DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1994

Nomor: 32
Tahun: 1994
Ditetapkan: 14 Oktober 1994
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN.

BAB I

VISA

Pasal 1

(1)Visa dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis yang meliputi:

1.Visa Diplomatik;
2.Visa Dinas;
3.Visa Singgah;
4.Visa Kunjungan; dan
5.Visa Tinggal Terbatas.

(2)Masing-masing jenis Visa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) peruntukannya adalah sebagai berikut :
1. a.Visa Diplomatik bagi mereka yang tugasnya bersifat diplomatik;
2. b.Visa Dinas bagi mereka yang melaksanakan tugas resmi dari Pemerintah Asing yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat diplomatik;
3. c.Visa Singgah bagi mereka yang bermaksud singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal;
4. d.Visa Kunjungan bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha;
5. e.Visa…
6. e.Visa Tinggal Terbatas bagi mereka yang bermaksud untuk : 1) menanamkan modal; 2) bekerja; 3) melaksanakan tugas sebagai Rochaniwan; 4) mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah; 5) menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan atau anak sah dari seorang Warga Negara Indonesia; 6) menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan anak-anak sah di bawah umur dari Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1), angka), angka 3) dan angka 4); 7) Repatriasi.

Pasal 2

Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat berbentuk cap dinas, lembaran yang dilekatkan atau dilampirkan pada paspor, kartu biasa atau kartu elektronik.

Pasal 3

(1)Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat diberikan berdasarkan permintaan.
(2)Permintaan…
(2)Permintaan Visa Diplomatik atau Visa Dinas wajib disertai nota diplomatik atau nota dinas.

Pasal 4

Permintaan Visa selain Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)pengurusannya dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Pasal 5

Permintaan Visa diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kepada pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 6

(1)Visa yang telah diberikan harus dipergunakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Visa tersebut dikeluarkan.
(2)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampaui, orang asing yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan ulang.

Pasal 7

(1)Kepala Perwakilan Republik Indonesiia di luar negeri berwenang memberikan atau menolak memberikan Visa Diplomatik atau Visa Dinas.
(2)Dalam…
(2)Dalam Keadaan tertentu pemberian atau penolakan pemberian Visa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Visa Diplomatik atau Visa Dinas hanya dapat diberikan kepada pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas.

Pasal 9

(1)Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memberikan atau menolak memberikan Visa Singgah, Visa Kunjungan, dan Visa Tinggal Terbatas setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman.
(2)Menteri Kehakiman dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atas kuasa sendiri untuk memberikan atau menolak Visa Singgah dan Visa Kunjungan.

Pasal 10

Dalam keadaan tertentu Visa Singgah dan Visa Kunjungan dapat diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Bagian…

Pasal 11

Visa Singgah diberikan kepada orang asing untuk singgah di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN.

BAB I

VISA

Pasal 1

(1)Visa dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis yang meliputi:

1.Visa Diplomatik;
2.Visa Dinas;
3.Visa Singgah;
4.Visa Kunjungan; dan
5.Visa Tinggal Terbatas.

(2)Masing-masing jenis Visa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) peruntukannya adalah sebagai berikut :
1. a.Visa Diplomatik bagi mereka yang tugasnya bersifat diplomatik;
2. b.Visa Dinas bagi mereka yang melaksanakan tugas resmi dari Pemerintah Asing yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat diplomatik;
3. c.Visa Singgah bagi mereka yang bermaksud singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal;
4. d.Visa Kunjungan bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha;
5. e.Visa…
6. e.Visa Tinggal Terbatas bagi mereka yang bermaksud untuk : 1) menanamkan modal; 2) bekerja; 3) melaksanakan tugas sebagai Rochaniwan; 4) mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah; 5) menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan atau anak sah dari seorang Warga Negara Indonesia; 6) menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan anak-anak sah di bawah umur dari Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1), angka), angka 3) dan angka 4); 7) Repatriasi.

Pasal 2

Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat berbentuk cap dinas, lembaran yang dilekatkan atau dilampirkan pada paspor, kartu biasa atau kartu elektronik.

Pasal 3

(1)Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat diberikan berdasarkan permintaan.
(2)Permintaan…
(2)Permintaan Visa Diplomatik atau Visa Dinas wajib disertai nota diplomatik atau nota dinas.

Pasal 4

Permintaan Visa selain Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)pengurusannya dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Pasal 5

Permintaan Visa diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kepada pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 6

(1)Visa yang telah diberikan harus dipergunakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Visa tersebut dikeluarkan.
(2)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampaui, orang asing yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan ulang.

Pasal 7

(1)Kepala Perwakilan Republik Indonesiia di luar negeri berwenang memberikan atau menolak memberikan Visa Diplomatik atau Visa Dinas.
(2)Dalam…
(2)Dalam Keadaan tertentu pemberian atau penolakan pemberian Visa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Visa Diplomatik atau Visa Dinas hanya dapat diberikan kepada pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas.

Pasal 9

(1)Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memberikan atau menolak memberikan Visa Singgah, Visa Kunjungan, dan Visa Tinggal Terbatas setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman.
(2)Menteri Kehakiman dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atas kuasa sendiri untuk memberikan atau menolak Visa Singgah dan Visa Kunjungan.

Pasal 10

Dalam keadaan tertentu Visa Singgah dan Visa Kunjungan dapat diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Bagian…

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1994

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

VISA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

VISA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2005