DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1982

Nomor: 36
Tahun: 1982
Ditetapkan: 2 Desember 1982
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Purwokerto telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta peraturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Purwokerto perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah,
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO BAB I …

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
b.Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat

(4)Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LembaranNegara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
1. c.Wilayah Kecamatan Purwokerto adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. BAB 11 TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Purwokerto adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna serta merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah dan merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Kota Administratif Purwokerto bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
(2)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tetap berkedudukan di Kota Administratif Purwokerto.
(3)Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Purwokerto, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Purwokerto.

Pasal 4

…

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Purwokerto menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a.meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintah dengan perkembangan kehidupan politik. ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
b.membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
c.mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada khususnya.

Pasal 5

Wilayah Kota Administratif Purwokerto meliputi:

a.Semua kelurahan di Kecamatan Purwokerto, yang terdiri dari: 1 Kelurahan Purwokerto Wetan;
1. 2.Kelurahan Purwokerto Kidul;
2. 3.Kelurahan Purwokerto Lor;
3. 4.Kelurahan Purwokerto Kulon
4. 5.Kelurahan Sokanegara;
5. 6.Kelurahan Kranji;
6. 7.Kelurahan Kedungwuluh;
7. 8.Kelurahan Kober;
8. 9.Kelurahan Bantarsoka;
9. 10.Kelurahan Rejasari;
10. 11.Kelurahan Pasirmuncang;
11. 12.Kelurahan Purwonegoro;
12. 13.Kelurahan Bancarkembar;
13. 14.Kelurahan Arcawinangun;
14. 15.Kelurahan Tanjung
15. 16.Keluralan Karangpucung;
16. 17.Kelurahan Karanglesem;
17. 18.Kelurahan Teluk;
18. 19.Kelurahan Berkoh;
19. 20.Kelurahan Mersi;
b.Sebagian wilayah Kecamatan Baturaden yang terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Grandang;
2. 2.Kelurahan Karangwangkal;
3. 3.Kelurahan Sumampir;
4. 4.Kelurahan Pabuwarasan;
c.Sebagian wilayah Kecamatan Karanglewas, yang terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Pasir Kidul;
2. 2.Kelurahan Karanglewas Lor;
d.Desa Bobosan di Kecamatan Kedungbanteng.

Pasal 6

…

Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta penbinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Purwokerto dibagi atas 4 (empat) kecamtan, yaitu:

a.Wilayah Kecamatan Purwokerto Utara, terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Bancarkembar,
2. 2.Kelurahan Purwonegoro,
3. 3.Kelurahan Pabuwarasan,
4. 4.Kelurahan Karangwangkal,
5. 5.Kelurahan Sumampir;
6. 6.Kelurahan Grandang;
7. 7.Desa Bobusan. b .Wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan, terdiri dari :
8. 1.Kelurahan Karanglesem;
9. 2.Kelurahan Berkoh;
10. 3.Kelurahan Teluk;
11. 4.Kelurahan Karangpucung;
12. 5.Kelurahan Tanjung;
13. 6.Kelurahan Purwokerto Kulon;
14. 7.Kelurahan Purwokerto Kidul;
c.Wilayah Kecamatan Purwokerto Barat, terditi dari:
1. 1.Kelurahan Rejasari;
2. 2.Kelurahan Bantarsoka;
3. 3.Kelurahan Karanoewas Lor;
4. 4.Kelurahan Kedungwuluh;
5. 5.Kelurahan Kober;
6. 6.Kelurahan Pasirmuncang;
7. 7.Kelurahan Pasir Kidul.
d.Wilayah Kecamatan Purwokerto Timur, terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Purwokerto Wetan;
2. 2.Kelurahan Arcawinangun;
3. 3.Kelurahan Mersi;
4. 4.Kelurahan Purwokerto Lor;
5. 5.Kelurahan Kranji;
6. 6.Kelurahan Sekanegara.

Pasal 7

(1)Pusat pemerintahan Kota Administratif Purwokerto berkedudukan di kota Purwokerto.
(2)Pusat pemerintahan Kecamatan Purwokerto Utara berkedudukan di Bancarkembar.
(3)Pusat pemerintahan Kecamatan Purwokerto Selatan bcrkedudukan di Karanglesem.
(4)Pusat pemerintahan Kecamatan Purwokerto Barat berkedudukan di Rejasari.
(5)Pusat pemerintahan Kecamatan Purwokerto Timur berkedudukan di Purwokerto Wetan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Purwokerto telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta peraturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Purwokerto perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah,
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO BAB I …

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
b.Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat

(4)Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LembaranNegara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
1. c.Wilayah Kecamatan Purwokerto adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. BAB 11 TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Kota Administratif Purwokerto bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
(2)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tetap berkedudukan di Kota Administratif Purwokerto.
(3)Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Purwokerto, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Purwokerto.

