DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2017

Nomor: 28
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembudidayaan lkan;

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OO9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (kmbaran Negara Reptrblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); MEMUTUSKAN... MEMUTUSI(AN: MenefapKan : PEMTURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUDIDAYAAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkaa Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
2.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan lkan.
4.Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
5.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dapat dimanfaatkan untuk Pembudidayaan Ikan.
6.Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
7.Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yeng dapat dimanfaatkan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan unggul baru. atau dan jenis
8.Kesehatan... m *r"rJrT[t,"?5]"r,o
8.Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan Sumber Daya Ikan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta penjaminan keamanan produk perikanan, Kesejahteraan lkan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal lkan.
9.Kesejahteraan Ikan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan Iisik dan tingkah laku alami Ikan yang perlu diperhatikan untuk melindungi Ikan dari perliakuan tidak layak oleh manusia.
10.Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodilikasi proses kimia dalam tubuh lkan. 1 1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a.Tata Pemanfaatan Air dan Lahan Pembudidayaan lkan;
b.Pemanfaatan dan Pelestarian Plasma Nutfah yang Berkaitan dengan Sumber Daya Ikan;
c.Sarana dan Prasarana Pembudidayaan lkan;
d.Pengendalian Mutu Pembudidayaan lkan;
e.Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
f.Pembinaan dan Pemantauan, Umum pasal 3

(1)Pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan Air dan lahan Pembudidayaan Ikan.
(2)Pengaturan... m (21
(3)PRES IDEN Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan Air dan lahan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas Air untuk kepentingan Pembudidayaan lkan. Pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pemanfaatan;
3. c.pengembangan; dan
4. d.perlindungan.

BAB II

TATA PEMANFAATAN AIR DAN I,AHAN PEMBUDIDAYAAN IKAN Bagan Kesatu

Pasal 4

Penyusunan rencana pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan harus memperhatikan kriteria teknis Air untuk Pembudidayaan lkan. Penyusunan rencana pemanfaatan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan melibatkan instansi terkait. Rencana pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan sebegnislapa dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dalam penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana pengelolaan sumber daya Air.

Pasal 5

Penyusunan rencana pemanfaatan lahan untuk Pembudidayaan Ikan harus memperhatikan kriteria yilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pembudidayaan Ikan. Pcnyusunan rencana pemanfaatan lahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meiibatka., instansi terkait-

(1)(21
(3)
(1)(2t
(3)Rencana ...
(3)Rencana pemanfaatan lahan untuk Pembudidayaan lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dalam penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi,

Pasal 6

(1)Rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan lkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah.
(2)Rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan lkan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(3)Rencana pemanfaatan Air dan Lahan untuk Pembudidayaan lkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
(4)Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya men5msun dan melaksanakan rencana pemanfaatan Air dan lahan provinsi dan kabupaten/kota mengacu pada rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan merupakan.baglan yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 7

(1)Penyusunan rencana pemanfaatan Air dan rencana pemanfaatan lahan untuk pembudidayaan Ikan sebegqiman. dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 harus memperhatikan:
1. a.fisiografi;
2. b.Air... REPUBLIK INOONESIA b, Air sumbe r;
3. c.luas lahan dan perairan;
4. d.ketersediaan infrastruktur;
5. e.teknologi budidaya;
6. f.komoditas yang dibudidayakan; dan
7. g.kondisi sosial dan linglnrngan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen5rusunan rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1)Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan berdasarkan peruntukannya dibedakan menjadi:
1. a.pemanfaatan Air sebagai media; dan
2. b.pemanfaatan Air sebagai materi.
(2)Pemanfaatan Air sebagai media untuk Pembudidayaan Ikan terdiri atas:
1. a.waduk; b, danau;
2. c.sungai; d, rawa;
3. e.laut; dan
4. f.genangan Air lainnya.
(3)Pemanfaatan Air sebagai materi untuk Pembudidayaan Ikan terdiri atas penggunaan Air di kolam, tarnbak atau tempat/wadah lain yang dapat diusahakan untuk Pembudidayaan Ikan.

Pasal 9

Pemanfaatan Air dan lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiap Orang yang meldkukan Pembudidayaan Ikan dalam memanfaatkan Air dan lahan wajib mengikuti standar teknis Air dan lahan. l2l Standar teknis Air dan lahan selagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan teknologi budidaya Ikan dan jenis komoditas Ikan.
(3)Standar teknis Air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.volume dan/atau debit Air;
2. b.kriteria kebuhrhan teknis dan keamanan pangan; dan
3. c.luas permukaan Air yang digunakan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis Air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagran Keempat Pengembangan

Pasal 11

(1)Pengembangan pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan dilakukan melalui:
1. a.intensilikasi Air dan Lahan; dan
2. b.ekstensifikasilahan.
(2)Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
1. a.peningkatan ...
(3)(41 (s) REPUBLIK INOONESIA
1. a.peningkatan daya dukung Air dan lahan budidaya;
2. b.peningkatan teknologi dan manajemen budidaya;
3. c.efisiensi penggunaan Air;
4. d.penggunaan benih, pakan, dan Obat Ikan yang bermutu;
5. e.pengendalian hama dan penyakit lkan;
6. f.diversifikasi Pembudidayaan lkan; dan
7. g.penerapan biosekuriti. Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan perluasan lahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri, Pelaksanaan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bagran Kelima Perlindungan

Pasal 12

(1)Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan terhadap lahan untuk Pembudidayaan Ikan.
(2)Perlindungan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan.
(3)Lahan untuk Pembudidayaan Ikan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.memiliki ... m memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu; dan
2. b.menghasilkan komoditi perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor.
(4)Ikwasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: kawasan peruntukan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang; dan zona perikanan budidaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan penetapan Kawasan Budi Daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagran Keenam Peran Serta Masyarakat
(1)
(2)
(3)

