DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2010

Nomor: 72
Tahun: 2010
Ditetapkan: 22 Oktober 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) perlu disesuaikan;
c.bahwa untuk mendukung pembangunan nasional, perlu melakukan pengembangan usaha dengan menambah tugas dan kegiatan usaha Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara; Mengingat . . . www.djpp.depkumham.go.id depkumham.go.id Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3419);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2.Pengurusan . . . www.djpp.depkumham.go.id depkumham.go.id
2.Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
3.Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
4.Pembubaran adalah pengakhiran Perusahaan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
5.Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
6.Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
7.Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Menteri Teknis adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
9.Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.

BAB II

PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usahanya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

. . . www.djpp.depkumham.go.id depkumham.go.id

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
(2)Pengurangan wilayah Pengelolaan Hutan di Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(3)Pengelolaan Hutan di Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan;
2. b.pemanfaatan hutan;
3. c.rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
4. d.perlindungan hutan dan konservasi alam.
(4)Pengelolaan Hutan di Hutan Negara oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kegiatan yang merupakan kewenangan publik paling sedikit meliputi:
1. a.penunjukan dan penetapan kawasan hutan;
2. b.pengukuhan kawasan hutan;
3. c.pinjam pakai kawasan hutan;
4. d.tukar menukar kawasan hutan;
5. e.perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
6. f.pemberian izin pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga atas Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah kerja Perusahaan; dan
7. g.kegiatan yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan;
(5)Pengelolaan Hutan di Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
(6)Dalam hal kegiatan pinjam pakai kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d diperuntukan bagi kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, Perusahaan memberikan pertimbangan teknis.

Pasal 4

. . . www.djpp.depkumham.go.id depkumham.go.id

Pasal 4

(1)Dalam rangka menjamin kelestarian fungsi hutan lindung, apabila diperlukan, Pengelolaan Hutan di hutan lindung sebagai bagian dari Pengelolaan Hutan di Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat ditetapkan oleh Menteri Teknis sebagai penugasan khusus.
(2)Menteri Teknis dapat memberikan penugasan khusus kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan hasil kajian bersama antara Perusahaan, Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang dikoordinasikan oleh Menteri Teknis.

Pasal 5

(1)Apabila penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) secara finansial tidak menguntungkan, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.
(2)Perusahaan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan khusus Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat
(2)dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perusahaan.
(3)Setelah melaksanakan penugasan khusus, Direksi wajib memberikan laporan kepada Menteri dan Menteri Teknis.

Pasal 6

Dalam rangka menyelenggarakan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Perusahaan dapat meminta bantuan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari instansi pemerintah yang membidangi kehutanan.

Pasal 7

. . . www.djpp.depkumham.go.id depkumham.go.id

Pasal 7

(1)Perusahaan menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari segi ekologi, sosial, dan ekonomi, bagi Perusahaan dan masyarakat, sejalan dengan tujuan nasional dan daerah, yang dituangkan dalam Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) yang disusun oleh Perusahaan dan disetujui oleh Menteri Teknis atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Perusahaan membuat Rencana Teknik Tahunan (RTT) dengan mengacu pada Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH).
(3)Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) dan Rencana Teknik Tahunan (RTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan pedoman yang diatur oleh Menteri Teknis.
(4)Menteri Teknis atau pejabat yang ditunjuk melakukan supervisi Rencana Teknik Tahunan (RTT).
(5)Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) dan Rencana Teknik Tahunan (RTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
(6)Dalam melaksanakan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan wajib melibatkan masyarakat sekitar hutan dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
(7)Upaya melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan cara :
1. a.memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, pendampingan, pelayanan, bantuan teknik, pendidikan, dan/atau pelatihan;
2. b.menyebarluaskan informasi mengenai proses Pengelolaan Hutan kepada masyarakat secara terbuka; dan
3. c.melindungi masyarakat dalam berperan serta pada pelaksanaan Pengelolaan Hutan, antara lain memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan usul dari masyarakat dalam rangka Pengelolaan Hutan sepanjang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan dalam rangka perlindungan hutan.

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) perlu disesuaikan;
c.bahwa untuk mendukung pembangunan nasional, perlu melakukan pengembangan usaha dengan menambah tugas dan kegiatan usaha Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3419);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2.Pengurusan . . . www.djpp.depkumham.go.id depkumham.go.id
2.Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
3.Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
4.Pembubaran adalah pengakhiran Perusahaan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
5.Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
6.Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
7.Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Menteri Teknis adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
9.Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.

BAB II

PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Pasal 3

. . . www.djpp.depkumham.go.id depkumham.go.id

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
(2)Pengurangan wilayah Pengelolaan Hutan di Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(3)Pengelolaan Hutan di Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan;
2. b.pemanfaatan hutan;
3. c.rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
4. d.perlindungan hutan dan konservasi alam.
(4)Pengelolaan Hutan di Hutan Negara oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kegiatan yang merupakan kewenangan publik paling sedikit meliputi:
1. a.penunjukan dan penetapan kawasan hutan;
2. b.pengukuhan kawasan hutan;
3. c.pinjam pakai kawasan hutan;
4. d.tukar menukar kawasan hutan;
5. e.perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
6. f.pemberian izin pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga atas Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah kerja Perusahaan; dan
7. g.kegiatan yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan;
(5)Pengelolaan Hutan di Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
(6)Dalam hal kegiatan pinjam pakai kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d diperuntukan bagi kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, Perusahaan memberikan pertimbangan teknis.

Pasal 4

. . . www.djpp.depkumham.go.id depkumham.go.id

Pasal 4

(1)Dalam rangka menjamin kelestarian fungsi hutan lindung, apabila diperlukan, Pengelolaan Hutan di hutan lindung sebagai bagian dari Pengelolaan Hutan di Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat ditetapkan oleh Menteri Teknis sebagai penugasan khusus.
(2)Menteri Teknis dapat memberikan penugasan khusus kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan hasil kajian bersama antara Perusahaan, Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang dikoordinasikan oleh Menteri Teknis.

Pasal 5

(1)Apabila penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) secara finansial tidak menguntungkan, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.
(2)Perusahaan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan khusus Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat
(2)dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perusahaan.
(3)Setelah melaksanakan penugasan khusus, Direksi wajib memberikan laporan kepada Menteri dan Menteri Teknis.

Pasal 6

Pasal 7

. . . www.djpp.depkumham.go.id depkumham.go.id

Pasal 7

(1)Perusahaan menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari segi ekologi, sosial, dan ekonomi, bagi Perusahaan dan masyarakat, sejalan dengan tujuan nasional dan daerah, yang dituangkan dalam Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) yang disusun oleh Perusahaan dan disetujui oleh Menteri Teknis atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Perusahaan membuat Rencana Teknik Tahunan (RTT) dengan mengacu pada Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH).
(3)Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) dan Rencana Teknik Tahunan (RTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan pedoman yang diatur oleh Menteri Teknis.
(4)Menteri Teknis atau pejabat yang ditunjuk melakukan supervisi Rencana Teknik Tahunan (RTT).
(5)Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) dan Rencana Teknik Tahunan (RTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
(6)Dalam melaksanakan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan wajib melibatkan masyarakat sekitar hutan dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
(7)Upaya melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan cara :
1. a.memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, pendampingan, pelayanan, bantuan teknik, pendidikan, dan/atau pelatihan;
2. b.menyebarluaskan informasi mengenai proses Pengelolaan Hutan kepada masyarakat secara terbuka; dan
3. c.melindungi masyarakat dalam berperan serta pada pelaksanaan Pengelolaan Hutan, antara lain memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan usul dari masyarakat dalam rangka Pengelolaan Hutan sepanjang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan dalam rangka perlindungan hutan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2005