milik daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPK.la
22.Pembantu...
6 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Pembantu pengurus barang milik daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian pada unit kerja tertentu dalam lingkup SKPK. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. | Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dan pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna atau kuasa pengguna dalam mengeloladan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPK. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPK dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. | Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak atau pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
33.Bangun ...
7 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah . berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya, Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan dan dihibahkan dan disertakan sebagai modal pemerintah. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Tukar menukar barang milik daerah atau tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Penyertaan modal barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha lainnya. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Inventarisasi adalah kegiatan melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. 43, Penilaian... 8
43.Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode atau teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
44.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disebut DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
45.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disebut DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki masing-masing kuasa pengguna.
| — BAB II AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN