Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2014
- Nomor
- 33
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN.
PNBP = {(L1 x 1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif)} Rp/tahun.
PNBP = {(L1 x 1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) + (L3 x 7 x tarif)} Rp/tahun.
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara.
. . .
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
4813) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 107 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN I. UMUM Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Kehutanan telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan. Namun untuk pengendalian penggunaan kawasan hutan guna menunjang pembangunan di luar kegiatan kehutanan serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu mengenakan tarif terhadap seluruh area penggunaan kawasan hutan dan mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berasal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah. II. PASAL . . . II. PASAL DEMI PASAL
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Area L1 terdiri atas 2 (dua) kriteria yaitu :
dan
Area L2 terdiri atas area penimbunan tanah pucuk, waste dump/disposal, kolam sedimen/sediment pond, dan area L1 yang sudah tidak digunakan lagi, dan secara teknis wajib dilakukan reklamasi. Area L3 wajib dilakukan reklamasi, ditimbun/ditutup kembali, setelah dilakukan upaya semaksimal mungkin, namun pada bagian tertentu tidak dapat direklamasi/direvegetasi atau tidak dapat ditimbun/ditutup kembali secara optimal, maka bagian tersebut harus tetap diupayakan ditinggalkan dalam keadaan aman secara ekologis/lingkungan, aman secara ekonomi dan aman secara sosial. Ayat (4) Perhitungan PNBP berdasarkan formula, dengan contoh sebagai berikut:
1) Luas . . . 1) Luas wilayah perjanjian = 50.000 ha yang operasional tambangnya dari tahun 2008 - 2036, Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2008-2011 teridentifikasi = 12.500 ha. 2) Area yang digunakan direncanakan sebagai berikut : a) Bukaan tambang aktif, (L1) = 1.400 ha b) Sarana prasarana (jalan, perumahan), (L1) = 800 ha c) Penimbunan material/waste dump, (L2) = 2.400 ha d) Areal Pengembangan/Penyangga, (L1) = 7.900 ha Bukaan tambang yang tidak dapat direklamasi dapat ditentukan pada tahun 2035, menjelang penutupan tambang. 3) Perhitungan PNBP tahun pertama adalah: (L1 x 1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) No Kriteria Penggunaan Luas (Ha) Tarif (Rp) Jumlah (Rp) I L1
4) Perhitungan PNBP setelah tiga tahun penanaman untuk reklamasi pertama dinyatakan berhasil adalah: Reklamasi berhasil dilakukan pada area seluas = 100 ha. Pertambahan bukaan tambang tahun kedua seluas 200 ha, sehingga luas bukaan tambang adalah 1400 ha - 100 ha + 200 ha = 1500 ha. Tidak ada penambahan sarana dan prasarana tambang serta belum ada L3. Perhitungan . . . Perhitungan PNBP adalah : (L1 x 1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif) No Kriteria Penggunaan Luas (Ha) Tarif (Rp) Jumlah (Rp) I L1
1) Luas wilayah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan = 53,11 ha yang operasional tambangnya dari tahun 2012 – 2020. 2) Area yang digunakan direncanakan sebagai berikut : a) Portal/pintu lubang tambang, (L1) = 1,5 ha b) Sarana prasarana (jalan, pabrik), (L1) = 36,61 ha c) Kolam Sedimen, (L2) = 5,00 ha d) Areal Pengembangan/Penyangga, (L1) = 10,00 ha 3) Perhitungan . . . 3) Perhitungan PNBP tahun pertama adalah: (L1 x 1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) No Kriteria Penggunaan Luas (Ha) Tarif (Rp) Jumlah (Rp) I L1
4) Perhitungan PNBP setelah tiga tahun penanaman untuk reklamasi pertama dinyatakan berhasil adalah: Reklamasi berhasil dilakukan pada area kolam sedimen seluas = 2 ha. Tidak ada penambahan sarana dan prasarana tambang serta belum ada L3. Perhitungan PNBP adalah : (L1 x 1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif) No Kriteria Penggunaan Luas (Ha) Tarif (Rp) Jumlah (Rp) I L1
1) Luas wilayah perjanjian = 17,60 ha yang operasional tambangnya dari tahun 2008 - 2036, Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan lindung tahun 2008-2011 teridentifikasi = 17,60 ha, dengan rincian penggunaan kawasan hutan yang direncanakan adalah : a) Sarana prasarana (jalan, kantor), (L1) = 17,00 ha b) Jaringan pipa, (L1) = 0,60 ha 2) Perhitungan PNBP adalah : (L1 x 1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) No Kriteria Penggunaan Luas (Ha) Tarif (Rp) Jumlah (Rp) I. L1
1) Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2008 - 2014 teridentifikasi = 0,54 ha, dengan rincian penggunaan kawasan hutan yang direncanakan adalah : a) Jalan masuk, (L1) = 0,50 ha b) Tapak tower, (L1) = 0,04 ha 2) Perhitungan . . . 2) Perhitungan PNBP adalah : (L1 x 1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) No Kriteria Penggunaan Luas (Ha) Tarif (Rp) Jumlah (Rp) I. L1
1) Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan lindung tahun 2010 - 2015 teridentifikasi = 7,2 ha, dengan rincian penggunaan kawasan hutan yang direncanakan adalah untuk jaringan listrik, (L1) seluas 7,2 ha (30 m x 2.400 m). 2) Perhitungan PNBP adalah : (L1 x 1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) No. Kriteria Penggunaan Luas (Ha) Tarif (Rp) Jumlah (Rp) I. L1
1) Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2011 - 2021 teridentifikasi 150 ha, dengan rincian penggunaan kawasan hutan yang direncanakan adalah untuk jalan, (L1) seluas 150 ha (100 m x 15.000 m), Tidak ada area L2 dan L3; 2) Perhitungan PNBP adalah : (L1 x 1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) No. Kriteria Penggunaan Luas (Ha) Tarif (Rp) Jumlah (Rp) I. L1 :
Penggunaan kawasan hutan produksi untuk bukaan tambang aktif dan sarana prasarana penunjangnya serta area pengembangan dan atau area penyangga.
1) Area yang digunakan direncanakan pada tahun pertama adalah sebagai berikut: a) Bukaan tambang aktif, (L1) = 1.400 ha b) Sarana . . . b) Sarana prasarana (jalan,perumahan,sarana pengolahan), (L1) = 800 ha c) Penimbunan material/waste dump, (L2) = 2.400 ha d) Areal Pengembangan/Penyangga, (L1) = 7.900 ha 2) Perhitungan PNBP pada menjelang akhir tambang, dimana area penggunaan kawasan hutan yang mengalami kerusakan permanen atau area L3 yaitu seluas 1400 ha, maka formula PNBP adalah: PNBP PKH = (L1 x 1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) + (L3 x 7 x tarif) No Kriteria Penggunaan Luas (Ha) Tarif (Rp) Jumlah (Rp) I L1
Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)