DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2016

Nomor: 29
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Juli 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MCNetApKAn : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS. b. Tahun 2OOT tentang Perseroan Republik Indonesia Tahun 2OOT Lembaran Negara Republik Pasal

(1)(2t

Pasal 1

Perseroan Terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan. Modal dasar Perseroan Terbatas harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas. Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.

Pasal 2

Modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25o/o (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani.

Pasal 3

Perseroan Terbatas yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasar perseroan Terbatas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan l,embaran Negar" Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5862), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(3)(r) (21 Agar. -.f- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2Of6 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 137 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Perekonomian, ti Bidang Hukum dan undangan, Djaman PRES IDEN REPLIBLIK INDONIESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS I. UMUM Berdasarkan pasar 33 ayat (4). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945,Indonesia meniflankan demokrasi ekonomi dalam pe mbangun an n-asio nal yang di s elengga"rakan den gan pri; "it kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,"ulr*.*.san lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kem4iuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam mempercepat proses pembangunan dan perturnbuhan ekonomi melalui penanaman modal terslbut, PJneri.rt.r, telah melakukan langkah- langkah untuk menarik investor domestik maupun asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dengan m.mbuat kebijakan melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanam -;;;i'Upaya untuk meningkatkan penanaman modal mela"lui pemberian kemudahan bagi penanam modal tergolong masih rendah bahkan cenderung kontra produktif' Hal tersebut antara lain ditandai dengan u"ry.r..rya peraturan yang justru makin membebani kalangan pelaku isaha tJrmasuk penanam modal yang mengakibatkan daya sain! Inionesia makin menurun. Untuk menjam-in iklim penanaman modal yang kondusif, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2ooz ientang perseroan Terbatas yang mulai berlaku pada tanggal 16 Agustu s 2oor. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat "ru"6"rr"i yang cukup sulit untuk dilaksanakan dan menyulitkan dunia usaha, khususnya bagi pengusaha pemula. oleh karena itu, perlu dilakukan p.rrf..r"ian peraturan {9ngan perkembangan kebuiuhan masyarakat. 'e.rry."r.i"r, tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemldahan benisaha, dan lebih menjamin ketertiban dunia usaha dalam investasi dengan mengubah besaran modal dasar yang dirasakan masih memb-eratfan bagi para pengusaha pemula. Ketentuan #ip Ketentuan kemudahan berusaha. tersebut berupa perubahan terhadap modal dasar perseroan Terbatas yang semula ditentukan prri"g ;ikit ni 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahtan -3"p..rrfr.ry. 119^"_I:".o"fatan para pendiri persiroan Ter6atas. p""vir"fr-"" i."entuan Desaran modal dasar perseroan Terbatas kepada para pendiri - perseroan Terbatas dimaksudkan sebagai upaya pemerintatr untuk i-r""!t orr""ti ""u"kebebasan berkontrak yang memteiikan kebebasar, ".tr""-trz"rrv" r."p"a. masyarakat untuk mengadakan perjanjian dalam mendirikan "perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata. Kebijakan Pemerintah dalam memberikan kebebasan kepada para pendiri Perseroan Terbatas untuk menentukan besaran moaa aasar, selain bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pe.rgus"rra dalam rangka memulai usahanya juga untuk meningkatlan irru""tali yarrg pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan usz.ha *it.o, -r."" , a"r, menengah. Dengan demikian, Peraturan pemerintah ini dibentuk daram rangka memberikan kepas'ian hukum bagi peraku pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam memulai usaha. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Ayat (l) Yang dimaksud dengan "wajib memiliki modal dasar perseroan,, adalah bahwa setiap perseroan Terbatas harus memiiiki modal dasar yang cukup dalam memulai kegiatan usaha. Ayat (21 Cukup jelas. Ayat (3) Penentuan besaran modal dasar perseroan Terbatas berdasarkan kesepakatan. para pendiri perseroan Terbatas adalah upaya menghormati asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk meng-adafan perjanjian dalam mendirikan perseroan Terbatas berdasarkan Letlntuan dalam hukum perdata.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal #D PRES IDEN ^-o-

