Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1985
- Nomor
- 37
- Tahun
- 1985
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 111
menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang.tersebut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1773), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2548) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pos Internasional (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1774) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2549). Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN POS.
BAB I
Selain pengertian-pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
BAB II PEMBINAAN PENYELENGGARAAN POS
BAB II
d surat, warkatpos, atau kartupos tersebut berasal dari satu pengirim atau satu keluarga yang serumah, dengan syarat bahwa pengangkutannya dilakukan di dalam dan di antara tempat-tempat di Indonesia dan tidak diposkan di luar negeri dan juga pengangkutannya tidak dilakukan oleh orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Pemeriksaan atas kiriman-pos yang dilalubeakan atau untuk maksud lain oleh instansi yang berwenang wajib didahulukan.
Selama masih dalam tanggung jawab penyelenggara,pos, kiriman masih tetap menjadi milik pengirim kecuali apabila pengirim telah melepaskan haknya.
Menteri bersama-sama Menteri Pertahanan Keamanan menetapkan penyelenggaraan pos untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengenai:
…
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)