DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1965

Nomor: 18
Tahun: 1965
Ditetapkan: 1 September 1965
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 sejak Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, maka ketentuan-ketentuan perundangan tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah perlu diperbaharui sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara dan pedoman-pedoman pelaksanaannya;
b.bahwa pembaharuan itu, sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, haruslah berbentuk satu Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah sesuai dengan kegotongroyongan Demokrasi Terpimpin dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup segala pokok-pokok (unsur-unsur) yang progresif dari Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 1 tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan). Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) juncto Penetapan Presiden No. 7 tahun 1965 serta untuk mewujudkan Daerah-daerah yang dapat berswadaya dan berswasembada;
c.bahwa agar dapat dilaksanakan pembentukan Pemerintah Daerah tingkat III selekas mungkin; Memperhatikan : Usul Panitia Negara yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 514 tahun 1961 dan No. 5 47 tahun 1961: Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 1 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 18 dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2.Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, No. IV/MPRS/ 1963, No. V/MPRS/1965. No. VI/MPRS/1965, No. VII/ MPRS 1965 dan No. VIII/MPRS/1965; Mendengar: Presidium Kabinet Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Menetapkan

Memutuskan: Pertama mencabut:

1.Undang-undang No, 1 tahun 1957;
2.Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan);
3.Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960;
4.Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) juncto Penetapan Presiden No. 7 tahun 1965; Kedua menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH. KETENTUAN UMUM. Pasal 1.

(1)Yang dimaksud dengan "Daerah" dalam Undang-undang ini, ialah daerah besar dan daerah kecil tersebut dalam pasal 18 Undang-undang Dasar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
(2)Istilah-istilah "Propinsi", "Kabupaten" dan "Kecamatan" sebagaimana halnya dengan istilah-istilah "Kotaraya", "Kotamadya" dan "Kotapraja", adalah istilah- istilah untuk nama jenis Daerah dan bukan merupakan penunjukan sesuatu wilayah administratif.
(3)Yang dimaksud dengan "Kota" ialah kelompokan penduduk yang bertempat tinggal bersama-sama dalam satu wilayah yang batasnya menurut peraturan- peraturan yang telah ditentukan.
(4)Yang dimaksud dengan "Desa" atau daerah yang setingkat dengan itu adalah kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri seperti dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar.
(5)Jika dalam Undang-undang ini disebut "setingkat lebih atas", maka yang dimaksudkan adalah:
1. a.Daerah tingkat I bagi Daerah tingkat II yang terletak dalam wilayah Daerah tingkat I itu;
2. b.Daerah tingkat II bagi Daerah tingkat III yang terletak dalam wilayah Daerah tingkat II itu.
(6)Dalam Undang-undang ini istilah keputusan dapat diartikan juga peraturan. PEMBAGIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM DAERAH. Pasal 2.
(1)Wilayah Negara Republik Indonesia terbagi habis dalam Daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkatan sebagai berikut:
1. a.Propinsi dan/atau Kotapraja sebagai Daerah tingkat I.
2. b.Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai Daerah tingkat II dan
3. c.Kecamatan dan/atau Kotapraja sebagai Daerah tingkat III.
(2)Ibu-kota Negara Republik Indonesia Jakarta dimaksud dalam Undang-undang No. 10 tahun 1964, sebagai Kotapraja tersebut pada ayat (1) pasal ini, baik bagi perubahan dan penyempurnaan batas-batas wilayahnya maupun mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya Daerah-daerah tingkat lain ataupun pemerintahan dalam bentuk lain yang sedapat mungkin akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang- undang. Pasal 3.
(1)Pembentukan Daerah termaksud dalam pasal 2 ayat (1), nama, ibu-kota dan batasnya, serta tugas kewenangan pangkalnya dan anggaran keuangannya yang pertama, diatur dengan Undang-undang. 2) Penyempurnaan batas wilayah Daerah begitu pula pemindahan ibu-kota, perubahan nama dan batas wilayah kemudian yang tidak mengakibatkan pembubaran sesuatu Daerah, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 4.
(1)Kota dengan memperhatikan faktor-faktor sosial ekonomis, penduduk dan lain- lain, dapat dibentuk menjadi Kotaraya, Kotamadya atau Kotapraja dimaksud dalam pasal 2.
(2)Sesuatu atau beberapa desa atau daerah yang setingkat dengan desa, dengan mengingat kehidupan masyarakat dan kemajuan perkembangan sosial ekonominya serta dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum adat dan susunan asli yang masih hidup dan berlaku, dapat dibentuk menjadi Daerah tingkat III. BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGIAN I. Ketentuan Umum. Pasal 5.
(1)Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.
(2)Kepala Daerah melaksanakan politik Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut hierarchi yang ada. Pasal 6. Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian. Pasal 7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua sampai terjadi poros Nasakom. Pasal 8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya mempertanggung-jawabkan kepada Kepala Daerah. Pasal 9.
(1)Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh dan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disahkan bagi:
1. a.Daerah tingkat I oleh Menteri Dalam Negeri,
2. b.Daerah-daerah lain oleh Kepala Daerah yang setingkat lebih atas.
(2)Selama Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum ada, rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tertua usianya. Pasal 10.
(1)Penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah, yang disusun dan pembiayaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pedoman yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(2)Sekretariat Daerah dikepalai oleh seorang Sekretaris Daerah yang melakukan pekerjaannya langsung dibawah pimpinan Kepala Daerah. $ 1. Kepala Daerah. Pasal 11. Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh:
1. a.Presiden bagi Daerah tingkat I,
2. b.Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden bagi Daerah tingkat II dan
3. c.Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat III yang ada dalam Daerah tingkat I. Pasal 12.
(1)Kepala Daerah tingkat I diangkat oleh Presiden dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.
(2)Apabila dari pencalonan itu tidak ada calon yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan diminta oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk mengajukan pencalonan yang kedua dengan disertai keterangand tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penolakan terhadap pencalonan pertama
(3)Apabila juga pada pencalonan yang kedua seperti di maksud ayat (2) diatas tidak ada calon yang memenuhi syarat, maka Presiden mengangkat seorang Kepala Daerah diluar pencalonan. Pasal 13.
(1)Kepala Daerah tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya emapt orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.
(2)Apabila dari pencalonan itu tidak ada calon dyang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan diminta oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengajukan pencalonan yang kedua dengan disertai keterangan tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penolakan terhadap pencalonan pertama.
(3)Apabila juga dalam pencalonan yang kedua seperti dimaksud dalam ayat (2) diatas tidak,ada calon yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden, maka Presiden mengangkat seorang Kepala Daerah diluar pencalonan. Pasal 14.
(1)Kepala Daerah tingkat III diangkat oleh Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri dari sedikit- dikitnya dua dan sebanyak- banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan
(2)Apabila dari pencalonan itu tidak ada calon yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah oleh Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan diminta oleh Kepala Daerah tingkat I untuk mengajukan pencalonan yang kedua dengan disertai keterangan tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penolakan terhadap pencalonan pertama.
(3)Apabila juga pada pencalonan yang kedua seperti dimaksud dalam ayat (2) diatas tidak ada calon yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah oleh Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri, maka Menteri tersebut mengangkat seorang Kepala Daerah di luar pencalonan. Pasal 15. Yang dapat diangkat menjadi Kepala Daerah ialah warga negara Indonesia yang selain memenuhi peraturan-peraturan kepegawaian tentang syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai Negeri:

1.berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia;
2.menyetujui Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpinpin dan Kepribadian Indonesia yang berarti juga menyetujui dan turut serta aktip melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959 dan semua pedoman-pedoman pelaksanaannya
3.tidak sedang dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi;
4.A. bagi Daerah tingkat I: a.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi pemerintahan; a.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Tinggi atau sekurang- kurangnya berpendidikan yang dapat disamakan dengan Sekolah Lanjutan Tingakt Atas; a.3. sekurang-kurangnya berumur 35 tahun; B. bagi Daerah tingkat II: b.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi pemerintahan; b.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sekurang-kurangnya berpendidikan yang dapat disamakan dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; b.3. sekurang-kurangnya berumur 30 tahun; C. bagi Daerah tingkat III: c.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi pemerintahan; c.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Dasar; c.3. sekurang-kurangnya berumur 30 tahun. Pasal 16.

(1)Kepala Daerah dilarang:
1. a.dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan atau tidak melakukan tindakan, yang hanya menguntungkan dan/atau mendahulukan kepentingan partainya, sesuatu golongan atau sesuatu partai, sehingga merugikan kepentingan Pemerintah dan Rakyat Daerah;
2. b.langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung untuk sesuatu perusahaan yang mempunyai dasar ikatan perjanjian dengan Negara atau dengan Daerah untuk memperoleh laba atau keuntungan;
3. c.langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung untuk sesuatu usaha menyelenggarakan pekerjaan umum, pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan guna kepentingan Daerah;
4. d.melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang memberikan keuntungan baginya dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan Daerah yang bersangkutan;
5. e.menjadi adpokat, pkrol atau kuasa dalam perkara dimuka pengadilan, dalam mana Daerah yang bersangkutan tersangkut.
(2)Terhadap larangan-larangan dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c dan d, Presiden dapat memberikan pengecualian, apabila kepentingan Daerah memerlukan. Pasal 17.
(1)Kepala Daerah diangkat untuk masa jabatan 5 tahun atau untuk masa yang sama dengan masa duduk Dewan Perwakilan Daerah yang bersangkutan tetapi dapat diangkat kembali.
(2)Kepala Daerah tidak dapat diperhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkecuali apabila Penguasa yang berhak mengangkat menghendakinya.
(3)Kepala Daerah berhenti karena meninggal dunia atau diperhentikan oleh Penguasa yang berhak mengangkat;
1. a.atas permintaan sendiri;
2. b.karena berakhir masa jabatannya dan telah diangkat Kepala Daerah yang baru;
3. c.karena tidak memenuhi lagi sesuatu syarat dimaksud dalam pasal 15;
4. d.karena tidak memenuhi lagi ketentuan larangan-larangan bagi Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 16;
5. e.karena sebab-sebab lain. Pasal 18.
(1)Menteri Dalam Negeri menetapkan peraturan tentang pejabat yang mewakili Kepala Daerah, apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan.
(2)Selama Pemerintah Daerah dari Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang- undang ini belum terbentuk dan tersusun menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 dan selama kekuasaan pemerintahan dari Daerah termaksud belum diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, kekuasaan dijalankan oleh Penguasa yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pasal 19. Kepala Daerah adalah pegawai Negara, yang nama jabatan dan gelarnya, kedudukan dan penghasilannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 20.
(1)Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah mengangkat sumpah menurut cara agamanya atau mengucapkan janji menurut kepercayaannya dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan:
1. a.bagi Daerah tingkat I dihadapan Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
2. b.bagi Daerah lainnya dihadapan Kepala Daerah setingat lebih atas atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.
(2)Susunan kata-kata sumpah atau janji yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut: "Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk dipilih dan diangkat menjadi Kepala Daerah, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan-perundangan yang berlaku bagi Republik Indonesia. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dan Daerah daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Daerah, Pemerintah dan Pegawai Negara. Saya bersumpah (berjanji), bawha saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia pada umumnya dan memajukan kesejahteraan Rakyat di Daerah pada khususnya dan akan setia kepada Negara, Bangsa dan Republik Indonesia". $2 Wakil Kepala Daerah. Pasal 21.
(1)Wakil Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 6 diangkat dari antara sedikit- dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh:
1. a.Presiden bagi Daerah tingkat I;
2. b.Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden bagi Daerah tingkat II dan
3. c.Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat III yang ada dalam Daerah tingkat I yang bersangkutan.
(2)Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 15 berlaku juga untuk Wakil Kepala Daerah.
(3)Larangan bagi Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 16 berlaku pula bagi Wakil Kepala Daerah.
(4)Wakil Kepala Daerah adalah pegawai Negara yang gelar dan nama jabatannya, kedudukan dan penghasilannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
(5)Wakil Kepala Daerah diangkat untuk suatu masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Kepala Daerah atau untuk masa yang sama dengan masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, tetapi dapat diangkat kembali.
(6)Wakil Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkecuali apabila Penguasa yang berhak mengangkat menghendakinya.
(7)Wakil Kepala Daerah berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Penguasa yang berhak mengangkat:
1. a.atas permintaan sendiri;
2. b.karena berakhir masa jabatannya;
3. c.karena tidak memenuhi lagi sesuatu syarat dimaksud dalam pasal 15 jo. ayat (2) pasal ini;
4. d.karena tidak memenuhi lagi ketentuan larangan-larangan dimaksud dalam pasal 16 jo. ayat (3) pasal ini;
5. e.karena sebab-sebab lain.
(8)Sebelum memangku jabatannya, Wakil Kepala Daerah mengangkat sumpah atau mengucapkan janji menurut agamanya didepan Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk olehnya
(9)Susunan kata-kata sumpah ata janji yang dimaksud dalam ayat (8) adalah sama dengan susunan kata-kata sumpah atau janji dalam pasal 20 ayat (2) dengan ketentuan, bahwa perkataan Kepala Daerah harus dibaca Wakil Kepala Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. $ 1. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 22.
(1)Bagi tiap-tiap Daerah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Undang-undang pembentukannya, dengan dasar perhitungan jumlah penduduk yang harus mempunyai eorang wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta syarat-syarat minimum dan maksimum jumlah anggota bagi masing-masing Daerah sebagai berikut:
1. a.bagi Daerah tingkat I, tiap-tiap 200.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 40 maksimum 75;
2. b.bagi Daerah tingkat II, tiap-tiap 10.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 25 dan maksimum 40;
3. c.bagi Daerah tingkat III, tiap-tiap 2.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 15 maksimum 25.
(2)Perubahan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) sub a, b, dan c ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(3)Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berlaku untuk masa lima tahun.
(4)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengisi lowongan keanggotaan antar waktu, duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu hanya untuk sisa masa lima tahun tersebut.
(5)Pemilihan, pengangkatan dan penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Undang-undang. Pasal 23. Yang dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah warga negara Indonesia yang:
1. a.telah berumur 21 tahun;
2. b.bertempat tinggal pokok dalam wilayah Daerah yang bersangkutan sedikit- dikitnya enam bulan yang terakhir, atau bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II dan III yang bukan Kotamadya atau Kotapraja dapat juga bertempat tinggal pokok sedikitnya enam bulan yang terakhir dalam Kotamadya atau Kotapraja yang dilingkari oleh Daerah Tingkat II atau Daerah tingkat III yang bersangkutan.
3. c.cakap menulis dan membaca bahasa Indonesia dalam huruf latin
4. d.berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia;
5. e.menyetujui Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang berarti juga menyetujui dan turut serta aktif melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959 dan semua pedoman-pedoman pelaksanaannya;
6. f.tidak sedang dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi;
7. g.tidak menjadi anggota/bekas anggota sesuatu partai/organisasi yang menurut peraturan perundangan yang berlaku dinyatakan dibubarkan/terlarang oleh yang berwajib, kecuali mereka yang dengan perkataan dan perbuatan membuktikan persetujuannya apa yang tersebut dalam sub c, menurut penilaian Menteri Dalam Negeri dan disetujui Presiden. Pasal 24. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh merangkap menjadi:
8. a.Presiden dan Wakil Presiden;
9. b.Menteri;
10. c.Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
11. d.Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau anggota Badan Pemerintah Harian dari Daerah yang bersangkutan atau Daerah yang lain;
12. c.Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah yang lain;
13. f.Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah dan Pegawai yang bertanggung jawab tentang keuangan pada Daerah yang bersangkutan. Pasal 25.
(1)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh:
1. a.menjadi adpokat, pokrol atau kuasa dalam perkara hukum, dalam mana Daerah yang bersangkutan itu tersangkut;
2. b.ikut serta dalam penetapan atau pengesahan dari perhitungan yang dibuat oleh sesuatu badan dalam mana ia duduk sebagai anggota pengurusnya, kecuali apabila hal ini mengenai perhitungan anggaran keuangan Daerah yang bersangkutan;
3. c.langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung untuk sesuatu usaha menyelenggarakan pekerjaan umum, pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan guna kepentingan Daerah;
4. d.melakukan pekerjaan yang memberikan keuntungan baginya dalam hal- hal yang berhubungan langsung dengan Daerah yang bersangkutan.
(2)Terhadap larangan-larangan tersebut dalam ayat (1), Kepala Daerah semufakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan pengecualian, apabila kepentingan Daerah memerlukannya.
(3)Anggota yang melanggar larangan tersebut dalam ayat (1), setelah diberi kesempatan untuk mempertahankan diri dengan lisan atu tulisan, semufakat Dewan Perwakilan Rakayt Daerah diperhentikan oleh Kepala Daerah dan sebelum itu oleh Kepala Daerah tersebut dapat diperhentikan untuk sementara.
(4)Terhadap putusan pemberhentian dan pemberhentian sementara tersebut dalam ayat (3), anggota yang bersangkutan dalam waktu satu bulan sesudah menerima putusan itu, dapat meminta keputusan banding kepada Kepala Daerah yang setingkat lebih atas dan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri. Pasal 26.
(1)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhenti karena meninggal dunia, atau diberhentikan karena:
1. a.Permintaan sendiri;
2. b.tidak lagi memenuhi sesuatu syarat seperti tersebut dalam pasal 23 dan 24;
3. c.terkena larangan untuk mana berlaku ketentuan dalam pasal 23 sub g;
4. d.melanggar suatu peraturan yang khusus ditetapkan bagi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali dalam hal yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (2).
(2)Keputusan mengenai pemberhentian keanggotaan termaksud dalam ayat (1), bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I diambil oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendengar Badan Pemerintah Harian dan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya oleh Kepala Daerah yang setingkat lebih atasnya atas usul Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendengar Badan Pemerintah Harian.
(3)Atas keputusan yang diambil menurut ketentuan dalam ayat (2) diatas, kecuali dalam hal dimaksud dalam ayat (1) sub a, anggota yang bersagnkutan dalam waktu satu bulan sesudah menerima putusan itu, berhak untuk meminta puutsan banding kepada Presiden mengenai putusan Menteri Dalam Negeri, kepada Menteri mengenai keputusan Kepala Daerah tingkat I dan Kepala Daerah setingkat lebih atas mengenai keputusan Kepala Daerah tingkat lainnya. Pasal 27.
(1)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima uang sidang, uang jalan dan uang penginapan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menerima uang sidang untuk rapat yang dipimpin atau dihadirinya, tetapi kepadanya diberikan tunjangan jabatan dan disamping tunjangan jabatan dimaksud kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan pula uang kehormatan setiap bulannya, uang jalan dan penginapan, bila dipandang perlu uang perjalanan pindah dari tempat kediamannya yang lama ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya, selanjutnya uang penggantian biaya berobat untuk dirinya serta anggota keluarganya, tunjangan kematian serta tunjangan penghargaan yang diberikan pada akhir masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua atau pada waktu mereka berhenti dengan hormat dari jabatannya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Peraturan Daerah dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas ditetapkan dengan mengingat pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah. Pasal 28.
(1)Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengangkat sumpah menurut cara agamanya atau mengucapkan janji menurut kepercayaan masing-masing dihadapan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I atau pejabat yang dikuasakan, dan dihadapan Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi Daerah-daerah lain atau pejabat yang dikuasakan.
(2)Pengangkatan sumpah (janji) dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang antar waktu mengisi lowongan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) dilakukan dihadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)Susunan kata-kata sumpah (janji) termaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut: "Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk diangkat menjadi Ketua/Wakil Ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapjn juga. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ..., tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, dan bawha saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi Republik Indonesia. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya bersedia turut serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia pada umumnya dan memajukan kesejahteraan Rakyat Daerah ....pada khususnya dan akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Republik Indonesia".
(4)Pada waktu pengangkatan sumpah (janji), instansi yang berwenang, pejabat yang dikuasakan atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berusaha supaya segala sesuatu dilaksanakan dalam suasana khidmad. $ 2. Sidang dan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 29.
(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang atau berapat atas panggilan Ketuanya. Atas permintaan sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut wajib memanggil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut untuk bersidang atau berapat dalam satu bulan sesudah permintaan itu diterimanya
(2)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang sekurang- kurangnya sekali dalam tiga bulan.
(3)Semua yang hadir pada rapat tertutup berkewajiban untuk merahasiakan segala hal yang dibicarakan dalam rapat itu.
(4)Kewajiban merahasiakan seperti tersebut dalam ayat (3) berlangsung terus, baik bagi anggota-anggota maupun pegawai- pegawai/pekerja-pekerja yang mengetahui hal-hal yang dibicarakan itu dengan jalan lain atau dari surat-surat yang mengenai hal itu, sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membebaskan mereka dari kewajiban tersebut. Pasal 30.
(1)Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terbuka untuk umum, kecuali jika Pimpinan menimbang perlu untuk mengadakan rapat tertutup ataupun sekurang-kurangnya seperlima anggota mengusulkan hal itu.
(2)Tentang hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup dapat diambil keputusan, kecuali tentang:
1. a.anggaran belanja, perhitungan anggaran belanja;
2. b.penetapan, perubahan dan penghapusan pajak;
3. c.mengadakan pinjaman uang;
4. d.Perusahaan Daerah;
5. e.kedudukan harta-benda dan hak-hak Daerah; melakukan pekerjaan- pekerjaan, penyerahan-penyerahan barang dan pengangkutan- pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum;
6. g.penghapusan tagihan-tagihan sebagian atau seluruhnya;
7. h.mengadakan persetujuan Penyelesaian perkara perdata secara damai;
8. i.penerimaan anggota-anggota baru;
9. j.mengadakan usaha-usaha yang dapat merugikan atau mengurangi kepentingan umum. Pasal 32. Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahj idak dapat dituntut karena pembicaraannya didalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau karena tulisannya yang disampaikan kepada rapat Dewan Perwakilan Rakayt Daerah, kecuali jika mereka dengan itu mengumjmkan apa yang dikatakan atau yang dikemukakan dalam rapat tertutup. Badan Pemerintah Harian. Pasal 33.
(1)Dalam Undang-undang pembentukan Daerah yang bersangkutan ditentukan jumlah anggota Badan Pemerintah Harian menurut kebutuhan:
1. a.bagi Daerah tingkat I dari sekurang-kurangnya 7 orang;
2. b.bagi Daerah tingkat II dari sekurang-kurangnya 5 orang dan
3. c.bagi Daerah tingkat III sekurang-kurangnya 3 orang.
(2)Penambahan jumlah anggota Badan Pemerintah Harian menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) sub a, b dan c ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Kepala DAerah dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.
(3)Masa jabatan anggota-anggota Badan Pemerintah Harian adalah sama dengan masa jabatan Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).
(4)Jumlah anggota Badan Pemerintah Harian tersebut dalam ayat (1) harus tetap terisi; setiap kali timbul lowongan harus diangkat seorang anggota baru yang berhenti bersama-sama dengan anggota-anggota lain pada akhir masa jabatan dimaksud dalam ayat (3). Pasal 34. Yang dapat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian ialah warganegara Indonesia yang:

