DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1967

Nomor: 1
Tahun: 1967
Ditetapkan: 10 Januari 1967
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pancasila adalah landasan idiil dalam membina: sistim ekonomi Indonesia dan yang senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi;
c.bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan tekhnologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan managemen;
d.bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri;
e.bahwa dalam pada itu azas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, tekhnologi dan skiil yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri;
f.bahwa…
f.bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mmpercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri;
g.bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, disamping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) pasal 27 ayat (2) dan pasal 33

Mengingat

Undang-undang Dasar;

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
3.Nota I MPRS/1966 tentang Politik Luar Negeri berdasarkan Pancasila;
4.Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria;
5.Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertimbangan dan Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
6.Undang-undang No.32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa; Dengan… Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Menetapkan

Memutuskan : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL ASING.

BAB I

PENGERTIAN PENANAMAN MODAL ASING.

Pasal 1

Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang- undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Pasal 2

Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini ialah:

a.alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaann devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
b.alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
c.bagian…
c.bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk memmembiayai perusahaan di Indonesia. BA B II BENTUK HUKUM, KEDUDUKAN DAN DAERAH BERUSAHA

Pasal 3

(1)Perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
(2)Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Pasal 4

Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan Ekonomi Nasional dan Daerah.

BAB III

BIDANG USAHA MODAL ASING

Pasal 5

(1)Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.
(2)Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta tekhnologi.

Pasal 6

(1)Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut:
1. a.pelabuhan-pelabuhan;
2. b.produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
3. c.telekomunikasi;
4. d.pelayaran;
5. e.penerbangan;
6. f.air minum;
7. g.kereta api umum;
8. h.pembangkitan tenaga atom;
9. i.mass media.
(2)Bidang-...
(2)Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara, antara lain produksi senjata, mesiu, alat- alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Pasal 7

Selain yang tersebut pada pasal 6 ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha tertentu dimana tidak boleh lagi ditanam modal asing.

Pasal 8

(1)Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(2)Sistim kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh Pemerintah.

BAB IV

TENAGA KERJA

Pasal 9

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan dimana modalnya ditanam. Pasal 10…

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan turunan (25)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 118 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 98 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1987

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 15 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan turunan (25)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 118 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1992