DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1972

Nomor: 37
Tahun: 1972
Ditetapkan: 30 Desember 1972
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam taraf permulaan usahanya yang merupakan tahap konsolidasi, bentuk hukum yang sesuai bagi badan usaha termaksud pada sub a diatas adalah Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960, perlu dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pendirian Perusahaan Umum termaksud. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
4.Peraturan …
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 23) jo Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 84);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM PERKEBUNAN KAPAS INDONESIA.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

(1). Dengan nama Perusahaan Umum Perkebunan Kapas Indonesia disingkat PERUM Perkebunan Kapas Indonesia terhitung mulai tanggal 1 Januari 1973 didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960.
(2). Proyek Kapas Nusatenggara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/OP/8/1968 tertanggal 22 Agustus 1968 dan Kebun Kapas Asambagus bekas kesatuan usaha dari Perusahaan Negara Perkebunan XXVI termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 jo Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1971 dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari PERUM Perkebunan Kapas Indonesia.
(3). Semua …
(3). Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam kesatuan produksi tersebut pada ayat (2) Pasal ini sampai dengan tanggal 31 Desember 1972 dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai modal dari PERUM Perkebunan Kapas Indonesia, yang nilainya akan ditentukan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Pertanian.
(4). Segala hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (2) Pasal ini diatur oleh Menteri Pertanian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a."Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia.
b."Menteri" ialah Menteri yang diberi wewenang pengurusan bidang pertanian.
c."Perusahaan" ialah usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
d."Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

(1). Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

(1). Perusahaan adalah satu kesatuan Produksi yang bertujuan mengadakan usaha-usaha produktip sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional dengan cara melakukan kegiatan- kegiatan produksi dalam bidang Perkapasan berupa:
1. a.memproduksi kapas, serta segala macam hasil pengolahan dari padanya;
2. b.mengembangkan serta membantu usaha perkebunan kapas Rakyat/ petani;
3. c.menyelenggarakan kegiatan perdagangan baik didalam maupun diluar negeri khusus yang berhubungan dengan pemasaran hasil-hasil kegiatan produksinya, serta kegiatan impor untuk barang-barang produksi (bahan-bahan penolong/pembantu);
4. d.memberi jasa dalam bidang penelitian, perbaikan dan pemeliharaan yang berhubungan dengan perkapasan, serta jasa teknis lainnya
5. e.mengurus/menguasai alat-alat pengupas kapas (gineries).
(2). Perusahaan …
(2). Perusahaan membuka kesempatan kerja bagi Warga Negara Indonesia agar dapat memberikan dharma bhaktinya dan kariernya dalam lapangan perkebunan kapas yang disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuannya dengan memperhatikan formasi dan effisiensinya.

Pasal 5

TEMPAT KEDUDUKAN

(1). Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur dan apabila perlu Menteri dapat memindahkan kantor pusatnya ketempat lain.
(2). Perusahaan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan dan kantor-kantor cabang didalam negeri menurut kebutuhan yang masing-masingnya ditetapkan oleh Direksi dan Menteri, sedang. Perwakilan diluar negeri hanya dapat diadakan berdasarkan penetapan Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden.

Pasal 6

(1). Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Negara berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam kesatuan produksi tersebut pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, yang nilainya akan ditentukan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Pertanian.
(2). Dengan Peraturan Pemerintah modal Perusahaan dapat dirubah.
(3). Perusahaan …
(3). Perusahaan mempunyai cadangan umum yang berbentuk berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(4). Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
(5). Semua alat-alat likwiditas Perusahaan disimpan dalam Bank Milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 7

(1). Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sebanyak- banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
(2). Pimpinan dan penanggung jawab dari Perusahaan adalah Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-masing.
(3). Gaji dan penghasilan lain dari Anggauta Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku.
(4). Menyimpang dari ayat (1) Pasal ini, dalam hal yang dianggap perlu guna perkembangan usaha Perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu, Presiden dapat menunjuk suatu badan hukum lainnya untuk bertindak sebagai Direksi Perusahaan.

Pasal 8

…

Pasal 8

(1). Anggauta Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul, Menteri. Untuk dapat diangkat sebagai anggauta Direksi yang bersangkutan harus warga negara Indonesia yang mempunyai keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
(2). Anggauta Direksi diangkat untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah masa jabatan itu berakhir, Anggauta Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(3). Dalam hal-hal dibawah ini, atas usul Menteri, Presiden dapat memberhentikan Anggauta Direksi, meskipun masa jabatan tersebut pada ayat (2) Pasal ini belum berakhir yaitu:
1. a.atas permintaan sendiri,
2. b.karena perbuatan yang merugikan Perusahaan;
3. c.karena perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara ;
4. d.karena meninggal dunia.
(4). Pemberhentian Anggauta Direksi akan merupakan "pemberhentian tidak dengan hormat" jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) huruf b dan c Pasal ini, serta merupakan perbuatan pidana yang terbukti sah menurut hukum.
(5). Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (3) huruf b dan c Pasal ini diputuskan, Anggauta Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah oleh Menteri secara tertulis diberitahukan kepada yang bersangkutan tentang rencana pengusulan pemberhentiannya.
(6). Selama …
(6). Selama rencana pemberhentian tersebut pada ayat (5) Pasal ini belum dapat diputuskan, maka kepada Anggauta Direksi yang bersangkutan dapat ditetapkan pemberhentian sementara oleh Menteri. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara belum ada keputusan mengenai pemberhentian berdasarkan ayat (3) huruf b dan c Pasal ini, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan Anggauta Direksi yang bersangkutan dapat segera memang ku jabatannya lagi, kecuali apabila untuk keputusan pemberhentian tersebut pada ayat (4) Pasal ini diperlukan vonis pengadilan, dan dalam hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam taraf permulaan usahanya yang merupakan tahap konsolidasi, bentuk hukum yang sesuai bagi badan usaha termaksud pada sub a diatas adalah Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960, perlu dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pendirian Perusahaan Umum termaksud. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
4.Peraturan …
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 23) jo Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 84);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM PERKEBUNAN KAPAS INDONESIA.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

