DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1979

Nomor: 36
Tahun: 1979
Ditetapkan: 17 Desember 1979
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengusahaan kelistrikan memerlukan modal besar yang tidak dapat seluruhnya disediakan oleh Pemerintah, sehingga oleh karena itu perlu diberikan kesempatan kepada usaha Swasta dan Koperasi untuk ikut serta mengusahakannya; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Ordonantie Tahun 1890 tentang Bepalingen Omtrent den aanleg en hetgebruik van geleidingen voor electrische verlichting en het overbrengen van kracht door middel van electriciteit in Nederlands-Indie (Staatsblad Tahun 1890 Nomor 190), sebagaimana telah beberapa kali dibuah dan ditambah, terakhir dengan. Ordonantie Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 646);
4.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
6.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak- hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
7.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
8.Peraturan …
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Gantikerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUSAHAAN KELISTRIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang kelistrikan;
b.Pengusahaan Kelistrikan adalah segala kegiatan usaha dan sarana yang menyangkut pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik;
c.Tenaga listrik adalah tenaga listrik yang dibangkitkan, ditransmisikan, atau didistribusikan untuk semua keperluan, kecuali untuk menyalurkan komunikasi dan isyarat listrik;
d.Pengusaha Kelistrikan adalah Badan Usaha milik Negara, Usaha Swasta, dan Koperasi yang memiliki Izin Usaha Kelistrikan;
e.Pengusahaan Kelistrikan Untuk Kemanfaatan Umum adalah usaha pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan masyarakat;
f.Pengusahaan Kelistrikan Untuk Keperluan Sendiri adalah usaha pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri untuk usaha Negara, usaha Swasta, Koperasi.

Pasal 2

Menteri yang bertanggungjawab mengenai kebijaksanaan kelistrikan, melakukan :

a.pengelolaan serta pengembangan kelistrikan;
b.penetapan penggunaan sumber daya energi untuk pengembangan kelistrikan;
c.pengaturan, pengesahan, dan/atau pemberian izin peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pengusahaan listrik;
d.pengaturan dan penetapan bentuk-bentuk dan cara-cara penyelenggaraan usaha- usaha di bidang kelistrikan, baik untuk kemanfaatan umum maupun untuk keperluan sendiri;
e.pengaturan …
e.pengaturan syarat-syarat penyambungan listrik, instalasi listrik, dan standardisasi kelistrikan;
f.penetapan harga listrik untuk kemanfaatan umum;
g.hal-hal lain yang berkenaan dengan kebijaksanaan kelistrikan.

BAB II

PENGUSAHAAN

Pasal 3

(1)Pengusahaan kelistrikan pada dasarnya dilakukan oleh Negara.
(2)Dengan Peraturan Pemerintah diatur hak dan wewenang serta tanggung jawab Negara yang dilimpahkan kepada Badan Usaha milik Negara di Bidang Kelistrikan Untuk Kemanfaatan Umum.
(3)Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kepentingan umum dan keterbatasan permodalan dan pembiayaan serta sepanjang tidak merugikan kepentingan Negara, pengusahaan kelistrikan dapat dilakukan oleh usaha Swasta dan Koperasi.

Pasal 4

(1)Pengusahaan kelistrikan yang dilakukan oleh usaha Swasta dan Koperasi dapat diperuntukkan :
1. a.bagi kemanfaatan umum;
2. b.bagi keperluan sendiri.
(2)Pengusahaan Kelistrikan Untuk Kemanfaatan Umum bagi daerah yang belum diusahakan oleh Badan Usaha milik Negara di Bidang Kelistrikan, dapat meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
(3)Tatacara penjualan tenaga listrik bagi kemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
(4)Pengusahaan Kelistrikan Untuk Keperluan Sendiri dapat meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
(5)Pengusaha Kelistrikan yang melaksanakan Pengusahaan Kelistrikan Untuk Keperluan Sendiri dapat menjual kelebihan bagian listriknya kepada Badan Usaha milik Negara di Bidang Kelistrikan.
(6)Tatacara penjualan tenaga listrik kepada Badan Usaha milik Negara di Bidang Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
(7)Apabila …
(7)Apabila pengusahaan kelistrikan oleh Badan Usaha milik Negara di Bidang Kelistrikan di sesuatu daerah ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan listrik yang ada, maka kepada Pengusaha Swasta dapat diberikan izin untuk pembangkitan tenaga listrik dan menjual tenaga listriknya kepada Badan Usaha milik Negara di Bidang Kelistrikan untuk ditransmisikan dan didistribusikan, atau untuk didistribusikan saja.
(8)Menteri dapat menyerahkan distribusi listrik dari Badan Usaha milik Negara Bidang Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) di sesuatu daerah kepada usaha Koperasi.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

