DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1972

Nomor: 36
Tahun: 1972
Ditetapkan: 29 Desember 1972
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2778) materi tersebut sub a diatas dapat diatur dengan peraturan perundangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 17 Prp. Tahun 1965;
3.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965;
4.Undang-undang No. 6 Tahun 1969;

Menetapkan

MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 .

Pasal 2

Kepala Daerah memegang kekuasaan dan tanggung-jawab mengenai pengurusan keuangan Daerah yang dengan peraturan perundangan tidak diletakkan dalam tangan penguasa lain.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1). Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, pekerjaan- pekerjaan bagi Daerah yang bersangkutan dengan penerimaan, penyimpanan atau penyerahan uang, surat-surat/benda-benda berharga dan barang-barang persediaan yang disimpan dalam gudang-gudang persediaan atau tempat penyimpanan yang khusus disediakan untuk itu serta barang-barang lainnya diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
(2). Didalam keadaan tidak memungkinkan maka tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai negeri/instansi Pemerintah yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sama.
(3). Pegawai negeri/instansi Pemerintah tersebut pada ayat (2) Pasal ini mengerjakan administrasi Keuangan Daerah berdasarkan peraturan-peraturan tentang hal yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Kepala Daerah.
(4). Administrasi keuangan Daerah dikerjakan terpisah dari administrasi keuangan Negara.

Pasal 4

(1). Pemerintah dapat menetapkan peraturan-peraturan mengenai keuangan Daerah yang dipandang perlu.
(2). Peraturan keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak berlaku lagi, bilamana hal yang diatur dalam peraturan itu kemudian diatur oleh Pemerintah.

BAB II

ANGGARAN DAERAH

Pasal 5

(1). Dengan Peraturan Daerah tiap tahun ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang untuk selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut "Anggaran Daerah"
(2). Anggaran Daerah harus disahkan terlebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Propinsi dan oleh Gubernur kepala Daerah bagi Kabupaten dan Kotamadya yang untuk selanjutnya disebut Instansi Berwenang.
(3). Menteri Dalam Negeri mengesahkan atau menolak pengesahan Anggaran Daerah/Propinsi, dan Gubernur Kepala Daerah mengesahkan atau menolak pengesahan Anggaran Daerah/Kabupaten/Kotamadya, pos demi pos atau secara keseluruhan.
(4). Penolakan pengesahan suatu Anggaran Daerah dinyatakan dalam surat keputusan yang menyebutkan alasan-alasan yang dipergunakan sebagai dasar penolakan itu.
(5). Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari Anggaran Daerah diterima oleh Instansi Berwenang belum ada keputusan mengenai pengesahan/penolakan sebagai tersebut pada ayat (3) Pasal ini, maka Anggaran Daerah termaksud dianggap telah disahkan.

Pasal 6

(1). Jumlah-jumlah yang dimuat dalam Anggaran Daerah merupakan batas-batas tertinggi untuk masing-masing pengeluaran bersangkutan.
(2). Pengeluaran …
(2). Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Daerah, jika untuk pengeluaran tersebut tidak/tidak cukup tersedia kredit dalam Anggaran Daerah.
(3). Kepala Daerah dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan-tujuan lain daripada yang ditetapkan dalam Anggaran Daerah.
(4). Perubahan Anggaran Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang untuk pengesahannya berlaku ketentuan seperti tersebut pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7

(1). Anggaran Daerah, meliputi semua sumber-sumber pendapatan Daerah dan merupakan kredit-kredit yang boleh digunakan untuk melakukan belanja itu dan yang menunjuk sumber- sumber pendapatan guna menutup belanja tersebut, untuk sesuatu tahun anggaran.
(2). Anggaran Daerah terbagi dalam: I. Anggaran Routine, II. Anggaran Pembangunan.
(3). Masing-masing Anggaran tersebut pada ayat (2) Pasal ini terdiri dari dua BAB, yakni satu BAB untuk pendapatan dan satu BAB untuk Belanja. BAB-bab tersebut dibagi dalam bagian-bagian. Tiap-tiap bagian dibagi dalam Pos-pos; tiap Pos dibagi dalam ayat-ayat untuk Pendapatan dan dalam Pasal-pasal untuk belanja.
(4). Masing-masing bagian mencakupi satu unit organisasi tingkat pertama (Dinas). Disamping itu diadakan satu Bagian untuk "Pinjaman Daerah" dan satu Bagian untuk "Urusan Kas dan Perhitungan"
(5). Bagian …
(5). Bagian "Pinjaman Daerah" digunakan untuk pinjaman- pinjaman jangka panjang, serta pembayaran kembali cicilan dan bunganya.
(6). Bagian "Urusan Kas dan Perhitungan" digunakan untuk memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran yang melalui Kas Daerah yang tidak merupakan pendapatan dan belanja Daerah.
(7). Disamping pembagian seperti tersebut pada ayat (3) Pasal ini, Anggaran Pembangunan diperinci juga dalam bidang, sektor/sub sektor, program dan proyek/sub proyek.
(8). Dalam Anggaran Routine dapat diadakan Pos untuk pengeluaran tak tersangka.
(9). Dalam Anggaran Routine ditentukan Pasal-pasal mana yang dapat ditambah dengan cara penggeseran dari Pos pengeluaran yang tak tersangka.
(10). Segala pergeseran jumlah Pasal-pasal ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan menyebutkan alasan-alasannya, yang salinannya harus disampaikan kepada Instansi berwenang.

Pasal 8

Penetapan Anggaran Daerah termaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan dimulai dan anggaran tersebut selambat-lambatnya dalam 1 (satu) bulan setelah penetapan tersebut sudah diterima oleh "Instansi berwenang" untuk disahkan.

