DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2013

Nomor: 38
Tahun: 2013
Ditetapkan: 8 Mei 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSIKEUANGAN. ..

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Taml ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); bahwa ·untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pela po ran dan Analisis Transaksi Keuangan; PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURANPEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN,FASILITAS, PENGHARGAAN,DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALAPUSATPELAPORANDAN ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN I SALINAN I Pasal 4 ...

Pasal 3

Penghasilan dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 2

Kepala dan Wakil berhak atas:

a.penghasilan;
b.fasilitas;
c.penghargaan; dan
d.hak-hak lain. \
1. 1.Pu~at Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. 2.Kepala PPATKyang selanjutnya disebut Kepala adalah penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.
3. 3.Wakil Kepala PPATK yang selanjutnya disebut Wakil adalah pejabat yang diangkat untuk membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala PPATK.
4. 4.Pelindungan Hukum adalah pemberian layanan atau jasa di bidang hukum.
5. 5.Pelindungan Keamanan adalah pemberian layanan atau jasa oleh PPATKdan/atau pihak yang berwenang kepada Kepala dan/atau Wakil, beserta suami/istri, dan anak dari ancam~ atau tekanan fisik maupun mental pada hari kerja dan di luar hari kerja.
b.Wakil sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

(4)Besamya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
1. a.Kepala sebesar RplS.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. b.Wakil sebesar Rpl2.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (dua puluh tiga dimaksud pada \
(3)

BAB II

PENGHASILAN,FASILITAS,PENGHARGAAN,DAN HA.K-HA.K LAIN

Pasal 6

(1)Kepala dan Wakil diberikan penghasilan setiap bulan.
(2)Penghasilan sebagaimana diroaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.gaji pokok; dan
2. b.tunjangan jabatan. Besarnya gaji pokok sebagaimana ayat (2) huruf a sebagai berikut:
3. a.Kepala sebesar Rp23.000.000,00 juta rupiah);

Pasal 4

Hak-hak lain sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 huruf d diberikan dalam bentuk Pelindungan Hukum, Pelindungan Keamanan, dan keprotokolan.

Pasal 8

( 1) Kepala dan Wakil diberikan penghargaan berupa uang kehormatan setelah berhenti dari jabatannya karena:

a.meninggal dunia; atau \
b.berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali.

(2)Penghargaan berupa uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada Kepala atau Wakil yang diberhentikan dan diangkat oleh Presiden untuk rnenduduki jabatan lain.
(3)Uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebesar 6 (enarn) ka1i dari penghasilan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (2).

Pasal 7

(1)Kepala dan Wakil diberikan fasilitas setiap bulan berupa fasilitas rumah dinas masing-masing sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
(2)Fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
(3)Kepala dan Wakil memperoleh fasilitas atas kendaraan dinas dan perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat setingkat eselon I.

Pasal 12

(1)Kepala dan Wakil memperoleh Pelindungan Keamanan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
(2)Pelindungan . . .

Pasal 11

(1)Pelindungan Hukum diberikan kepada Kepala dan/atau Wakil yang menghadapi masalah hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang atau perintah kedinasan.
(2)Pelindungan Hukum diberikan dan/ a tau dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan PPATK.
(3)Pelindungan Hukum diberikan dalarn bentuk:
1. a.konsultasi hukum;
2. b.pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau
3. c.beracara di persidangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala.

Pasal 10

Kepala dan Wakil diberikan hak-hak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berupa:

a.Pelindungan Hukum;
b.Pelindungan Keamanan; dan
c.hak keprotokolan.

Pasal 9

Dalam hal Kepala atau Wakil berhenti karcna mcngundurkan diri atau dibcrhentikan berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bersangkutan tidak diberikan uang kehonnatan.

(2)Pembayaran ...

Pasal 15

(1)Penghasilan Kepala dan/atau Wakil dibayarkan kembali secara penuh apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSIKEUANGAN. ..

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Taml ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); bahwa ·untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pela po ran dan Analisis Transaksi Keuangan; PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURANPEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN,FASILITAS, PENGHARGAAN,DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALAPUSATPELAPORANDAN ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN I SALINAN I Pasal 4 ...

Pasal 3

Penghasilan dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 2

Kepala dan Wakil berhak atas:

a.penghasilan;
b.fasilitas;
c.penghargaan; dan
d.hak-hak lain. \
1. 1.Pu~at Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. 2.Kepala PPATKyang selanjutnya disebut Kepala adalah penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.
3. 3.Wakil Kepala PPATK yang selanjutnya disebut Wakil adalah pejabat yang diangkat untuk membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala PPATK.
4. 4.Pelindungan Hukum adalah pemberian layanan atau jasa di bidang hukum.
5. 5.Pelindungan Keamanan adalah pemberian layanan atau jasa oleh PPATKdan/atau pihak yang berwenang kepada Kepala dan/atau Wakil, beserta suami/istri, dan anak dari ancam~ atau tekanan fisik maupun mental pada hari kerja dan di luar hari kerja.
b.Wakil sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

(4)Besamya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
1. a.Kepala sebesar RplS.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. b.Wakil sebesar Rpl2.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (dua puluh tiga dimaksud pada \
(3)

BAB II

PENGHASILAN,FASILITAS,PENGHARGAAN,DAN HA.K-HA.K LAIN

Pasal 6

(1)Kepala dan Wakil diberikan penghasilan setiap bulan.
(2)Penghasilan sebagaimana diroaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.gaji pokok; dan
2. b.tunjangan jabatan. Besarnya gaji pokok sebagaimana ayat (2) huruf a sebagai berikut:
3. a.Kepala sebesar Rp23.000.000,00 juta rupiah);

Pasal 4

Hak-hak lain sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 huruf d diberikan dalam bentuk Pelindungan Hukum, Pelindungan Keamanan, dan keprotokolan.

Pasal 8

( 1) Kepala dan Wakil diberikan penghargaan berupa uang kehormatan setelah berhenti dari jabatannya karena:

a.meninggal dunia; atau \
b.berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali.

(2)Penghargaan berupa uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada Kepala atau Wakil yang diberhentikan dan diangkat oleh Presiden untuk rnenduduki jabatan lain.
(3)Uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebesar 6 (enarn) ka1i dari penghasilan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (2).

Pasal 7

(1)Kepala dan Wakil diberikan fasilitas setiap bulan berupa fasilitas rumah dinas masing-masing sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
(2)Fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
(3)Kepala dan Wakil memperoleh fasilitas atas kendaraan dinas dan perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat setingkat eselon I.

Pasal 12

(1)Kepala dan Wakil memperoleh Pelindungan Keamanan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
(2)Pelindungan . . .

Pasal 11

(1)Pelindungan Hukum diberikan kepada Kepala dan/atau Wakil yang menghadapi masalah hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang atau perintah kedinasan.
(2)Pelindungan Hukum diberikan dan/ a tau dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan PPATK.
(3)Pelindungan Hukum diberikan dalarn bentuk:
1. a.konsultasi hukum;
2. b.pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau
3. c.beracara di persidangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala.

Pasal 10

Kepala dan Wakil diberikan hak-hak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berupa:

a.Pelindungan Hukum;
b.Pelindungan Keamanan; dan
c.hak keprotokolan.

Pasal 9

(2)Pembayaran ...

Pasal 15

(1)Penghasilan Kepala dan/atau Wakil dibayarkan kembali secara penuh apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

PENGHASILAN,FASILITAS,PENGHARGAAN,DAN HA.K-HA.K LAIN

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 15

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

PENGHASILAN,FASILITAS,PENGHARGAAN,DAN HA.K-HA.K LAIN

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 15

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2017