1.sekurang-kurangnya berumur 30 tahun;
2.berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia;
3.menyetujui Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang berarti juga menyetujui dan turut serta aktif melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959 dan semua pedoman-pedoman pelaksanaannya;
4.tidak sedang dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi; 5.A. bagi Daerah tingkat 1: a.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi pemerintahan; a.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Tinggi atau sekurang- kurangnya berpendidikan yang dapat disamakan dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; B. bagi Daerah tingkat II: b.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi pemerintahan; b.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sekurang-kurangnya berpendidikan yang dapat disamakan dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; C. bagi Daerah tingkat III: c.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi pemerintahan; c.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Dasar;
6.tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Daerah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke- samping termasuk menantu dan ipar. Pasal 35.

(1)Anggota Badan Pemerintah Harian diangkat dan diberhentikan oleh:
1. a.Presiden bagi Daerah tingkat I;
2. b.Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden bagi Daerah tingkat II dan
3. c.Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat III yang ada dalam Daerah tingkat I.
(2)Prosedur pengangkatan anggota Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam ayat
(1)mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pengangkatan Kepala Daerah yang setingkat dimaksud dalam pasal-pasal 12, 13 dan 14, kecuali mengenai jumlah calon yang harus diajukan sebanyak dua kali jumlah anggota Badan Pemerintah Harian yang diperlukan.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 36 sub a, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dicalonkan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian.
(4)Anggota Badan Pemerintah Harian berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Penguasa yang berhak mengangkat:
1. a.atas permintaan sendiri;
2. b.karena berakhir masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan;
3. c.karena tidak memenuhi lagi sesuatu syarat dimaksud dalam pasal 34 dan
4. d.karena menjalankan sesuatu rangkapan jabatan yang dilarang menurut Pasal 36. Pasal 36. Anggota Badan Pemerintah Harian tidak boleh:
5. a.dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan atau tidak melakukan tindakan yang hanya menguntungkan dan/atau mendahulukan kepentingan partainya, sesuatu golongan atau sesuatu partai, sehingga merugikan kepentingan Pemerintah dan Rakyat Daerah;
6. b.merangkap menjadi Sekretaris Daerah dan Pegawai yang bertanggung jawab tentang keuangan kepada Daerah yang bersangkutan;
7. c.merangkap menjadi adpokat, pokrol atau kuasa dalam perkara hukum, dalam mana Daerah itu tersangkut;
8. d.ikut memberikan pertimbangan mengenai penetapan atau pengesahan perhitungan sesuatu badan yang ada sangkut-pautnya dengan keuangan Daerah, dalam mana ia duduk sebagai pengurus;
9. e.langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pacht dibawah tangan mengenai sesuatu milik Daerah ataupun ikut serta dalam pembelian suatu tuntutan yang membebani Daerah yang sedang dalam sengketa;
10. f.merangkap menjadi arsitek atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan langsung dengan Daerah yang bersangkutan dan mendatangkan keuntungan baginya;
11. g.merangkap jabatan-jabatan lain yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 37.
(1)Sebelum memangku jabatannya, anggota Badan Pemerintah Harian mengangkat sumpah menurut cara agamanya atau mengucapkan janji menurut kepercayaannya dihadapan Kepala Daerah yang bersangkutan.
(2)Susunan kata-kata sumpah (janji) termaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut: "Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga-sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Badan Pemerintah Harian .... dengan sebaik-baiknya dan sejujur- jujurnya, bahwa saya senantiasa akan setia kepada Undang-undang Dasar 1945 dan akan membantu memelihara segala peraturan perundangan yang berlaku bagi Republik Indonesia. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan membantu Kepala Daerah ... dalam pekerjaannya dan menjalankan pekerjaan yang ditugaskannya kepada saya dengan penuh keikhlasan dan kejujuran dan akan setia kepada Negara, Bangsa dan Republik Indonesia". Pasal 38.
(1)Anggota Badan Pemerintah Harian menerima uang kehormatan, uang jalan, uang penginapan, uang perjalanan pindah, uang pengganti biaya berobat untuk dirinya serta anggota keluarganya, tunjangan kematian bila meninggal dunia dan uang tanda penghargaan pada masa akhir jabatannya atau bilamana ia berhenti dengan hormat dari jabatannya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Pememrintah Daerah.
(2)Peraturan Daerah tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dan sebelum berlaku harus disahkan terlebih dahulu oleh:
1. a.Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan
2. b.Kepala Daerah setingakt lebih atas bagi lain-lain Daerah. KEKUASAAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH. Pasal 39.
(1)Pemerintah Daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah- tangga Daerahnya.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam ayat (1), dalam Undang- undang pembentukan Daerah sebagai pangkal ditetapkan urusan-urusan yang termasuk rumah-tangganya disertai alat perlengkapan dan pembiayaannya serta sumber-sumber pendapatan yang pertama dari Daerah itu.
(3)Dengan Peraturan Pemerintah tiap-tiap waktu, atas usul dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sepanjang mengenai Daerah tingkat II dan III atas usul dari Kepala Daerah setingkat lebih atas, urusan-urusan tersebut dalam ayat (2) dapat ditambah dengan urusan-urusan lain. Pasal 40.
(1)Urusan-urusan Pemerintah Pusat, sebagian atau seluruhnya yang menurut pertimbangan Pemerintah Pusat dapat dipisahkan dari tangan Pemerintah Pusat untuk diatur dan diurus sendiri oleh Daerah, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan menjadi urusan rumah-tangga Daerah.
(2)Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud dalam ayat (1) harus diatur pula biaya- biaya belanja urusan serta alat perlengkapannya yang harus diserahkan kepada Daerah serta ditunjuk sumber-sumber pendapatan yang pertama bagi Daerah itu untuk dapat menutup biaya belanja urusan tersebut, Pasal 41.
(1)Sesuatu Daerah dengan Peraturan Daerah dapat memisahkan sebagian atau seluruh urusan-urusan tertentu dari urusan rumah-tangganya untuk diatur dan diurus sendiri oleh Daerah tingkat bawahan yang ada dalam wilayah Daerahnya.
(2)Peraturan tersebut dalam ayat (1) tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah.
(3)Bagi penyerahan dimaksud ini, berlaku pula ketentuan termaskud dalam pasal 39 ayat (3) dan pasal 40 ayat (2). Pasal 42.
(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39, 40 dan 41, peraturan perundangan Pusat atau Peraturan Daerah setingkat lebih atas, sedapat mungkin mengatur agar urusan-urusan Pemerintah Pusat atau urusan-urusan yang merupakan rumah-tangga Pemerintah Daerah setingkat lebih atas, sebagian atau seluruhnya, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh dan dalam peraturan- peraturan yang dimaksud.
(2)Apabila peraturan-peraturan dimaksud pada ayat (1) menentukannnya, maka Pemerintah Daerah diwajibkan melaksanakan peraturan-peraturan itu.
(3)Dalam peraturan-peraturan dimaksud pada ayat (1), harus diatur pula biaya- biaya belanja pelaksanaan urusan serta alat perlengkapannya yang harus diserahkan kepada Daerah serta ditunjuk sumber-sumber pendapatan bagi Daerah untuk dapat menutup biaya belanja pelaksanaan urusan tersebut. Pasal 43.
(1)Beberapa Daerah dapat bersama-sama mengatur dan mengurus kepentingan bersama.
(2)Keputusan bersama mengenai hal yang dimaksud dalam ayat (1) demikian juga tentang perubahan dan pecabutannya harus disahkan lebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi lain- lain Daerah.
(3)Bila tidak terdapat kata sepakat tentang perubahan atau pencabutan peraturan tersebut dalam ayat (1), maka Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah tersebut dalam ayat (2) yang memutuskan.
(4)Untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi sesuatu bentuk kerja sama antar Daerah, Menteri Dalam Negeri dapat mengadakan pengaturan khusus untuk menampung keerluan itu. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1.Kepala Daerah. Pasal 44.

(1)Kepala Daerah adalah
1. a.alat Pemerintah Pusat;
2. b.alat Pemerintah Daerah.
(2)Sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah:
1. a.memegang pimpinan kebijaksanaan politik didaerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada. penjabat- pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan-peraturan perundang- undangan yang berlaku;
2. b.meylenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan Pemerintah Pusat di Daerah antara jawatan-jawatan tersebut dengan Pemerintah Daerah;
3. c.melakukan pengawasan atas jalannya Pemerintah Daerah;
4. d.menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh Pemerintah Pusat.
(3)Sebagai alat Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif Pemerintah Daerah biak dibidang urusan rumah-tangga Daerah maupun dibidang pembantuan. Pasal 45.
(1)Dalam menjalankan tugas kewenangannya, baik yang terletak dibidang urusan otonomi maupun dibidang tugas pembantuan dalam pemerintahan, Kepala Daerah memberikan pertanggungan-jawab sekurang-kurangnya sekali setahun kepada Dean Perwakilan Rakyat Daerah atau apabila diminta oleh Dewan tersebut atau apabila dipandang perlu olehnya.
(2)Dalam menjalankan tugas kewnangannya dibidang Pemerintahan Pusat Kepala Daerah tingkat I bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan bagi Kepala Daerah tingkat II dan III kepada Kepala Daerah setingkat lebih atas. Pasal 46. Kepala Daerah mewakili Daerahnya didalam dan diluar pengadilan. Dalam hal-hal yang dipandan perlu, Kepala Daerah dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya. $2. Wakil Kepala Daerah. Pasal 47.
(1)Wakil Kepala Daerah adalah:
1. a.alat Pemerintah Pusat;
2. b.alat Pemerintah Daerah.
(2)Wakil Kepala Daerah membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas kewenangannya sehari-hari menurut pedoman yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.
(3)Apabila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat menyerahkan kepada Wakil Kepala Daerah untuk atas namanya memberikan keterangan dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 48.
(1)Jika Kepala Daerah tidak dapat melakukan tugas kewenangannya Wakil Kepala Daerah melakukan tugas kewenangan Kepala Daerah.
(2)Jika Kepala Daerah meninggal dunia atau diperhentikan, Wakil Kepala Daerah diangkat sebagai penggantinya sampai akhir masa jabatannya, kecuali apabila penguasa yang berhak mengangkat menentukan lain. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. $1. Peraturan Daerah. Pasal 49. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan- peraturan Daerah untuk kepentingan Daerah atau untuk melaksanakan peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah. Pasal 50.
(1)Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan kepentingan umum.
(2)Peraturan Daerah tidak boleh mengandung ketentuan- ketentuan yang mengatur soal-soal pokok yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.
(3)Peraturan Daerah tidak boleh mengatur hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga Daerah tingkat bawahan dalam wilayahnya.
(4)Ketentuan-ketentuan dalam sesuatu Peraturan Daerah dengan sendirinya tidak berlaku lagi, bilamana hal-hal yang diatur dalam ketentuan-ketentuan dimaksud, kemudian diatur oleh peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Pasal 51.
(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menetapkan peraturan-perundangan dengan ancaman pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terhadap pelanggaran peraturan- peraturannya, dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu, kecuali jikalau dengan peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya ditentukan lain.
(2)Dalam hal pelanggaran ulangan peraturan pidana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sejak dijatuhkan pidana dalam pelanggaran pertama tidak dapat dirubah lagi maka dapat diancamkan pidana sampai dua kali maksimum dari pidana yang termaksud dalam ayat (1).
(3)Perbuatan tindak pidana sebagai dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
(4)Peraturan Daerah yang memuat peraturan pidana tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi peraturan Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi Peraturan Daerah lainnya. Pasal 52. Dengan Peralturan Daerah dapat ditunjuk pegawai-pegawai Daerah yang diberi tugas untuk menyidik pelanggaran ketentuan- ketentuan dari Peraturanj Daerah yang dimaksud dalam pasal 5 i. Pasal 53. Apabila pelaksanaan keputusan-keputusan Daerah memerlukan bantuan alat kekuasaan, maka dalam Peraturan Daerah dapat ditetapkan, bahwa segala biaya untuk bantuan itu dapat dibebankan kepada pelanggar. Pasal 54.
(1)Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan ketentuan- ketentuan tentang bentuk Peraturan Daerah.
(2)Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus ditanda tangani juga oleh Kepala Daerah.
(3)Pengundangan Peraturan-peraturan Daerah untuk mendapatkan kekuatan hukum dan mengikat, dilakukan menurut ketentuan dalam ayat (4) pasal ini.
(4)Pengundangan Peraturan-peraturan Daerah tersebut ayat (3) begitu pula pengundangan keputusan-keputusan lain yang dipandang perlu, dilakukan oleh Sekretaris Daerah,dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah tingkat I bagi Peraturan Daerah tingkat I yang bersangkutan itu dan bagi lain-lain Daerah dalam wilayahnya. Jika tidak ada Lembaran Daerah dimaksud, maka pengundangannya dilakukan menurut cara lain yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
(5)Peraturan Daerah mulai berlaku pada hari yang ditentukan dalam peraturan tersebut atau jika ketentuan ini tidak ada, Peraturan Daerah mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah hari pengundangan termaksud alam ayat (4).
(6)Peraturan Daerah yang tidak boleh belaku sebelum disahkan oleh Penguasa yang berwajib mengesahkannya, tidak diundangkan sebelum pengesahan itu diberikan ataupun jangka waktu tersebut dalam pasal 79 berakhir. $2. Hak Petisi. Pasal 55.
(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membela kepentingan Daerah dan penduduknya kepada Pemerintah dan Dewan, Perwakilan Rakyat dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan.
(2)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membela kepentingan Daerah dan penduduknya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Kepala Daerah yang lebih tinggi tingkatannya, dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan. $3. Melalaikan tugas kewenangan. Pasal 56.
(1)Jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata melalaikan tugas kewenangan dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), sehingga merugikan Daerah itu atau merugikan Negara, maka Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah menentukan cara bagaimana Daerah itu harus diurus.
(2)Jika hal seperti tersebut dalam ayat (1) terjadi maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah termaksud dalam ayat (1), tugas kewenangan Pemerintah Daerah untuk sementara waktu dijalankan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan atas petunjuk Menteri Dalam Negeri.
(3)Apabila berhubung dnegan sesuatu hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat menjalankan tugas kewenangannya, dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri Kepala Daerah menjalankan tugas kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Badan Pemerintah Harian. Pasal 57.
(1)Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian menanda-tangani persetujuan Kepala Daerah dalam urusan dibidang urusan otonomi dan dibidang tugas pembantuan dalam pemerintahan.
(2)Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian:
1. a.memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah, baik diminta maupun tidak;
2. b.mendapat bidang pekerjaan tertentu dari Kepala Daerah menurut pedoman yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dan terhadap itu mereka bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
(3)Apabila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat menugaskan kepada seorang anggota Badan Pemerintah Harian untuk atas namanya memberikan keterangan dan pertanggungan jawab bidang pekerjaannya dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SEKRETARIS DAN PEGAWAI DAERAH. Ketentuan Umum. Pasal 58. Semua Pegawai Daerah, begitu pula pegawai Negeri/Pegawai Daerah lainnya yang dipekerjakan/diperbantukan kepada Daerah, ada dibawah pimpinan Kepala Daerah. Pasal 59. Latihan dan pendidikan pegawai yang bekerja dibawah pimpinan Kepala Daerah sebagai tersebut pada pasal 58, diatur oleh Menteri Dalam Negeri atau bersama-sama Menteri Dalam Negeri. Pasal 60. Menteri Dalam Negeri mengatur lapangan kariere dari pegawai Daerah, dengan memperhatikan kepentingan Daerah-daerah yang bersangkutan. Sekretaris Daerah. Pasal 61.
(1)Sekretaris Daerah adalah pegawai Daerah yang bagi:
1. a.Daerah tingkat I dan Daerah tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan;
2. b.Daerah tingkat III diangkat oleh Kepala Daerah tingkat I atas usul Kepala Daerah yang bersangkutan.
(2)Kedudukan dan kedudukan keuangan serta syarat-syarat untuk jabatan Sekretaris Daerah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 62.
(1)Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kepala Daerah dalam kedudukannya dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta diberi tugas pula untuk membantu anggota Badan Pemerintah Harian dalam segala hal untuk kelancaran jalannya pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka seperti dimaksud dalam pasal 57.
(2)Sekretaris Daerah melaksanakan persiapan dengan sebaik-baiknya segala sesuatu yang akan dimusyawarahkan dan dimufakatkan serta diputus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 63. Bila Sekretaris Daerah berhalangan menjalankan tugas, maka tugas Sekretaris Daerah dijalankan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Pasal 64. Sekretaris Daerah tidak boleh merangkap jabatan-jabatan lain dan terhadapnya berlaku larangan-larangan dalam pasal 25 ayat (1) BAGIAN III. Pegawai Daerah. Pasal 65.
(1)Peraturan tentang pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara; gaji, pensiun, uang tunggu dan hal-hal lain sebagainya mengenai kedudukan hukum pegawai Daerah, ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(2)Peraturan tersebut dalam ayat (1) tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah. Pasal 66. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 65, maka pegawai Daerah, kecuali Sekretaris Daerah, diangkat, diberhentikan untuk sementara oleh Kepala Daerah dan diberhentikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 67.
(1)Cara dan syarat-syarat menetapkan pekerjaan pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah, sedangkan bagi pegawai Daerah yang diperbantukan kepada Daerah lainnya dalam Peraturan Daerah dari Daerah yang memperbantukan pegawainya itu.
(2)Pegawai Negeri atau pegawai Daerah yang diperbantukan kepada Daerah digaji dari keuangan Daerah yang menerima pegawai itu, kecuali apabila dalam Peraturan Pemerintah tersebut dalam ayat (1) ditetapkan lain. Pasal 68.
(1)Atas permintaan Kepala Daerah, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan atau Penguasa yang ditunjuk olehnya, dapat dipekerjakan pegawai dalam lingkungan Departemennya untuk melakukan urusan-urusan tertentu bagi kepentingan Daerah yang bersangkutan.
(2)Dalam hal tersebut dalam ayat (1), syarat-syarat dan hubungan kerja antara pegawai yang bersangkutan dengan alat-alat Pemerintah Daerah, sepanjang diperlukan diatur dalam keputusan termaksud dalam ayat itu.

