Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2003
- Nomor
- 30
- Tahun
- 2003
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 80
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang- Undang Dasar 1945;
2904);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI).
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
BAB II PENDIRIAN PERUSAHAAN
BAB II
Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 yang selanjutnya diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999, dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. BAB III ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
BAB III
(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip perusahaan dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3)Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia. Bagian Kedua Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu
Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
Perusahaan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan. Bagian Ketiga Sifat, Maksud dan Tujuan
(1)Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan dan kelestarian sumber daya hutan. (2)Maksud Perusahaan adalah :
(3)Tujuan Perusahaan adalah turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional di bidang kehutanan. Bagian Keempat Kegiatan dan Pengembangan Usaha
Untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan menyelenggarakan :
Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan kebijakan pengembangan usaha, Perusahaan dapat :
Bagian Kelima Wilayah Kerja
Bagian Keenam Modal
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)