DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1969

Nomor: 30
Tahun: 1969
Ditetapkan: 25 November 1969
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan surat Presiden Nomor B-56/Pres/6/69 tertanggal 20 Juni 1969 telah disetujui satu kerja-sama dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing antara P.N. Industri Sandang dengan Toyo Menka Kaisha Ltd. dan Kanegafuchi Spinning Co Ltd.;
b.bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang- undang Penanaman Modal Asing, perusahaan yang akan didirikan itu harus berbentuk hukum perseroan terbatas menurut hukum Indonesia;
c.bahwa sesuai dengan isi dan jiwa pasal 2 ayat (3) Undang- undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang, maka Perseroan Terbatas termaksud pada sub b diatas merupakan suatu badan hukum yang modal sahamnya untuk sebagian merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, oleh sebab itu pengaturannya harus pula tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada sub c diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemisahan sebagian dari kekayaan Negara yang tertanam dalam P.N. Industri Sandang untuk disediakan bagi Pemerintah guna melakukan penyertaan dalam modal saham perseroan terbatas yang akan didirikan. Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah;
3.Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960;
4.Undang-undang Nomor 9 tahun 1969;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1967.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyertaan Modal Negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Industri Sandang. BAB 1. PEMISAHAN KEKAYAAN. Pasal 1.

(1)Memisahkan sebagian dari kekayaan P.N. Industri Sandang sebagaimana yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor6 tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1969, senilai dengan US $. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat), untuk dipergunakan oleh Negara sebagai penyertaan Negara dalam modal saham suatu Perusahaan Perseroan Terbatas dalam bidang industri Sandang.
(2)Perusahaan Perseroan Terbatas tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah perusahaan perseroan terbatas yang akan didirikan bersama-sama dengan Toyo Menka Kaisha Ltd. dan Kanegafudi Spinning Co Ltd., masing-masing berkedudukan di Osaka, Jepang. Pasal 2. Pemisahan kekayaan P.N. Industri Sandang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh Menteri Perindustrian, dengan ketentuan. bahwa perincian dari kekayaan.tersebut ditetapkan secara bersama-sama oleh Menteri Perindustrian dengan Menteri Keuangan.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan surat Presiden Nomor B-56/Pres/6/69 tertanggal 20 Juni 1969 telah disetujui satu kerja-sama dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing antara P.N. Industri Sandang dengan Toyo Menka Kaisha Ltd. dan Kanegafuchi Spinning Co Ltd.;
b.bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang- undang Penanaman Modal Asing, perusahaan yang akan didirikan itu harus berbentuk hukum perseroan terbatas menurut hukum Indonesia;
c.bahwa sesuai dengan isi dan jiwa pasal 2 ayat (3) Undang- undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang, maka Perseroan Terbatas termaksud pada sub b diatas merupakan suatu badan hukum yang modal sahamnya untuk sebagian merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, oleh sebab itu pengaturannya harus pula tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada sub c diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemisahan sebagian dari kekayaan Negara yang tertanam dalam P.N. Industri Sandang untuk disediakan bagi Pemerintah guna melakukan penyertaan dalam modal saham perseroan terbatas yang akan didirikan. Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah;
3.Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960;
4.Undang-undang Nomor 9 tahun 1969;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1967.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyertaan Modal Negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Industri Sandang. BAB 1. PEMISAHAN KEKAYAAN. Pasal 1.

(1)Memisahkan sebagian dari kekayaan P.N. Industri Sandang sebagaimana yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor6 tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1969, senilai dengan US $. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat), untuk dipergunakan oleh Negara sebagai penyertaan Negara dalam modal saham suatu Perusahaan Perseroan Terbatas dalam bidang industri Sandang.
(2)Perusahaan Perseroan Terbatas tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah perusahaan perseroan terbatas yang akan didirikan bersama-sama dengan Toyo Menka Kaisha Ltd. dan Kanegafudi Spinning Co Ltd., masing-masing berkedudukan di Osaka, Jepang. Pasal 2. Pemisahan kekayaan P.N. Industri Sandang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh Menteri Perindustrian, dengan ketentuan. bahwa perincian dari kekayaan.tersebut ditetapkan secara bersama-sama oleh Menteri Perindustrian dengan Menteri Keuangan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1969

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1967

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1967

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969