(1)Pengusahaan kelistrikan yang dilaksanakan oleh usaha Swasta dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat dilakukan dengan Izin Usaha Kelistrikan yang diberikan oleh Menteri.
(2)Pembangkitan tenaga listrik yang dilaksanakan oleh usaha Swasta dan Koperasi yang jumlah kapasitasnya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Menteri dan yang penggunaannya hanya dimaksudkan untuk keperluan sendiri, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1)Untuk dapat memperoleh permohonan Izin Usaha Kelistrikan, Pengusaha Kelistrikan wajib :
1. a.menyelesaikan terlebih dulu hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah dan/atau benda di atasnya yang terkena usahanya;
2. b.menyelesaikan terlebih dulu ganti rugi kepada yang berhak terhadap tanah dan/atau benda di atasnya sebagai akibat usahanya.
(2)Menteri dibebaskan dari segala tuntutan hukum apabila dalam memberikan Izin Usaha Kelistrikan terdapat masalah yang berhubungan dengan hak atas tanah dan/atau benda di atasnya atau masalah lainnya yang harus diselesaikan oleh Pengusaha Kelistrikan.

Pasal 7

Ketentuan-ketentuan tentang tatacara mengajukan permohonan Izin Usaha Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bentuk perusahaannya, pemberian serta pencabutan Izin Usaha Kelistrikan dimaksud dan syarat-syarat lainnya, diatur oleh Menteri.

Pasal 8

…

Pasal 8

Izin Usaha Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat ketentuan-ketentuan tentang :

a.wilayah usaha kelistrikan dengan batas-batas yang jelas;
b.standarisasi mengenai sistem kelistrikan, peralatan, cara-cara pengamanan, dan tarif listrik;
c.besarnya tenaga listrik yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan;
d.sumber daya energi yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik;
e.jangka waktu berlakunya izin usaha kelistrikan;
f.syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lain yang diatur oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengusahaan kelistrikan memerlukan modal besar yang tidak dapat seluruhnya disediakan oleh Pemerintah, sehingga oleh karena itu perlu diberikan kesempatan kepada usaha Swasta dan Koperasi untuk ikut serta mengusahakannya; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Ordonantie Tahun 1890 tentang Bepalingen Omtrent den aanleg en hetgebruik van geleidingen voor electrische verlichting en het overbrengen van kracht door middel van electriciteit in Nederlands-Indie (Staatsblad Tahun 1890 Nomor 190), sebagaimana telah beberapa kali dibuah dan ditambah, terakhir dengan. Ordonantie Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 646);
4.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
6.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak- hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
7.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
8.Peraturan …
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Gantikerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUSAHAAN KELISTRIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang kelistrikan;
b.Pengusahaan Kelistrikan adalah segala kegiatan usaha dan sarana yang menyangkut pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik;
c.Tenaga listrik adalah tenaga listrik yang dibangkitkan, ditransmisikan, atau didistribusikan untuk semua keperluan, kecuali untuk menyalurkan komunikasi dan isyarat listrik;
d.Pengusaha Kelistrikan adalah Badan Usaha milik Negara, Usaha Swasta, dan Koperasi yang memiliki Izin Usaha Kelistrikan;
e.Pengusahaan Kelistrikan Untuk Kemanfaatan Umum adalah usaha pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan masyarakat;
f.Pengusahaan Kelistrikan Untuk Keperluan Sendiri adalah usaha pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri untuk usaha Negara, usaha Swasta, Koperasi.

Pasal 2

Menteri yang bertanggungjawab mengenai kebijaksanaan kelistrikan, melakukan :

a.pengelolaan serta pengembangan kelistrikan;
b.penetapan penggunaan sumber daya energi untuk pengembangan kelistrikan;
c.pengaturan, pengesahan, dan/atau pemberian izin peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pengusahaan listrik;
d.pengaturan dan penetapan bentuk-bentuk dan cara-cara penyelenggaraan usaha- usaha di bidang kelistrikan, baik untuk kemanfaatan umum maupun untuk keperluan sendiri;
e.pengaturan …
e.pengaturan syarat-syarat penyambungan listrik, instalasi listrik, dan standardisasi kelistrikan;
f.penetapan harga listrik untuk kemanfaatan umum;
g.hal-hal lain yang berkenaan dengan kebijaksanaan kelistrikan.

