DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1985

Nomor: 37
Tahun: 1985
Ditetapkan: 1 Agustus 1985
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang.tersebut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 4 Pnps Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan Yang isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533);
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1969 tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2911);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6.Undang- …
6.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 36); MEMUTUSKAN: Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1773), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2548) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pos Internasional (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1774) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2549). Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN POS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Selain pengertian-pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.barang- …
a.barang-cetakan adalah hasil pergandaan tulisan dan/atau gambar di atas kertas, atau bahan lain yang lazim dipergunakan pada pencetakan, melalui proses mekanik atau fotografis, meliputi penggunaan blok, stensil atau negatif dan dikirim terbuka baik dalam sampul atau tidak;
b.surat kabar adalah barang cetakan berupa warta harian yang memenuhi persyaratan tertentu;
c.sekogram adalah tulisan, cetakan atau rekaman untuk keperluan tunanetra di atas kertas atau bahan-bahan lain yang memenuhi persyaratan tertentu;
d.bungkusan kecil adalah suratpos yang dimaksudkan untuk pengiriman barang, dan yang memenuhi persyaratan tertentu;
e.suratpos dinas adalah suratpos yang pembayaran portonya dilakukan secara khusus oleh Pemerintah;
f.Perum adalah Perusahaan Umum Pos dan Giro.

BAB II

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN POS

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan pos diarahkan untuk menunjang pembangunan dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin bagi masyarakat di seluruh tanah air dan untuk mempererat kerjasama dalam hubungan antar bangsa.
(2)Kepada setiap pemakai jasa pos diberikan perlakuan yang sama untuk tiap jenis pelayanan yang tersedia.
(3)Seluruh …
(3)Seluruh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sejauh mengenai penyelenggaraan suratpos jenis tertentu, paketpos, dan uang berlaku juga bagi perusahaan jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos yang telah memperoleh izin Menteri.

Pasal 3

(1)Pos diselenggarakan oleh Negara dan ditugaskan kepada Perum.
(2)Dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara Administrasi Pos Indonesia, Menteri menunjuk Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
(3)Perum adalah satu-satunya badan yang bertugas menerima, membawa, dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, dan kartupos dengan memungut biaya.
(4)Menteri menetapkan ketentuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan lain untuk memperoleh izin melakukan usaha pengiriman suratpos jenis tertentu, paket, dan uang.

Pasal 4

(1)Kecuali Perum, fihak lain hanya diperkenankan menerima, membawa, dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, atau kartupos dengan memungut biaya apabila:
1. a.surat, warkatpos, atau kartupos tersebut isinya khusus mengenai barang-barang yang diangkut dan harus diserahkan bersama- sama;
2. b.surat, warkatpos, atau kartupos tersebut diangkut dalam wilayah antar suatu kantor pos dengan maksud untuk memposkannya dan hal itu harus terbukti dari pemrangkoan yang cukup atau dengan cara lain;
3. c.surat, …
4. c.surat, warkatpos, atau kartupos tersebut diangkut antara tempat- tempat yang belum dilayani Perum atas penugasan Perum; d surat, warkatpos, atau kartupos tersebut berasal dari satu pengirim atau satu keluarga yang serumah, dengan syarat bahwa pengangkutannya dilakukan di dalam dan di antara tempat-tempat di Indonesia dan tidak diposkan di luar negeri dan juga pengangkutannya tidak dilakukan oleh orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(2)Setiap penerimaan, pengangkutan dan/atau penyampaian surat, warkat-pos, atau kartupos oleh pengusaha atau pengurus perusahaan angkutan umum dan media telekomunikasi untuk umum atau orang- orang yang bekerja pada pengusaha atau pengurus perusahaan yang demikian, dianggap dilakukan dengan memungut biaya, kecuali jika surat, warkatpos, atau kartupos itu semata-mata memuat hal-hal yang bertalian dengan perusahaan itu sendiri.
(3)Biro perjalanan, badan usaha atau perkumpulan apapun atau pegawainya yang mengumpulkan, mengangkut, atau menyampaikan surat, warkatpos, atau kartupos dipersamakan dengan mereka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4)Badan yang ditugasi menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum diperkenankan menerima, membawa dan/atau menyampaikan tulisan yang proses pengirimannya mempergunakan media telekomunikasi dengan memungut biaya.

