DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1977

Nomor: 3
Tahun: 1977
Ditetapkan: 2 Februari 1977
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian status hukum P.T. PELITA BAHARI tersebut ke dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, maka perlu mengatur penyertaan modal Negara dimaksud dalam suatu Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2S
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);

Mengingat

3.Undang-undang …
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSEROAN TERBATAS PELITA BAHARI.

Pasal 1

(1)Memisahkan sebagian dari kekayaan Negara yang semula berada dibawah pengurusan dan penguasaan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) serta kemudian telah dipergunakan dalam kegiatan usaha P.T. PELITA BAHARI sesuai dengan keadaannya pada saat penyesuaiannya menjadi PERSERO untuk digunakan sebagai penyertaan Negara dalam modal saham P.T. PELITA BAHARI.
(2)Nilai ...
(2)Nilai dari kekayaan tersebut dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 2

Pelaksanaan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyertaan Negara dalam Modal Saham P.T. PELITA BAHARI tersebut dalam ayat

(1)Pasal 1, termasuk perubahan/penyesuaian dari badan hukum yang bersangkutan kepada ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972, dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 1977 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 1977 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, SH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1977 NOMOR 4

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian status hukum P.T. PELITA BAHARI tersebut ke dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, maka perlu mengatur penyertaan modal Negara dimaksud dalam suatu Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2S
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);

Mengingat

3.Undang-undang …
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSEROAN TERBATAS PELITA BAHARI.

Pasal 1

(1)Memisahkan sebagian dari kekayaan Negara yang semula berada dibawah pengurusan dan penguasaan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) serta kemudian telah dipergunakan dalam kegiatan usaha P.T. PELITA BAHARI sesuai dengan keadaannya pada saat penyesuaiannya menjadi PERSERO untuk digunakan sebagai penyertaan Negara dalam modal saham P.T. PELITA BAHARI.
(2)Nilai ...
(2)Nilai dari kekayaan tersebut dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 2

Pelaksanaan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyertaan Negara dalam Modal Saham P.T. PELITA BAHARI tersebut dalam ayat

(1)Pasal 1, termasuk perubahan/penyesuaian dari badan hukum yang bersangkutan kepada ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972, dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1977

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1972

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1972