DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1985

Nomor: 33
Tahun: 1985
Ditetapkan: 4 Juli 1985
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pokok-pokok organisasi Institut Agama Islam Negeri; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Prps Tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1993) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Prps Tahun 1963 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Prps Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2604); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Institut Agama Islam Negeri yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut IAIN adalah lembaga pendidikan tinggi negara yang diselenggarakan oleh Departemen Agama tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan agama Islam;
2.Rektor adalah Presiden Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;
3.Fakultas adalah unsur pelaksana IAIN dalam sebagian ilmu pengetahuan agama Islam untuk program Sarjana dan program Diploma;
4.Dekan adalah Ketua Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;
5.Jurusan adalah unsur pelaksana fakultas dalam sebagian ilmu pengetahuan agama Islam;
6.Pusat Penelitian adalah unsur pelaksana di bidang penelitian dalam sebagian atau antar bagian ilmu pengetahuan agama Islam;
7.Pusat Pengabdian pada Masyarakat adalah unsur pelaksana di bidang pengabdian pada masyarakat yang antara lain meliputi pelayanan dan bantuan pada masyarakat, pendidikan pada masyarakat, dan kerjasama dengan masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam;
8.Unit ...
8.Unit Pelaksana Teknis adalah sarana penunjang teknis yang merupakan perangkat kelengkapan IAIN dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
9.Biro adalah sarana pelayanan staf di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan serta administrasi umum yang merupakan jabatan struktural;
10.Unsur kelengkapan IAIN adalah unit organisasi non structural di lingkungan IAIN.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)IAIN adalah unit organik di lingkungan Departemen Agama dipimpin oleh Rektor yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.
(2)Pembinaan IAIN secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pembinaan kelembagaan agama Islam Departemen Agama.

Pasal 3

Tugas pokok IAIN adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah yang berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan secara ilmiah memberikan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

…

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, IAIN mempunyai fungsi :

a.melaksanakan pengembangan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam;
b.melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam;
c.melaksanakan pengabdian pada masyarakat;
d.melaksanakan pembinaan kemahasiswaan;
e.melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungannya;
f.melaksanakan kegiatan pelayanan administratif.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI IAIN

Pasal 5

Organisasi IAIN terdiri dari:

a.Unsur pimpinan : Rektor dan Pembantu Rektor
b.Unsur pembantu pimpinan : Biro;
c.Unsur pelaksana : Fakultas, Pusat Penelitian, dan Pusat Pengabdian pada Masyarakat;
d.Unsur penunjang : Unit Pelaksana Teknis.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN TUGAS REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR

Pasal 6

(1)Rektor adalah pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas kewajibannya di samping kedudukannya selaku pimpinan IAIN.
(2)Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta pembinaan sivitas akademika di lingkungan IAIN dan hubungannya dengan lingkungannya.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu sebanyak- banyaknya 3 (tiga) orang Pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
(2)Pembantu Rektor terdiri dari:
1. a.Pembantu Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor;
2. b.Pembantu Rektor bidang Administrasi, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor II;
3. c.Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor III.
(3)Pembantu …
(3)Pembantu Rektor mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin pelaksanaan :
1. a.pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat oleh Pembantu Rektor I;
2. b.kegiatan di bidang administrasi oleh Pembantu Rektor II;
3. c.kegiatan di bidang pendidikan yang bersifat Kokurikuler oleh Pembantu Rektor III.
(4)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3), Pembantu Rektor mempunyai fungsi :
1. a.memiliki serta. mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat oleh Pembantu Rektor I;
2. b.mengawasi dan memelihara ketertiban serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang administrasi oleh Pembantu Rektor II;
3. c.menilik serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang pendidikan yang bersifat kokurikuler oleh Pembantu Rektor III.

