Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2017
- Nomor
- 28
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 111
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembudidayaan lkan;
MEMUTUSKAN... MEMUTUSI(AN: MenefapKan : PEMTURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUDIDAYAAN IKAN.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
atau dan jenis
m *r"rJrT[t,"?5]"r,o
1 1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:
m (21
Pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Bagian Kedua Perencanaan
BAB II
Penyusunan rencana pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan harus memperhatikan kriteria teknis Air untuk Pembudidayaan lkan. Penyusunan rencana pemanfaatan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan melibatkan instansi terkait. Rencana pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan sebegnislapa dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dalam penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana pengelolaan sumber daya Air.
Penyusunan rencana pemanfaatan lahan untuk Pembudidayaan Ikan harus memperhatikan kriteria yilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pembudidayaan Ikan. Pcnyusunan rencana pemanfaatan lahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meiibatka., instansi terkait-
(3)
REPUBLIK INOONESIA b, Air sumbe r;
Bagian Ketiga Pemanfaatan
b, danau;
d, rawa;
Pemanfaatan Air dan lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
l2l Standar teknis Air dan lahan selagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan teknologi budidaya Ikan dan jenis komoditas Ikan.
Bagran Keempat Pengembangan
Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan perluasan lahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri, Pelaksanaan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bagran Kelima Perlindungan
m memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu; dan
kawasan peruntukan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang; dan zona perikanan budidaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Bagran Keenam Peran Serta Masyarakat (1) (2) (3)
Membuka PDF…