BAB II

PENGUSAHAAN

Pasal 3

(1)Pengusahaan kelistrikan pada dasarnya dilakukan oleh Negara.
(2)Dengan Peraturan Pemerintah diatur hak dan wewenang serta tanggung jawab Negara yang dilimpahkan kepada Badan Usaha milik Negara di Bidang Kelistrikan Untuk Kemanfaatan Umum.
(3)Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kepentingan umum dan keterbatasan permodalan dan pembiayaan serta sepanjang tidak merugikan kepentingan Negara, pengusahaan kelistrikan dapat dilakukan oleh usaha Swasta dan Koperasi.

Pasal 4

(1)Pengusahaan kelistrikan yang dilakukan oleh usaha Swasta dan Koperasi dapat diperuntukkan :
1. a.bagi kemanfaatan umum;
2. b.bagi keperluan sendiri.
(2)Pengusahaan Kelistrikan Untuk Kemanfaatan Umum bagi daerah yang belum diusahakan oleh Badan Usaha milik Negara di Bidang Kelistrikan, dapat meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
(3)Tatacara penjualan tenaga listrik bagi kemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
(4)Pengusahaan Kelistrikan Untuk Keperluan Sendiri dapat meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
(5)Pengusaha Kelistrikan yang melaksanakan Pengusahaan Kelistrikan Untuk Keperluan Sendiri dapat menjual kelebihan bagian listriknya kepada Badan Usaha milik Negara di Bidang Kelistrikan.
(6)Tatacara penjualan tenaga listrik kepada Badan Usaha milik Negara di Bidang Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
(7)Apabila …
(7)Apabila pengusahaan kelistrikan oleh Badan Usaha milik Negara di Bidang Kelistrikan di sesuatu daerah ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan listrik yang ada, maka kepada Pengusaha Swasta dapat diberikan izin untuk pembangkitan tenaga listrik dan menjual tenaga listriknya kepada Badan Usaha milik Negara di Bidang Kelistrikan untuk ditransmisikan dan didistribusikan, atau untuk didistribusikan saja.
(8)Menteri dapat menyerahkan distribusi listrik dari Badan Usaha milik Negara Bidang Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) di sesuatu daerah kepada usaha Koperasi.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

(1)Pengusahaan kelistrikan yang dilaksanakan oleh usaha Swasta dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat dilakukan dengan Izin Usaha Kelistrikan yang diberikan oleh Menteri.
(2)Pembangkitan tenaga listrik yang dilaksanakan oleh usaha Swasta dan Koperasi yang jumlah kapasitasnya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Menteri dan yang penggunaannya hanya dimaksudkan untuk keperluan sendiri, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1)Untuk dapat memperoleh permohonan Izin Usaha Kelistrikan, Pengusaha Kelistrikan wajib :
1. a.menyelesaikan terlebih dulu hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah dan/atau benda di atasnya yang terkena usahanya;
2. b.menyelesaikan terlebih dulu ganti rugi kepada yang berhak terhadap tanah dan/atau benda di atasnya sebagai akibat usahanya.
(2)Menteri dibebaskan dari segala tuntutan hukum apabila dalam memberikan Izin Usaha Kelistrikan terdapat masalah yang berhubungan dengan hak atas tanah dan/atau benda di atasnya atau masalah lainnya yang harus diselesaikan oleh Pengusaha Kelistrikan.

Pasal 7

Pasal 8

…

Pasal 8

Izin Usaha Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat ketentuan-ketentuan tentang :

a.wilayah usaha kelistrikan dengan batas-batas yang jelas;
b.standarisasi mengenai sistem kelistrikan, peralatan, cara-cara pengamanan, dan tarif listrik;
c.besarnya tenaga listrik yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan;
d.sumber daya energi yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik;
e.jangka waktu berlakunya izin usaha kelistrikan;
f.syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lain yang diatur oleh Menteri.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1979

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGUSAHAAN

Pasal 3

Pasal 4

PERIZINAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 1981

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGUSAHAAN

Pasal 3

Pasal 4

PERIZINAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 1981