Pasal 5

(1)Dalam penyelenggaraan pos, berita tertulis yang bersifat aktual dan pribadi dijamin kerahasiannya dan dipersamakan dengan surat sekalipun dikirim dalam sampul terbuka.
(2)Pembukaan, …
(2)Pembukaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, warkatpos, kartupos, serta penyitaan kiriman lain yang berada dalam tanggung jawab Perum hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pemeriksaan atas kiriman-pos yang dilalubeakan atau untuk maksud lain oleh instansi yang berwenang wajib didahulukan.

Pasal 7

Selama masih dalam tanggung jawab penyelenggara,pos, kiriman masih tetap menjadi milik pengirim kecuali apabila pengirim telah melepaskan haknya.

Pasal 8

(1)Untuk penyelenggaraan pos, disediakan sarana pelayanan yang meliputi:
1. a.Kantor Pos;
2. b.Sentral Giro;
3. c.Pos Keliling;
4. d.Agen Pos;
5. e.Dipo Bendapos dan Meterai;
6. f.Rumah Pos;
7. g.Bentuk-bentuk lain yang ditentukan kemudian oleh Menteri.
(2)Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Perum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah meliputi :
1. a.pelayanan pokok, yaitu pelayanan yang mencakup pengiriman suratpos, paketpos, weselpos, dan pelayanan giro dan cekpos;
2. b.pelayanan ...
3. b.pelayanan tambahan, yaitu pelayanan yang diselenggarakan di samping penyelenggaraan pelayanan pokok;
4. c.pelayanan khusus, yaitu pelayanan yang secara khusus diberikan pada pelayanan pokok atas permintaan pengirim atau penerima;
5. d.pelayanan keagenan, yaitu pelayanan yang diselenggarakan oleh Perum untuk kepentingan fihak tertentu dengan menerima upah atau provisi.
(3)Pelayanan pos untuk daerah kecamatan dan pedesaan yang belum dapat dilaksanakan sendiri oleh Perum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
(4)Menteri menetapkan persyaratan pelaksanaan pelayanan yang ditugaskan kepada fihak lain selain Pemerintah Daerah.
(5)Dalam hal tidak mungkin diselenggarakan pelayanan pada sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam, keadaan darurat, atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia, Menteri mengatur penghentian untuk sementara waktu penyelenggaraan pelayanan pada sebagian atau seluruh sarana pelayanan dimaksud.

Pasal 9

Menteri bersama-sama Menteri Pertahanan Keamanan menetapkan penyelenggaraan pos untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengenai:

a.jenis-jenis kiriman;
b.syarat-syarat khusus pengiriman dan penyampaian kiriman;
c.syarat-syarat khusus pengiriman dan pembayaran weselpos dan giropos.

Pasal 10

…

Pasal 10

(1)Susunan tarif untuk memperhitungkan jasa pos terdiri atas:
1. a.porto, yaitu biaya dasar yang harus dibayar untuk pengiriman suratpos, paketpos, weselpos, dan pelayan giro dan cekpos;
2. b.bea, yaitu biaya yang harus dibayar untuk pelayanan tambahan;
3. c.bea khusus, yaitu biaya yang harus dibayar untuk pelayanan khusus.
(2)Menteri menetapkan :
1. a.besarnya tarif pos dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat dan ketentuan Akta tentang Pos Internasional yang berlaku;
2. b.klasifikasi kiriman untuk menetapkan urutan prioritas pengiriman dan penyampaiannya;
3. c.potongan tarif pos dalam hal-hal tertentu.

