MEMUTUSKAN: Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebrang. BAB I PENDIRIAN Pasal 1.
(1)Dengan nama Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebarang atau disingkat PNP Sawit Sebrang, didirikan satu Perusahaan Negara sebagai termaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp.
tahun 1960.
(2)Perkebunan Sawit Sebrang yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1968 dimasukkan dalam lingkungan Perusahaan Negara Perkebunan II (PNP II) dengan Peraturan Pemerintah ini dipisahkan dari PNP II dan kemudian dilebur kedalam PNP Sawit Sebrang.
(3)Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk segenap pegawai/pekerja perkebunan Sawit Sebrang, diserahkan/beralih kepada PNP Sawit Sebrang.
BAB II KETENTUAN UMUM Pasal 2. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimasukkan dengan :
a."Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia;
b."Menteri" ialah Menteri yang diberi wewenang pengurusan bidang perkebunan;
c."Departemen" ialah Departemen Pemerintah yang diberi wewenang pengurusan bidang perkebunan;
d."Perusahaan" ialah Perusahaan Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini;
e."Direksi" ialah Direksi Perusahaan.
BAB III ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN. BAGIAN KESATU Umum. Pasal 3.
(1)Perusahaan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk pada ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Pasal 4. Tujuan dan lapangan usaha.
(1)PNP Sawit Sebrang adalah satu kesatuan produksi yang modalnya merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dalam nilai tertentu dengan tujuan untuk mengadakan usaha-usaha produktif sebagai berikut :
a.Menanam, menghasilkan, mengolah, mengembangkan dan memasarkan hasil-hasil tanaman kelapa sawit dengan tujuan meningkatkan pendapatan ekspor, menyediakan bahan-bahan untuk kebutuhan dalam negeri sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah yang telah ditentukan guna meningkatkan pendapatan Nasional.
b.Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Perusahaan harus bekerja dengan penuh kesungguhan dengan memperhatikan segi-segi biaya, efisiensi, keselamatan dan jaminan atas kepentingan Negara terhadap kekayaan nya baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.
c.Perusahaan membuka kesempatan kerja bagi seluruh warga-negara Indonesia agar dapat memberikan dharma bhaktinya dan membuat kariernya dalam lapangan perkebunan untuk kemajuan Perusahaan, yang disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuannya.
(2)Untuk mencapai tujuan termaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh Perusahaan diselenggarakan usaha-usaha pokok dan sampingan dengan berpedoman kepada dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi yang menguntungkan dalam batas-batas kemungkinan tehnis, serta dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.
Pasal 5. Tempat Kedudukan. Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Medan dan dapat mempunyai cabang, perwakilan di dalam dan diluar negeri dengan persetujuan Menteri. BAGIAN KEDUA Modal Perusahaan. Pasal 6.
(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Negara sebesar selisih nilai aktiva dan nilai passiva dari perkebunan Sawit Sebrang, seperti tercantum dalam neraca penutupan per 31 Januari 1970 dari perkebunan tersebut yang telah diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan oleh Menteri, dan neraca pembukaan Perusahaan per 2 Pebruari 1970 yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Dengan Peraturan Pemerintah modal perusahaan dapat dirobah.
(3)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(4)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
(5)Semua alat-alat likwiditas disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.
BAGIAN KETIGA Pimpinan Perusahaan