Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1976
- Nomor
- 2
- Tahun
- 1976
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 43
menetapkan Peraturan Pemerintah yang baru sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1975; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975.
BAB I
Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :
BAB II SUSUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Bagian Pertama Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Paragrap 1 Jumlah Anggota
BAB II
(i) kurang dari 1.000.000 (satu juta) orang mendapat 4 (empat) orang ; (ii) 1.000.000 (ii) 1.000.000 (satu juta) orang sampai 5.000.000 (lima juta) orang mendapat 5 (lima) orang ; (iii) 5.000.000 (lima juta) orang sampai 10.000.000 (sepuluh juta) orang mendapat 6 (enam) orang ; (iv) 10.000.000 (sepuluh juta) orang keatas mendapat 7 (tujuh) orang. Anggota Tambahan Utusan Daerah didasarkan atas sensus terakhir berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) orang dengan perincian sebagai berikut:
(ii) Partai Politik dan Golongan Karya yang ikut Pemilihan Umum dan mendapat kursi di DPR tetapi berdasarkan imbangan hasil Pemilihan Umum memperoleh kurang dari lima orang utusan di MPR, diberikan tambahan sehingga menjadi lima orang utusan di MPR.
Paragrap 3 Anggota Tambahan Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya
Paragrap 4 Anggota Tambahan Utusan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI yang diangkat
Bagian Kedua Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Paragrap 1 Jumlah Anggota
Paragrap 2 Anggota Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI yang diangkat
Bagian Ketiga Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Paragrap 1 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II
Paragrap 2 ... Paragrap 2 Anggota Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI yang diangkat
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)