DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1974

Nomor: 29
Tahun: 1974
Ditetapkan: 18 Juli 1974
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan prasarana lingkungan tersebut diatas secara terarah dan berencana berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, perlu didirikan suatu badan usaha dengan bentuk Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Bab IV Huruf D, Sub a Bidang Ekonomi dan Perumahan ;
3.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989) ;
4.Undang-undang …
4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN UMUM "PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL".

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a."Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia ;
b."Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik
c."Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional" ialah Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1974;
d."Perusahann" ialah Perusahaan Umum "Pembangunan Perumahan Nasional" ;
e."Direktur ...
e."Direktur Utama" ialah Direktur Utama Perusahaan;
f."Direktur" ialah Direktur Perusahaan;
g."Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan nama "PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL" didirikan sebuah Perusahaan Umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo Pasal 3 ayat

(2)Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.

Pasal 3

(1)Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha- usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 4

Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai kantor-kantor perwakilan/cabang ditempat-tempat yang dianggap perlu diseluruh Indonesia.

Pasal 5

(1)Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang bertujuan mengadakan kegiatan-kegiatan produktif dibidang perumahan rakyat dan prasarana lingkungan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.
(2)Untuk mencapai tujuan ini, maka Perusahaan melakukan usaha- usaha sebagai berikut :
1. a.mempersiapkan perencanaan proyek-proyek pembangunan perumahan dalam arti luas dan prasarana lingkungan ;
2. b.mengusahakan pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya ;
3. c.menyiapkan dan melaksanakan/mengendalikan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan perumahan dan proyek-proyek prasarana lingkungan yang mencakup penguasaan dan pematangan tanah, pembangunan perumahan, pembangunan prasarana lingkungan, perbaikan lingkungan serta kegiatan- kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu ;
4. d.mengelola tanah-tanah yang dikuasainya, dengan kewenangan untuk: d.1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan ; d.2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usahanya ; d.3. menyerahkan ... d.3. menyerahkan bagian-bagian daripada tanah tersebut berikut rumah/bangunannya dan atau memindahkan (menjual) tanah yang sudah dimatangkan (dalam bentuk kaveling berikut prasarana yang diperlukan) kepada pihak ketiga
5. e.melakukan hubungan kerja dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan tugasnya tersebut pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan dapat menguasai tanah yang diperlukannya dengan hak pengelolaan, hak guna bangunan dan hak pakai menurut peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku.
(2)Penyerahan tanah-tanah tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain dilakukan dalam rangka pelaksanaan rencana proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku.

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Modal Perusahaan tidak terbagi-bagi atas saham.
(3)Besarnya modal Perusahaan ditentukan oleh Menteri Keuangan.
(4)Setiap ...
(4)Setiap saat bilamana diperlukan dapat diadakan revaluasi dari aktiva Perusahaan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(5)Semua alat likwiditas Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.
(6)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

(1)Penambahan modal Perusahaan dapat diperoleh dari :
1. a.pemupukan dana intern ;
2. b.penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. c.pinjaman yang diperoleh dari sumber luar dan dalam Negeri.
(2)Penambahan modal Perusahaan sebagaimana termaksud dalam ayat
(1)huruf b pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

(1)Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana-dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
(2)Keputusan Untuk mengeluarkan obligasi atau alat-alat yang sah lainnya tersebut pada ayat (1) pasal ini termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan prasarana lingkungan tersebut diatas secara terarah dan berencana berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, perlu didirikan suatu badan usaha dengan bentuk Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Bab IV Huruf D, Sub a Bidang Ekonomi dan Perumahan ;
3.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989) ;
4.Undang-undang …
4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN UMUM "PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL".

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a."Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia ;
b."Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik
c."Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional" ialah Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1974;
d."Perusahann" ialah Perusahaan Umum "Pembangunan Perumahan Nasional" ;
e."Direktur ...
e."Direktur Utama" ialah Direktur Utama Perusahaan;
f."Direktur" ialah Direktur Perusahaan;
g."Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan nama "PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL" didirikan sebuah Perusahaan Umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo Pasal 3 ayat

(2)Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.

Pasal 3

(1)Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha- usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 4

Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai kantor-kantor perwakilan/cabang ditempat-tempat yang dianggap perlu diseluruh Indonesia.

Pasal 5

(1)Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang bertujuan mengadakan kegiatan-kegiatan produktif dibidang perumahan rakyat dan prasarana lingkungan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.
(2)Untuk mencapai tujuan ini, maka Perusahaan melakukan usaha- usaha sebagai berikut :
1. a.mempersiapkan perencanaan proyek-proyek pembangunan perumahan dalam arti luas dan prasarana lingkungan ;
2. b.mengusahakan pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya ;
3. c.menyiapkan dan melaksanakan/mengendalikan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan perumahan dan proyek-proyek prasarana lingkungan yang mencakup penguasaan dan pematangan tanah, pembangunan perumahan, pembangunan prasarana lingkungan, perbaikan lingkungan serta kegiatan- kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu ;
4. d.mengelola tanah-tanah yang dikuasainya, dengan kewenangan untuk: d.1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan ; d.2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usahanya ; d.3. menyerahkan ... d.3. menyerahkan bagian-bagian daripada tanah tersebut berikut rumah/bangunannya dan atau memindahkan (menjual) tanah yang sudah dimatangkan (dalam bentuk kaveling berikut prasarana yang diperlukan) kepada pihak ketiga
5. e.melakukan hubungan kerja dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan tugasnya tersebut pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan dapat menguasai tanah yang diperlukannya dengan hak pengelolaan, hak guna bangunan dan hak pakai menurut peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku.
(2)Penyerahan tanah-tanah tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain dilakukan dalam rangka pelaksanaan rencana proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku.

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Modal Perusahaan tidak terbagi-bagi atas saham.
(3)Besarnya modal Perusahaan ditentukan oleh Menteri Keuangan.
(4)Setiap ...
(4)Setiap saat bilamana diperlukan dapat diadakan revaluasi dari aktiva Perusahaan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(5)Semua alat likwiditas Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.
(6)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

(1)Penambahan modal Perusahaan dapat diperoleh dari :
1. a.pemupukan dana intern ;
2. b.penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. c.pinjaman yang diperoleh dari sumber luar dan dalam Negeri.
(2)Penambahan modal Perusahaan sebagaimana termaksud dalam ayat
(1)huruf b pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

(1)Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana-dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
(2)Keputusan Untuk mengeluarkan obligasi atau alat-alat yang sah lainnya tersebut pada ayat (1) pasal ini termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1974

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENGERTIAN

Pasal 1

PENDIRIAN

Pasal 2

Pasal 3

ANGGARAN DASAR

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1988

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENGERTIAN

Pasal 1

PENDIRIAN

Pasal 2

Pasal 3

ANGGARAN DASAR

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1988