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembudidayaan lkan;

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OO9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (kmbaran Negara Reptrblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); MEMUTUSKAN... MEMUTUSI(AN: MenefapKan : PEMTURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUDIDAYAAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkaa Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
2.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan lkan.
4.Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
5.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dapat dimanfaatkan untuk Pembudidayaan Ikan.
6.Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
7.Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yeng dapat dimanfaatkan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan unggul baru. atau dan jenis
8.Kesehatan... m *r"rJrT[t,"?5]"r,o
8.Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan Sumber Daya Ikan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta penjaminan keamanan produk perikanan, Kesejahteraan lkan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal lkan.
9.Kesejahteraan Ikan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan Iisik dan tingkah laku alami Ikan yang perlu diperhatikan untuk melindungi Ikan dari perliakuan tidak layak oleh manusia.
10.Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodilikasi proses kimia dalam tubuh lkan. 1 1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a.Tata Pemanfaatan Air dan Lahan Pembudidayaan lkan;
b.Pemanfaatan dan Pelestarian Plasma Nutfah yang Berkaitan dengan Sumber Daya Ikan;
c.Sarana dan Prasarana Pembudidayaan lkan;
d.Pengendalian Mutu Pembudidayaan lkan;
e.Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
f.Pembinaan dan Pemantauan, Umum pasal 3

(1)Pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan Air dan lahan Pembudidayaan Ikan.
(2)Pengaturan... m (21
(3)PRES IDEN Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan Air dan lahan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas Air untuk kepentingan Pembudidayaan lkan. Pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pemanfaatan;
3. c.pengembangan; dan
4. d.perlindungan.

BAB II

TATA PEMANFAATAN AIR DAN I,AHAN PEMBUDIDAYAAN IKAN Bagan Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

(1)(21
(3)
(1)(2t
(3)Rencana ...
(3)Rencana pemanfaatan lahan untuk Pembudidayaan lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dalam penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi,

Pasal 6

(1)Rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan lkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah.
(2)Rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan lkan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(3)Rencana pemanfaatan Air dan Lahan untuk Pembudidayaan lkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
(4)Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya men5msun dan melaksanakan rencana pemanfaatan Air dan lahan provinsi dan kabupaten/kota mengacu pada rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan merupakan.baglan yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 7

(1)Penyusunan rencana pemanfaatan Air dan rencana pemanfaatan lahan untuk pembudidayaan Ikan sebegqiman. dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 harus memperhatikan:
1. a.fisiografi;
2. b.Air... REPUBLIK INOONESIA b, Air sumbe r;
3. c.luas lahan dan perairan;
4. d.ketersediaan infrastruktur;
5. e.teknologi budidaya;
6. f.komoditas yang dibudidayakan; dan
7. g.kondisi sosial dan linglnrngan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen5rusunan rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1)Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan berdasarkan peruntukannya dibedakan menjadi:
1. a.pemanfaatan Air sebagai media; dan
2. b.pemanfaatan Air sebagai materi.
(2)Pemanfaatan Air sebagai media untuk Pembudidayaan Ikan terdiri atas:
1. a.waduk; b, danau;
2. c.sungai; d, rawa;
3. e.laut; dan
4. f.genangan Air lainnya.
(3)Pemanfaatan Air sebagai materi untuk Pembudidayaan Ikan terdiri atas penggunaan Air di kolam, tarnbak atau tempat/wadah lain yang dapat diusahakan untuk Pembudidayaan Ikan.

Pasal 9

Pemanfaatan Air dan lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiap Orang yang meldkukan Pembudidayaan Ikan dalam memanfaatkan Air dan lahan wajib mengikuti standar teknis Air dan lahan. l2l Standar teknis Air dan lahan selagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan teknologi budidaya Ikan dan jenis komoditas Ikan.
(3)Standar teknis Air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.volume dan/atau debit Air;
2. b.kriteria kebuhrhan teknis dan keamanan pangan; dan
3. c.luas permukaan Air yang digunakan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis Air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagran Keempat Pengembangan

Pasal 11

(1)Pengembangan pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan dilakukan melalui:
1. a.intensilikasi Air dan Lahan; dan
2. b.ekstensifikasilahan.
(2)Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
1. a.peningkatan ...
(3)(41 (s) REPUBLIK INOONESIA
1. a.peningkatan daya dukung Air dan lahan budidaya;
2. b.peningkatan teknologi dan manajemen budidaya;
3. c.efisiensi penggunaan Air;
4. d.penggunaan benih, pakan, dan Obat Ikan yang bermutu;
5. e.pengendalian hama dan penyakit lkan;
6. f.diversifikasi Pembudidayaan lkan; dan
7. g.penerapan biosekuriti. Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan perluasan lahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri, Pelaksanaan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bagran Kelima Perlindungan

Pasal 12

(1)Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan terhadap lahan untuk Pembudidayaan Ikan.
(2)Perlindungan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan.
(3)Lahan untuk Pembudidayaan Ikan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.memiliki ... m memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu; dan
2. b.menghasilkan komoditi perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor.
(4)Ikwasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: kawasan peruntukan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang; dan zona perikanan budidaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan penetapan Kawasan Budi Daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagran Keenam Peran Serta Masyarakat
(1)
(2)
(3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATA PEMANFAATAN AIR DAN I,AHAN PEMBUDIDAYAAN IKAN Bagan Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATA PEMANFAATAN AIR DAN I,AHAN PEMBUDIDAYAAN IKAN Bagan Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019