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang.tersebut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 4 Pnps Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan Yang isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533);
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1969 tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2911);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6.Undang- …
6.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 36); MEMUTUSKAN: Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1773), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2548) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pos Internasional (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1774) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2549). Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN POS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Selain pengertian-pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.barang- …
a.barang-cetakan adalah hasil pergandaan tulisan dan/atau gambar di atas kertas, atau bahan lain yang lazim dipergunakan pada pencetakan, melalui proses mekanik atau fotografis, meliputi penggunaan blok, stensil atau negatif dan dikirim terbuka baik dalam sampul atau tidak;
b.surat kabar adalah barang cetakan berupa warta harian yang memenuhi persyaratan tertentu;
c.sekogram adalah tulisan, cetakan atau rekaman untuk keperluan tunanetra di atas kertas atau bahan-bahan lain yang memenuhi persyaratan tertentu;
d.bungkusan kecil adalah suratpos yang dimaksudkan untuk pengiriman barang, dan yang memenuhi persyaratan tertentu;
e.suratpos dinas adalah suratpos yang pembayaran portonya dilakukan secara khusus oleh Pemerintah;
f.Perum adalah Perusahaan Umum Pos dan Giro.

BAB II

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN POS

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan pos diarahkan untuk menunjang pembangunan dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin bagi masyarakat di seluruh tanah air dan untuk mempererat kerjasama dalam hubungan antar bangsa.
(2)Kepada setiap pemakai jasa pos diberikan perlakuan yang sama untuk tiap jenis pelayanan yang tersedia.
(3)Seluruh …
(3)Seluruh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sejauh mengenai penyelenggaraan suratpos jenis tertentu, paketpos, dan uang berlaku juga bagi perusahaan jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos yang telah memperoleh izin Menteri.

Pasal 3

(1)Pos diselenggarakan oleh Negara dan ditugaskan kepada Perum.
(2)Dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara Administrasi Pos Indonesia, Menteri menunjuk Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
(3)Perum adalah satu-satunya badan yang bertugas menerima, membawa, dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, dan kartupos dengan memungut biaya.
(4)Menteri menetapkan ketentuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan lain untuk memperoleh izin melakukan usaha pengiriman suratpos jenis tertentu, paket, dan uang.

Pasal 4

(1)Kecuali Perum, fihak lain hanya diperkenankan menerima, membawa, dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, atau kartupos dengan memungut biaya apabila:
1. a.surat, warkatpos, atau kartupos tersebut isinya khusus mengenai barang-barang yang diangkut dan harus diserahkan bersama- sama;
2. b.surat, warkatpos, atau kartupos tersebut diangkut dalam wilayah antar suatu kantor pos dengan maksud untuk memposkannya dan hal itu harus terbukti dari pemrangkoan yang cukup atau dengan cara lain;
3. c.surat, …
4. c.surat, warkatpos, atau kartupos tersebut diangkut antara tempat- tempat yang belum dilayani Perum atas penugasan Perum; d surat, warkatpos, atau kartupos tersebut berasal dari satu pengirim atau satu keluarga yang serumah, dengan syarat bahwa pengangkutannya dilakukan di dalam dan di antara tempat-tempat di Indonesia dan tidak diposkan di luar negeri dan juga pengangkutannya tidak dilakukan oleh orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(2)Setiap penerimaan, pengangkutan dan/atau penyampaian surat, warkat-pos, atau kartupos oleh pengusaha atau pengurus perusahaan angkutan umum dan media telekomunikasi untuk umum atau orang- orang yang bekerja pada pengusaha atau pengurus perusahaan yang demikian, dianggap dilakukan dengan memungut biaya, kecuali jika surat, warkatpos, atau kartupos itu semata-mata memuat hal-hal yang bertalian dengan perusahaan itu sendiri.
(3)Biro perjalanan, badan usaha atau perkumpulan apapun atau pegawainya yang mengumpulkan, mengangkut, atau menyampaikan surat, warkatpos, atau kartupos dipersamakan dengan mereka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4)Badan yang ditugasi menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum diperkenankan menerima, membawa dan/atau menyampaikan tulisan yang proses pengirimannya mempergunakan media telekomunikasi dengan memungut biaya.

