Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1994
- Nomor
- 32
- Tahun
- 1994
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 104
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN. BAB I…
BAB I
1) menanamkan modal; 2) bekerja; 3) melaksanakan tugas sebagai Rochaniwan; 4) mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah; 5) menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan atau anak sah dari seorang Warga Negara Indonesia; 6) menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan anak-anak sah di bawah umur dari Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1), angka), angka 3) dan angka 4); 7) Repatriasi.
Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat berbentuk cap dinas, lembaran yang dilekatkan atau dilampirkan pada paspor, kartu biasa atau kartu elektronik. Bagian Kedua Permintaan Visa
Permintaan Visa selain Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
Permintaan Visa diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kepada pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Bagian Ketiga Pemberian atau Penolakan Pemberian Visa
Visa Diplomatik atau Visa Dinas hanya dapat diberikan kepada pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas.
Dalam keadaan tertentu Visa Singgah dan Visa Kunjungan dapat diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Bagian… Bagian Keempat Jangka Waktu Visa
Visa Singgah diberikan kepada orang asing untuk singgah di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)