BAB VI

KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

dan 2. Menurut pasal 1 ayat (1) semua badan-badan pemerintahan yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang ini disebut dengan istilah "Daerah'.. Daerah-daerah ini adalah pula daerah-daerah besar dan kecil termaksud dalam pasal 18 Undang-undang Dasar. Istilah "Daerah" adalah istilah tehnis bagi penyebutan sesuatu bagian teritoir yang berpemrintahan sendiri dalam rangka Negara Kesatuan Dalam mengusahakan pembagian wilayah Indonesia dalam Daerah-daerah dimaksud serta menetapkan jumlah banyaknya tingkatan telah diperhatikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang menghendaki agar keputusan-keputusan mengenai hal-hal ini dipakai pedoman dalam melaksanakan Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yaitu yang termaktub dalam lampiran B. ad III sub Ib dari pada Ketetapan No. II/MPRS/1960 dan mengandung pokok-pokok antara lain sebagai berikut :

1.Seluruh wilayah Indonesia dibagi habis dalam Daerah-daerah.
2.Daerah terdiri dari 3 tingkatan, tingkat I dan II sebagaimana yang telah ada dan yang masih akan diadakan berdasarkan perundang-undangan yang telah ada.
3.Tingkat III diadakan pada Daerah Kecamatan atau Daerah kesatuan masyarakat hukum yang cukup besar, atau dari gabungan beberapa desa,
4.Daerah tingkat III pada akhirnya harus menggantikan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum terendah.
5.Tidak setuju Pola yang hendak menempatkan Daerah tingkat I didaerah Keresidenan dan Daerah tingkat II didaerah Kecamatan. Dengan memperhatikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dimaksud, maka menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam 3 jenis Daerah yang bertingkatan, yaitu berturut- turut dari atas kebawah:

a.Daerah tingkat I,
b.Daerah tingkat II dan
c.Daerah tingkat III. Daerah setingkat lebih atas bagi Daerah tingkat III adalah Darah tingkat II dan bagi Daerah tingkat II adalah Daerah tingkat I (lihat pasal I ayat 5). Daerah tingkat I dinamakan "Propinsi" dan yang khusus mempunyai wilayah yang seluruhnya atau sebagian besar merupakan tempat tinggal bersama-sama kelompok penduduk dinamakan "Kotaraya". Berdasarkan prinsip yang sama ini, maka Daerah tingkat II dinamakan "Kabupaten" dan "Kotamadya" dan Daerah tingkat III dinamakan "Kecamatan" dan "Kotapraja". Berhubungn dengan penjelasan diatas, bahwa "Daerah" adalah istilah teknis bagi penyebutan sesuatu bagian teritoir dan nama "Propinsi", "Kabupaten" dan sebagainya adalah menunjukkan jenis Daerah, maka daerah yang bersifat "istimewa" yang didasarkan atas ketentuan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar atau yang ditetapkan oleh Pemerintah atas alasan lain, disebut Daerah Istimewa. Karena itu, maka sebutan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sifat keistimewaannya yang bersumber pada pasal 18 Undang-undang Dasar dan sebutan Daerah Istimewa Aceh dengan keistimewaannya yang terletak dalam suatu kebijaksanaan khusus Pemerintah Pusat terhadap beberapa bidang urusan pemerintahan, berdasarkan pasal 88 ayat.(2), berlaku terus hingga dihapuskan atau diganti dengan peraturan-peraturan perundangan yang sah. Adapun yang mengenai Jakarta, Pemerintah telah menetapkan status "istimewa", bukan saja karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara, akan tetapi juga karena Jakarta merupakan kota pelabuhan yang penting sekali, lagi pula karena merupakan suatu kota teladan dan kota internasional yang mengingat luas dan jumlah penduduknya telah tumbuh kearah suatu kota metropolitis. Untuk menaikkan kedudukannya sebagai tempat yang sering harus menyelenggarakan bermacam kegiatan internasional, dan agar dapat memenuhi syarat-syarat istimewa sebagai kota teladan dan kota modern, begitu pula untuk menjunjung tinggi nama dan kehormatan Bangsa Indonesia, maka di Daerah ini harus dilaksanakan pembangunan secara besar- besaran yang intensif sekali. Maka karena itu, untuk mencapai effisiensi kerja yang cepat dan lancar menurut satu garis komando langsung yang tegas, bagi Daerah ini masih berlaku Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961, yang memberikan dasar dari pada status istimewa bagi Jakarta. Pertumbuhan dan perkembangan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta adalah pesat sekali dan Kotaraya ini tentu akan menjadi kota metropolistis, yang membawa pemekaran kepentingan-kepentingan khusus. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya itu, luas wilayah dan jumlah penduduknya dengan kepentingan-kepentingan yang beraneka corak ragamnya, memerlukan bentuk-bentuk pemerintahan yang beradaya guna. Karena itu, maka dalam wilayah Ibu-Kota Negara akan tumbuh Daerah-daerah tingkat lain dan diperlukan bentuk-bentuk pemerintahan khas untuk tetap mencapai effisiensi dalam penyelenggaraan rakyat; walaupun demikian akan senantiasa diusahakan agar sedapat-dapatnya ada persesuaian keistimewaan seperti yang dimaksudkan diatas yang menentukan adanya Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta dengan status khusus begitu pula keistimewaan-keistimewaan yang menjadi dasar dari pada Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh masing-masing sebagai Daerah tingkat I, maka Daerah-daerah tingkat I yang lain, adalah "Propinsi" menurut Undang-undang ini, misalnya: Daerah tingkat I Kalimantan Barat disebut Propinsi: Kalimantan Barat, Daerah tingkat I Jawa Barat menjadi Propinsi Jawa Barat tingkat I Maluku menjadi Propinsi Maluku dan seterusnya. Kecuali keistimewaan yang ada pada ketiga Daerah dimaksud diatas yaitu Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh, status atau sifat istimewa bagi Daerah-daerah lain tidak akan diadakan lagi pada saatnya diharapkan bahwa status atau sifat istimewa bagi Yogyakarta dan Aceh akan hapus. Begitu pula semua Daerah tingkat II selain Kotapraja adalah Kabupaten, misalnya Daerah tingkat II Agam dinamakan sekarang "Kabupaten Agam" dan seterusnya, dan semua Kotapraja dinamakan Kotamadya, misalnya Kotapraja Blitar, Bandung, Palembang, Pontianak Pare-Pare, Ambon sekarang dinamakan Kotamadya Blitar Bandung, Palembang, Pontianak, Pare-Pare dan Ambon". Perlu ditegaskan disini, bahwa melihat perkembangan sekarang, seluruh wilayah Negara kini telah habis terbagi dalam 25 Daerah tingkat I, yaitu 25 Propinsi (sudah termasuk Kotaraya Jakarta, dan Propinsi Irian Barat) sedang tiap-tiap Propinsi telah terbagi habis pula dalam Kabupaten dan Kotamadya. Pembagian dalam Daerah-daerah ini sudah brang tentu masih juga belum dapat dikatakan sempurna dan memuaskan dan dikelak kemudian hari masih akan mengalami perubahan-perubahan lagi, tetapi Daerah-daerah yang ada sekarang ini terutama yang baru saja dibentuk seharusnya terlebih dahulu diberi kesempatan dan cukup waktu untuk menyempurnakan alat-alat perlengkapan, organisasi pemerintahan dan peningkatan kemampuan kerjanya, sehingga dengan demikian dengan sudah adanya pemerintahan yang stabil dan effisien, langkah-langkah selanjutnya untuk membentuk Daerah-daerah yang baru, dapat dilaksanakan dengan mudah dan teratur. Daerah tingkat III sampai sekarang masih belum pernah diadakan. Menurut Undang-undang ini dalam pasal 4 ayat (2), sesuatu atau gabungan desa atau Daerah yang setingkat dengan desa atau kecamatan, dengan mengingat keadaan kehidupan masyarakat dan kemajuan perkembangan sosial ekonominya serta dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum adat yang masih berlaku, dawpat dibentuk sebagai Daerah tingkat III dengan nama Kecamatan atau Kotapraja. Dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum termasuk juga kesatuan masyarakat hukum adat yaitu kesatuan masyarakat hukum yang setingkat dengan desa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai pembawaan sejarah pertumbuhannya, dimana ikatan kesatuan atau adat kebiasaannya demikian kuat dan mendalam atau berakar. Nama "Propinsi", "Kabupaten" atau "Kecamatan" dalam istilah tehnis menurut Undang- undang ini bukan lagi merupakan nama penunjukan sesuatu wilayah kerja seorang pejabat lingkungan Departemen Dalam Negeri, tetapi adalah jenis Daerah, yaitu suatu kesatuan pemerintahan teritorial yang berotonomi (lihat pasal 1 ayat 2) yang mempunyai tingkatan tertentu. Begitu pula nama ,Kotapraja" bukan lagi merupakan sesuatu Daerah tingkat II, tetapi Kotapraja menurut Undang-undang ini adalah,termasuk Daerah tingkat III. Diakui, bahwa istilah-istilah itu dalam permulaan masa berlakunya Undang-undang ini akan menimbulkan rasa kurang puas dan salah faham, namun seperti halnya dengan nama Propinsi atau Kabupaten yang semula hanya dikenal di Jawa-Madura saja, kemudian dapat diterima pula di Daerah-daerah lain, maka diharapkan nama Kecamatan sebagai nama sesuatu jenis Daerah akan dapat pula kiranya diterima, lebih-lebih kalau diingat, bahwa memang sukar sekali untuk mencarikan nama baru yang cocok, begitu pula kiranya dengan nama Kotaraya dan Kotamadya. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (3) dan (5) sudah jelas dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Pasal 3. Undang-undang pembentukan sesuatu Daerah harus memuat pengaturan esensialia, yang isinya dapat menunjukkan hak hidup bagi Daerah itu, yang terdiri atas setidak- tidaknya nama ibukota dan batas Daerah serta kewenangan pangkalnya dan anggaran keuangannya yang pertama. Dalam perkembangan selanjutnya, mungkin perlu diadakan penyempurnaan batas wilayah Daerah; demikian pula ibukota mungkin perlu dipindah atau nama daerah perlu diubah dengan nama yang lebih aseli atau lebih sesuai dengan sejarahnya, maka dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan bahwa perubahan-perubahan atau penyempurnaan yang tidak mengakibatkan pembubaran sesuatu Daerah, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 4. Mengenai pembentukan Daerah tingkat III, seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, telah diuraikan seperlunya dalam Penjelasan Umum. Ayat (2) pasal ini tidaklah harus ditafsirkan, bahwa Daerah tingkat III baru akan dibentuk, apabila kehidupan masyarakat dan perkembangan sosial ekonomi suatu atau beberapa desa atau Daerah yang setingkat dengan desa sudah mencapai tingkat taraf tertentu, sehingga sebelum taraf itu dicapai tidak akan dibentuk Daerah tingkat II, melainkan maksudnya ialah hal-hal itu diperhatikan untuk menentukan, apakah suatu atau atau beberapa desa dan Daerah yang setingkat dengan desa dibentuk menjadi Daerah tingkat III. Pasal 5 sampai dengan pasal 10 Konstruksi Pemerintah Daerah menurut Undang-undang ini, yakni terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum mengenai fungsi, tugas, kewajiban dan kewenangannya masing-masing serta hubungan timbal-balik antara keduanya. Kepala Daerah karena jabatannya adalah menjadi kepercayaan Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang memegang kekuasaan menurut Undang-undang dan melaksanakan kebijaksanaan Presiden/Perdana Menteri/Pemimpin Besar Revolusi dalam Daerahnya, karena itu Kepala Daerah bertanggung-jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut hierarchie yang ada (pasal 5 ayat 2). Disamping itu Kepala Daerah adalah pula kepercayaan Rakyat Daerahnya yang diwakili dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang komposisinya mencerminkan kegotong-royongan nasional revolusioner. Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu memilih dan mempunyai sendiri Ketua dan Wakil-wakil Ketuanya yang harus menjamin poros Nasakom (pasal 7 dan pasal 9 ayat 1), tetapi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempertanggung- jawabkan tugasnya kepada Kepala Daerah yang menjadi penanggung-jawab umum Daerah (pasal 8). Sebagai penanggung-jawab umum Daerah yang bertanggung-jawab kepada Presiden (lihat juga pasal 45 ayat 2), maka dalam menjalankan seluruh tugas-kewenangannya itu Kepala Daerah tidak diwenangkan menjalankan politik lain dari pada politik Negara dan karena itu Kepala Daerah adalah pula pegawai Negara (Pasal 19). Mengingat demikian luas dan berat tugas dan kewajiban Kepala Daerah, maka didalam Kepala Daerah menjalankan tugas kewajiban pelaksanaan Pemerintah sehari-hari perlu dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dan para anggota Badan Pemerintah Harian. Adanya bantuan Wakil Kepala Daerah dan anggota-anggota Badan Pemerintah Harian ini tidak merubah tanggung-jawab atas pemerintahan Daerah yang etap ada ditangan Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah dan anggota Badan Pemerintah Harian bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah atas tugas pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas pekerjaan pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. Pasal 11 sampai dengan pasal 14. Menurut Undang-undang ini, Kepala Daerah seperti telah diuraikan dalam Penjelasan Umum, idiil dan strukturil diberi kedudukan khas dalam susunan ketatanegaraan. Ia bukan saja merupakan alat Pemerintah Daerah, tetapi juga alat Pemerintah Pusat dan dalam demokrasi terpimpin Kepala Daerah itu tidak saja memegang pimpinan dan mengayomi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi pula ia adalah pelaksana semua keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dan dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, ia dibantu oleh Badan Pemerintah Harian. Sebagai alat yang mempunyai tugas untuk merealisasikan dasar dan tujuan revolusi, iapun tidak dapat ditumbangkan oleh Dewan Perwakilan revolusi, iapun tidak dapat ditumbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, walaupun hal yang demikian ini tidak menguraikan kewajiban Kepala Daerah untuk memberikan keterangan- keterangan tentang pertanggungan jawab mengenai kebijaksanaan pemerintahan Daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah. Untuk mencapai maksud dan tujuan dimaksud diatas, serta menjamin terdapatnya pemerintahan Daerah yang stabil dan berkewibawaan, sudah barang tentu tidak setiap orang dapat menduduki jabatan Kepala Daerah yang amat penting dan berat itu dan karenanya harus ditentukan cara bagaimana orang dapat menjadi Kepala Daerah dengan syarat-syarat yang tidak ringan pula. Cara-cara untuk dapat menduduki jatah Kepala Daerah, diatur dalam pasal-pasal 11, 12, 13 dan 14, yaitu bagi Kepala Daerah tingkat I diangkat oleh Presiden atas pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan melalui Menteri Dalam Negeri, dan bagi Daerah-daerah lain diangkat oleh Penguasa yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atas pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan melalui Kepala Daerah setingkat lebih atas. Apabila dari pencalonan pertama tidak ada calon yang memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dengan penjelasan penolakan oleh Penguasa yang berwenang diberi keleluasaan untuk mengajukan calon-calon kedua kalinya. Adalah tidak wajar bila dalam pencalonan yang kedua ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengajukan calon-calon yang telah diajukan dalam pencalonan yang pertama, oleh karena penolakan calon-calon pertama mengandung pengertian bahwa semua calon-calon pertama itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah oleh Penguasa yang berwenang. Penguasa yang berwenang seharusnyalah memberikan keterangan seperlunya yang menjadi dasar penolakan pengangkatan dari setiap calon yang diajukan. Berhubung dengan itu maka sudah pada tempatnya bilamana dalam pencalonan yang kedua kalinya tidak diajukan nama calon-calon yang sudah disebut dalam pencalonan pertama, dengan memperhatikan alasan-alasan penolakan pada pencalonan pertama. Apabila juga pada pencalonan yang kedua ini tidak ada calon yang memenuhi syarat, maka Penguasa yang berwenang mengangkat seorang Kepala Daerah diluar pencalonan (lihat pasal-pasal 13 dan 14 ayat 3).

Pasal 15

Pasal ini menetapkan syarat-syarat pengangkatan Kepala Daerah. Yang dimaksudkan dengan syarat "tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia" ialah orang-orang yang tidak pernah secara langsung ikut atau membantu musuh-musuh Negara Republik Indonesia. Perumusan tentang syarat-syarat pendidikan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan dalam pemerintahan (pemerintahan umum, pemerintahan Daerah atau dalam Jawatan-jawatan atau Dinas-dinas Daerah) yang terdapat dalam syarat- syarat tersebut dalam pasal 15 ini, disamping berupa himpunan syarat-syarat negatif yang sekurang-kurangnya harus dimiliki oleh calon Kepala Daerah, mengandung pula syarat-syarat positif khusus mengenai hal pendidikan, pengalaman dan umur, agar dengan demikian ini akan terdapat keseimbangan antara akseptabilitas politis dan kecakapan tehnis bagi seorang Kepala Daerah itu. Untuk menjaga jangan sampai terjadi penerobosan terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan ini, maka calon yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus memiliki bukti-bukti yang sah tentang kebenaran keterangan-keterangan yang mereka berikan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pengangkatan pegawai Negeri. Berhubung dengan pentingnya kedudukan Kepala Daerah sebagai pemusatan pimpinan, baik mengenai bidang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah seperti telah diuraikan dimuka, diangkat oleh Pemerintah Pusat dan diberi kedudukan sebagai pegawai Negara. Syarat-syarat mengenai pendidikan, kecakapan dan pengalaman harus dipentingkan pula, karena seorang Kepala Daerah hanya dapat menunaikan tugasnya dengan baik, jika ia betul-betul mempunyai syarat-syarat tertentu itu. Kepada Daerah adalah seorang kepercayaan Presiden/Mandataris/Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang harus melaksanakan di Daerahnya kebijaksanaan Presiden/Perdana, Menteri/Pimpinan Besar Revolusi, harus melaksanakan politik Pemerintah. Untuk pelaksanaan itu ia bertanggung jawab kepada Presiden. Karenanya Kepala Daerah harus selalu mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan umum. Kepala Daerah harus selalu bertindak seobyektif-obyektifnya dan dalam tindakan- tindakannya tidak akan mengutamakan atau menguntungkan salah satu organisasi/golongan/partai politik, tetapi benar-benar mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan Rakyat dari Daerahnya. Pasal 16. Larangan-larangan yang disebut dalam pasal ini adalah bersifat mutlak, sehingga hanya Presiden yang berwenang memberikan pengecualian, apabila kepentingan Daerah memerlukan (lihat juga penjelasan pasal II sampai dengan pasal 14). Pasal 17. Masa jabatan Kepala Daerah adalah selama lima (5) tahun yakni sesuai dengan masa- duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selama masa jabatan dimaksud Kepala Daerah menjalankan tugas dan kewajiban serta wewenangnya. Dalam hal masa jabatannya berakhir dan ia berhenti sebagai Kepala Daerah baginya tetap terbuka kemungkinan untuk dapat diangkat kembali untuk suatu masa jabatan yang sama lamanya juga, dengan melalui prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang ini. Pasal 18. Wakil Kepala Daerah adalah seorang pembantu Kepala Daerah baik dalam kedudukannya sebagai Pimpinan Pemerintah Daerah, tetapi juga dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Pusat. Dengan sendirinya Wakil Kepala Daerah sebagai pembantu Kepala Daerah menjalankan juga tugas-tugas dan bagian-bagian wewenang Kepala Daerah yang ditentukan baginya. Wakil Kepala Daerah tidak saja mewakili Kepala Daerah jika Kepala Daerah berhalangan, tetapi juga didalam hal Kepala Daerah diberhentikan oleh Penguasa yang berwenang mengangkat atau bila Kepala Daerah meninggal dunia, Wakil Kepala Daerah akan mewakili dan menjalankan tugas kewajiban dan kewenangan Kepala Daerah untuk sisa masa jabatan Kepala Daerah yang ia wakili. Dalam-hal bagi Daerah yang bersangkutan telah diangkat seorang Kepala Daerah yang baru, tugas perwakilan yang dimaksud berakhir. Bagi Daerah-daerah yang baru dibentuk, perlu didudukkan seorang Penguasa yang menjalankan tugas kewenangan Pemerintah Daerah dengan tugas khusus menyiapkan penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum dan pasal 48. Pasal 19. Untuk sementara waktu masih berlaku Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 mengenai nama, jabatan, gelar, penghasilan dan keuntungan lain Kepala Daerah. Pasal 20. Cukup jelas.