Pasal 4

…

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Purwokerto menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a.meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintah dengan perkembangan kehidupan politik. ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
b.membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
c.mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada khususnya.

Pasal 5

Wilayah Kota Administratif Purwokerto meliputi:

a.Semua kelurahan di Kecamatan Purwokerto, yang terdiri dari: 1 Kelurahan Purwokerto Wetan;
1. 2.Kelurahan Purwokerto Kidul;
2. 3.Kelurahan Purwokerto Lor;
3. 4.Kelurahan Purwokerto Kulon
4. 5.Kelurahan Sokanegara;
5. 6.Kelurahan Kranji;
6. 7.Kelurahan Kedungwuluh;
7. 8.Kelurahan Kober;
8. 9.Kelurahan Bantarsoka;
9. 10.Kelurahan Rejasari;
10. 11.Kelurahan Pasirmuncang;
11. 12.Kelurahan Purwonegoro;
12. 13.Kelurahan Bancarkembar;
13. 14.Kelurahan Arcawinangun;
14. 15.Kelurahan Tanjung
15. 16.Keluralan Karangpucung;
16. 17.Kelurahan Karanglesem;
17. 18.Kelurahan Teluk;
18. 19.Kelurahan Berkoh;
19. 20.Kelurahan Mersi;
b.Sebagian wilayah Kecamatan Baturaden yang terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Grandang;
2. 2.Kelurahan Karangwangkal;
3. 3.Kelurahan Sumampir;
4. 4.Kelurahan Pabuwarasan;
c.Sebagian wilayah Kecamatan Karanglewas, yang terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Pasir Kidul;
2. 2.Kelurahan Karanglewas Lor;
d.Desa Bobosan di Kecamatan Kedungbanteng.

Pasal 6

…

Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta penbinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Purwokerto dibagi atas 4 (empat) kecamtan, yaitu:

a.Wilayah Kecamatan Purwokerto Utara, terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Bancarkembar,
2. 2.Kelurahan Purwonegoro,
3. 3.Kelurahan Pabuwarasan,
4. 4.Kelurahan Karangwangkal,
5. 5.Kelurahan Sumampir;
6. 6.Kelurahan Grandang;
7. 7.Desa Bobusan. b .Wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan, terdiri dari :
8. 1.Kelurahan Karanglesem;
9. 2.Kelurahan Berkoh;
10. 3.Kelurahan Teluk;
11. 4.Kelurahan Karangpucung;
12. 5.Kelurahan Tanjung;
13. 6.Kelurahan Purwokerto Kulon;
14. 7.Kelurahan Purwokerto Kidul;
c.Wilayah Kecamatan Purwokerto Barat, terditi dari:
1. 1.Kelurahan Rejasari;
2. 2.Kelurahan Bantarsoka;
3. 3.Kelurahan Karanoewas Lor;
4. 4.Kelurahan Kedungwuluh;
5. 5.Kelurahan Kober;
6. 6.Kelurahan Pasirmuncang;
7. 7.Kelurahan Pasir Kidul.
d.Wilayah Kecamatan Purwokerto Timur, terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Purwokerto Wetan;
2. 2.Kelurahan Arcawinangun;
3. 3.Kelurahan Mersi;
4. 4.Kelurahan Purwokerto Lor;
5. 5.Kelurahan Kranji;
6. 6.Kelurahan Sekanegara.

Pasal 7

(1)Pusat pemerintahan Kota Administratif Purwokerto berkedudukan di kota Purwokerto.
(2)Pusat pemerintahan Kecamatan Purwokerto Utara berkedudukan di Bancarkembar.
(3)Pusat pemerintahan Kecamatan Purwokerto Selatan bcrkedudukan di Karanglesem.
(4)Pusat pemerintahan Kecamatan Purwokerto Barat berkedudukan di Rejasari.
(5)Pusat pemerintahan Kecamatan Purwokerto Timur berkedudukan di Purwokerto Wetan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1950

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1950

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974