DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1997

Nomor: 11
Tahun: 1997
Ditetapkan: 21 Maret 1997
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mempunyai peranan penting dan strategis dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tersebut;
c.bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan di IAIN, dipandang perlu melakukan penataan terhadap fakultas-fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar IAIN induk;
d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, dan c di atas, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Instituut Agama Islam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 16);
5.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996;
7.Keputusan…
7.Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI.

Pasal 1

(1)Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut STAIN.
(2)Nama dan lokasi STAIN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
(3)STAIN adalah perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
(4)Pembinaan STAIN secara teknis akademis dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan pembinaan secara fungsional dilakukan oleh Menteri Agama.

Pasal 2

STAIN mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3…

Pasal 3

Organisasi STAIN terdiri dari:

a.Unsur Pimpinan: Ketua dan Pembantu Ketua;
b.Senat STAIN;
c.Unsur Pelaksana Akademik: Jurusan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Laboratorium/studio, dan Kelompok Dosen;
d.Unsur Pelaksana Administratif: Bagian;
e.Unsur Penunjang: Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja STAIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka semua fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar IAIN induk, diintegrasikan kepada STAIN.

Pasal 6

Pelaksana Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. Pasal 7…

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1997 TANGGAL 21 MARET 1997 DAFTAR NAMA DAN LOKASI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- No. NAMA SEKOLAH TINGGI LOKASI/PROPINSI ----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.STAIN Ambon Ambon/Maluku
2.STAIN Batusangkar Batusangkar/Sumatera Barat
3.STAIN Bengkulu Bengkulu/Bengkulu
4.STAIN Bukittinggi Bukittinggi/Sumatera Barat
5.STAIN Cirebon Cirebon/Jawa Barat
6.STAIN Curup Curup/Bengkulu
7.STAIN Gorontalo Gorontalo/Sulawesi Utara
8.STAIN Jember Jember/Jawa Timur
9.STAIN Kediri Kediri/Jawa Timur
10.STAIN Kendari Kendari/Sulawesi Tenggara
11.STAIN Kerinci Kerinci/Jambi
12.STAIN Kudus Kudus/Jawa Tengah
13.STAIN Malang Malang/Jawa Timur
14.STAIN Manado Manado/Sulawesi Utara
15.STAIN Mataram Mataram/NTB
16.STAIN Metro Metro/Lampung
17.STAIN Padangsidempuan Padangsidempuan/ Sumatera Utara
18.STAIN…
18.STAIN Palangkaraya Palangkaraya/Kalimantan Tengah
19.STAIN Palopo Palopo/Sulawesi Selatan
20.STAIN Palu Palu/Sulawesi Tengah
21.STAIN Pamekasan Pamekasan/Jawa Timur
22.STAIN Pare-Pare Pare-Pare/Sulawesi Selatan
23.STAIN Pekalongan Pekalongan/Jawa Tengah
24.STAIN Ponorogo Ponorogo/Jawa Timur
25.STAIN Pontianak Pontianak/Kalimantan Barat
26.STAIN Purwokerto Purwokerto/Jawa Tengah
27.STAIN Salatiga Salatiga/Jawa Tengah
28.STAIN Samarinda Samarinda/Kalimantan Timur
29.STAIN Serang Serang/Jawa Barat
30.STAIN Surakarta Surakarta/Jawa Tengah
31.STAIN Ternate Ternate/Maluku
32.STAIN Tulungagung Tulungagung/Jawa Timur
33.STAIN Watampone Watampone/Sulawesi Selatan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mempunyai peranan penting dan strategis dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tersebut;
c.bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan di IAIN, dipandang perlu melakukan penataan terhadap fakultas-fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar IAIN induk;
d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, dan c di atas, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Instituut Agama Islam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 16);
5.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996;
7.Keputusan…
7.Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI.

Pasal 1

(1)Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut STAIN.
(2)Nama dan lokasi STAIN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
(3)STAIN adalah perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
(4)Pembinaan STAIN secara teknis akademis dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan pembinaan secara fungsional dilakukan oleh Menteri Agama.

Pasal 2

Pasal 3

Organisasi STAIN terdiri dari:

a.Unsur Pimpinan: Ketua dan Pembantu Ketua;
b.Senat STAIN;
c.Unsur Pelaksana Akademik: Jurusan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Laboratorium/studio, dan Kelompok Dosen;
d.Unsur Pelaksana Administratif: Bagian;
e.Unsur Penunjang: Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka semua fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar IAIN induk, diintegrasikan kepada STAIN.

Pasal 6

Pelaksana Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. Pasal 7…

Pasal 7

1.STAIN Ambon Ambon/Maluku
2.STAIN Batusangkar Batusangkar/Sumatera Barat
3.STAIN Bengkulu Bengkulu/Bengkulu
4.STAIN Bukittinggi Bukittinggi/Sumatera Barat
5.STAIN Cirebon Cirebon/Jawa Barat
6.STAIN Curup Curup/Bengkulu
7.STAIN Gorontalo Gorontalo/Sulawesi Utara
8.STAIN Jember Jember/Jawa Timur
9.STAIN Kediri Kediri/Jawa Timur
10.STAIN Kendari Kendari/Sulawesi Tenggara
11.STAIN Kerinci Kerinci/Jambi
12.STAIN Kudus Kudus/Jawa Tengah
13.STAIN Malang Malang/Jawa Timur
14.STAIN Manado Manado/Sulawesi Utara
15.STAIN Mataram Mataram/NTB
16.STAIN Metro Metro/Lampung
17.STAIN Padangsidempuan Padangsidempuan/ Sumatera Utara
18.STAIN…
18.STAIN Palangkaraya Palangkaraya/Kalimantan Tengah
19.STAIN Palopo Palopo/Sulawesi Selatan
20.STAIN Palu Palu/Sulawesi Tengah
21.STAIN Pamekasan Pamekasan/Jawa Timur
22.STAIN Pare-Pare Pare-Pare/Sulawesi Selatan
23.STAIN Pekalongan Pekalongan/Jawa Tengah
24.STAIN Ponorogo Ponorogo/Jawa Timur
25.STAIN Pontianak Pontianak/Kalimantan Barat
26.STAIN Purwokerto Purwokerto/Jawa Tengah
27.STAIN Salatiga Salatiga/Jawa Tengah
28.STAIN Samarinda Samarinda/Kalimantan Timur
29.STAIN Serang Serang/Jawa Barat
30.STAIN Surakarta Surakarta/Jawa Tengah
31.STAIN Ternate Ternate/Maluku
32.STAIN Tulungagung Tulungagung/Jawa Timur
33.STAIN Watampone Watampone/Sulawesi Selatan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1987

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 76 Tahun 1996

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1987

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 76 Tahun 1996