Pasal 21

Berbeda dengan ketentuan mengenai Kepala Daerah dalam pasal 17 ayat (3) sub b, maka Wakil Kepala Daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, tanpa menunggu terlebih dahulu diangkatnya seorang Wakil Kepala Daerah baru. Selanjutnya isi pasal ini cukup jelas,lihat juga mengenai syarat pengangkatan Kepala Daerah pada Penjelasan pasal II sampai dengan pasal 15. Pasal 22. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Undang-undang pembentukannya atas dasar perhitungan jumlah tertentu penduduknya, harus diberi seorang Wakil dalam Dewan (ayat 1). Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata diseluruh wilayah Negara, maka perlu diadakan syarat-syarat minimum dan maksimum, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuatu Daerah,a gar dengan demikian itu Daerah yang sangat sedikit sekali penduduknya, mempunyai Wakil-wakil sangat sedikit sekali penduduknya, mempunyai Wakil-wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang cukup representatif untuk menjamin terpeliharanya kepentingan-kepentingan umum seluruh wilayah Daerah yang bersangkutan secara baik. Bagi Daerah yang banyak sekali penduduknya, dapat dicegah terbentuknya suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang amat besar jumlah anggotanya sehingga menjadi "log", yang tidak menguntungkan Daerah, tetapi malahan akan dapat menghambat kelancaran jalannya pemerintahan Daerah. Agar jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu senantiasa dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Daerah yang bersangkutan, maka jumlah anggota Undang-undang pembentukan setiap waktu dapat dirubah oleh Menteri Dalam Negeri. Masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan, tidak lagi empat tahun seperti yang ditentukan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 dahulu, akan tetapi dijadikan lima tahun, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengisi lowongan keanggotaan antar-waktu, duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu hanya untuk sisa masa lima tahun dimaksud. Berhubung dengan diadakannya ketentuan yang dimaksud dalam pasal 89 ayat (3), maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong yang ada, masih dapat terus menjalankan tugas kewajibannya sampai terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (5). Biarpun demikian tidak tertutup kemungkinan untuk tindakan-tindakan perubahan komposisi keanggotaan dan peremajaan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong dapat mencerminkan perkembangan perimbangan yang terjadi di Daerah, secara lebih mendekati kenyataan (obyektif) Pasal 23. Syarat-syarat yang diadakan bagi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. adalah perlu untuk menjaga, agar para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu minimal mempunyai cukup kesadaran, kecakapan dan penetahuan untuk dapat menjalankan tugas kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Umur 21 tahun harus sudah tercapai pada waktu yang bersangkutan ditetapkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Syarat-syarat itu berlaku baik bagi anggota laki-laki maupun perempuan. Kotamadya dan Kotapraja dalam hakekatnya merupakan tempat tinggal bersama kelompok penduduk dan pada umumnya merupakan juga faktor penarik yang tidak kecil artinya bagi pemusatan tempat-tempat tinggal tetap kaum intelek dan para cerdik pandai. Dari sebab anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah wakil rakyat yang bertempat dinggal dalam wilayah Daerah yang bersangkutan, maka penduduk sesuatu Kotamadya sudah barang tentu tidak akan dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah tingkat II yang berbatasan, karena Kotamadya yang sama tingkatannya dengan Darah tingkat II berdiri sejajar, sehingga wilayah Kotamadya itu bukan merupakan bagian wilayah dari pada Daerah tingkat II yang melingkarinya. Hal yang demikian ini sedikit banyak akan dapat menimbulkan kerugian kepada Daerah tingkat II yang bersangkutan, bilamana tidak diadakan pengaturan secara khusus. Mengingat bahwa Kotamadya dapat pula merupakan tempat kedudukan sesuatu Daerah tingkat II, sedang kebanyakan penduduk yang telah maju dalam pendidikan dan pengetahuan, lebih suka bertempat tinggal dalam Kotamadya yang dilingkarinya, maka dengan ketentuan dalam pasal 23 sub b itu telah dibuka kemungkinan, penduduk Kotamadya itu dapat dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II yang melingkari Kotamadya yang bersangkutan itu. Kata "dilingkari" tidak perlu ditafsirkan demikian, bahwa Kota-madya itu harus sepenuhnya berada ditengah-tengah garis batas wilayah Daerah tingkat II yang bersangkutan itu. Kotamadya yang sebagian berbatasan misalnya dengan laut (seperti Surabaya Semarang) atau dengan Daerah/Daerah-daerah tingkat II lainnya, adalah termasuk dalam arti istilah "dilingkari" oleh Daerah/Daerah-daerah tingkat II itu. Jadi penduduk Kotamadya yang sebagian berbatasan dengan Daerah atau beberapa Daerah tingkat II dalam hal ini dapat dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari lebih dua Daerah, misalnya penduduk Kotamadya Binjai yang berbatasan dengan Daerah tingkat II Langkat dan Daerah tingkat II Deli Serdang, dapat dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari ketiga Daerah tersebut, tetapi calon itu diperbolehkan menjadi anggota hanya dari satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saja. Uraian diatas berlaku pula bagi Kotaparaja dan Daerah tingkat III yang melingkarinya. Menurut sub g seorang anggota partai terlarang, sesuai dengan ketentuan pasal 9 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 tentang "Syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian" jis pasal 9 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 dan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960, sebagai akibat pembubaran/pelarangan sesuatu partai, tidak dapat dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali mereka yang dengan perkataan dan perbuatan membuktikan menyetujui Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang berarti pula menyetujui dan bersedia turut aktif melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959, segala sesuatu menurut penilaian Menteri Dalam Negeri dan disetujui oleh Presiden. Pasal 24. Larangan rangkapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pegawai yang bertanggung-jawab tentang keuangan daerah dari daerah yang bersangkutan meliputi semua pejabat dari Daerah, yang bersangkutan dengan keuangan Daerah, termasuk Kepala Biro/kepala Bagian dan pegawai yang bertugas di Biro/Keuangan dari Daerah yang bersangkutan dan yang bertugas serta bertanggung jawab dalam bidang keuangan Daerah. Pasal 25. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan sesuatu baik secara langsung ataupun tidak langsung yang mendatangkan keuntungan baginya akan tetapi merugikan kepentingan Daerah yang bersangkutan dan yang dapat menurunkan derajat atau kehormatan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dimata rakyat yang mereka wakili. Bilamana larangan itu tidak bertentangan dengan kepentingan Daerah, maka menurut ayat (2), Kepala Daerah setelah mendengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mendapat mufakatnya, dapat memberikan pengecualian apabila kepentingan Daerah memerlukannya. Untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang, maka kecuali kesempatan yang harus diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperatahankan diri, anggota yang bersangkutan dapat minta putusan banding kepada Kepala Daerah setingkat lebih atas atau bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri terhadap putusan pemberhentian atau pemberhentian sementara dalam waktu satu bulan sesudah anggota yang bersangkutan itu menerima putusan tersebut. Pasal 26. Cukup jelas. Pasal 27. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan Peraturan-peraturan Daerah yang mengandung ketentuan-ketentuan tentang:

1.uang sidang, uang jalan dan uang penginapan bagi para anggota-anggotanya;
2.tunjangan jabatan bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan;
3.uang kehormatan untuk setiap bulannya, uang jalan dan penginapan, uang perjalanan pindah dari tempat kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebaliknya, uang penggantian biaya berobat, tunjangan kematian, tunjangan penghargaan pada akhir masa jabatan atau setelah berhenti dari jabatan dengan hormat bagi Ketua dan Wakil Ketua. dengan ketentuan, bahwa Peraturan-peraturan Daerah itu ditetapkan dengan mengingat pedoman yang diadakan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah tingkat I bagi Daerah-daerah tingkat II dan III. Peraturan-peraturan Daerah dimaksud untuk berlaku masih memerlukan pengesahan oleh instansi atasan. Mengenai hal-hal dimaksud diatas, bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong, yang berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (3) masih dapat terus menjalankan tugas kewajibannya sesudah berlakunya Undang-undang ini, berlaku terus pula segala peraturan-peraturan yang bersangkutan yang mengatur hal- hal dimaksud (pasal 89 ayat 1), kecuali bilamana peraturan-peraturan itu bertentangan dengan Undang-undang ini. Pasal 28. Ketentuan ini hanya berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk menurut pasal 22 ayat (5) Undang-undang ini dan tidak bagi anggota-anggota antar waktu yang mengisi lowongan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong- Royong yang masih ada. Pasal 29. Perkataan sidang atau rapat dalam ketentuan ini mengandung arti sama dengan perakataan "zitting" atau "vergadering" dalam bahasa asing. Suatu sidang dapat ditentukan untuk suatu waktu, dalam pada mana dapat diadakan rapat secara berturut-turut. Penetapan waktu dan penyelenggaraan dari rapat atau sidang ini adalah termasuk tugas kewajiban Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dibicarakan dalam rapat tertutup tidak saja mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi berlaku juga para pegawai/pekerja yang ada dalam ruangan dimana diadakan rapat atau sidang tertutup semua yang hadir dan mengetahui hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup itu, begitu pula mereka yang dapat mengetahuinya dengan jalan lain, umpamanya pegawai yang karena tugas kewajibannya menerima laporan dari lain pegawai yang mengunjungi rapat. Apabila dengan mempergunakan dasar dimaksud dalam ayat (3), tidak bisa dicapai kata mufakat, maka keputusan itu diserahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengambil keputusan dengan memperhatikan semua pendapat yang ada dan apabila dengan menempuh cara demikian tidak dicapai hasil pula, keputusan dapat diserahkan kepada Kepala Derah. Pasal 30. Pada umumnya rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terbuka bagi umum; sifat terbuka itu adalah adalah sesuai dengan cita-cita demokrasi, dimana umum juga dapat mengikuti dengan saksama segala apa yang dibicarakan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung. Dengan demikian maka umum dapat mengadakan kritik-kritik dan pembahasan- pembahasan atas pembicaraan dan putusan yang diambil dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu melalui surat-surat kabar, radio dan lain-lain. Dalam keadaan yang khusus, misalnya kalau kepentingan umum memerlukannya, maka rapat memutuskan untuk mengadakan rapat tertutup, kecuali mengenai hal-hal tertentu yang tersebut dalam ayat (2). Pasal 31. Cukup jelas. Pasal 32. Maksud peraturan ini adalah agar supaya anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bebas, dengan tidak perlu takut akan dituntut karena hal-hal yang dengan lisan atau tertulis telah dikemukakan dalam rapat, Meskipun demikian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mempunyai sopan-santun sendiri dan senantiasa harus mengingat tata cara berbicara dalam rapat sesuai peraturan tata tertib yang berlaku. Pasal 33. Pada dasarnya, jumlah anggota Badan Pemerintah Harian ditentukan menurut kebutuhan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Penetapan minuman jumlah anggota badan Pemerintah Harian bagi Daerah tingkat I sebanyak 7 orang, Daerah tingkat II sebanyak 5 orang dan Daerah tingkat III sebanyak 3 orang dipandang sesuai, namun penambahan jumlah itu sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan Daerah harus dimungkinkan. Dengan memberikan kewenangan penambahan jumlah anggota Badan Pemerintah Harian itu kepada Menteri Dalam Negeri diharapkan proses akan dapat cepat diselesaikan, yakni setelah dinilai sebaik-baiknya pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Jumlah anggota Badan Pemerintah Harian menurut ketentuan ini harus terus diisi selengkapnya. Manakala timbul lowongan, dalam waktu sesingkatnya lowongan tersebut harus segera diisi. Pasal 34 sampai dengan pasal 38 Cukup jelas. (Lihat juga penjelasan umum). Pasal 39 sampai dengan pasal 41. Cukup jelas. (Lihat juga penjelasan umum). Pasal 42. Mengingat, bahwa pelaksanaan urusan-urusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah setingkat lebih atas dapat dilakukan di Daerah dengan sebaik-baiknya apabila Pemerintah Daerah yang bersangkutan diturut-sertakan, maka kecuali pemberian otonomi yang luas dan riil kepada Daerah seperti yang diatur dengan ketentuan- ketentuan tersebut dalam pasal 39, 40 dan 41, adalah selayaknya, apabila dipergunakan sebanyak mungkin tugas pembantuan (medebewind) yang dilaksanakan oleh Daerah. Berhubung dengan itu, dalam pasal ini ditentukan agar peraturan- peraturan perundangan Pusat atau peraturan Daerah setingkat lebih atas, sedapat mungkin menyerahkan pelaksanaan urusan-urusan Pemerintah Pusat atau urusan rumah tangga. Daerah setingkat lebih atas, sebagian atau seluruhnya, sebagai tugas pembantuan kepada Daerah yang ditunjuk oleh dan dalam peraturan-peraturan itu. Peraturan-peraturan itu wajib menyerahkan biaya-biaya belanja serta alat perlengkapannya kepada dan menentukan sumber-sumber pendapatan bagi Daerah yang ditunjuk itu guna pelaksanaan tugas pembantuan yang dimaksud. Pemerintah Daerah yang ditunjuk wajib melaksanakan tugas pembantuan itu. Pasal 43. Mengenai pasal 43 dijelaskan, bahwa pasal ini mengatur dasar-dasar pokok kerja sama antara Daerah-daerah untuk mencapai daya kerja yang lebih kuat mengenai soal-soal yang termasuk urusan rumah tangga Daerah. Dengan bertumbuh dan berkembangnya Daerah-daerah, maka akan meluas pula bidang-bidang dimana terdapat kepentingan bersama. Keputusan-keputusan Musyawarah Antar Kotapraja seluruh Indonesia dengan Departemen Dalam Negeri yang ke II di Makasar tanggal 31 Maret sampai dengan 4 April 1964, dapat menunjukkan, betapa luasnya bidang-bidang yang dimaksud. Untuk bersama-sama mengatur dan mengurus kepentingan bersama itu, Daerah-daerah dapat mengadakan kerja sama. Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) memberikan beberapa ketentuan kerja sama resmi ini, sedangkan ayat (4) menentukan bahwa Menteri Dalam Negeri dapat mengadakan pengaturan khusus untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi sesuatu bentuk kerja sama Antara Daerah. Kerja sama ini tidak terbatas saja kepada Daerah-daerah yang sama tingkatnya, akan tetapi dapat dilakukan juga antara Daerah-daerah yang tidak sama tingkatnya yang berkehendak untuk mencapai suatu tujuan yang, sama untuk kepentingan penduduk didalam masing-masing wilayahnya. Keputusan bersama untuk mengatur kerja sama itu tidak dapat dilaksanakan bilamana tidak disahkan oleh instansi atasan dan sudah barang tentu rencana- rencana untuk mengadakan kerja sama dengan lain-lain Daerah itu harus dimusyawarahkan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Dalam keadaan yang memaksa, Kepala Daerah diperbolehkan juga untuk mengambil inisiatif untuk mengadakan kerja sama tetapi dengan ketentuan, bahwa keputusan yang demikian itu kemudian harus pula dimusyawarahkan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, karena kerja sama itu pada umumnya membawa akibat-akibat finansiil yang tidak dapat lepas dari campur tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain dari pada itu jika untuk melaksanakan kerja sama perlu dibentuk sebuah badan atau panitia, maka dalam peraturan kerja sama itu harus pula diatur tentang pertanggungan jawab badan atau panitia itu. Apabila kerja sama itu terjadi antara Daerah tingkat I dengan Daerah-daerah tingkat lain maka pengesahan terhadap keputusan kerja sama itu dilakukan oleh instansi yang lebih tinggi dari Daerah yang tertinggi tingkatnya i.c. oleh Menteri Dalam Negeri. Bila kemudian tidak terdapat kata sepakat tentang perubahan atau pencabutan peraturan tentang kerja sama, maka Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) yang memutuskannya. Pasal 44 sampai dengan pasal 46. Kepala Daerah yang bertanggung jaab atas maju mundurnya Daerah serta penduduknya, dan untuk itu memegang kesatuan komando dan kesatuan kebijaksanaan pemerintahan di Daerah menjalankan hak dan wewenang sebagai

a.alat Pemerintah Pusat,
b.alat Pemerintah Daerah, Sebagai alat Pemerintah Pusat, Kepala Daerah :
a.memegang Pimpinan dalam melakukan kebijaksanaan untuk melaksanakan politik Pemerintah Pusat mengenai ketertiban dan keamanan umum, guna mencapai situasi tata-tentram di Daerahnya agar dapat ditingkatkan kekertaraharjaan.
b.menyelenggarakan koordinasi antar jawatan-jawatan Pemerintah Pusat di Daerah dan antara jawatan-jawatan tersebut dengan Pemerintah Daerah, dan jawatan-jawatannya,
c.melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, dan
d.menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh Pemerintah Pusat. Wewenang Kepala Daerah memegang pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan pelaksanaan politik Pemerintah Pusat mengenai ketertiban dan keamanan umum dilaksanakan sesuai dengan jiwa kegotong-royongan yang tercermin dalam keputusan Presiden No. 71 tahun 1964, dengan mengindahkan wewenang dan dengan bermusyawarah dengan alat-alat Negara yang bertugas dan berwenang dalam bidang- bidang tersebut didaerahnya; sebaliknya dengan kewajiban bagi alat-alat Negara yang dimaksud untuk mengindahkan wewenang dan kewibawaan Kepala Daerah. Sudah sewajarnyalah bahwa alat-alat Negara yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijksanaan itu, setelah melaksanakan kebijaksanaan tersebut melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Daerah sebagai pemegang pimpinan kebijaksanaan umum didaerahnya. Sebagai alat Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif Pemerintah Daerah, baik dibidang urusan rumah tangga Daerah maupun dibidang pembantuan, dalam hal mana ia memberikan pertanggungan jawab sekurang-kurangnya sekali setahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bila diminta oleh Dewan tersebut atau bilamana dipandang perlu oleh Kepala Daerah. Dalam menjalankan tugas kewenangan ini, Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lihat pasal 17). Dalam melaksanakan tugas kewenangan dan kewajiban saeperti yang dirumuskan dalam pasal 44 ini, nampaklah perwujudan fungsi Kepala Daerah. Dalam memimpin dan mengayomi sebagai pejabat kepercayaan Presiden/Perdana Menteri/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/Pemimpin Besar Revolusi di Daerahnya, maka unsur kebijaksanaan pada semua tindakan dan keputusan Kepala Daerah, serta tindakan dan kebijaksanaan dengan maksud untuk mempertinggi dan memperlengkap ketahanan serta kesiapsiagaan Revolusi Indonesia sesuai TAVIP dengan mengubah gerak pelaksanaan yang masih bersifat routine konvensional dan tindakan kebijaksanaan untuk pelaksanaan pedoman- pedoman pelaksanaan Manipol, merupakan unsur pokok. Jelaslah juga disini bahwa yang dimaksud dengan kebijaksanaan politik polisionil dalam pasal 44 sekali-kali bukanlah politik polisionil beleid yang ada ditangan seorang Gubernur/Resident dari jaman Hindia Belanda, yang semata-mata ditujukan untuk menumpas kegiatan politik bangsa Indonesia yang ingin melepaskan belenggu penjajahan. Kebijaksanaan politik polisionil yang ada pada seorang Kepala Daerah dalam alam Sosialisme Indonesia yang berdasarkan Panca Sila dengan demokrasi terpimpin sebagai alatnya dimaksudkan untuk memupuk, mempersatukan dan mengembangkan kegiatan politik Bangsa Indonesia yang progressif revolusioner untuk mencapai tujuan revolusi, dan kebijaksanaan politik polisionil dalam arti menghambat, menumpas atau membinasakan hanya ditujukan terhadap kegiatan politik antek-antek nekolom dan kaum kontra revolusioner. Peristilahan kita belum cukup kaya untuk mengganti istilah "politik polisionil" yang sebenarnya sudah lapuk itu dengan suatu istilah baru yang khas dan berkepriabdian Indonesia seperti yang dimaksudkan diatas, sehingga dalam pasal 44 ini istilah tersebut masih dipakai. Pasal 45 ayat (2) menetapkan, bahwa seorang Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Hal Perwakilan yang termaktub dalam pasal 46 perlu diadakan, agar tegas siapa yang akan mewakili Daerah untuk bertindak jika daerah menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara perdata atau perkara pidana. Bukan perwakilan didalam pengadilan saja, tetapi juga diluar pengadilan Kepala Daerah yang bersangkutan itu akan mewakili Daerahnya. Dalam soal perwakilan ini, Kepala Daerah dapat menunjuk orang kuasanya untuk mewakili Kepala Daerah.