(1). Dengan nama Perusahaan Umum Perkebunan Kapas Indonesia disingkat PERUM Perkebunan Kapas Indonesia terhitung mulai tanggal 1 Januari 1973 didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960.
(2). Proyek Kapas Nusatenggara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/OP/8/1968 tertanggal 22 Agustus 1968 dan Kebun Kapas Asambagus bekas kesatuan usaha dari Perusahaan Negara Perkebunan XXVI termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 jo Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1971 dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari PERUM Perkebunan Kapas Indonesia.
(3). Semua …
(3). Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam kesatuan produksi tersebut pada ayat (2) Pasal ini sampai dengan tanggal 31 Desember 1972 dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai modal dari PERUM Perkebunan Kapas Indonesia, yang nilainya akan ditentukan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Pertanian.
(4). Segala hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (2) Pasal ini diatur oleh Menteri Pertanian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a."Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia.
b."Menteri" ialah Menteri yang diberi wewenang pengurusan bidang pertanian.
c."Perusahaan" ialah usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
d."Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

(1). Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

(1). Perusahaan adalah satu kesatuan Produksi yang bertujuan mengadakan usaha-usaha produktip sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional dengan cara melakukan kegiatan- kegiatan produksi dalam bidang Perkapasan berupa:
1. a.memproduksi kapas, serta segala macam hasil pengolahan dari padanya;
2. b.mengembangkan serta membantu usaha perkebunan kapas Rakyat/ petani;
3. c.menyelenggarakan kegiatan perdagangan baik didalam maupun diluar negeri khusus yang berhubungan dengan pemasaran hasil-hasil kegiatan produksinya, serta kegiatan impor untuk barang-barang produksi (bahan-bahan penolong/pembantu);
4. d.memberi jasa dalam bidang penelitian, perbaikan dan pemeliharaan yang berhubungan dengan perkapasan, serta jasa teknis lainnya
5. e.mengurus/menguasai alat-alat pengupas kapas (gineries).
(2). Perusahaan …
(2). Perusahaan membuka kesempatan kerja bagi Warga Negara Indonesia agar dapat memberikan dharma bhaktinya dan kariernya dalam lapangan perkebunan kapas yang disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuannya dengan memperhatikan formasi dan effisiensinya.

Pasal 5

TEMPAT KEDUDUKAN

(1). Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur dan apabila perlu Menteri dapat memindahkan kantor pusatnya ketempat lain.
(2). Perusahaan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan dan kantor-kantor cabang didalam negeri menurut kebutuhan yang masing-masingnya ditetapkan oleh Direksi dan Menteri, sedang. Perwakilan diluar negeri hanya dapat diadakan berdasarkan penetapan Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden.

Pasal 6

(1). Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Negara berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam kesatuan produksi tersebut pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, yang nilainya akan ditentukan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Pertanian.
(2). Dengan Peraturan Pemerintah modal Perusahaan dapat dirubah.
(3). Perusahaan …
(3). Perusahaan mempunyai cadangan umum yang berbentuk berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(4). Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
(5). Semua alat-alat likwiditas Perusahaan disimpan dalam Bank Milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 7

(1). Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sebanyak- banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
(2). Pimpinan dan penanggung jawab dari Perusahaan adalah Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-masing.
(3). Gaji dan penghasilan lain dari Anggauta Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku.
(4). Menyimpang dari ayat (1) Pasal ini, dalam hal yang dianggap perlu guna perkembangan usaha Perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu, Presiden dapat menunjuk suatu badan hukum lainnya untuk bertindak sebagai Direksi Perusahaan.

Pasal 8

…

Pasal 8

(1). Anggauta Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul, Menteri. Untuk dapat diangkat sebagai anggauta Direksi yang bersangkutan harus warga negara Indonesia yang mempunyai keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
(2). Anggauta Direksi diangkat untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah masa jabatan itu berakhir, Anggauta Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(3). Dalam hal-hal dibawah ini, atas usul Menteri, Presiden dapat memberhentikan Anggauta Direksi, meskipun masa jabatan tersebut pada ayat (2) Pasal ini belum berakhir yaitu:
1. a.atas permintaan sendiri,
2. b.karena perbuatan yang merugikan Perusahaan;
3. c.karena perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara ;
4. d.karena meninggal dunia.
(4). Pemberhentian Anggauta Direksi akan merupakan "pemberhentian tidak dengan hormat" jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) huruf b dan c Pasal ini, serta merupakan perbuatan pidana yang terbukti sah menurut hukum.
(5). Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (3) huruf b dan c Pasal ini diputuskan, Anggauta Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah oleh Menteri secara tertulis diberitahukan kepada yang bersangkutan tentang rencana pengusulan pemberhentiannya.
(6). Selama …
(6). Selama rencana pemberhentian tersebut pada ayat (5) Pasal ini belum dapat diputuskan, maka kepada Anggauta Direksi yang bersangkutan dapat ditetapkan pemberhentian sementara oleh Menteri. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara belum ada keputusan mengenai pemberhentian berdasarkan ayat (3) huruf b dan c Pasal ini, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan Anggauta Direksi yang bersangkutan dapat segera memang ku jabatannya lagi, kecuali apabila untuk keputusan pemberhentian tersebut pada ayat (4) Pasal ini diperlukan vonis pengadilan, dan dalam hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 1971

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 1971