BAB V

BIRO

Pasal 8

(1)Biro adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Rektor.
(2)Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
(3)Biro membawahkan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Bagian dan setiap Bagian membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 9

…

Pasal 9

Biro mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan IAIN.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pokok-pokok organisasi Institut Agama Islam Negeri; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Prps Tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1993) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Prps Tahun 1963 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Prps Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2604); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Institut Agama Islam Negeri yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut IAIN adalah lembaga pendidikan tinggi negara yang diselenggarakan oleh Departemen Agama tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan agama Islam;
2.Rektor adalah Presiden Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;
3.Fakultas adalah unsur pelaksana IAIN dalam sebagian ilmu pengetahuan agama Islam untuk program Sarjana dan program Diploma;
4.Dekan adalah Ketua Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;
5.Jurusan adalah unsur pelaksana fakultas dalam sebagian ilmu pengetahuan agama Islam;
6.Pusat Penelitian adalah unsur pelaksana di bidang penelitian dalam sebagian atau antar bagian ilmu pengetahuan agama Islam;
7.Pusat Pengabdian pada Masyarakat adalah unsur pelaksana di bidang pengabdian pada masyarakat yang antara lain meliputi pelayanan dan bantuan pada masyarakat, pendidikan pada masyarakat, dan kerjasama dengan masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam;
8.Unit ...
8.Unit Pelaksana Teknis adalah sarana penunjang teknis yang merupakan perangkat kelengkapan IAIN dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
9.Biro adalah sarana pelayanan staf di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan serta administrasi umum yang merupakan jabatan struktural;
10.Unsur kelengkapan IAIN adalah unit organisasi non structural di lingkungan IAIN.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)IAIN adalah unit organik di lingkungan Departemen Agama dipimpin oleh Rektor yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.
(2)Pembinaan IAIN secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pembinaan kelembagaan agama Islam Departemen Agama.

Pasal 3

Pasal 4

…

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, IAIN mempunyai fungsi :

a.melaksanakan pengembangan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam;
b.melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam;
c.melaksanakan pengabdian pada masyarakat;
d.melaksanakan pembinaan kemahasiswaan;
e.melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungannya;
f.melaksanakan kegiatan pelayanan administratif.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI IAIN

Pasal 5

Organisasi IAIN terdiri dari:

a.Unsur pimpinan : Rektor dan Pembantu Rektor
b.Unsur pembantu pimpinan : Biro;
c.Unsur pelaksana : Fakultas, Pusat Penelitian, dan Pusat Pengabdian pada Masyarakat;
d.Unsur penunjang : Unit Pelaksana Teknis.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN TUGAS REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR

Pasal 6

(1)Rektor adalah pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas kewajibannya di samping kedudukannya selaku pimpinan IAIN.
(2)Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta pembinaan sivitas akademika di lingkungan IAIN dan hubungannya dengan lingkungannya.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu sebanyak- banyaknya 3 (tiga) orang Pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
(2)Pembantu Rektor terdiri dari:
1. a.Pembantu Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor;
2. b.Pembantu Rektor bidang Administrasi, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor II;
3. c.Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor III.
(3)Pembantu …
(3)Pembantu Rektor mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin pelaksanaan :
1. a.pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat oleh Pembantu Rektor I;
2. b.kegiatan di bidang administrasi oleh Pembantu Rektor II;
3. c.kegiatan di bidang pendidikan yang bersifat Kokurikuler oleh Pembantu Rektor III.
(4)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3), Pembantu Rektor mempunyai fungsi :
1. a.memiliki serta. mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat oleh Pembantu Rektor I;
2. b.mengawasi dan memelihara ketertiban serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang administrasi oleh Pembantu Rektor II;
3. c.menilik serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang pendidikan yang bersifat kokurikuler oleh Pembantu Rektor III.

BAB V

BIRO

Pasal 8

(1)Biro adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Rektor.
(2)Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
(3)Biro membawahkan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Bagian dan setiap Bagian membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 9

…

Pasal 9

Biro mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan IAIN.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1997

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1997