Pasal 47

dan pasal 48. Cukup jelas. Pasal 49 sampai dengan pasal 56. (Lihat penjelasan umum). Didalam hal sesuatu materi/persoalan telah diatur dengan Peraturan Daerah dan ternyata kemudian bahwa materi /persoalan dimaksud diatur oleh peraturan- perundangan yang lebih tinggi tingkatannya, maka Peraturan Daerah dimaksud karena hukum dengan sendirinya tidak berlaku lagi dengan segala sesuatunya harus disesuaikan dengan ketentuan didalam peraturan-perundangan tersebut yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal dipandang perlu maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diatur tentang ketentuan-ketentuan dan bentuk dari Peraturan Daerah, agar dapat terpenuhi cara- cara melaksanakan peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya yang harus dilaksanakan oleh Daerah. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditanda-tangani oleh Kepala Daerah (pasal 54 ayat 2). Dalam pada itu pengundangan adalah syarat tunggal untuk mendapatkan kekuatan hukum dan mengikat (pasal 54 ayat 3). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Wakil Rakyat Daerah dapat membela kepentingan Daerah dan penduduknya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Kepala Daerah yang lebih tinggi tingkatannya dan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan (pasal 55) agar dengan demikian ada saluran, sehingga kepentingan Daerah dan penduduknya, bila perlu , dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan, dapat dibela sampai pada pemerintahan tingkat Pusat. Pasal 57. Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian dimaksudkan supaya dapat membantu sepenuhnya Kepala Daerah dalam urusan dibidang rumah tangga dan dibidang tugas pembantuan dalam pemerintahan. Maka adalah merupakan kewajiban Kepala Daerah untuk membagi-bagikan pekerjaan dalam bidang-bidang tersebut diatas, sehingga ada tanggung jawab luas bagi setiap anggota Badan Pemerintah Harian. Pasal 58 sampai dengan pasal 60. Menurut pasal 58, yang bekerja pada pemerintahan Daerah ialah :

a.pegawai Negara;
b.pegawai Negeri;
c.pegawai Daerah;
d.pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Daerah;
e.pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah;
f.pegawai Daerah lain yang dipekerjakan pada Daerah dan
g.pegawai Daerah lain yang diperbantukan kepada Daerah. Penjelasan Pemerintah yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong- Royong pada tanggal 5 Juni 1961 mengenai pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 1961 menunjukkan betapa eratnya hubungan mengenai status hukum antara pegawai Negeri dan pegawai Daerah; maka pokok-pokok ketentuan mengenai status hukum pegawai Negeri yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 18 tersebut diatas berlaku pula bagi seluruh pegawai Daerah. Dalam rangka hubungan yang demikian, untuk dapat lebih menjamin adanya pengertian mental, pendidikan, pengetahuan dan kemampuan yang merata pada setiap pegawai, maka ditetapkan ketentuan yang termuat pada pasal 59 dan 60. Sepanjang Undang-undang No. 18 tahun 1961 belum mengatur tentang latihan dan pendidikan pegawai Daerah, maka Menteri Dalam Negeri didalam mengatur lapangan kariere pegawai dalam mengadakan latihan dan pendidikan pegawai mengikut- sertakan pegawai Daerah. Dengan demikian terbuka kemungkinan bagi kariere pegawai Daerah yang bersangkutan. Pasal 61 sampai dengan pasal 63. Untuk mencapai daya guna yang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan Pemerintah yang dikomandokan dari satu sumber pimpinan di Daerah, dalam pada mana menurut sistimatik Undang-undang ini Kepala Daerah itu telah diberikan kedudukan khas dalam rangkaian susunan ketatanegaraan yang tidak mudah dapat tergoyahkan, maka dalam administrasi pemerintahan Daerah Sekretaris Daerah itu dijadikan poros yang utama pula dalam perputaran roda pemerintahan Daerah. Menurut pasal 10 penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah itu bertanggung-jawab kepada dan melakukan pekerjaannya langung dibawah pimpinan Kepala Daerah. Oleh karena Sekretaris Daerah itu menurut pasal 62 bukan saja merupakan Sekretaris dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dari Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Daerah, tetapi juga adalah Sekretaris dari Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Pusat, maka Sekertariat Daerah itu mencakup sekaligus dua Kantor Administrasi Pemerintah Pusat dan kantor Adminitrasi Pemerintah Daerah, sehingga dengan demikian hapus pula dualisme dalam administrasi pemerintahan di Daerah seperti hapusnya dualisme dalam pimpinan pemerintahan Daerah. Untuk menjaga agar dalam administrasi Pemerintahan Daerah ada kontinuitas dalam pimpinannya yang setiap kali tidak akan turut berubah manakala ada pergeseran atau penggantian Kepala Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka menurut ketentuan dalam pasal 61 telah ditentukan, bahwa Sekertaris Daerah itu diberi status pegawai Daerah. Syarat-syarat dan hak pengangkatannya ditentukan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat c.q. Menteri Dalam Negeri. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan menjalankan tugasnya, maka tugas Sekretaris Daerah dilakukan oleh pejabat yang tunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan. Pasal 64. Sudah cukup jelas.

Pasal 65

dan pasal 66. Mengenai ketentuan pasal 65 ayat (1) dikemukakan, bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang No. 18 tahun 1961 tersebut diatas, Daerah dalam menetapkan peraturan-peraturan Daerah tentang hal kepegawaian Daerah harus mengikuti ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut serta menyesuaikan peraturan-peraturan Daerahnya dengan peraturan- peraturan pelaksanaan mengenai hal pegawai Negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (prinsip konkordansi). Pasal 67 sampai dengan pasal 72. Sudah cukup jelas. Untuk selanjutnya (Lihat penjelasan umum). Pasal 73. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan usaha-usaha yang mengakibatkan tambahan beban Rakyat perlu mendapatkan pengesahan terlebih dahulu. Didalam Menteri Dalam Negeri mengesahkan keputusan-keputusan semacam itu selalu akan mendengarkan saran dan pendapat dari Menteri Iuran Negara dan/atau Menteri yang lain, sepanjang apa yang akan diatur didalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut menyangkut sesuatu bidang tertentu yang termasuk dalam tugas bidang Menteri yang bersangkutan.

Pasal 74

dan pasal 75. Sudah cukup jelas. Untuk selanjutnya (Lihat penjelasan umum). Pasal 76. Dalam jangka panjang memang diharapkan agar Daerah itu dapat ber-swasembada dan ber-swadaya menutup kebutuhan rumah tangganya sendiri, akan tetapi sekarang ini Daerah baru dalam taraf memupuk kemampuan untuk dapat membiayai belanja routine. Pasal 86. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang, sekarang pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Baginya tidak terikat jangka masa jabatan dimaksud Pasal 17 ayat (1) dan pasal 21 ayat (5), dengan pengertian bahwa bagi pengangkatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah kemudian, berlaku ketentuan proseduril menurut pasal 11 dan 12 Pasal 87 sampai dengan pasal 90. Tidak memerlukan penjelasan. Mengetahui : Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 sejak Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, maka ketentuan-ketentuan perundangan tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah perlu diperbaharui sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara dan pedoman-pedoman pelaksanaannya;
b.bahwa pembaharuan itu, sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, haruslah berbentuk satu Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah sesuai dengan kegotongroyongan Demokrasi Terpimpin dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup segala pokok-pokok (unsur-unsur) yang progresif dari Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 1 tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan). Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) juncto Penetapan Presiden No. 7 tahun 1965 serta untuk mewujudkan Daerah-daerah yang dapat berswadaya dan berswasembada;
c.bahwa agar dapat dilaksanakan pembentukan Pemerintah Daerah tingkat III selekas mungkin; Memperhatikan : Usul Panitia Negara yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 514 tahun 1961 dan No. 5 47 tahun 1961: Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 1 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 18 dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2.Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, No. IV/MPRS/ 1963, No. V/MPRS/1965. No. VI/MPRS/1965, No. VII/ MPRS 1965 dan No. VIII/MPRS/1965; Mendengar: Presidium Kabinet Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Menetapkan

Memutuskan: Pertama mencabut:

1.Undang-undang No, 1 tahun 1957;
2.Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan);
3.Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960;
4.Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) juncto Penetapan Presiden No. 7 tahun 1965; Kedua menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH. KETENTUAN UMUM. Pasal 1.

(1)Yang dimaksud dengan "Daerah" dalam Undang-undang ini, ialah daerah besar dan daerah kecil tersebut dalam pasal 18 Undang-undang Dasar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
(2)Istilah-istilah "Propinsi", "Kabupaten" dan "Kecamatan" sebagaimana halnya dengan istilah-istilah "Kotaraya", "Kotamadya" dan "Kotapraja", adalah istilah- istilah untuk nama jenis Daerah dan bukan merupakan penunjukan sesuatu wilayah administratif.
(3)Yang dimaksud dengan "Kota" ialah kelompokan penduduk yang bertempat tinggal bersama-sama dalam satu wilayah yang batasnya menurut peraturan- peraturan yang telah ditentukan.
(4)Yang dimaksud dengan "Desa" atau daerah yang setingkat dengan itu adalah kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri seperti dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar.
(5)Jika dalam Undang-undang ini disebut "setingkat lebih atas", maka yang dimaksudkan adalah:
1. a.Daerah tingkat I bagi Daerah tingkat II yang terletak dalam wilayah Daerah tingkat I itu;
2. b.Daerah tingkat II bagi Daerah tingkat III yang terletak dalam wilayah Daerah tingkat II itu.
(6)Dalam Undang-undang ini istilah keputusan dapat diartikan juga peraturan. PEMBAGIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM DAERAH. Pasal 2.
(1)Wilayah Negara Republik Indonesia terbagi habis dalam Daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkatan sebagai berikut:
1. a.Propinsi dan/atau Kotapraja sebagai Daerah tingkat I.
2. b.Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai Daerah tingkat II dan
3. c.Kecamatan dan/atau Kotapraja sebagai Daerah tingkat III.
(2)Ibu-kota Negara Republik Indonesia Jakarta dimaksud dalam Undang-undang No. 10 tahun 1964, sebagai Kotapraja tersebut pada ayat (1) pasal ini, baik bagi perubahan dan penyempurnaan batas-batas wilayahnya maupun mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya Daerah-daerah tingkat lain ataupun pemerintahan dalam bentuk lain yang sedapat mungkin akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang- undang. Pasal 3.
(1)Pembentukan Daerah termaksud dalam pasal 2 ayat (1), nama, ibu-kota dan batasnya, serta tugas kewenangan pangkalnya dan anggaran keuangannya yang pertama, diatur dengan Undang-undang. 2) Penyempurnaan batas wilayah Daerah begitu pula pemindahan ibu-kota, perubahan nama dan batas wilayah kemudian yang tidak mengakibatkan pembubaran sesuatu Daerah, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 4.
(1)Kota dengan memperhatikan faktor-faktor sosial ekonomis, penduduk dan lain- lain, dapat dibentuk menjadi Kotaraya, Kotamadya atau Kotapraja dimaksud dalam pasal 2.
(2)Sesuatu atau beberapa desa atau daerah yang setingkat dengan desa, dengan mengingat kehidupan masyarakat dan kemajuan perkembangan sosial ekonominya serta dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum adat dan susunan asli yang masih hidup dan berlaku, dapat dibentuk menjadi Daerah tingkat III. BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGIAN I. Ketentuan Umum. Pasal 5.
(1)Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.
(2)Kepala Daerah melaksanakan politik Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut hierarchi yang ada. Pasal 6. Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian. Pasal 7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua sampai terjadi poros Nasakom. Pasal 8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya mempertanggung-jawabkan kepada Kepala Daerah. Pasal 9.
(1)Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh dan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disahkan bagi:
1. a.Daerah tingkat I oleh Menteri Dalam Negeri,
2. b.Daerah-daerah lain oleh Kepala Daerah yang setingkat lebih atas.
(2)Selama Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum ada, rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tertua usianya. Pasal 10.
(1)Penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah, yang disusun dan pembiayaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pedoman yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(2)Sekretariat Daerah dikepalai oleh seorang Sekretaris Daerah yang melakukan pekerjaannya langsung dibawah pimpinan Kepala Daerah. $ 1. Kepala Daerah. Pasal 11. Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh:
1. a.Presiden bagi Daerah tingkat I,
2. b.Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden bagi Daerah tingkat II dan
3. c.Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat III yang ada dalam Daerah tingkat I. Pasal 12.
(1)Kepala Daerah tingkat I diangkat oleh Presiden dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.
(2)Apabila dari pencalonan itu tidak ada calon yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan diminta oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk mengajukan pencalonan yang kedua dengan disertai keterangand tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penolakan terhadap pencalonan pertama
(3)Apabila juga pada pencalonan yang kedua seperti di maksud ayat (2) diatas tidak ada calon yang memenuhi syarat, maka Presiden mengangkat seorang Kepala Daerah diluar pencalonan. Pasal 13.
(1)Kepala Daerah tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya emapt orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.
(2)Apabila dari pencalonan itu tidak ada calon dyang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan diminta oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengajukan pencalonan yang kedua dengan disertai keterangan tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penolakan terhadap pencalonan pertama.
(3)Apabila juga dalam pencalonan yang kedua seperti dimaksud dalam ayat (2) diatas tidak,ada calon yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden, maka Presiden mengangkat seorang Kepala Daerah diluar pencalonan. Pasal 14.
(1)Kepala Daerah tingkat III diangkat oleh Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri dari sedikit- dikitnya dua dan sebanyak- banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan
(2)Apabila dari pencalonan itu tidak ada calon yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah oleh Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan diminta oleh Kepala Daerah tingkat I untuk mengajukan pencalonan yang kedua dengan disertai keterangan tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penolakan terhadap pencalonan pertama.
(3)Apabila juga pada pencalonan yang kedua seperti dimaksud dalam ayat (2) diatas tidak ada calon yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah oleh Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri, maka Menteri tersebut mengangkat seorang Kepala Daerah di luar pencalonan. Pasal 15. Yang dapat diangkat menjadi Kepala Daerah ialah warga negara Indonesia yang selain memenuhi peraturan-peraturan kepegawaian tentang syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai Negeri:

1.berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia;
2.menyetujui Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpinpin dan Kepribadian Indonesia yang berarti juga menyetujui dan turut serta aktip melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959 dan semua pedoman-pedoman pelaksanaannya
3.tidak sedang dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi;
4.A. bagi Daerah tingkat I: a.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi pemerintahan; a.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Tinggi atau sekurang- kurangnya berpendidikan yang dapat disamakan dengan Sekolah Lanjutan Tingakt Atas; a.3. sekurang-kurangnya berumur 35 tahun; B. bagi Daerah tingkat II: b.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi pemerintahan; b.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sekurang-kurangnya berpendidikan yang dapat disamakan dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; b.3. sekurang-kurangnya berumur 30 tahun; C. bagi Daerah tingkat III: c.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi pemerintahan; c.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Dasar; c.3. sekurang-kurangnya berumur 30 tahun. Pasal 16.