Pasal 9

…

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2778) materi tersebut sub a diatas dapat diatur dengan peraturan perundangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 17 Prp. Tahun 1965;
3.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965;
4.Undang-undang No. 6 Tahun 1969;

Menetapkan

MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 .

Pasal 2

Kepala Daerah memegang kekuasaan dan tanggung-jawab mengenai pengurusan keuangan Daerah yang dengan peraturan perundangan tidak diletakkan dalam tangan penguasa lain.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1). Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, pekerjaan- pekerjaan bagi Daerah yang bersangkutan dengan penerimaan, penyimpanan atau penyerahan uang, surat-surat/benda-benda berharga dan barang-barang persediaan yang disimpan dalam gudang-gudang persediaan atau tempat penyimpanan yang khusus disediakan untuk itu serta barang-barang lainnya diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
(2). Didalam keadaan tidak memungkinkan maka tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai negeri/instansi Pemerintah yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sama.
(3). Pegawai negeri/instansi Pemerintah tersebut pada ayat (2) Pasal ini mengerjakan administrasi Keuangan Daerah berdasarkan peraturan-peraturan tentang hal yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Kepala Daerah.
(4). Administrasi keuangan Daerah dikerjakan terpisah dari administrasi keuangan Negara.

Pasal 4

(1). Pemerintah dapat menetapkan peraturan-peraturan mengenai keuangan Daerah yang dipandang perlu.
(2). Peraturan keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak berlaku lagi, bilamana hal yang diatur dalam peraturan itu kemudian diatur oleh Pemerintah.

BAB II

ANGGARAN DAERAH

Pasal 5

(1). Dengan Peraturan Daerah tiap tahun ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang untuk selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut "Anggaran Daerah"
(2). Anggaran Daerah harus disahkan terlebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Propinsi dan oleh Gubernur kepala Daerah bagi Kabupaten dan Kotamadya yang untuk selanjutnya disebut Instansi Berwenang.
(3). Menteri Dalam Negeri mengesahkan atau menolak pengesahan Anggaran Daerah/Propinsi, dan Gubernur Kepala Daerah mengesahkan atau menolak pengesahan Anggaran Daerah/Kabupaten/Kotamadya, pos demi pos atau secara keseluruhan.
(4). Penolakan pengesahan suatu Anggaran Daerah dinyatakan dalam surat keputusan yang menyebutkan alasan-alasan yang dipergunakan sebagai dasar penolakan itu.
(5). Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari Anggaran Daerah diterima oleh Instansi Berwenang belum ada keputusan mengenai pengesahan/penolakan sebagai tersebut pada ayat (3) Pasal ini, maka Anggaran Daerah termaksud dianggap telah disahkan.

Pasal 6

(1). Jumlah-jumlah yang dimuat dalam Anggaran Daerah merupakan batas-batas tertinggi untuk masing-masing pengeluaran bersangkutan.
(2). Pengeluaran …
(2). Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Daerah, jika untuk pengeluaran tersebut tidak/tidak cukup tersedia kredit dalam Anggaran Daerah.
(3). Kepala Daerah dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan-tujuan lain daripada yang ditetapkan dalam Anggaran Daerah.
(4). Perubahan Anggaran Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang untuk pengesahannya berlaku ketentuan seperti tersebut pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7

(1). Anggaran Daerah, meliputi semua sumber-sumber pendapatan Daerah dan merupakan kredit-kredit yang boleh digunakan untuk melakukan belanja itu dan yang menunjuk sumber- sumber pendapatan guna menutup belanja tersebut, untuk sesuatu tahun anggaran.
(2). Anggaran Daerah terbagi dalam: I. Anggaran Routine, II. Anggaran Pembangunan.
(3). Masing-masing Anggaran tersebut pada ayat (2) Pasal ini terdiri dari dua BAB, yakni satu BAB untuk pendapatan dan satu BAB untuk Belanja. BAB-bab tersebut dibagi dalam bagian-bagian. Tiap-tiap bagian dibagi dalam Pos-pos; tiap Pos dibagi dalam ayat-ayat untuk Pendapatan dan dalam Pasal-pasal untuk belanja.
(4). Masing-masing bagian mencakupi satu unit organisasi tingkat pertama (Dinas). Disamping itu diadakan satu Bagian untuk "Pinjaman Daerah" dan satu Bagian untuk "Urusan Kas dan Perhitungan"
(5). Bagian …
(5). Bagian "Pinjaman Daerah" digunakan untuk pinjaman- pinjaman jangka panjang, serta pembayaran kembali cicilan dan bunganya.
(6). Bagian "Urusan Kas dan Perhitungan" digunakan untuk memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran yang melalui Kas Daerah yang tidak merupakan pendapatan dan belanja Daerah.
(7). Disamping pembagian seperti tersebut pada ayat (3) Pasal ini, Anggaran Pembangunan diperinci juga dalam bidang, sektor/sub sektor, program dan proyek/sub proyek.
(8). Dalam Anggaran Routine dapat diadakan Pos untuk pengeluaran tak tersangka.
(9). Dalam Anggaran Routine ditentukan Pasal-pasal mana yang dapat ditambah dengan cara penggeseran dari Pos pengeluaran yang tak tersangka.
(10). Segala pergeseran jumlah Pasal-pasal ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan menyebutkan alasan-alasannya, yang salinannya harus disampaikan kepada Instansi berwenang.

Pasal 8

Pasal 9

…

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1972

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal 1 .

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

ANGGARAN DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1965

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal 1 .

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

ANGGARAN DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1965