Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2008
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN.
PNBP = (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) + (L3 x 2 x tarif ) Rp/tahun L1 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan bukaan tambang selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan (ha) L2 adalah . . . L2 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi (ha) L3 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi (ha)
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.
Tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah menerima usulan dan pertimbangan tertulis dari Menteri Kehutanan.
Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah menyelesaikan kewajiban kompensasi lahan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tidak dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 15 Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN, ttd MUHAMMAD SAPTA MURTI PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN I. UMUM Sumber daya hutan Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penyangga kehidupan manusia melalui berbagai fungsinya. Hilangnya fungsi hutan mengakibatkan bencana seperti banjir, kekeringan, hilangnya keanekaragaman hayati, cadangan pangan, cadangan obat- obatan, hasil kayu dan nonkayu, dan lain-lain. Oleh karena itu, sumber daya hutan merupakan objek sekaligus subjek pembangunan yang sangat strategis. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang saat ini dilakukan, belum sepenuhnya memberikan penghargaan terhadap nilai manfaat hutan yang hilang. Nilai manfaat hutan ini antara lain kompensasinya adalah dalam bentuk lahan kompensasi, tetapi lahan kompensasi sulit diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan suatu nilai pengganti terhadap lahan kompensasi. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. II. PASAL DEMI PASAL
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . Ayat (2) Perhitungan PNBP berdasarkan formula, dengan contoh sebagai berikut :
Sarana prasarana (jalan, perumahan, sarana pengolahan) = 800 ha Luas bukaan tambang = 1.400 ha Penimbunan material /waste dump = 2.400 ha Areal yang belum dibuka = 7.900 ha Bukaan tambang yang tidak dapat direklamasi dapat ditentukan pada tahun 2035, menjelang penutupan tambang. • Perhitungan PNBP tahun pertama adalah : (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) + (L3 x 2 x tarif ) = [(800 ha +1400 ha) x Rp2.400.000] + (2400 ha x 4 x Rp2.400.000) + (0 ha x Rp2.400.000) = Rp5.280.000.000 + Rp23.040.000.000 + Rp0 = Rp28.320.000.000 • Perhitungan PNBP tahun kedua adalah : Reklamasi telah dilaporkan oleh perusahaan kepada Menteri Kehutanan, berhasil dilakukan pada areal seluas = 100 ha. Pertambahan bukaan tambang tahun kedua seluas 200 ha, sehingga luas bukaan tambang adalah 1400 ha - 100 ha + 200 ha = 1500 ha. Tidak ada penambahan sarana dan prasarana tambang. (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) + (L3 x 2 x tarif ) = [(800 ha + 1500 ha) x Rp2.400.000] + (2400 ha x 4 x Rp2.400.000) + ( 0 ha x Rp2.400.000) = Rp5.520.000.000 + Rp23.040.000.000 + Rp0 = Rp28.560.000.000
Sarana prasarana (jalan, perumahan, sarana pengolahan) = 1000 ha Luas bukaan tambang yang dapat direklamasi = 200 ha Luas lokasi penimbunan material /waste dump = 400 ha Bukaan tambang yang tidak dapat direklamasi = 250 ha Areal yang belum dibuka = 3.150 ha • Perhitungan PNBP tahun pertama adalah : (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) + (L3 x 2 x tarif ) = [(1000 ha + 200 ha) x Rp1.800.000] + (400 ha x 4 x Rp1.800.000) + ( 250 ha x 2 x Rp1.800.000) = Rp2.160.000.000 + Rp2.880.000.000 + Rp900.000.000 = Rp5.940.000.000 • Perhitungan PNBP tahun kedua adalah : Reklamasi telah dilaporkan oleh perusahaan kepada Menteri Kehutanan, berhasil dilakukan pada areal seluas = 20 ha. Pertambahan bukaan tambang = 0 ha, sehingga luas bukaan tambang adalah 200 – 20 = 180 ha. Tidak ada penambahan sarana dan prasarana tambang. (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) + (L3 x 2 x tarif ) = [(1000 ha + 180 ha) x Rp1.800.000] + (400 ha x 4 x Rp1.800.000) + ( 250 ha x 2 x Rp1.800.000) = Rp2.124.000.000 + Rp2.880.000.000 + Rp900.000.000 = Rp5.904.000.000
Jalan . . . Jalan = 4 ha Tailing = 10 ha Mulut tambang, ventilasi, tempat pembuangan/waste = 2 ha pengolahan = 6 ha Base camp dan sarana pendukung = 1 ha Daerah penyangga = 30 ha Perhitungan PNBP adalah : (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) + (L3 x 2 x tarif ) = [(4 ha + 10 ha + 2 ha + 6 ha + 1 ha) x Rp1.800.000] + (0 ha x 4 x Rp1.800.000) + (0 ha x 2 x Rp1.800.000) = Rp41.400.000
Sarana prasarana (jalan, perumahan, sarana pengolahan) = 17,60 ha Luas bukaan tambang = 0 ha Luas penimbunan material /waste dump = 0 ha Bukaan tambang yang tidak dapat direklamasi = 0 ha Areal yang belum dibuka = 0 ha • Perhitungan PNBP adalah : (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) + (L3 x 2 x tarif ) = (17,6 ha x Rp1.200.000) + (0 ha x 4 x Rp1.200.000) + (0 ha x 2 x Rp1.200.000) = Rp21.120.000 + Rp0 + Rp0 = Rp21.120.000
Jalan . . . Jalan masuk = 0,5 ha Tapak tower = 0,04 ha Bukaan tambang = 0 ha • Perhitungan PNBP adalah : (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) + (L3 x 2 x tarif ) = (0,54 ha x Rp1.200.000) + (0 ha x 4 x Rp1.200.000) + (0 ha x 2 x Rp1.200.000) = Rp648.000 + Rp0 + Rp0 = Rp648.000
Jaringan listrik = 7,2 ha (30 m x 2.400 m) Bukaan tambang = 0 ha • Perhitungan PNBP adalah : (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) + (L3 x 2 x tarif ) = [(7,2 ha + 0 ha) x Rp1.200.000] + (0 ha x 4 x Rp1.200.000) + (0 ha x 2 x Rp1.200.000) = Rp8.640.000 + Rp0 + Rp0 = Rp8.640.000
Luas jalan : 150 ha (100 m x 15.000 m) Areal yang belum dibuka = 0 ha • Perhitungan PNBP adalah : (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) + (L3 x 2 x tarif ) = [(150 ha+0 ha) x Rp1.200.000] + (0 ha x 4 x Rp1.200.000) + (0 ha x 2 x Rp1.200.000) = Rp180.000.000 + Rp0 + Rp0 = Rp180.000.000
Jalan dan jaringan listrik = 5 ha Dam dan bendungan = 101 ha Base camp dan sarana pendukung = 1 ha Daerah penyangga = 200 ha • Perhitungan PNBP adalah : (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) + (L3 x 2 x tarif ) = [(5 ha +101 ha+ 1 ha) x Rp1.200.000] + (0 ha x 4 x Rp1.200.000) + (0 ha x 2 x Rp 1.200.000) = Rp128.400.000 + Rp0 + Rp0 = Rp128.400.000 Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)