(1)Kepala Daerah dilarang:
1. a.dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan atau tidak melakukan tindakan, yang hanya menguntungkan dan/atau mendahulukan kepentingan partainya, sesuatu golongan atau sesuatu partai, sehingga merugikan kepentingan Pemerintah dan Rakyat Daerah;
2. b.langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung untuk sesuatu perusahaan yang mempunyai dasar ikatan perjanjian dengan Negara atau dengan Daerah untuk memperoleh laba atau keuntungan;
3. c.langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung untuk sesuatu usaha menyelenggarakan pekerjaan umum, pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan guna kepentingan Daerah;
4. d.melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang memberikan keuntungan baginya dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan Daerah yang bersangkutan;
5. e.menjadi adpokat, pkrol atau kuasa dalam perkara dimuka pengadilan, dalam mana Daerah yang bersangkutan tersangkut.
(2)Terhadap larangan-larangan dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c dan d, Presiden dapat memberikan pengecualian, apabila kepentingan Daerah memerlukan. Pasal 17.
(1)Kepala Daerah diangkat untuk masa jabatan 5 tahun atau untuk masa yang sama dengan masa duduk Dewan Perwakilan Daerah yang bersangkutan tetapi dapat diangkat kembali.
(2)Kepala Daerah tidak dapat diperhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkecuali apabila Penguasa yang berhak mengangkat menghendakinya.
(3)Kepala Daerah berhenti karena meninggal dunia atau diperhentikan oleh Penguasa yang berhak mengangkat;
1. a.atas permintaan sendiri;
2. b.karena berakhir masa jabatannya dan telah diangkat Kepala Daerah yang baru;
3. c.karena tidak memenuhi lagi sesuatu syarat dimaksud dalam pasal 15;
4. d.karena tidak memenuhi lagi ketentuan larangan-larangan bagi Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 16;
5. e.karena sebab-sebab lain. Pasal 18.
(1)Menteri Dalam Negeri menetapkan peraturan tentang pejabat yang mewakili Kepala Daerah, apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan.
(2)Selama Pemerintah Daerah dari Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang- undang ini belum terbentuk dan tersusun menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 dan selama kekuasaan pemerintahan dari Daerah termaksud belum diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, kekuasaan dijalankan oleh Penguasa yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pasal 19. Kepala Daerah adalah pegawai Negara, yang nama jabatan dan gelarnya, kedudukan dan penghasilannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 20.
(1)Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah mengangkat sumpah menurut cara agamanya atau mengucapkan janji menurut kepercayaannya dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan:
1. a.bagi Daerah tingkat I dihadapan Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
2. b.bagi Daerah lainnya dihadapan Kepala Daerah setingat lebih atas atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.
(2)Susunan kata-kata sumpah atau janji yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut: "Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk dipilih dan diangkat menjadi Kepala Daerah, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan-perundangan yang berlaku bagi Republik Indonesia. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dan Daerah daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Daerah, Pemerintah dan Pegawai Negara. Saya bersumpah (berjanji), bawha saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia pada umumnya dan memajukan kesejahteraan Rakyat di Daerah pada khususnya dan akan setia kepada Negara, Bangsa dan Republik Indonesia". $2 Wakil Kepala Daerah. Pasal 21.
(1)Wakil Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 6 diangkat dari antara sedikit- dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh:
1. a.Presiden bagi Daerah tingkat I;
2. b.Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden bagi Daerah tingkat II dan
3. c.Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat III yang ada dalam Daerah tingkat I yang bersangkutan.
(2)Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 15 berlaku juga untuk Wakil Kepala Daerah.
(3)Larangan bagi Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 16 berlaku pula bagi Wakil Kepala Daerah.
(4)Wakil Kepala Daerah adalah pegawai Negara yang gelar dan nama jabatannya, kedudukan dan penghasilannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
(5)Wakil Kepala Daerah diangkat untuk suatu masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Kepala Daerah atau untuk masa yang sama dengan masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, tetapi dapat diangkat kembali.
(6)Wakil Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkecuali apabila Penguasa yang berhak mengangkat menghendakinya.
(7)Wakil Kepala Daerah berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Penguasa yang berhak mengangkat:
1. a.atas permintaan sendiri;
2. b.karena berakhir masa jabatannya;
3. c.karena tidak memenuhi lagi sesuatu syarat dimaksud dalam pasal 15 jo. ayat (2) pasal ini;
4. d.karena tidak memenuhi lagi ketentuan larangan-larangan dimaksud dalam pasal 16 jo. ayat (3) pasal ini;
5. e.karena sebab-sebab lain.
(8)Sebelum memangku jabatannya, Wakil Kepala Daerah mengangkat sumpah atau mengucapkan janji menurut agamanya didepan Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk olehnya
(9)Susunan kata-kata sumpah ata janji yang dimaksud dalam ayat (8) adalah sama dengan susunan kata-kata sumpah atau janji dalam pasal 20 ayat (2) dengan ketentuan, bahwa perkataan Kepala Daerah harus dibaca Wakil Kepala Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. $ 1. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 22.
(1)Bagi tiap-tiap Daerah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Undang-undang pembentukannya, dengan dasar perhitungan jumlah penduduk yang harus mempunyai eorang wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta syarat-syarat minimum dan maksimum jumlah anggota bagi masing-masing Daerah sebagai berikut:
1. a.bagi Daerah tingkat I, tiap-tiap 200.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 40 maksimum 75;
2. b.bagi Daerah tingkat II, tiap-tiap 10.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 25 dan maksimum 40;
3. c.bagi Daerah tingkat III, tiap-tiap 2.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 15 maksimum 25.
(2)Perubahan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) sub a, b, dan c ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(3)Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berlaku untuk masa lima tahun.
(4)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengisi lowongan keanggotaan antar waktu, duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu hanya untuk sisa masa lima tahun tersebut.
(5)Pemilihan, pengangkatan dan penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Undang-undang. Pasal 23. Yang dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah warga negara Indonesia yang:
1. a.telah berumur 21 tahun;
2. b.bertempat tinggal pokok dalam wilayah Daerah yang bersangkutan sedikit- dikitnya enam bulan yang terakhir, atau bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II dan III yang bukan Kotamadya atau Kotapraja dapat juga bertempat tinggal pokok sedikitnya enam bulan yang terakhir dalam Kotamadya atau Kotapraja yang dilingkari oleh Daerah Tingkat II atau Daerah tingkat III yang bersangkutan.
3. c.cakap menulis dan membaca bahasa Indonesia dalam huruf latin
4. d.berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia;
5. e.menyetujui Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang berarti juga menyetujui dan turut serta aktif melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959 dan semua pedoman-pedoman pelaksanaannya;
6. f.tidak sedang dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi;
7. g.tidak menjadi anggota/bekas anggota sesuatu partai/organisasi yang menurut peraturan perundangan yang berlaku dinyatakan dibubarkan/terlarang oleh yang berwajib, kecuali mereka yang dengan perkataan dan perbuatan membuktikan persetujuannya apa yang tersebut dalam sub c, menurut penilaian Menteri Dalam Negeri dan disetujui Presiden. Pasal 24. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh merangkap menjadi:
8. a.Presiden dan Wakil Presiden;
9. b.Menteri;
10. c.Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
11. d.Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau anggota Badan Pemerintah Harian dari Daerah yang bersangkutan atau Daerah yang lain;
12. c.Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah yang lain;
13. f.Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah dan Pegawai yang bertanggung jawab tentang keuangan pada Daerah yang bersangkutan. Pasal 25.
(1)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh:
1. a.menjadi adpokat, pokrol atau kuasa dalam perkara hukum, dalam mana Daerah yang bersangkutan itu tersangkut;
2. b.ikut serta dalam penetapan atau pengesahan dari perhitungan yang dibuat oleh sesuatu badan dalam mana ia duduk sebagai anggota pengurusnya, kecuali apabila hal ini mengenai perhitungan anggaran keuangan Daerah yang bersangkutan;
3. c.langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung untuk sesuatu usaha menyelenggarakan pekerjaan umum, pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan guna kepentingan Daerah;
4. d.melakukan pekerjaan yang memberikan keuntungan baginya dalam hal- hal yang berhubungan langsung dengan Daerah yang bersangkutan.
(2)Terhadap larangan-larangan tersebut dalam ayat (1), Kepala Daerah semufakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan pengecualian, apabila kepentingan Daerah memerlukannya.
(3)Anggota yang melanggar larangan tersebut dalam ayat (1), setelah diberi kesempatan untuk mempertahankan diri dengan lisan atu tulisan, semufakat Dewan Perwakilan Rakayt Daerah diperhentikan oleh Kepala Daerah dan sebelum itu oleh Kepala Daerah tersebut dapat diperhentikan untuk sementara.
(4)Terhadap putusan pemberhentian dan pemberhentian sementara tersebut dalam ayat (3), anggota yang bersangkutan dalam waktu satu bulan sesudah menerima putusan itu, dapat meminta keputusan banding kepada Kepala Daerah yang setingkat lebih atas dan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri. Pasal 26.
(1)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhenti karena meninggal dunia, atau diberhentikan karena:
1. a.Permintaan sendiri;
2. b.tidak lagi memenuhi sesuatu syarat seperti tersebut dalam pasal 23 dan 24;
3. c.terkena larangan untuk mana berlaku ketentuan dalam pasal 23 sub g;
4. d.melanggar suatu peraturan yang khusus ditetapkan bagi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali dalam hal yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (2).
(2)Keputusan mengenai pemberhentian keanggotaan termaksud dalam ayat (1), bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I diambil oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendengar Badan Pemerintah Harian dan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya oleh Kepala Daerah yang setingkat lebih atasnya atas usul Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendengar Badan Pemerintah Harian.
(3)Atas keputusan yang diambil menurut ketentuan dalam ayat (2) diatas, kecuali dalam hal dimaksud dalam ayat (1) sub a, anggota yang bersagnkutan dalam waktu satu bulan sesudah menerima putusan itu, berhak untuk meminta puutsan banding kepada Presiden mengenai putusan Menteri Dalam Negeri, kepada Menteri mengenai keputusan Kepala Daerah tingkat I dan Kepala Daerah setingkat lebih atas mengenai keputusan Kepala Daerah tingkat lainnya. Pasal 27.
(1)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima uang sidang, uang jalan dan uang penginapan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menerima uang sidang untuk rapat yang dipimpin atau dihadirinya, tetapi kepadanya diberikan tunjangan jabatan dan disamping tunjangan jabatan dimaksud kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan pula uang kehormatan setiap bulannya, uang jalan dan penginapan, bila dipandang perlu uang perjalanan pindah dari tempat kediamannya yang lama ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya, selanjutnya uang penggantian biaya berobat untuk dirinya serta anggota keluarganya, tunjangan kematian serta tunjangan penghargaan yang diberikan pada akhir masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua atau pada waktu mereka berhenti dengan hormat dari jabatannya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Peraturan Daerah dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas ditetapkan dengan mengingat pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah. Pasal 28.
(1)Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengangkat sumpah menurut cara agamanya atau mengucapkan janji menurut kepercayaan masing-masing dihadapan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I atau pejabat yang dikuasakan, dan dihadapan Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi Daerah-daerah lain atau pejabat yang dikuasakan.
(2)Pengangkatan sumpah (janji) dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang antar waktu mengisi lowongan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) dilakukan dihadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)Susunan kata-kata sumpah (janji) termaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut: "Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk diangkat menjadi Ketua/Wakil Ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapjn juga. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ..., tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, dan bawha saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi Republik Indonesia. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya bersedia turut serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia pada umumnya dan memajukan kesejahteraan Rakyat Daerah ....pada khususnya dan akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Republik Indonesia".
(4)Pada waktu pengangkatan sumpah (janji), instansi yang berwenang, pejabat yang dikuasakan atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berusaha supaya segala sesuatu dilaksanakan dalam suasana khidmad. $ 2. Sidang dan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 29.
(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang atau berapat atas panggilan Ketuanya. Atas permintaan sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut wajib memanggil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut untuk bersidang atau berapat dalam satu bulan sesudah permintaan itu diterimanya
(2)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang sekurang- kurangnya sekali dalam tiga bulan.
(3)Semua yang hadir pada rapat tertutup berkewajiban untuk merahasiakan segala hal yang dibicarakan dalam rapat itu.
(4)Kewajiban merahasiakan seperti tersebut dalam ayat (3) berlangsung terus, baik bagi anggota-anggota maupun pegawai- pegawai/pekerja-pekerja yang mengetahui hal-hal yang dibicarakan itu dengan jalan lain atau dari surat-surat yang mengenai hal itu, sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membebaskan mereka dari kewajiban tersebut. Pasal 30.
(1)Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terbuka untuk umum, kecuali jika Pimpinan menimbang perlu untuk mengadakan rapat tertutup ataupun sekurang-kurangnya seperlima anggota mengusulkan hal itu.
(2)Tentang hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup dapat diambil keputusan, kecuali tentang:
1. a.anggaran belanja, perhitungan anggaran belanja;
2. b.penetapan, perubahan dan penghapusan pajak;
3. c.mengadakan pinjaman uang;
4. d.Perusahaan Daerah;
5. e.kedudukan harta-benda dan hak-hak Daerah; melakukan pekerjaan- pekerjaan, penyerahan-penyerahan barang dan pengangkutan- pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum;
6. g.penghapusan tagihan-tagihan sebagian atau seluruhnya;
7. h.mengadakan persetujuan Penyelesaian perkara perdata secara damai;
8. i.penerimaan anggota-anggota baru;
9. j.mengadakan usaha-usaha yang dapat merugikan atau mengurangi kepentingan umum. Pasal 32. Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahj idak dapat dituntut karena pembicaraannya didalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau karena tulisannya yang disampaikan kepada rapat Dewan Perwakilan Rakayt Daerah, kecuali jika mereka dengan itu mengumjmkan apa yang dikatakan atau yang dikemukakan dalam rapat tertutup. Badan Pemerintah Harian. Pasal 33.
(1)Dalam Undang-undang pembentukan Daerah yang bersangkutan ditentukan jumlah anggota Badan Pemerintah Harian menurut kebutuhan:
1. a.bagi Daerah tingkat I dari sekurang-kurangnya 7 orang;
2. b.bagi Daerah tingkat II dari sekurang-kurangnya 5 orang dan
3. c.bagi Daerah tingkat III sekurang-kurangnya 3 orang.
(2)Penambahan jumlah anggota Badan Pemerintah Harian menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) sub a, b dan c ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Kepala DAerah dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.
(3)Masa jabatan anggota-anggota Badan Pemerintah Harian adalah sama dengan masa jabatan Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).
(4)Jumlah anggota Badan Pemerintah Harian tersebut dalam ayat (1) harus tetap terisi; setiap kali timbul lowongan harus diangkat seorang anggota baru yang berhenti bersama-sama dengan anggota-anggota lain pada akhir masa jabatan dimaksud dalam ayat (3). Pasal 34. Yang dapat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian ialah warganegara Indonesia yang:

1.sekurang-kurangnya berumur 30 tahun;
2.berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia;
3.menyetujui Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang berarti juga menyetujui dan turut serta aktif melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959 dan semua pedoman-pedoman pelaksanaannya;
4.tidak sedang dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi; 5.A. bagi Daerah tingkat 1: a.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi pemerintahan; a.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Tinggi atau sekurang- kurangnya berpendidikan yang dapat disamakan dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; B. bagi Daerah tingkat II: b.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi pemerintahan; b.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sekurang-kurangnya berpendidikan yang dapat disamakan dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; C. bagi Daerah tingkat III: c.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi pemerintahan; c.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Dasar;
6.tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Daerah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke- samping termasuk menantu dan ipar. Pasal 35.

(1)Anggota Badan Pemerintah Harian diangkat dan diberhentikan oleh:
1. a.Presiden bagi Daerah tingkat I;
2. b.Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden bagi Daerah tingkat II dan
3. c.Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat III yang ada dalam Daerah tingkat I.
(2)Prosedur pengangkatan anggota Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam ayat
(1)mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pengangkatan Kepala Daerah yang setingkat dimaksud dalam pasal-pasal 12, 13 dan 14, kecuali mengenai jumlah calon yang harus diajukan sebanyak dua kali jumlah anggota Badan Pemerintah Harian yang diperlukan.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 36 sub a, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dicalonkan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian.
(4)Anggota Badan Pemerintah Harian berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Penguasa yang berhak mengangkat:
1. a.atas permintaan sendiri;
2. b.karena berakhir masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan;
3. c.karena tidak memenuhi lagi sesuatu syarat dimaksud dalam pasal 34 dan
4. d.karena menjalankan sesuatu rangkapan jabatan yang dilarang menurut Pasal 36. Pasal 36. Anggota Badan Pemerintah Harian tidak boleh:
5. a.dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan atau tidak melakukan tindakan yang hanya menguntungkan dan/atau mendahulukan kepentingan partainya, sesuatu golongan atau sesuatu partai, sehingga merugikan kepentingan Pemerintah dan Rakyat Daerah;
6. b.merangkap menjadi Sekretaris Daerah dan Pegawai yang bertanggung jawab tentang keuangan kepada Daerah yang bersangkutan;
7. c.merangkap menjadi adpokat, pokrol atau kuasa dalam perkara hukum, dalam mana Daerah itu tersangkut;
8. d.ikut memberikan pertimbangan mengenai penetapan atau pengesahan perhitungan sesuatu badan yang ada sangkut-pautnya dengan keuangan Daerah, dalam mana ia duduk sebagai pengurus;
9. e.langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pacht dibawah tangan mengenai sesuatu milik Daerah ataupun ikut serta dalam pembelian suatu tuntutan yang membebani Daerah yang sedang dalam sengketa;
10. f.merangkap menjadi arsitek atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan langsung dengan Daerah yang bersangkutan dan mendatangkan keuntungan baginya;
11. g.merangkap jabatan-jabatan lain yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 37.
(1)Sebelum memangku jabatannya, anggota Badan Pemerintah Harian mengangkat sumpah menurut cara agamanya atau mengucapkan janji menurut kepercayaannya dihadapan Kepala Daerah yang bersangkutan.
(2)Susunan kata-kata sumpah (janji) termaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut: "Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga-sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Badan Pemerintah Harian .... dengan sebaik-baiknya dan sejujur- jujurnya, bahwa saya senantiasa akan setia kepada Undang-undang Dasar 1945 dan akan membantu memelihara segala peraturan perundangan yang berlaku bagi Republik Indonesia. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan membantu Kepala Daerah ... dalam pekerjaannya dan menjalankan pekerjaan yang ditugaskannya kepada saya dengan penuh keikhlasan dan kejujuran dan akan setia kepada Negara, Bangsa dan Republik Indonesia". Pasal 38.
(1)Anggota Badan Pemerintah Harian menerima uang kehormatan, uang jalan, uang penginapan, uang perjalanan pindah, uang pengganti biaya berobat untuk dirinya serta anggota keluarganya, tunjangan kematian bila meninggal dunia dan uang tanda penghargaan pada masa akhir jabatannya atau bilamana ia berhenti dengan hormat dari jabatannya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Pememrintah Daerah.
(2)Peraturan Daerah tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dan sebelum berlaku harus disahkan terlebih dahulu oleh:
1. a.Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan
2. b.Kepala Daerah setingakt lebih atas bagi lain-lain Daerah. KEKUASAAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH. Pasal 39.
(1)Pemerintah Daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah- tangga Daerahnya.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam ayat (1), dalam Undang- undang pembentukan Daerah sebagai pangkal ditetapkan urusan-urusan yang termasuk rumah-tangganya disertai alat perlengkapan dan pembiayaannya serta sumber-sumber pendapatan yang pertama dari Daerah itu.
(3)Dengan Peraturan Pemerintah tiap-tiap waktu, atas usul dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sepanjang mengenai Daerah tingkat II dan III atas usul dari Kepala Daerah setingkat lebih atas, urusan-urusan tersebut dalam ayat (2) dapat ditambah dengan urusan-urusan lain. Pasal 40.
(1)Urusan-urusan Pemerintah Pusat, sebagian atau seluruhnya yang menurut pertimbangan Pemerintah Pusat dapat dipisahkan dari tangan Pemerintah Pusat untuk diatur dan diurus sendiri oleh Daerah, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan menjadi urusan rumah-tangga Daerah.
(2)Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud dalam ayat (1) harus diatur pula biaya- biaya belanja urusan serta alat perlengkapannya yang harus diserahkan kepada Daerah serta ditunjuk sumber-sumber pendapatan yang pertama bagi Daerah itu untuk dapat menutup biaya belanja urusan tersebut, Pasal 41.
(1)Sesuatu Daerah dengan Peraturan Daerah dapat memisahkan sebagian atau seluruh urusan-urusan tertentu dari urusan rumah-tangganya untuk diatur dan diurus sendiri oleh Daerah tingkat bawahan yang ada dalam wilayah Daerahnya.
(2)Peraturan tersebut dalam ayat (1) tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah.
(3)Bagi penyerahan dimaksud ini, berlaku pula ketentuan termaskud dalam pasal 39 ayat (3) dan pasal 40 ayat (2). Pasal 42.
(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39, 40 dan 41, peraturan perundangan Pusat atau Peraturan Daerah setingkat lebih atas, sedapat mungkin mengatur agar urusan-urusan Pemerintah Pusat atau urusan-urusan yang merupakan rumah-tangga Pemerintah Daerah setingkat lebih atas, sebagian atau seluruhnya, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh dan dalam peraturan- peraturan yang dimaksud.
(2)Apabila peraturan-peraturan dimaksud pada ayat (1) menentukannnya, maka Pemerintah Daerah diwajibkan melaksanakan peraturan-peraturan itu.
(3)Dalam peraturan-peraturan dimaksud pada ayat (1), harus diatur pula biaya- biaya belanja pelaksanaan urusan serta alat perlengkapannya yang harus diserahkan kepada Daerah serta ditunjuk sumber-sumber pendapatan bagi Daerah untuk dapat menutup biaya belanja pelaksanaan urusan tersebut. Pasal 43.
(1)Beberapa Daerah dapat bersama-sama mengatur dan mengurus kepentingan bersama.
(2)Keputusan bersama mengenai hal yang dimaksud dalam ayat (1) demikian juga tentang perubahan dan pecabutannya harus disahkan lebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi lain- lain Daerah.
(3)Bila tidak terdapat kata sepakat tentang perubahan atau pencabutan peraturan tersebut dalam ayat (1), maka Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah tersebut dalam ayat (2) yang memutuskan.
(4)Untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi sesuatu bentuk kerja sama antar Daerah, Menteri Dalam Negeri dapat mengadakan pengaturan khusus untuk menampung keerluan itu. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1.Kepala Daerah. Pasal 44.