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5901

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MCNetApKAn : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS. b. Tahun 2OOT tentang Perseroan Republik Indonesia Tahun 2OOT Lembaran Negara Republik Pasal

(1)(2t

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Perseroan Terbatas yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasar perseroan Terbatas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(3)(r) (21 Agar. -.f- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2Of6 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 137 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Perekonomian, ti Bidang Hukum dan undangan, Djaman PRES IDEN REPLIBLIK INDONIESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS I. UMUM Berdasarkan pasar 33 ayat (4). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945,Indonesia meniflankan demokrasi ekonomi dalam pe mbangun an n-asio nal yang di s elengga"rakan den gan pri; "it kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,"ulr*.*.san lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kem4iuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam mempercepat proses pembangunan dan perturnbuhan ekonomi melalui penanaman modal terslbut, PJneri.rt.r, telah melakukan langkah- langkah untuk menarik investor domestik maupun asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dengan m.mbuat kebijakan melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanam -;;;i'Upaya untuk meningkatkan penanaman modal mela"lui pemberian kemudahan bagi penanam modal tergolong masih rendah bahkan cenderung kontra produktif' Hal tersebut antara lain ditandai dengan u"ry.r..rya peraturan yang justru makin membebani kalangan pelaku isaha tJrmasuk penanam modal yang mengakibatkan daya sain! Inionesia makin menurun. Untuk menjam-in iklim penanaman modal yang kondusif, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2ooz ientang perseroan Terbatas yang mulai berlaku pada tanggal 16 Agustu s 2oor. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat "ru"6"rr"i yang cukup sulit untuk dilaksanakan dan menyulitkan dunia usaha, khususnya bagi pengusaha pemula. oleh karena itu, perlu dilakukan p.rrf..r"ian peraturan {9ngan perkembangan kebuiuhan masyarakat. 'e.rry."r.i"r, tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemldahan benisaha, dan lebih menjamin ketertiban dunia usaha dalam investasi dengan mengubah besaran modal dasar yang dirasakan masih memb-eratfan bagi para pengusaha pemula. Ketentuan #ip Ketentuan kemudahan berusaha. tersebut berupa perubahan terhadap modal dasar perseroan Terbatas yang semula ditentukan prri"g ;ikit ni 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahtan -3"p..rrfr.ry. 119^"_I:".o"fatan para pendiri persiroan Ter6atas. p""vir"fr-"" i."entuan Desaran modal dasar perseroan Terbatas kepada para pendiri - perseroan Terbatas dimaksudkan sebagai upaya pemerintatr untuk i-r""!t orr""ti ""u"kebebasan berkontrak yang memteiikan kebebasar, ".tr""-trz"rrv" r."p"a. masyarakat untuk mengadakan perjanjian dalam mendirikan "perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata. Kebijakan Pemerintah dalam memberikan kebebasan kepada para pendiri Perseroan Terbatas untuk menentukan besaran moaa aasar, selain bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pe.rgus"rra dalam rangka memulai usahanya juga untuk meningkatlan irru""tali yarrg pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan usz.ha *it.o, -r."" , a"r, menengah. Dengan demikian, Peraturan pemerintah ini dibentuk daram rangka memberikan kepas'ian hukum bagi peraku pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam memulai usaha. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Ayat (l) Yang dimaksud dengan "wajib memiliki modal dasar perseroan,, adalah bahwa setiap perseroan Terbatas harus memiiiki modal dasar yang cukup dalam memulai kegiatan usaha. Ayat (21 Cukup jelas. Ayat (3) Penentuan besaran modal dasar perseroan Terbatas berdasarkan kesepakatan. para pendiri perseroan Terbatas adalah upaya menghormati asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk meng-adafan perjanjian dalam mendirikan perseroan Terbatas berdasarkan Letlntuan dalam hukum perdata.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal #D PRES IDEN ^-o-

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5901

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 9 Tahun 2016