Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1975
- Nomor
- 28
- Tahun
- 1975
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);
2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
2987);
MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK DAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN II DAN PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN SAWIT SEBRANG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).
BAB I
BAB II … BAB II MODAL PERSERO GABUNGAN
BAB II
BAB III PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO GABUNGAN
BAB III
Pelaksanaan pendirian PERSERO GABUNGAN dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847: 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971; dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
…
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pendirian PERSERO GABUNGAN dilakukan oleh Menteri Keuangan atau dilimpahkannya kepada Menteri Pertanian disertai dengan hak substitusi, segala sesuatunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KETENTUAN PENUTUP
Terhitung mulai saat berdirinya PERSERO GABUNGAN serta dibubarkannya Perusahaan Negara Perkebunan II dan Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1970 dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi bagi PERSERO GABUNGAN.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan. Agar … Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 1975 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 1975 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA TTD SUDHARMONO, SH. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 40
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)