Pasal 5

(1)Dalam penyelenggaraan pos, berita tertulis yang bersifat aktual dan pribadi dijamin kerahasiannya dan dipersamakan dengan surat sekalipun dikirim dalam sampul terbuka.
(2)Pembukaan, …
(2)Pembukaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, warkatpos, kartupos, serta penyitaan kiriman lain yang berada dalam tanggung jawab Perum hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pemeriksaan atas kiriman-pos yang dilalubeakan atau untuk maksud lain oleh instansi yang berwenang wajib didahulukan.

Pasal 7

Selama masih dalam tanggung jawab penyelenggara,pos, kiriman masih tetap menjadi milik pengirim kecuali apabila pengirim telah melepaskan haknya.

Pasal 8

(1)Untuk penyelenggaraan pos, disediakan sarana pelayanan yang meliputi:
1. a.Kantor Pos;
2. b.Sentral Giro;
3. c.Pos Keliling;
4. d.Agen Pos;
5. e.Dipo Bendapos dan Meterai;
6. f.Rumah Pos;
7. g.Bentuk-bentuk lain yang ditentukan kemudian oleh Menteri.
(2)Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Perum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah meliputi :
1. a.pelayanan pokok, yaitu pelayanan yang mencakup pengiriman suratpos, paketpos, weselpos, dan pelayanan giro dan cekpos;
2. b.pelayanan ...
3. b.pelayanan tambahan, yaitu pelayanan yang diselenggarakan di samping penyelenggaraan pelayanan pokok;
4. c.pelayanan khusus, yaitu pelayanan yang secara khusus diberikan pada pelayanan pokok atas permintaan pengirim atau penerima;
5. d.pelayanan keagenan, yaitu pelayanan yang diselenggarakan oleh Perum untuk kepentingan fihak tertentu dengan menerima upah atau provisi.
(3)Pelayanan pos untuk daerah kecamatan dan pedesaan yang belum dapat dilaksanakan sendiri oleh Perum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
(4)Menteri menetapkan persyaratan pelaksanaan pelayanan yang ditugaskan kepada fihak lain selain Pemerintah Daerah.
(5)Dalam hal tidak mungkin diselenggarakan pelayanan pada sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam, keadaan darurat, atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia, Menteri mengatur penghentian untuk sementara waktu penyelenggaraan pelayanan pada sebagian atau seluruh sarana pelayanan dimaksud.

Pasal 9

Menteri bersama-sama Menteri Pertahanan Keamanan menetapkan penyelenggaraan pos untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengenai:

a.jenis-jenis kiriman;
b.syarat-syarat khusus pengiriman dan penyampaian kiriman;
c.syarat-syarat khusus pengiriman dan pembayaran weselpos dan giropos.

Pasal 10

…

Pasal 10

(1)Susunan tarif untuk memperhitungkan jasa pos terdiri atas:
1. a.porto, yaitu biaya dasar yang harus dibayar untuk pengiriman suratpos, paketpos, weselpos, dan pelayan giro dan cekpos;
2. b.bea, yaitu biaya yang harus dibayar untuk pelayanan tambahan;
3. c.bea khusus, yaitu biaya yang harus dibayar untuk pelayanan khusus.
(2)Menteri menetapkan :
1. a.besarnya tarif pos dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat dan ketentuan Akta tentang Pos Internasional yang berlaku;
2. b.klasifikasi kiriman untuk menetapkan urutan prioritas pengiriman dan penyampaiannya;
3. c.potongan tarif pos dalam hal-hal tertentu.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1985

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN POS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1995

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN POS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1995