(1)Kepala Daerah adalah
1. a.alat Pemerintah Pusat;
2. b.alat Pemerintah Daerah.
(2)Sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah:
1. a.memegang pimpinan kebijaksanaan politik didaerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada. penjabat- pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan-peraturan perundang- undangan yang berlaku;
2. b.meylenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan Pemerintah Pusat di Daerah antara jawatan-jawatan tersebut dengan Pemerintah Daerah;
3. c.melakukan pengawasan atas jalannya Pemerintah Daerah;
4. d.menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh Pemerintah Pusat.
(3)Sebagai alat Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif Pemerintah Daerah biak dibidang urusan rumah-tangga Daerah maupun dibidang pembantuan. Pasal 45.
(1)Dalam menjalankan tugas kewenangannya, baik yang terletak dibidang urusan otonomi maupun dibidang tugas pembantuan dalam pemerintahan, Kepala Daerah memberikan pertanggungan-jawab sekurang-kurangnya sekali setahun kepada Dean Perwakilan Rakyat Daerah atau apabila diminta oleh Dewan tersebut atau apabila dipandang perlu olehnya.
(2)Dalam menjalankan tugas kewnangannya dibidang Pemerintahan Pusat Kepala Daerah tingkat I bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan bagi Kepala Daerah tingkat II dan III kepada Kepala Daerah setingkat lebih atas. Pasal 46. Kepala Daerah mewakili Daerahnya didalam dan diluar pengadilan. Dalam hal-hal yang dipandan perlu, Kepala Daerah dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya. $2. Wakil Kepala Daerah. Pasal 47.
(1)Wakil Kepala Daerah adalah:
1. a.alat Pemerintah Pusat;
2. b.alat Pemerintah Daerah.
(2)Wakil Kepala Daerah membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas kewenangannya sehari-hari menurut pedoman yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.
(3)Apabila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat menyerahkan kepada Wakil Kepala Daerah untuk atas namanya memberikan keterangan dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 48.
(1)Jika Kepala Daerah tidak dapat melakukan tugas kewenangannya Wakil Kepala Daerah melakukan tugas kewenangan Kepala Daerah.
(2)Jika Kepala Daerah meninggal dunia atau diperhentikan, Wakil Kepala Daerah diangkat sebagai penggantinya sampai akhir masa jabatannya, kecuali apabila penguasa yang berhak mengangkat menentukan lain. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. $1. Peraturan Daerah. Pasal 49. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan- peraturan Daerah untuk kepentingan Daerah atau untuk melaksanakan peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah. Pasal 50.
(1)Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan kepentingan umum.
(2)Peraturan Daerah tidak boleh mengandung ketentuan- ketentuan yang mengatur soal-soal pokok yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.
(3)Peraturan Daerah tidak boleh mengatur hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga Daerah tingkat bawahan dalam wilayahnya.
(4)Ketentuan-ketentuan dalam sesuatu Peraturan Daerah dengan sendirinya tidak berlaku lagi, bilamana hal-hal yang diatur dalam ketentuan-ketentuan dimaksud, kemudian diatur oleh peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Pasal 51.
(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menetapkan peraturan-perundangan dengan ancaman pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terhadap pelanggaran peraturan- peraturannya, dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu, kecuali jikalau dengan peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya ditentukan lain.
(2)Dalam hal pelanggaran ulangan peraturan pidana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sejak dijatuhkan pidana dalam pelanggaran pertama tidak dapat dirubah lagi maka dapat diancamkan pidana sampai dua kali maksimum dari pidana yang termaksud dalam ayat (1).
(3)Perbuatan tindak pidana sebagai dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
(4)Peraturan Daerah yang memuat peraturan pidana tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi peraturan Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi Peraturan Daerah lainnya. Pasal 52. Dengan Peralturan Daerah dapat ditunjuk pegawai-pegawai Daerah yang diberi tugas untuk menyidik pelanggaran ketentuan- ketentuan dari Peraturanj Daerah yang dimaksud dalam pasal 5 i. Pasal 53. Apabila pelaksanaan keputusan-keputusan Daerah memerlukan bantuan alat kekuasaan, maka dalam Peraturan Daerah dapat ditetapkan, bahwa segala biaya untuk bantuan itu dapat dibebankan kepada pelanggar. Pasal 54.
(1)Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan ketentuan- ketentuan tentang bentuk Peraturan Daerah.
(2)Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus ditanda tangani juga oleh Kepala Daerah.
(3)Pengundangan Peraturan-peraturan Daerah untuk mendapatkan kekuatan hukum dan mengikat, dilakukan menurut ketentuan dalam ayat (4) pasal ini.
(4)Pengundangan Peraturan-peraturan Daerah tersebut ayat (3) begitu pula pengundangan keputusan-keputusan lain yang dipandang perlu, dilakukan oleh Sekretaris Daerah,dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah tingkat I bagi Peraturan Daerah tingkat I yang bersangkutan itu dan bagi lain-lain Daerah dalam wilayahnya. Jika tidak ada Lembaran Daerah dimaksud, maka pengundangannya dilakukan menurut cara lain yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
(5)Peraturan Daerah mulai berlaku pada hari yang ditentukan dalam peraturan tersebut atau jika ketentuan ini tidak ada, Peraturan Daerah mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah hari pengundangan termaksud alam ayat (4).
(6)Peraturan Daerah yang tidak boleh belaku sebelum disahkan oleh Penguasa yang berwajib mengesahkannya, tidak diundangkan sebelum pengesahan itu diberikan ataupun jangka waktu tersebut dalam pasal 79 berakhir. $2. Hak Petisi. Pasal 55.
(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membela kepentingan Daerah dan penduduknya kepada Pemerintah dan Dewan, Perwakilan Rakyat dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan.
(2)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membela kepentingan Daerah dan penduduknya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Kepala Daerah yang lebih tinggi tingkatannya, dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan. $3. Melalaikan tugas kewenangan. Pasal 56.
(1)Jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata melalaikan tugas kewenangan dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), sehingga merugikan Daerah itu atau merugikan Negara, maka Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah menentukan cara bagaimana Daerah itu harus diurus.
(2)Jika hal seperti tersebut dalam ayat (1) terjadi maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah termaksud dalam ayat (1), tugas kewenangan Pemerintah Daerah untuk sementara waktu dijalankan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan atas petunjuk Menteri Dalam Negeri.
(3)Apabila berhubung dnegan sesuatu hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat menjalankan tugas kewenangannya, dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri Kepala Daerah menjalankan tugas kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Badan Pemerintah Harian. Pasal 57.
(1)Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian menanda-tangani persetujuan Kepala Daerah dalam urusan dibidang urusan otonomi dan dibidang tugas pembantuan dalam pemerintahan.
(2)Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian:
1. a.memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah, baik diminta maupun tidak;
2. b.mendapat bidang pekerjaan tertentu dari Kepala Daerah menurut pedoman yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dan terhadap itu mereka bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
(3)Apabila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat menugaskan kepada seorang anggota Badan Pemerintah Harian untuk atas namanya memberikan keterangan dan pertanggungan jawab bidang pekerjaannya dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SEKRETARIS DAN PEGAWAI DAERAH. Ketentuan Umum. Pasal 58. Semua Pegawai Daerah, begitu pula pegawai Negeri/Pegawai Daerah lainnya yang dipekerjakan/diperbantukan kepada Daerah, ada dibawah pimpinan Kepala Daerah. Pasal 59. Latihan dan pendidikan pegawai yang bekerja dibawah pimpinan Kepala Daerah sebagai tersebut pada pasal 58, diatur oleh Menteri Dalam Negeri atau bersama-sama Menteri Dalam Negeri. Pasal 60. Menteri Dalam Negeri mengatur lapangan kariere dari pegawai Daerah, dengan memperhatikan kepentingan Daerah-daerah yang bersangkutan. Sekretaris Daerah. Pasal 61.
(1)Sekretaris Daerah adalah pegawai Daerah yang bagi:
1. a.Daerah tingkat I dan Daerah tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan;
2. b.Daerah tingkat III diangkat oleh Kepala Daerah tingkat I atas usul Kepala Daerah yang bersangkutan.
(2)Kedudukan dan kedudukan keuangan serta syarat-syarat untuk jabatan Sekretaris Daerah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 62.
(1)Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kepala Daerah dalam kedudukannya dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta diberi tugas pula untuk membantu anggota Badan Pemerintah Harian dalam segala hal untuk kelancaran jalannya pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka seperti dimaksud dalam pasal 57.
(2)Sekretaris Daerah melaksanakan persiapan dengan sebaik-baiknya segala sesuatu yang akan dimusyawarahkan dan dimufakatkan serta diputus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 63. Bila Sekretaris Daerah berhalangan menjalankan tugas, maka tugas Sekretaris Daerah dijalankan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Pasal 64. Sekretaris Daerah tidak boleh merangkap jabatan-jabatan lain dan terhadapnya berlaku larangan-larangan dalam pasal 25 ayat (1) BAGIAN III. Pegawai Daerah. Pasal 65.
(1)Peraturan tentang pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara; gaji, pensiun, uang tunggu dan hal-hal lain sebagainya mengenai kedudukan hukum pegawai Daerah, ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(2)Peraturan tersebut dalam ayat (1) tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah. Pasal 66. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 65, maka pegawai Daerah, kecuali Sekretaris Daerah, diangkat, diberhentikan untuk sementara oleh Kepala Daerah dan diberhentikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 67.
(1)Cara dan syarat-syarat menetapkan pekerjaan pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah, sedangkan bagi pegawai Daerah yang diperbantukan kepada Daerah lainnya dalam Peraturan Daerah dari Daerah yang memperbantukan pegawainya itu.
(2)Pegawai Negeri atau pegawai Daerah yang diperbantukan kepada Daerah digaji dari keuangan Daerah yang menerima pegawai itu, kecuali apabila dalam Peraturan Pemerintah tersebut dalam ayat (1) ditetapkan lain. Pasal 68.
(1)Atas permintaan Kepala Daerah, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan atau Penguasa yang ditunjuk olehnya, dapat dipekerjakan pegawai dalam lingkungan Departemennya untuk melakukan urusan-urusan tertentu bagi kepentingan Daerah yang bersangkutan.
(2)Dalam hal tersebut dalam ayat (1), syarat-syarat dan hubungan kerja antara pegawai yang bersangkutan dengan alat-alat Pemerintah Daerah, sepanjang diperlukan diatur dalam keputusan termaksud dalam ayat itu.

BAB VI

KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

1.Seluruh wilayah Indonesia dibagi habis dalam Daerah-daerah.
2.Daerah terdiri dari 3 tingkatan, tingkat I dan II sebagaimana yang telah ada dan yang masih akan diadakan berdasarkan perundang-undangan yang telah ada.
3.Tingkat III diadakan pada Daerah Kecamatan atau Daerah kesatuan masyarakat hukum yang cukup besar, atau dari gabungan beberapa desa,
4.Daerah tingkat III pada akhirnya harus menggantikan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum terendah.
5.Tidak setuju Pola yang hendak menempatkan Daerah tingkat I didaerah Keresidenan dan Daerah tingkat II didaerah Kecamatan. Dengan memperhatikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dimaksud, maka menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam 3 jenis Daerah yang bertingkatan, yaitu berturut- turut dari atas kebawah:

a.Daerah tingkat I,
b.Daerah tingkat II dan
c.Daerah tingkat III. Daerah setingkat lebih atas bagi Daerah tingkat III adalah Darah tingkat II dan bagi Daerah tingkat II adalah Daerah tingkat I (lihat pasal I ayat 5). Daerah tingkat I dinamakan "Propinsi" dan yang khusus mempunyai wilayah yang seluruhnya atau sebagian besar merupakan tempat tinggal bersama-sama kelompok penduduk dinamakan "Kotaraya". Berdasarkan prinsip yang sama ini, maka Daerah tingkat II dinamakan "Kabupaten" dan "Kotamadya" dan Daerah tingkat III dinamakan "Kecamatan" dan "Kotapraja". Berhubungn dengan penjelasan diatas, bahwa "Daerah" adalah istilah teknis bagi penyebutan sesuatu bagian teritoir dan nama "Propinsi", "Kabupaten" dan sebagainya adalah menunjukkan jenis Daerah, maka daerah yang bersifat "istimewa" yang didasarkan atas ketentuan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar atau yang ditetapkan oleh Pemerintah atas alasan lain, disebut Daerah Istimewa. Karena itu, maka sebutan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sifat keistimewaannya yang bersumber pada pasal 18 Undang-undang Dasar dan sebutan Daerah Istimewa Aceh dengan keistimewaannya yang terletak dalam suatu kebijaksanaan khusus Pemerintah Pusat terhadap beberapa bidang urusan pemerintahan, berdasarkan pasal 88 ayat.(2), berlaku terus hingga dihapuskan atau diganti dengan peraturan-peraturan perundangan yang sah. Adapun yang mengenai Jakarta, Pemerintah telah menetapkan status "istimewa", bukan saja karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara, akan tetapi juga karena Jakarta merupakan kota pelabuhan yang penting sekali, lagi pula karena merupakan suatu kota teladan dan kota internasional yang mengingat luas dan jumlah penduduknya telah tumbuh kearah suatu kota metropolitis. Untuk menaikkan kedudukannya sebagai tempat yang sering harus menyelenggarakan bermacam kegiatan internasional, dan agar dapat memenuhi syarat-syarat istimewa sebagai kota teladan dan kota modern, begitu pula untuk menjunjung tinggi nama dan kehormatan Bangsa Indonesia, maka di Daerah ini harus dilaksanakan pembangunan secara besar- besaran yang intensif sekali. Maka karena itu, untuk mencapai effisiensi kerja yang cepat dan lancar menurut satu garis komando langsung yang tegas, bagi Daerah ini masih berlaku Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961, yang memberikan dasar dari pada status istimewa bagi Jakarta. Pertumbuhan dan perkembangan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta adalah pesat sekali dan Kotaraya ini tentu akan menjadi kota metropolistis, yang membawa pemekaran kepentingan-kepentingan khusus. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya itu, luas wilayah dan jumlah penduduknya dengan kepentingan-kepentingan yang beraneka corak ragamnya, memerlukan bentuk-bentuk pemerintahan yang beradaya guna. Karena itu, maka dalam wilayah Ibu-Kota Negara akan tumbuh Daerah-daerah tingkat lain dan diperlukan bentuk-bentuk pemerintahan khas untuk tetap mencapai effisiensi dalam penyelenggaraan rakyat; walaupun demikian akan senantiasa diusahakan agar sedapat-dapatnya ada persesuaian keistimewaan seperti yang dimaksudkan diatas yang menentukan adanya Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta dengan status khusus begitu pula keistimewaan-keistimewaan yang menjadi dasar dari pada Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh masing-masing sebagai Daerah tingkat I, maka Daerah-daerah tingkat I yang lain, adalah "Propinsi" menurut Undang-undang ini, misalnya: Daerah tingkat I Kalimantan Barat disebut Propinsi: Kalimantan Barat, Daerah tingkat I Jawa Barat menjadi Propinsi Jawa Barat tingkat I Maluku menjadi Propinsi Maluku dan seterusnya. Kecuali keistimewaan yang ada pada ketiga Daerah dimaksud diatas yaitu Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh, status atau sifat istimewa bagi Daerah-daerah lain tidak akan diadakan lagi pada saatnya diharapkan bahwa status atau sifat istimewa bagi Yogyakarta dan Aceh akan hapus. Begitu pula semua Daerah tingkat II selain Kotapraja adalah Kabupaten, misalnya Daerah tingkat II Agam dinamakan sekarang "Kabupaten Agam" dan seterusnya, dan semua Kotapraja dinamakan Kotamadya, misalnya Kotapraja Blitar, Bandung, Palembang, Pontianak Pare-Pare, Ambon sekarang dinamakan Kotamadya Blitar Bandung, Palembang, Pontianak, Pare-Pare dan Ambon". Perlu ditegaskan disini, bahwa melihat perkembangan sekarang, seluruh wilayah Negara kini telah habis terbagi dalam 25 Daerah tingkat I, yaitu 25 Propinsi (sudah termasuk Kotaraya Jakarta, dan Propinsi Irian Barat) sedang tiap-tiap Propinsi telah terbagi habis pula dalam Kabupaten dan Kotamadya. Pembagian dalam Daerah-daerah ini sudah brang tentu masih juga belum dapat dikatakan sempurna dan memuaskan dan dikelak kemudian hari masih akan mengalami perubahan-perubahan lagi, tetapi Daerah-daerah yang ada sekarang ini terutama yang baru saja dibentuk seharusnya terlebih dahulu diberi kesempatan dan cukup waktu untuk menyempurnakan alat-alat perlengkapan, organisasi pemerintahan dan peningkatan kemampuan kerjanya, sehingga dengan demikian dengan sudah adanya pemerintahan yang stabil dan effisien, langkah-langkah selanjutnya untuk membentuk Daerah-daerah yang baru, dapat dilaksanakan dengan mudah dan teratur. Daerah tingkat III sampai sekarang masih belum pernah diadakan. Menurut Undang-undang ini dalam pasal 4 ayat (2), sesuatu atau gabungan desa atau Daerah yang setingkat dengan desa atau kecamatan, dengan mengingat keadaan kehidupan masyarakat dan kemajuan perkembangan sosial ekonominya serta dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum adat yang masih berlaku, dawpat dibentuk sebagai Daerah tingkat III dengan nama Kecamatan atau Kotapraja. Dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum termasuk juga kesatuan masyarakat hukum adat yaitu kesatuan masyarakat hukum yang setingkat dengan desa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai pembawaan sejarah pertumbuhannya, dimana ikatan kesatuan atau adat kebiasaannya demikian kuat dan mendalam atau berakar. Nama "Propinsi", "Kabupaten" atau "Kecamatan" dalam istilah tehnis menurut Undang- undang ini bukan lagi merupakan nama penunjukan sesuatu wilayah kerja seorang pejabat lingkungan Departemen Dalam Negeri, tetapi adalah jenis Daerah, yaitu suatu kesatuan pemerintahan teritorial yang berotonomi (lihat pasal 1 ayat 2) yang mempunyai tingkatan tertentu. Begitu pula nama ,Kotapraja" bukan lagi merupakan sesuatu Daerah tingkat II, tetapi Kotapraja menurut Undang-undang ini adalah,termasuk Daerah tingkat III. Diakui, bahwa istilah-istilah itu dalam permulaan masa berlakunya Undang-undang ini akan menimbulkan rasa kurang puas dan salah faham, namun seperti halnya dengan nama Propinsi atau Kabupaten yang semula hanya dikenal di Jawa-Madura saja, kemudian dapat diterima pula di Daerah-daerah lain, maka diharapkan nama Kecamatan sebagai nama sesuatu jenis Daerah akan dapat pula kiranya diterima, lebih-lebih kalau diingat, bahwa memang sukar sekali untuk mencarikan nama baru yang cocok, begitu pula kiranya dengan nama Kotaraya dan Kotamadya. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (3) dan (5) sudah jelas dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Pasal 3. Undang-undang pembentukan sesuatu Daerah harus memuat pengaturan esensialia, yang isinya dapat menunjukkan hak hidup bagi Daerah itu, yang terdiri atas setidak- tidaknya nama ibukota dan batas Daerah serta kewenangan pangkalnya dan anggaran keuangannya yang pertama. Dalam perkembangan selanjutnya, mungkin perlu diadakan penyempurnaan batas wilayah Daerah; demikian pula ibukota mungkin perlu dipindah atau nama daerah perlu diubah dengan nama yang lebih aseli atau lebih sesuai dengan sejarahnya, maka dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan bahwa perubahan-perubahan atau penyempurnaan yang tidak mengakibatkan pembubaran sesuatu Daerah, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 4. Mengenai pembentukan Daerah tingkat III, seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, telah diuraikan seperlunya dalam Penjelasan Umum. Ayat (2) pasal ini tidaklah harus ditafsirkan, bahwa Daerah tingkat III baru akan dibentuk, apabila kehidupan masyarakat dan perkembangan sosial ekonomi suatu atau beberapa desa atau Daerah yang setingkat dengan desa sudah mencapai tingkat taraf tertentu, sehingga sebelum taraf itu dicapai tidak akan dibentuk Daerah tingkat II, melainkan maksudnya ialah hal-hal itu diperhatikan untuk menentukan, apakah suatu atau atau beberapa desa dan Daerah yang setingkat dengan desa dibentuk menjadi Daerah tingkat III. Pasal 5 sampai dengan pasal 10 Konstruksi Pemerintah Daerah menurut Undang-undang ini, yakni terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum mengenai fungsi, tugas, kewajiban dan kewenangannya masing-masing serta hubungan timbal-balik antara keduanya. Kepala Daerah karena jabatannya adalah menjadi kepercayaan Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang memegang kekuasaan menurut Undang-undang dan melaksanakan kebijaksanaan Presiden/Perdana Menteri/Pemimpin Besar Revolusi dalam Daerahnya, karena itu Kepala Daerah bertanggung-jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut hierarchie yang ada (pasal 5 ayat 2). Disamping itu Kepala Daerah adalah pula kepercayaan Rakyat Daerahnya yang diwakili dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang komposisinya mencerminkan kegotong-royongan nasional revolusioner. Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu memilih dan mempunyai sendiri Ketua dan Wakil-wakil Ketuanya yang harus menjamin poros Nasakom (pasal 7 dan pasal 9 ayat 1), tetapi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempertanggung- jawabkan tugasnya kepada Kepala Daerah yang menjadi penanggung-jawab umum Daerah (pasal 8). Sebagai penanggung-jawab umum Daerah yang bertanggung-jawab kepada Presiden (lihat juga pasal 45 ayat 2), maka dalam menjalankan seluruh tugas-kewenangannya itu Kepala Daerah tidak diwenangkan menjalankan politik lain dari pada politik Negara dan karena itu Kepala Daerah adalah pula pegawai Negara (Pasal 19). Mengingat demikian luas dan berat tugas dan kewajiban Kepala Daerah, maka didalam Kepala Daerah menjalankan tugas kewajiban pelaksanaan Pemerintah sehari-hari perlu dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dan para anggota Badan Pemerintah Harian. Adanya bantuan Wakil Kepala Daerah dan anggota-anggota Badan Pemerintah Harian ini tidak merubah tanggung-jawab atas pemerintahan Daerah yang etap ada ditangan Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah dan anggota Badan Pemerintah Harian bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah atas tugas pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas pekerjaan pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. Pasal 11 sampai dengan pasal 14. Menurut Undang-undang ini, Kepala Daerah seperti telah diuraikan dalam Penjelasan Umum, idiil dan strukturil diberi kedudukan khas dalam susunan ketatanegaraan. Ia bukan saja merupakan alat Pemerintah Daerah, tetapi juga alat Pemerintah Pusat dan dalam demokrasi terpimpin Kepala Daerah itu tidak saja memegang pimpinan dan mengayomi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi pula ia adalah pelaksana semua keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dan dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, ia dibantu oleh Badan Pemerintah Harian. Sebagai alat yang mempunyai tugas untuk merealisasikan dasar dan tujuan revolusi, iapun tidak dapat ditumbangkan oleh Dewan Perwakilan revolusi, iapun tidak dapat ditumbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, walaupun hal yang demikian ini tidak menguraikan kewajiban Kepala Daerah untuk memberikan keterangan- keterangan tentang pertanggungan jawab mengenai kebijaksanaan pemerintahan Daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah. Untuk mencapai maksud dan tujuan dimaksud diatas, serta menjamin terdapatnya pemerintahan Daerah yang stabil dan berkewibawaan, sudah barang tentu tidak setiap orang dapat menduduki jabatan Kepala Daerah yang amat penting dan berat itu dan karenanya harus ditentukan cara bagaimana orang dapat menjadi Kepala Daerah dengan syarat-syarat yang tidak ringan pula. Cara-cara untuk dapat menduduki jatah Kepala Daerah, diatur dalam pasal-pasal 11, 12, 13 dan 14, yaitu bagi Kepala Daerah tingkat I diangkat oleh Presiden atas pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan melalui Menteri Dalam Negeri, dan bagi Daerah-daerah lain diangkat oleh Penguasa yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atas pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan melalui Kepala Daerah setingkat lebih atas. Apabila dari pencalonan pertama tidak ada calon yang memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dengan penjelasan penolakan oleh Penguasa yang berwenang diberi keleluasaan untuk mengajukan calon-calon kedua kalinya. Adalah tidak wajar bila dalam pencalonan yang kedua ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengajukan calon-calon yang telah diajukan dalam pencalonan yang pertama, oleh karena penolakan calon-calon pertama mengandung pengertian bahwa semua calon-calon pertama itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Kepala Daerah oleh Penguasa yang berwenang. Penguasa yang berwenang seharusnyalah memberikan keterangan seperlunya yang menjadi dasar penolakan pengangkatan dari setiap calon yang diajukan. Berhubung dengan itu maka sudah pada tempatnya bilamana dalam pencalonan yang kedua kalinya tidak diajukan nama calon-calon yang sudah disebut dalam pencalonan pertama, dengan memperhatikan alasan-alasan penolakan pada pencalonan pertama. Apabila juga pada pencalonan yang kedua ini tidak ada calon yang memenuhi syarat, maka Penguasa yang berwenang mengangkat seorang Kepala Daerah diluar pencalonan (lihat pasal-pasal 13 dan 14 ayat 3).

