Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1985
- Nomor
- 36
- Tahun
- 1985
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 75
menetapkan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan … Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1985.
BAB I
Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:
Golongan karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, selanjutnya disebut golongan karya ABRI meliputi :
BAB II … BAB II SUSUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Bagian Pertama Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat
BAB II
(i) kurang dari 1.000.000 (satu juta) orang mendapat 4 (empat) orang utusan; (ii) 1.000.000 (satu juta) orang sampai 5.000.000 (lima juta) orang mendapat 5 (lima) orang utusan; (iii) 5.000.000 (lima juta) orang sampai 10.000.000 (sepuluh juta) orang mendapat 6 (enam) orang utusan; (iv) 10.000.000 (sepuluh juta) orang sampai 15.000.000 (lima belas juta) orang mendapat 7 (tujuh) orang utusan; (v) 15.000.000 (lima belas juta) orang ke atas mendapat 8 (delapan) orang utusan. Anggota ... Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah berdasarkan perkiraan jumlah penduduk WNRI pada waktu dilaksanakan Pemilihan Umum, seluruhnya berjumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) orang dengan perincian sebagai berikut :
Dalam pembulatan ini didahulukan yang memperoleh angka pecahan terbesar berturut-turut sampai jumlah tambahan Utusan Anggota MPR yang tersedia dibagi habis.
Bagian Kedua Susunan Dewan Perwakilan Rakyat
Jumlah Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang- undang ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus) orang terdiri dari :
Bagian Ketiga Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)