DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1989

Nomor: 10
Tahun: 1989
Ditetapkan: 25 Juli 1989
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk itu perlu menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan dengan mutu serta keandalan yang baik;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan perlu mengatur penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Ketenagalistrikan, Tenaga Listrik, Penyediaan Tenaga Listrik, Pemanfaatan Tenaga Listrik, Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, Izin Usaha Ketenagalistrikan, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985.

Pasal 2

(1)Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.
(2)Presiden menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Lima Tahun di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 3

(1)Usaha penyediaan tenaga listrik pada dasarnya dilakukan oleh Negara.
(2)Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan badan usaha milik negara sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan apabila dipandang perlu Menteri dapat memberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.

Pasal 4

Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan usaha distribusi tenaga listrik di suatu daerah usaha Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk diusahakan oleh Koperasi sebagai Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan.

Pasal 5

(1)Rencana Usaha Penyediaan tenaga listrik disusun berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.
(2)Rencana Usaha Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penyediaan tenaga listrik bagi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan.
(3)Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan wajib membuat rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk disahkan oleh Menteri.
(4)Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan wajib membuat rencana penyediaan tenaga listrik untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan serta digunakan sebagai sarana pengawasan berkala atas pelaksanaan kegiatan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Menteri mengatur pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan kepada : a.Koperasi atau swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; b.Koperasi, swasta, dan badan usaha milik negara atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
(2)Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf b hanya dapat diberikan di suatu daerah usaha Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau daerah usaha Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, bila Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum tersebut nyata-nyata belum dapat menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik, atau belum dapat menjangkau seluruh daerah usahanya.
(3)Izin Usaha Ketenagalistrikan dari badan-badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dialihkan kepada pihak lain sesudah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 7

(1)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada kegiatan pembangkitan tenaga listrik dapat dilakukan tanpa izin, bila jumlah kapasitas tenaga listrik yang dibangkitkan tidak melebihi 200 kVA.
(2)Batas kapasitas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dapat ditinjau oleh Menteri sesuai dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan.

Pasal 8

Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)dapat meliputi jenis usaha :
1. a.pembangkitan tenaga listrik;
2. b.transmisi tenaga listrik;
3. c.distribusi tenaga listrik.

Pasal 9

Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diberikan menurut sifat penggunaannya :

a.penggunaan utama;
b.penggunaan cadangan;
c.penggunaan darurat;
d.penggunaan sementara.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1985

Peraturan turunan (10)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 67 Tahun 1994

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 76 Tahun 2003

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1985

Peraturan turunan (10)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 67 Tahun 1994

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 76 Tahun 2003

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2016