DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1982

Nomor: 34
Tahun: 1982
Ditetapkan: 30 November 1982
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan dan kemajuan di wilayah Kecamatan Cilacap telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
c.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Mengingat

Pasal 72 ayat (4) dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan Kota Administratif Cilacap perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH-TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF CILACAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
b.Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat

(4)Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
1. c.Wilayah Kecamatan Cilacap adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Cilacap adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna serta merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Kota Administratif Cilacap bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap.
(2)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap tetap berkedudukan di Kota Administratif Cilacap.
(3)Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Cilacap, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Cilacap.

Pasal 4

…

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Cilacap menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a.meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
b.membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
c.mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap pada khususnya.

Pasal 5

(1)Wilayah Kota Administratif Cilacap meliputi :
1. a.Sebagian wilayah Kecamatan Cilacap, yang terdiri dari:
  1. 1.Kelurahan Sidakaya;
  2. 2.Kelurahan Donan;
  3. 3.Kelurahan Lomanis;
  4. 4.Kelurahan Cilacap;
  5. 5.Kelurahan Sidanegara;
  6. 6.Kelurahan Tambakreja;
  7. 7.Kelurahan Karangtalun;
  8. 8.Kelurahan Gumilir;
  9. 9.Kelurahan Gunung Simping;
  10. 10.Kelurahan Mertasinga.
2. b.Kelurahan Tritik Kulon di Kecamatan Jeruklegi.
(2)Wilayah Kecamatan Jeruklegi dikurangi dengan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini.
(3)Sisa wilayah Kecamatan Cilacap, yang terdiri dari:

1.Desa Ujung Gagak;
2.Desa Ujungalang;
3.Desa Pernikel; dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Kawunganten.

(4)Wilayah Kecamatan Kawunganten ditambah dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 6

Untuk mewujudkan tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Cilacap dibagi atas 3 (tiga) kecamatan, yaitu :

a.Wilayah Kecamatan Cilacap Selatan, terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Sidakaya;
2. 2.Kelurahan Cilacap;
3. 3.Kelurahan Tambakreja.
b.Wilayah …
b.Wilayah Kecamatan Cilacap Tengah, terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Gunung Simping;
2. 2.Kelurahan Sidanegara;
3. 3.Kelurahan Donan;
4. 4.Kelurahan Lomanis.
c.Wilayah Kecamatan Cilacap Utara, terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Gumilir;
2. 2.Kelurahan Tritik Kulon;
3. 3.Kelurahan Mertasinga;
4. 4.Kelurahan Karangtalun.

Pasal 7

(1)Pusat pemerintahan Kota Administratif Cilacap berkedudukan di Kota Cilacap.
(2)Pusat pemerintahan Kecamatan Cilacap Selatan berkedudukan di Sidakaya.
(3)Pusat pemerintahan Kecamatan Cilacap Tengah berkedudukan di Gunung Simping.
(4)Pusat pemerintahan Kecamatan Cilacap Utara berkedudukan di Gumilir.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Perincian Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Administratif Cilacap ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan dan kemajuan di wilayah Kecamatan Cilacap telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
c.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH-TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF CILACAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
b.Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat

(4)Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
1. c.Wilayah Kecamatan Cilacap adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Kota Administratif Cilacap bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap.
(2)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap tetap berkedudukan di Kota Administratif Cilacap.
(3)Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Cilacap, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Cilacap.

Pasal 4

…

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Cilacap menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a.meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
b.membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
c.mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap pada khususnya.

Pasal 5

(1)Wilayah Kota Administratif Cilacap meliputi :
1. a.Sebagian wilayah Kecamatan Cilacap, yang terdiri dari:
  1. 1.Kelurahan Sidakaya;
  2. 2.Kelurahan Donan;
  3. 3.Kelurahan Lomanis;
  4. 4.Kelurahan Cilacap;
  5. 5.Kelurahan Sidanegara;
  6. 6.Kelurahan Tambakreja;
  7. 7.Kelurahan Karangtalun;
  8. 8.Kelurahan Gumilir;
  9. 9.Kelurahan Gunung Simping;
  10. 10.Kelurahan Mertasinga.
2. b.Kelurahan Tritik Kulon di Kecamatan Jeruklegi.
(2)Wilayah Kecamatan Jeruklegi dikurangi dengan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini.
(3)Sisa wilayah Kecamatan Cilacap, yang terdiri dari:

1.Desa Ujung Gagak;
2.Desa Ujungalang;
3.Desa Pernikel; dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Kawunganten.

(4)Wilayah Kecamatan Kawunganten ditambah dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 6

Untuk mewujudkan tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Cilacap dibagi atas 3 (tiga) kecamatan, yaitu :

a.Wilayah Kecamatan Cilacap Selatan, terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Sidakaya;
2. 2.Kelurahan Cilacap;
3. 3.Kelurahan Tambakreja.
b.Wilayah …
b.Wilayah Kecamatan Cilacap Tengah, terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Gunung Simping;
2. 2.Kelurahan Sidanegara;
3. 3.Kelurahan Donan;
4. 4.Kelurahan Lomanis.
c.Wilayah Kecamatan Cilacap Utara, terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Gumilir;
2. 2.Kelurahan Tritik Kulon;
3. 3.Kelurahan Mertasinga;
4. 4.Kelurahan Karangtalun.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1950

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1950

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974