Pasal 15

Pasal 21

1.uang sidang, uang jalan dan uang penginapan bagi para anggota-anggotanya;
2.tunjangan jabatan bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan;
3.uang kehormatan untuk setiap bulannya, uang jalan dan penginapan, uang perjalanan pindah dari tempat kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebaliknya, uang penggantian biaya berobat, tunjangan kematian, tunjangan penghargaan pada akhir masa jabatan atau setelah berhenti dari jabatan dengan hormat bagi Ketua dan Wakil Ketua. dengan ketentuan, bahwa Peraturan-peraturan Daerah itu ditetapkan dengan mengingat pedoman yang diadakan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah tingkat I bagi Daerah-daerah tingkat II dan III. Peraturan-peraturan Daerah dimaksud untuk berlaku masih memerlukan pengesahan oleh instansi atasan. Mengenai hal-hal dimaksud diatas, bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong, yang berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (3) masih dapat terus menjalankan tugas kewajibannya sesudah berlakunya Undang-undang ini, berlaku terus pula segala peraturan-peraturan yang bersangkutan yang mengatur hal- hal dimaksud (pasal 89 ayat 1), kecuali bilamana peraturan-peraturan itu bertentangan dengan Undang-undang ini. Pasal 28. Ketentuan ini hanya berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk menurut pasal 22 ayat (5) Undang-undang ini dan tidak bagi anggota-anggota antar waktu yang mengisi lowongan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong- Royong yang masih ada. Pasal 29. Perkataan sidang atau rapat dalam ketentuan ini mengandung arti sama dengan perakataan "zitting" atau "vergadering" dalam bahasa asing. Suatu sidang dapat ditentukan untuk suatu waktu, dalam pada mana dapat diadakan rapat secara berturut-turut. Penetapan waktu dan penyelenggaraan dari rapat atau sidang ini adalah termasuk tugas kewajiban Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dibicarakan dalam rapat tertutup tidak saja mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi berlaku juga para pegawai/pekerja yang ada dalam ruangan dimana diadakan rapat atau sidang tertutup semua yang hadir dan mengetahui hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup itu, begitu pula mereka yang dapat mengetahuinya dengan jalan lain, umpamanya pegawai yang karena tugas kewajibannya menerima laporan dari lain pegawai yang mengunjungi rapat. Apabila dengan mempergunakan dasar dimaksud dalam ayat (3), tidak bisa dicapai kata mufakat, maka keputusan itu diserahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengambil keputusan dengan memperhatikan semua pendapat yang ada dan apabila dengan menempuh cara demikian tidak dicapai hasil pula, keputusan dapat diserahkan kepada Kepala Derah. Pasal 30. Pada umumnya rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terbuka bagi umum; sifat terbuka itu adalah adalah sesuai dengan cita-cita demokrasi, dimana umum juga dapat mengikuti dengan saksama segala apa yang dibicarakan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung. Dengan demikian maka umum dapat mengadakan kritik-kritik dan pembahasan- pembahasan atas pembicaraan dan putusan yang diambil dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu melalui surat-surat kabar, radio dan lain-lain. Dalam keadaan yang khusus, misalnya kalau kepentingan umum memerlukannya, maka rapat memutuskan untuk mengadakan rapat tertutup, kecuali mengenai hal-hal tertentu yang tersebut dalam ayat (2). Pasal 31. Cukup jelas. Pasal 32. Maksud peraturan ini adalah agar supaya anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bebas, dengan tidak perlu takut akan dituntut karena hal-hal yang dengan lisan atau tertulis telah dikemukakan dalam rapat, Meskipun demikian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mempunyai sopan-santun sendiri dan senantiasa harus mengingat tata cara berbicara dalam rapat sesuai peraturan tata tertib yang berlaku. Pasal 33. Pada dasarnya, jumlah anggota Badan Pemerintah Harian ditentukan menurut kebutuhan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Penetapan minuman jumlah anggota badan Pemerintah Harian bagi Daerah tingkat I sebanyak 7 orang, Daerah tingkat II sebanyak 5 orang dan Daerah tingkat III sebanyak 3 orang dipandang sesuai, namun penambahan jumlah itu sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan Daerah harus dimungkinkan. Dengan memberikan kewenangan penambahan jumlah anggota Badan Pemerintah Harian itu kepada Menteri Dalam Negeri diharapkan proses akan dapat cepat diselesaikan, yakni setelah dinilai sebaik-baiknya pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Jumlah anggota Badan Pemerintah Harian menurut ketentuan ini harus terus diisi selengkapnya. Manakala timbul lowongan, dalam waktu sesingkatnya lowongan tersebut harus segera diisi. Pasal 34 sampai dengan pasal 38 Cukup jelas. (Lihat juga penjelasan umum). Pasal 39 sampai dengan pasal 41. Cukup jelas. (Lihat juga penjelasan umum). Pasal 42. Mengingat, bahwa pelaksanaan urusan-urusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah setingkat lebih atas dapat dilakukan di Daerah dengan sebaik-baiknya apabila Pemerintah Daerah yang bersangkutan diturut-sertakan, maka kecuali pemberian otonomi yang luas dan riil kepada Daerah seperti yang diatur dengan ketentuan- ketentuan tersebut dalam pasal 39, 40 dan 41, adalah selayaknya, apabila dipergunakan sebanyak mungkin tugas pembantuan (medebewind) yang dilaksanakan oleh Daerah. Berhubung dengan itu, dalam pasal ini ditentukan agar peraturan- peraturan perundangan Pusat atau peraturan Daerah setingkat lebih atas, sedapat mungkin menyerahkan pelaksanaan urusan-urusan Pemerintah Pusat atau urusan rumah tangga. Daerah setingkat lebih atas, sebagian atau seluruhnya, sebagai tugas pembantuan kepada Daerah yang ditunjuk oleh dan dalam peraturan-peraturan itu. Peraturan-peraturan itu wajib menyerahkan biaya-biaya belanja serta alat perlengkapannya kepada dan menentukan sumber-sumber pendapatan bagi Daerah yang ditunjuk itu guna pelaksanaan tugas pembantuan yang dimaksud. Pemerintah Daerah yang ditunjuk wajib melaksanakan tugas pembantuan itu. Pasal 43. Mengenai pasal 43 dijelaskan, bahwa pasal ini mengatur dasar-dasar pokok kerja sama antara Daerah-daerah untuk mencapai daya kerja yang lebih kuat mengenai soal-soal yang termasuk urusan rumah tangga Daerah. Dengan bertumbuh dan berkembangnya Daerah-daerah, maka akan meluas pula bidang-bidang dimana terdapat kepentingan bersama. Keputusan-keputusan Musyawarah Antar Kotapraja seluruh Indonesia dengan Departemen Dalam Negeri yang ke II di Makasar tanggal 31 Maret sampai dengan 4 April 1964, dapat menunjukkan, betapa luasnya bidang-bidang yang dimaksud. Untuk bersama-sama mengatur dan mengurus kepentingan bersama itu, Daerah-daerah dapat mengadakan kerja sama. Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) memberikan beberapa ketentuan kerja sama resmi ini, sedangkan ayat (4) menentukan bahwa Menteri Dalam Negeri dapat mengadakan pengaturan khusus untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi sesuatu bentuk kerja sama Antara Daerah. Kerja sama ini tidak terbatas saja kepada Daerah-daerah yang sama tingkatnya, akan tetapi dapat dilakukan juga antara Daerah-daerah yang tidak sama tingkatnya yang berkehendak untuk mencapai suatu tujuan yang, sama untuk kepentingan penduduk didalam masing-masing wilayahnya. Keputusan bersama untuk mengatur kerja sama itu tidak dapat dilaksanakan bilamana tidak disahkan oleh instansi atasan dan sudah barang tentu rencana- rencana untuk mengadakan kerja sama dengan lain-lain Daerah itu harus dimusyawarahkan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Dalam keadaan yang memaksa, Kepala Daerah diperbolehkan juga untuk mengambil inisiatif untuk mengadakan kerja sama tetapi dengan ketentuan, bahwa keputusan yang demikian itu kemudian harus pula dimusyawarahkan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, karena kerja sama itu pada umumnya membawa akibat-akibat finansiil yang tidak dapat lepas dari campur tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain dari pada itu jika untuk melaksanakan kerja sama perlu dibentuk sebuah badan atau panitia, maka dalam peraturan kerja sama itu harus pula diatur tentang pertanggungan jawab badan atau panitia itu. Apabila kerja sama itu terjadi antara Daerah tingkat I dengan Daerah-daerah tingkat lain maka pengesahan terhadap keputusan kerja sama itu dilakukan oleh instansi yang lebih tinggi dari Daerah yang tertinggi tingkatnya i.c. oleh Menteri Dalam Negeri. Bila kemudian tidak terdapat kata sepakat tentang perubahan atau pencabutan peraturan tentang kerja sama, maka Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) yang memutuskannya. Pasal 44 sampai dengan pasal 46. Kepala Daerah yang bertanggung jaab atas maju mundurnya Daerah serta penduduknya, dan untuk itu memegang kesatuan komando dan kesatuan kebijaksanaan pemerintahan di Daerah menjalankan hak dan wewenang sebagai

a.alat Pemerintah Pusat,
b.alat Pemerintah Daerah, Sebagai alat Pemerintah Pusat, Kepala Daerah :
a.memegang Pimpinan dalam melakukan kebijaksanaan untuk melaksanakan politik Pemerintah Pusat mengenai ketertiban dan keamanan umum, guna mencapai situasi tata-tentram di Daerahnya agar dapat ditingkatkan kekertaraharjaan.
b.menyelenggarakan koordinasi antar jawatan-jawatan Pemerintah Pusat di Daerah dan antara jawatan-jawatan tersebut dengan Pemerintah Daerah, dan jawatan-jawatannya,
c.melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, dan
d.menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh Pemerintah Pusat. Wewenang Kepala Daerah memegang pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan pelaksanaan politik Pemerintah Pusat mengenai ketertiban dan keamanan umum dilaksanakan sesuai dengan jiwa kegotong-royongan yang tercermin dalam keputusan Presiden No. 71 tahun 1964, dengan mengindahkan wewenang dan dengan bermusyawarah dengan alat-alat Negara yang bertugas dan berwenang dalam bidang- bidang tersebut didaerahnya; sebaliknya dengan kewajiban bagi alat-alat Negara yang dimaksud untuk mengindahkan wewenang dan kewibawaan Kepala Daerah. Sudah sewajarnyalah bahwa alat-alat Negara yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijksanaan itu, setelah melaksanakan kebijaksanaan tersebut melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Daerah sebagai pemegang pimpinan kebijaksanaan umum didaerahnya. Sebagai alat Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif Pemerintah Daerah, baik dibidang urusan rumah tangga Daerah maupun dibidang pembantuan, dalam hal mana ia memberikan pertanggungan jawab sekurang-kurangnya sekali setahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bila diminta oleh Dewan tersebut atau bilamana dipandang perlu oleh Kepala Daerah. Dalam menjalankan tugas kewenangan ini, Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lihat pasal 17). Dalam melaksanakan tugas kewenangan dan kewajiban saeperti yang dirumuskan dalam pasal 44 ini, nampaklah perwujudan fungsi Kepala Daerah. Dalam memimpin dan mengayomi sebagai pejabat kepercayaan Presiden/Perdana Menteri/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/Pemimpin Besar Revolusi di Daerahnya, maka unsur kebijaksanaan pada semua tindakan dan keputusan Kepala Daerah, serta tindakan dan kebijaksanaan dengan maksud untuk mempertinggi dan memperlengkap ketahanan serta kesiapsiagaan Revolusi Indonesia sesuai TAVIP dengan mengubah gerak pelaksanaan yang masih bersifat routine konvensional dan tindakan kebijaksanaan untuk pelaksanaan pedoman- pedoman pelaksanaan Manipol, merupakan unsur pokok. Jelaslah juga disini bahwa yang dimaksud dengan kebijaksanaan politik polisionil dalam pasal 44 sekali-kali bukanlah politik polisionil beleid yang ada ditangan seorang Gubernur/Resident dari jaman Hindia Belanda, yang semata-mata ditujukan untuk menumpas kegiatan politik bangsa Indonesia yang ingin melepaskan belenggu penjajahan. Kebijaksanaan politik polisionil yang ada pada seorang Kepala Daerah dalam alam Sosialisme Indonesia yang berdasarkan Panca Sila dengan demokrasi terpimpin sebagai alatnya dimaksudkan untuk memupuk, mempersatukan dan mengembangkan kegiatan politik Bangsa Indonesia yang progressif revolusioner untuk mencapai tujuan revolusi, dan kebijaksanaan politik polisionil dalam arti menghambat, menumpas atau membinasakan hanya ditujukan terhadap kegiatan politik antek-antek nekolom dan kaum kontra revolusioner. Peristilahan kita belum cukup kaya untuk mengganti istilah "politik polisionil" yang sebenarnya sudah lapuk itu dengan suatu istilah baru yang khas dan berkepriabdian Indonesia seperti yang dimaksudkan diatas, sehingga dalam pasal 44 ini istilah tersebut masih dipakai. Pasal 45 ayat (2) menetapkan, bahwa seorang Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Hal Perwakilan yang termaktub dalam pasal 46 perlu diadakan, agar tegas siapa yang akan mewakili Daerah untuk bertindak jika daerah menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara perdata atau perkara pidana. Bukan perwakilan didalam pengadilan saja, tetapi juga diluar pengadilan Kepala Daerah yang bersangkutan itu akan mewakili Daerahnya. Dalam soal perwakilan ini, Kepala Daerah dapat menunjuk orang kuasanya untuk mewakili Kepala Daerah.

Pasal 47

a.pegawai Negara;
b.pegawai Negeri;
c.pegawai Daerah;
d.pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Daerah;
e.pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah;
f.pegawai Daerah lain yang dipekerjakan pada Daerah dan
g.pegawai Daerah lain yang diperbantukan kepada Daerah. Penjelasan Pemerintah yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong- Royong pada tanggal 5 Juni 1961 mengenai pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 1961 menunjukkan betapa eratnya hubungan mengenai status hukum antara pegawai Negeri dan pegawai Daerah; maka pokok-pokok ketentuan mengenai status hukum pegawai Negeri yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 18 tersebut diatas berlaku pula bagi seluruh pegawai Daerah. Dalam rangka hubungan yang demikian, untuk dapat lebih menjamin adanya pengertian mental, pendidikan, pengetahuan dan kemampuan yang merata pada setiap pegawai, maka ditetapkan ketentuan yang termuat pada pasal 59 dan 60. Sepanjang Undang-undang No. 18 tahun 1961 belum mengatur tentang latihan dan pendidikan pegawai Daerah, maka Menteri Dalam Negeri didalam mengatur lapangan kariere pegawai dalam mengadakan latihan dan pendidikan pegawai mengikut- sertakan pegawai Daerah. Dengan demikian terbuka kemungkinan bagi kariere pegawai Daerah yang bersangkutan. Pasal 61 sampai dengan pasal 63. Untuk mencapai daya guna yang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan Pemerintah yang dikomandokan dari satu sumber pimpinan di Daerah, dalam pada mana menurut sistimatik Undang-undang ini Kepala Daerah itu telah diberikan kedudukan khas dalam rangkaian susunan ketatanegaraan yang tidak mudah dapat tergoyahkan, maka dalam administrasi pemerintahan Daerah Sekretaris Daerah itu dijadikan poros yang utama pula dalam perputaran roda pemerintahan Daerah. Menurut pasal 10 penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah itu bertanggung-jawab kepada dan melakukan pekerjaannya langung dibawah pimpinan Kepala Daerah. Oleh karena Sekretaris Daerah itu menurut pasal 62 bukan saja merupakan Sekretaris dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dari Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Daerah, tetapi juga adalah Sekretaris dari Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Pusat, maka Sekertariat Daerah itu mencakup sekaligus dua Kantor Administrasi Pemerintah Pusat dan kantor Adminitrasi Pemerintah Daerah, sehingga dengan demikian hapus pula dualisme dalam administrasi pemerintahan di Daerah seperti hapusnya dualisme dalam pimpinan pemerintahan Daerah. Untuk menjaga agar dalam administrasi Pemerintahan Daerah ada kontinuitas dalam pimpinannya yang setiap kali tidak akan turut berubah manakala ada pergeseran atau penggantian Kepala Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka menurut ketentuan dalam pasal 61 telah ditentukan, bahwa Sekertaris Daerah itu diberi status pegawai Daerah. Syarat-syarat dan hak pengangkatannya ditentukan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat c.q. Menteri Dalam Negeri. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan menjalankan tugasnya, maka tugas Sekretaris Daerah dilakukan oleh pejabat yang tunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan. Pasal 64. Sudah cukup jelas.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 15

Pasal 21

Pasal 47

Pasal 65

Pasal 74

Dasar hukum (4)

Undang-undang Dasar

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1948

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1957

Peraturan turunan (8)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1972

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1971

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 82 Tahun 1971

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 15

Pasal 21

Pasal 47

Pasal 65

Pasal 74

Dasar hukum (4)

Undang-undang Dasar

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1948

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1957

Peraturan turunan (8)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1972

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1971

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 82 Tahun 1971